.: Detail Tulisan :.
  
Kategori : Journal
Ekonomi 2014: Resultante dari Kecerdasan dan Kepedulian
06 Januari 2016

download link

 

 

 

Ekonomi 2014: Resultante dari Kecerdasan dan Kepedulian

Agus Pakpahan

I.   Pendahuluan

            Sesuai dengan TOR yang disampaikan Panitia, diskusi siang ini bertujuan untuk:

a.         Mencoba memahami perjalanan perekonomian Indonesia dalam 5 tahun terakhir

b.         Melakukan refleksi tentang apa yang telah berjalan, apa yang seharusnya dijalankan, hal-hal apa yang tidak dilakukan dan apa yang dilakukan sehingga kinerja ekonomi kita seperti sekarang ini.

c.         Mencoba memetakan dasar-dasar ideologis bagi perjalanan ekonomi ke depan sehingga perjalanan ekonomi kita benar-benar melayani kepentingan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

            Untuk memenuhi permintaan TOR di atas tidaklah mudah.  Salah satu alasannya adalah bahwa permasalahan yang kita hadapi saat ini tidaklah terlepas dari keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan strategi yang ditetapkan pada masa lalu; keputusan-keputuan strategis yang dilakukan oleh pihak lain yang memiliki kekuatan pengaruh atau bahkan membentuk pilihan-pilihan strategis yang kita lakukan pada masa tersebut sebagai derivasi dari kebijakan mereka; atau adanya juga hal-hal yang berada di luar perkiraan atau jangkauan pikiran atau perkiraan manusia tetapi dampaknya nyata bagi Indonesia atau bahkan bagi dunia.  Sebagai ilustrasi, menyatunya dunia melalui perdagangan atau sistem keuangan dewasa ini, krisis ekonomi yang terjadi di suatu negara dampaknya bisa menyebar ke segala penjuru dunia.

            Dalam format berpikir Orde Baru pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mana RPJP tersebut dilandasi  Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)  yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).  Periode RPJP adalah 25 tahun yang mana setiap lima tahun rencana pembangunan ditetapkan melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun yang dikenal dengan REPELITA.  Repelita I dimulai pada  1969/70 dan Repelita V mencakup periode  Repelita V (1989/1990-1993/1994). 

            Perkembangan perekonomian Indonesia pada periode tersebut dipandang sebagai fenomena yang mengagumkan dunia dengan rata-rata pertumbuhan ekonominya di atas 6%.  Indonesia juga sering disebut sebagai bagian dari macan Asia.  Pada waktu tersebut, walaupun pada saat menjelang krisis ekonomi Indonesia pada 1997,  hampir tidak ada pengamat ekonomi yang mengatakan bahwa ekonomi Indonesia sedang berada dalam bahaya.  Bahkan, sewaktu krisis ekonomi sudah mulai melanda Indonesia pun para pakar ekonomi masih banyak yang mengatakan bahwa fundamental ekonomi kita masih kuat dan Indonesia akan mampu keluar dari krisis ekononomi.  Seolah-olah sudah menjadi "takdir" Indonesia, perekonomiannya harus kembali hancur dengan pendapatan per kapita menjadi hampir tinggal setengahnya daripada periode sebelum krisis ekonomi terjadi.  Akibatnya, Presiden Soeharto jatuh pada 21 Mei 1998. Lahirlah Orde Reformasi menggantikan Orde Baru yang telah berkuasa kurang-lebih 32 tahun.            Krisis ekonomi dan kejatuhan Presiden Soeharto dapat ditafsirkan sebagai data atau bukti empiris yang menunjukkan bahwa kerangka dasar, kebijakan dan strategi pembangunan yang dilaksanakan pada saat periode tersebut tidak cukup ampuh membawa Indonesia ke tingkat perkembangan nasional sesuai dengan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, antara lain mencapai status negara dengan predikat "Tinggal Landas" sebagaimana yang digambarkan dalam GBHN.

            Orde Reformasi melakukan reformasi di bidang politik yang berimplikasi pada perubahan mendasar di bidang-bidang pembangunan lainnya.  Dari banyak perubahan, perubahan yang mendasar antara lain: Pemilihan Presiden dan kepala daerah serta pemilihan anggota legislatif secara langsung; perubahan pembagian kekuasaan antara Pusat dan Daerah melalui otonomi daerah; pembagian kekuasaan antara legislatif, eksekutif dan yudikatif terutama kekuasaan DPR yang jauh lebih berkuasa dibandingkan dengan sistem politik pada era Orde Baru, misalnya dalam penentuan anggaran;  dan, pemisahan Bank Indonesia dari Pemerintah.   Perubahan sistem politik tersebut bertemakan membangun sistem politik-hukum-ekonomi yang lebih demokratis.  Dengan harapan ekonomi Indonesia akan pulih kembali dan bergerak lebih cepat mengejar keteringgalan dari negara-negara lain yang telah lebih maju dewasa ini. 

            Dari berbagai catatan kemajuan yang dicapai, khususnya Indonesia dicatat dunia sebagai salah satu negara besar dengan sistem politiknya yang paling demokratis, dewasa ini kita pun menyaksikan kondisi di dalam negeri yang memprihatinkan. Gambaran tersebut, misalnya:

§  Kerapnya kejadian tawuran pelajar dan mahasiswa

§  Kejadian pembajakan bis oleh pelajar

§  Kekerasan yang dilakukan oleh pelajar

§  Kurang gizi dan kelaparan yang meningkat

§  Intensitas pemakaian dan perdagangan narkoba

§  Meluasnya kasus bunuh diri akibat kesulitan hidup, termasuk oleh anak-anak muda

§  Korban jiwa akibat tertimbun sampah

§  Saling serang antar kampung

§  Konflik antara kelompok masyarakat dengan perusahaan perkebunan/kehutanan/pertambangan hingga korban jiwa

§  Saling serang antara aparat pengaman/pelindung rakyat hingga terjadi korban jiwa

§  Jaringan irigasi yang rusak berat yang menurunkan kapasitas produksi

§  Jalan/sarana transportasi yang rusak berat

§  Banjir waktu musim penghujan dan kekeringan waktu musim kemarau

§  Nyontek massal sewaktu ujian nasional

§  Harga bawang merah yang melonjak-lonjak

§  Harga daging sapi yang sangat tinggi

§  Impor pangan yang meningkat

§  Isu pemisahan wilayah yg mengancam kedaulatan NKRI

§  Pengumuman pertumbuhan ekonomi nasional yg tinggi

§  Guremisasi dan stagnasi structural yang tak dipedulikan

§  Penguasaan kekayaan alam nasional oleh pihak asing

§  Jumlah penduduk miskin yang tak kunjung menurun juga

§  Perdesaan dan pertanian sebagai kantong kemiskinan

§  Hutang luar negeri dan hutang dalam negeri yang tinggi

§  Mutu pendidikan yang merosot

§  Ketahanan pangan yang rendah

§  Ketimpangan atau kesenjangan ekonomi yang meningkat

§  Daya saing perekonomian yang rendah

§  Kerusakan lingkungan hidup yang meningkat

§  Masalah sampah yang menimbun dan mencemari

§  Kemacetan lalu lintas hampir di seluruh kota kabupaten di Jawa

§  Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali

§  Malaysia yang sering tampil menjengkelkan

§  TKI di luar negeri yang menuntut perlindungan negara

§  Australia yang sering membuat ulah

§  AS menyadap percakapan pemimpin Indonesia

§  Stagnasi ekonomi nasional

§   Dst ..dst

 

            Fenomena di atas tidak terlepas dari fakta ekonomi yang menunjukkan bahwa dalam periode 2000-2012 Indonesia mengalami adalah periode "gelap".  Kita boleh saja bangga dengan data pertumbuhan ekonomi yang masih bergerak sekitar 6 %/tahun.  Namun demikian, kita pun harus bersikap kritis dengan data yang disampaikan Bank Dunia yang  menunjukkan bahwa selama 2000-2012 perekonomian Indonesia mengalami deindustrialisasi atau detransformasi.  Selama periode 2000-2012 terjadi:

§  Pangsa sektor manufaktur dalam Produk Domestik Bruto (PDB) menurun sebesar 4% (28% turun menjadi 24%);

§  Sektor jasa tidak berkembang, yaitu tetap pada posisi 38 % dari PDB nasional;

§  Sektor industri yang hanya bertambah 1 % (46% menjadi 47%);

§  Sektor pertanian yang hanya menurun 1 % (16 % menjadi 15 %).   

Pertumbuhan ekonomi seperti apa yang terjadi pada saat perekonomian suatu negara menunjukkan terjadinya deindustrialisasi?  Tentu bukan berupa pertumbuhan yang bersumber dari pertumbuhan produktivitas nasional.

            Untuk lebih membuat persoalan lebih jelas, kita bisa membuat perbandingan antara negara-negara Asia yang kinerjanya jauh lebih baik daripada kita padahal pada masa lalu Indonesia lebih baik dari mereka.  Perlu diingat dan disadari bahwa pendapatan per kapita Indonesia pada 1820 lebih tinggi daripada RRC, Korea, Malaysia, dan Taiwan. Pada waktu itu pendapatan per kapita Indonesia adalah US$ 612 sedangkan pendapatan per kapita RRC US$ 600, Korea US$ 600, Malaysia US$ 605, dan Taiwan US$ 499.34.   Pada 2012, pendapatan per kapita Indonesia baru mencapai US$ 4.977, sedangkan Taiwan, Korea Selatan, dan Malaysia masing-masing sudah mencapai US$ 38.749, US$ 32.272, dan US$ 16.922.  Artinya, Indonesia jauh tertinggal dari negara-negara tersebut.

            Stagnasi sektor industri, manufaktur dan jasa tersebut diatas dapat dipastikan telah menyebabkan tingginya beban yang diterima pertanian.  Hal ini diperlihatkan oleh data Bank Dunia yang menunjukkan bahwa penurunan pangsa tenaga kerja pertanian Indonesia pada periode 2000-2002 ke 2009-2011 ternyata hanya berkurang  8.4 % yaitu menurun dari 44,3 % menjadi 35,9%; atau hanya menurun kurang dari 1% per tahunnya. Bandingkan dengan Korea Selatan atau Amerika Serikat yang sudah mencapai pangsa tenaga kerja pertanian masing-masing 6,6% dan 1,6%. Korea Selatan mampu menurunkan pangsa petaninya dari 40 % menjadi 5 % hanya dalam tempo 30 tahun (1970-2000), sedangkan kita pasti akan sangat lambat sebagaimana digambarkan di atas.

 

            Dengan pola pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi yang berlaku di Indonesia, arah transformasi ekonomi Indonesia menjadi bertolak belakang dengan arah transformasi ekonomi negara-negara maju, yaitu transformasi ekonomi di negara-negara maju menghasilkan luas lahan per petani semakin meluas sedangkan di Indonesia semakin menyempit alias terjadinya guremisasi.  Hal ini deperlihatkan oleh data, antara lain, luas lahan per RTP di Korea Selatan meningkat dari 0,93 ha pada 1970 menjadi 1,43 ha pada 2005 dan di Hokkaido meningkat dari 4,09 ha menjadi 16,45 ha. Sedangkan di Indonesia luas lahan usahatani per petaninya menurun dari 0,99 ha pada 1973 menjadi 0,79 ha pada 2003. Selanjutnya, hal tersebut berdampak pada penurunan rasio nilai tambah pertanian per pekerja terhadap pendapatan rata-rata nasional dari 0,35 pada 2007 menjadi 0,19 pada 2012. 

 

            Uraian di atas menunjukkan bahwa selama 32 tahun zaman Orde Baru dengan pendekatan pembangunan model terkomando dan kemudian beralih ke era Reformasi dengan model pembangunan mengambil sisi pendekatan demokratis, hasilnya menunjukkan kinerja ekonomi yang relatif sama, yaitu rentan terhadap krisis dunia dan berdampak mendalam terhadap industrialisasi Indonesia. Tanpa keluar dari TOR saya mencoba sedapat mungkin menyajikan informasi atau pengetahuan yang kiranya tetap relevan pada bagian berikut ini.

 

 

II.  Perumusan Masalah

 

            Isi bab ini bertujuan untuk menjelaskan apa kiranya yang menjadi dasar pemikiran penulis sehingga penulis sampai pada suatu pandangan bahwa hal yang akan di kemukakan nanti sebagai suatu masalah besar dan berdasarkan masalah tersebut penulis mencoba menyampaikan pandangan tentang solusi yang kiranya kita perlukan.

 

            Penulis mengambil pandangan bahwa fenomena ekonomi yang kita hadapi sebagaimana dikemukakan di atas bukanlah fenomena yang sifatnya acak atau random. Dengan demikian, krisis ekonomi 1997-1998, yang hampir berulang pada 2008, bukanlah sesuatu yang sifatnya acak, alamiah atau sebagai suatu takdir, termasuk juga fenomena stagnasi ekonomi, guremisasi petani, atau berkembangnya kekerasan pada kelompok pelajar atau masyarakat luas.  Fenomena tersebut merupakan proses yang berkembang dan sebagai hasil resultante dari berbagai faktor yang saling berinteraksi secara sektoral, spasial, temporal dan kelompok.   

 

            Dalam konteks tersebut di atas, penulis memberanikan diri mengajukan hipotesa bahwa permasalahan utama yang kita hadapi sebagai bangsa sehingga mengalami krisis yang berulang, dan pembangunan mengalami stagnasi atau tidak bisa secepat negara lain di Asia yang telah maju, adalah disebabkan oleh tingginya sifat dan sikap yang tidak peduli atau dalam literatur disebut sebagai ignorance.

 

Tabel 1. Matrik Kondisi Kognitif Masyarakat Kombinasi Pengetahuan dan Kepedulian

 

Kategori

Tahu

Tidak Tahu

Peduli

I. Tahu, Peduli

II. Tidak Tahu, Peduli

Tidak Peduli

IV. Tahu, Tidak Peduli

III. Tidak Tahu, Tidak Peduli

 

            Kerangka berpikir sebagaimana disampaikan pada Tabel 1 adalah kerangka berpikir tentang peta kognitif masyarakat hasil kombinasi antara pengetahuan dan kepedulian (kesadaran) akan permasalahan Indonesia.  Walau kita tidak memiliki data hasil riset tentang pengetahuan dan sikap tersebut, dengan kerangka berpikir tersebut kita dapat membayangkan ada empat kelompok masyarakat Indonesia:

 

1) Kelompok I: Kelompok ini adalah kelompok masyarakat yang memiliki pengetahuan dan kepedulian terhadap segala permasalahan dan bagaimana mengatasi permasalahan tersebut.  Pengetahuan dan kepedulian akan membuka penemuan, pengembangan dan penerapan landasan strategi dan kebijakan yang benar sehingga solusi yang benar diterapkan;

 

2) Kelompok II:  Kelompok ini tidak memiliki pengetahuan yang memadai terhadap permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, tetapi peduli (sadar) akan permasalahan-permasalahan yang perlu diselesaikan.  Kepedulian yang tinggi akan nasib bangsa membuka kesadaran mendukung diterapkannya solusi-solusi atas permasahalan nasional.

 

3) Kelompok ke III: Kelompok ini adalah kelompok masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan dan sekaligus juga tidak peduli akan nasib bangsa.  Kelompok ini akan menjadi kelompok yang sangat egois dan oportunistik.

 

4)  Kelompok IV:  Kelompok IV merupakan kelompok yang paling berbahaya mengingat kelompok ini mengetahui akan permasalahan bangsa tetapi kelompok ini tidak peduli.  Kelompok ini dinamakan kelompok tidak peduli penuh (full ignorance). Penyalah gunaan kewenangan, pengacauan sistem pembangunan, dan hal-hal lain sejenisnya adalah produk dari kelompok ini.

 

            Apabila kita mengasumsikan kejadian kelompok I, II, III, dan IV memiliki peluang yang sama, maka peluang untuk mendapatkan kelompok I (tahu dan peduli) hanyalah 0,25.  Dengan tingkat pendidikan dan keterbatasan hidup serta sejarah masyarakat Indonesia maka kita bisa memperkirakan jumlah populasi masyarakat Indonesia yang tergolong pada kelompok I akan sangat sedikit, yaitu peluangnya jauh lebih rendah dari 0,25.  Kelompok yang lebih besar akan menyebar di kelompok II, III dan IV. 

 

            Berhadapan dengan kelompok yang tahu tetapi tidak peduli merupakan pekerjaan yang sangat berat (Kelompok IV).  Kelompok ini tergolong kelompok yang cerdas secara kemampuan intelektual tetapi kelompok ini dapat dikatakan merupakan bagian masyarakat yang kepentingannya bukan untuk membangun Indonesia, mengingat kelompok ini per definisi tidak peduli akan nasib bangsa, negara dan rakyat Indonesia. 

 

            Kebalikan dari kelompok IV adalah kelompok II, yaitu kelompok masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan tetapi mereka peduli akan nasib bangsa.  Kelompok ini penulis istilahkan sebagai kelompok loyalist national yaitu bagian masyarakat Indonesia yang peduli akan nasib bangsa walaupun solusi apa yang terbaik mereka tidak memilikinya.

 

            Adapun kelompok III adalah kelompok selfish-ignorance yaitu kelompok yang tidak mau tahu dan sekaligus pula tidak peduli.  Kelompok ini kebalikan dari kelompok I yang dinamakan kelompok pejuang atau ksatria.

 

            Dengan kerangka berpikir di atas maka kekalahan negara kita dengan negara lain atau kegagalan kita dalam mencapai kinerja yang lebih baik daripada yang dicapai sekarang adalah akibat dari kekeliruan kita dalam membangun landasan pembangunan selama ini yaitu membangun struktur masyarakat yang meminimumkan lahirnya kelompok II, III, dan IV        dan memaksimumkan lahirnya kelompok I.  Model pembangunan yang akan mewujudkan kelompok I secara maksimum adalah model pembangunan sebagai pemerdekaan atau model pembangunan yang bersifat anti penjajahan. Model pembangunan yang diterapkan di Asia Timur pada intinya adalah model pembangunan sebagai pemerdekaan sebagaimana diperlihatkan oleh kemenangan-kemenangan negara-negara tersebut memerangi kebodohan (Kelompok II); selfish-ignorance (Kelompok III); dan memerangi kelompok IV (dangerous ignorance); serta suksesnya membangun Kelompok I.

 

            Jadi, masalah besar kita adalah belum memilikinya model pembangunan yang bisa dan kuat memerdekakan Indonesia dari kelompok II, III, dan IV di atas, di satu pihak atau memaksimumkan kelompok I di pihak lainnya.  Sebagaimana pengetahuan merupakan produk dari suatu sistem, hal yang sama juga berlaku bagi ketidak-pedulian (ignorance).  Karena itu, penyelesaian masalah Indonesia sangat tergantung pada kesuksesan kita membangun model pembangunan sebagai pemerdekaan yang memerdekakan kita semua dari kebodohan dan ketidak-pedulian.

 

III.  Bukti Kita sebagai Bangsa Ignorance

 

A.  Makro

 

            Untuk membuktikan bahwa secara makro kita ini tergolong bangsa yang ignorance dapat dilihat dalam menyikapi struktur ekonomi dualistik dan dalam menyikapi perilaku neraca pembayaran internasional ( international balance of payments).  Sebagai bangsa yang baru merdeka maka sudah semestinya atau logisnya kita membuat program revolusioner untuk mengubah struktur ekonomi ciptaan penjajah dan menggantinya dengan struktur ekonomi Indonesia zaman kemerdekaan.  Hasil dari upaya tersebut tentunya harus tercermin dalam neraca pembayaran internasional kita.

 

            Sejalan perubahan struktural di Asia Timur (Jepang, Korea Selatan dan Taiwan) yang memulai pembangunan ekonominya dengan melaksanakan land reform, Indonesia juga pada intinya telah melaksanakan land reform yaitu dengan ditetapkannya UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (LN 1960-104) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1961 (LN 1961 No. 3) Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. 

 

            Makna inti dari land reform di Asia Timur ini adalah bahwa land reform memutus era penjajahan dan memaknai baru bahwa pemerdekaan itu adalah membuka sejarah baru bagi sebagian besar rakyat yang selama penjajahan tertindas oleh ketidak-adilan penjajah.  Sistem ekonomi pada masa itu didominasi oleh pertanian dan penjajahan mendominasi penggunaan lahan. Secara ekonomi land reform membuka lima hal baru, yaitu:

 

            a.  optimalisasi lahan yang akan menghasilkan output pertanian lebih tinggi;

            b.  pemerataan yang menciptakan energi sosial baru yang akan meningkatkan output;

            c.  kesempatan menggunakan teknologi baru yang akan meningkatkan output dan                           meningkankan mutu input juga,

            d.  meningkatkan pendapatan seluruh masyarakat, khususnya masyarakat perdesaan;

            e.  mendekatkan elit politik dan rakyat secara langsung.

Paling tidak, kelima output land reform tersebut menjadi prakondisi industrialisasi yang berkembang di Korea Selatan, Jepang dan Taiwan, yang menyebabkan transformasi ekonomi mereka berhasil.  Indonesia mengundangkan land reform tetapi tidak melaksanakannya hingga sekarang.  Kita kehilangan momentum membangun landasan industrialiasi dan industrialisasi kita mengalami kegagalan.

 

            Kano (2008) secara rinci menunjukkan kegagalan strategi pembangunan  kita dengan menggunakan data 1850-2000 dengan menggunakan pendekatan perbandingan ekonomi Indonesia pada zaman kolonial hingga zaman Orde Baru yang secara fundamental relatif tidak banyak berubah.  Pada zaman kolonial (1870-1939) ekonomi Indonesia selalu mengalami surplus dalam hal neraca perdagangan tetapi kemudian diambil oleh dividen/keuntungan perusahaan asing dan membayar hutang.  Pada zaman Orde Baru juga sama surplus perdagangan meningkat tetapi kemudian diambil oleh jasa asing yang pada akhirnya neraca berjalan menjadi defisit pada hampir seluruh periode 1971-1997.  Bahkan, neraca modal yang negatif akibat jatuh tempo hutang swasta senilai $13,8 milyar pada 1998 menjatuhkan Indonesia sangat dalam. 

 

            Mendalami service account persoalan makin tampak.  Defisit Service Account meningkat dari $ 430 juta pada 1971 menjadi $17,04 milyar pada 2000.  Jadi, selama 30 tahun terjadi peningkatan defisit dalam bidang jasa ini 33 kali kondisi awal atau meningkat 3300 %. Pada tahun 2000, defisit jasa dalam minyak dan gas mencapai 26,6%, 15,8% dalam freight, dan 49,4% dalam pendapatan investasi.  Hanya ada dua kategori yang mengalami surplus dalam neraca jasa ini yaitu jasa tenaga kerja Indonesia (TKI) dan perjalanan (travel), pada tahun 2000 nilainya masing-masing mencapai $ 1,2 milyar dan $ 1,8 milyar.

 

            Dampak keberhasilan industrialisasi di Korea Selatan dapat dilihat pada penerimaan ekspor kedua negara tersebut yang lebih besar daripada Indonesia walaupun luas wilayah, jumlah penduduk dan sumberdaya alam Indonesia lebih besar.  Gambaran tersebut dapat dilihat dalam data pada Tabel 1 berikut.

 

            Jadi, telah terbukti bahwa Indonesia memilih strategi membiarkan struktur ekonomi zaman kolonial berlanjut dan menggantungkan transformasi ekonomi berlangsung dengan menggunakan model struktur yang relatif sama pada zaman kolonial.  Pengetahuan defisit jasa dalam transaksi berjalan yang sudah berlangsung sejak 1971 dan  meningkat 100 % setiap tahunnya hingga tahun 2000, serta jatuh temponya pembayaran hutang dalam neraca modal yang sudah bisa diprediksi sebelumnya, ternyata menjadi kejutan besar yang terjadi pada akhir abad ke-20 yang mestinya Indonesia bersama-sama Korea Selatan atau Taiwan pada waktu tersebut menjadi negara maju mengingat titik awalnya Indonesia berada pada posisi yang lebih baik dan didukung kekayaan alam yang lebih banyak.

 

            Selanjutnya, ternyata perubahan rezim politik juga tidak mengubah orientasi pembangunan sebagaimana telah dibuktikan dengan terjadinya deindustrialisasi selama 2000-2012, dan sekarang Indonesia menghadapi defisit transaksi berjalan.  Terjadinya deindustrialisasi dan defisit transaksi berjalan dampak gabungannya akan lebih buruk bagi masa depan Indonesia. 

 

Tabel 2. Perbandingan Ekonomi Indonesia dan Korea Selatan

Kategori

Indonesia

Korea Selatan

Catatan

PDB menurut sektor ekonomi

Pertanian14.3% 
industri: 46.9% 
Jasa : 38.8% (2012 est.)

Pertanian2.7% 
industri: 39.8% 
Jasa: 57.5% (2012 est.)

Transformasi ekonomi Korea Selatan berlangsung sangat cepat. Dalam 30 tahun Korsel sudah menjadi negara industri (1970-2000).

Angkatan Kerja

119.5 juta (2012 est.)

25.18 juta (2012 est.)

Angkatan kerja Indonesia hampir 5 x angkatan kerja Korea Selatan, tetapi produktivititasnya jauh tertinggal.

Tenaga kerja menurut lapangan pekerjaan

pertanian38.3% 
industri: 12.8% 
Jasa: 48.9% (2010 est.)

Pertanian6.4% 
industri: 24.2% 
Jasa: 69.4% (2011)

Indonesia mengalami deindustrialisasi sehingga % tenaga kerja pertanian masih sangat tinggi.

Exports

$199.1 milyar (2012 est.) 
$201.5 milyar (2011 est.)

$548.2 milyar (2012 est.) 
$552.8 milyar (2011 est.)

Walaupun angkatan kerja Indonesia hampir 5 x angkatan kerja Korea Selatan dan luas wilayah Indonesia hampir 20 x luas wilayah Korea Selatan, nilai ekspor Korea Selatan hampir 3x nilai ekspor Indonesia.

Keseimbangan Transaksi Berjalan

-$20.73 milyar (2012 est.) 

$22.1 milyar (2012 est.) 

Indonesia mengalami defisit

Pengangguran kelompok usia 15-24

total: 22.2% 

laki-laki: 21.6% 
wanita: 23% (2009)

total: 9.8% 
laki-laki: 11.9% 
wanita: 8.5% (2009)

Posisi pemuda Indonesia penganggur lebih dari 2 orang per 10 pemuda; 2 kali lipat dari pemuda Korea Selatan.

Sumber: CIA.

 

B.  Mikro

 

            Indikator mikro yang saya gunakan untuk melihat apakah masa strategi pembangunan yang kita tempuh itu sudah berjalan pada rel yang tepat atau belum adalah dengan menggunakan kecenderungan atau tren luas lahan usahatani per petani dan rasio pendapatan rata-rata petani terhadap pendapatan rata-rata nasional. 

 

            Strategi pembangunan dikatakan sudah tepat apabila terjadi kecenderungan luas lahan usahatani per petani yang meningkat sejalan dengan transformasi ekonomi yang dialami oleh negara-negara maju dengan disertai rasio di atas dengan nilai minimal 0,6. 

 

            Sebagai ilustrasi Gambar 1 berikut menunjukkan dampak transformasi ekonomi terhadap luas lahan per petani di Amerika Serikat selama sekitar satu abad sedangkan Gambar 2 menunjukkan rasio pendapatan rata-rata petani terhadap pendapatan rata-rata nasional dari beberapa negara.

 

 

Description: gambar2

Gambar 1.  Dampak Transformasi Ekonomi Amerika Serikat terhadap Jumlah Petani dan Luas Lahan Rata-Rata Per Petani

 

            Indikator kedua merupakan cermin akan terjaganya keadilan sosial yang nyata dalam proses transformasi ekonomi nasional sebagaimana digambarkan oleh rasio pendapatan petani terhadap pendapatan rata-rata nasional yang tidak kurang dari 0.75 sebagaimana, seperti yang terjadi di Korea Selatan. Di Indonesia, selain nilai rasio tersebut rendah juga kecenderungannya semakin menurun, yaitu menurun dari 0,35 pada 2007 menjadi 0,19 pada 2012.

 

            Kedua indikator di atas sudah cukup menjadi bukti bahwa strategi pembangunan Indonesia memerlukan arah dan kebijakan yang berubah secara mendasar demi masa depan Indonesia yang lebih baik.

 

 

Description: Figure 1.

Gambar 2.  Rasio Pendapatan Rata-rata Petani terhadap Pendapatan Rata-rata Nasional di Beberapa Negara

 

            Berdasarkan kedua indikator di atas kita memerlukan revolusi industri yang bersifat anti-guremisasi dan sekaligus pula anti kesenjangan sosial antarsektor, antarwilayah dan antargologan serta antar-generasi.

 

 

IV.  Arah dan Strategi Baru

 

3.1.  Keluar dari Social Trap Ignorance

 

            Sesuatu yang sudah melembaga atau sudah menjadi suatu kebiasaan akan terus dilakukan tanpa melihat apalagi berpikir secara kritis terlebih dahulu, mengingat hal tersebut sudah dipandang "benar" dengan sendirinya.  Bagi pihak yang diuntungkan oleh situasi seperti itu akan berusaha sekuat tenaga dan dengan segala kecerdasannya agar tidak terjadi perubahan yang mengarah pada situasi yang akan merugikannya.  Interaksi kedua pihak dengan latar belakang tersebut hanya akan menghasilkan suatu kondisi seolah-olah telah terjadi perubahan padahal yang telah terjadi hanyalah "kulitnya" atau "bajunya" saja sedangkan inti atau isinya masih tetap sama.

 

            Ignorance tersebut adalah suatu kondisi yang dibuat. Cabang ilmu baru yang mendalami bahwa ingorance adalah produk dari suatu budaya dinamakan Agnotology.  Berdasarkan pengetahuan ini maka kita perlu menyadari bahwa apabila sesuatu kondisi itu terus terjadi secara berulang-ulang, maka ada satu kemungkinan, yaitu kita menciptakan suatu budaya yang memproduksi ignorance.

 

            Banyak cara suatu masyarakat bisa dibuat ignorance, mulai dari membuat sesuatu menjadi tabu, propaganda politik, hingga operasi inteligen.  Institusi pendidikan bisa dijadikan alat ampuh untuk menggeser perhatian masyarakat dari satu fokus ke fokus penting yang mengalihkan dari fokus pertama.  Informasi yang disaring, apalagi yang dibuat kabur atau salah, maka ini pun akan menghasilkan kultur ignorance. Dalam kasus international balance of payments yang hanya memfokuskan pada aspek surplus perdagangan saja tetapi tidak menyampaikan sisi defisit pada service account atau potensi kehilangan akibat defisit dalam capital account juga akan menyebabkan kita semua menjadi tidak peduli akan bahaya besar di hadapan kita.

 

            Ignorance menggambarkan telah matinya syaraf-syaraf psiko sosial sehingga suatu fenomena yang sebetulnya memerlukan konsentrasi besar untuk menyelesaikannya karena ia merupakan masalah besar bagi bangsa dan negara maka ia dibiarkan saja terus terjadi tanpa dicari solusinya.  Salah satu contoh yang sering penulis gunakan adalah data hasil Sensus Pertanian yang menunjukkan lahan usahatani selalu menurun dari waktu ke waktu.  Fenomena ini tidak banyak menarik perhatian analis dan pengambil kebijakan.  Lebih menarik lagi adalah UU Pokok Agraria yang sampai sekarang masih berlaku juga dibiarkan begitu saja tidak digunakan sebagai kekuatan legal untuk mengatasi guremisasi tersebut.  Bahkan, di pihak lain dilembagakan peraturan perundangan yang bertentangan dengan nafas reformasi agraria sebagaimana kita saksikan dalam pemberian HGU bagi perusahaan perkebunan besar selama ini hingga luas areal perkebunan yang dikuasai perusahaan perkebunan lebih dari setengahnya luas daratan Korea Selatan sedangkan nilai tambah per hektar yang dihasilkannya tidak seberapa relatif terhadap potensi lahan apabila industrialisasi berhasil dijalankan seperti di Korea Selatan.

 

            Pengalaman Taiwan, Korea Selatan dan Jepang dapat dijadikan bahan pembelajaran dalam mencari jalan keluar dari kungkungan perangkap budaya ignorance ini.  Khususnya Korea Selatan dan Taiwan yang menjadi negara maju dengan memanfaatkan waktu selama kurang lebih 30 tahun terakhir periode akhir abad ke 20. Pasti bangsa ini telah menemukan dan berhasil membangun budaya baru yang menciptakan cara pandang baru serta energi baru yang berhasil dimanfaatkannya sehingga menghasilkan bangsa baru dan zaman baru bagi mereka. 

 

            Sen menyatakan bahwa inti dari perubahan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa di Asia Timur ini adalah pembangunan manusia yang telah menjadi prioritas utamanya.  Dengan memanfaatkan nilai-nilai Asia, konsentrasi yang tinggi dalam intensitas pendidikan seluruh rakyatnya telah menjadikan bangsa Asia Timur ini menjadi bangsa yang memiliki daya cipta, daya kerja dan daya saing yang luar biasa.  Korea Selatan hanya memerlukan waktu kurang lebih 30 tahun untuk mentransformasikan ekonominya dari struktur ekonomi dengan koposisi petani 40 % menjadi 5 % saja. Taiwan juga demikian.  Pendidikan ini berkaitan dengan kesehatan, keterampilan, keahlian dan segala jenis unggul baru manusia Asia Timur.  Salah satu hasil dari intensifikasi pendidikan di negara-negara Asia Timur ini antara lain diperlihatkan oleh tingginya Index of cognitive skills and educational attainment, 2013. Dari kelompok 5 negara dengan index tertinggi, ternyata 4 negara tersebut merupakan negara-negara Asia Timur, yaitu: Korea Selatan, Hongkong-China, Jepang dan Singapura. Adapun Indonesia berada pada ranking ke 40 dari 40 negara yang dikelompokkan

 

            Apa yang dikerjakan oleh negara-negara Asia Timur sebenarnya adalah hal yang diperintahkan oleh UUD 1945, sebagaimana dapat kita baca:

 

"Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan

keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara

Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan

Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi

seluruh rakyat Indonesia." (cetak tebal dari penulis).

 

            Menurut Platt (1973) untuk bisa keluar dari perangkap sosial tidaklah mudah.  Salah satu faktor yang diperlukan adalah lahirnya hero yang bukan hanya berani "menjebol- membangun"  tetapi juga cerdas dan memiliki strategi yang tepat untuk keluar dari perangkap budaya di atas.  Dalam konteks inilah patriotisme atau nasionalisme menjadi sangat relevan mengingat dalam konteks ini pembangunan maknanya menjadi pemerdekaan.  Makna pemerdekaan ini sangat penting untuk dijadikan landasan pembangunan mengingat seluruh cita-cita Proklamasi tidak dapat dicapai apabila hanya menggunakan pendekatan teknis-birokratis sebagaimana yang telah digunakan selama ini.

 

3.2.  Kembali ke Kedaulatan Rakyat sebagai Sumber Kekuatan Menjebol-Membangun

 

            Kekuatan utama dalam setiap sistem ekonomi adalah kekuatan rakyat. Kekuatan rakyat ini tidak sebatas pada aspek formal-legitimasi kekuasaan seperti melalui pemilu tetapi juga kekuatan riil ekonomi.  Contoh nyata dari kekuatan riil tersebut adalah betapa menariknya rakyat Indonesia ini menjadi pasar bagi produk-produk asing.  Contoh nyata lainnya adalah betapa besarnya minat perusahaan asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia dan mendapatkan keuntungan dari usahanya tersebut.

 

            Dalam konteks ekonomi walaupun data telah dihadirkan oleh BPS dan sumber lain, tetapi persepsi yang terbangun seolah-olah kekuatan ekonomi rakyat ini selalu lemah. Misalnya negara memberikan label dengan golongan ekonomi lemah; bank memberikan julukan petani tidak bankable; model pembangunan mengambil format Inti-Plasma dimana petani sebagai plasma dipandang sebagai pihak yang lemah; dan hal-hal lain yang senada.

 

            Sekarang kalau kita menggunakan secara obyektif data BPS maka kita akan mendapatkan data, antara lain, sebagai berikut:

 

  • Luas sawah milik petani 8 juta hektar lebih dengan hasil padi 66 juta ton pada 2011; luas sawah perusahaan besar hampir tidak ada;
  • Luas tanaman jagung milik petani 3,8 juta ha dengan produksi 17,6 juta ton
  • Luas kebun karet milik petani 2,9 juta ha vs karet perusahaan besar 524 ribu ha
  • Luas kebun kelapa milik petani 3,7 juta ha vs kelapa perusahaan besar 43 ribu ha
  • Luas kebun kopi milik petani 1,2 juta ha vs luas kopi milik perushaan besar 48 ribu ha
  • Luas kebun tembakau petani 224 ribu ha vs luas kebun tembakau perusahaan besar 3,4 ribu ha
  • Luas kebun cengkeh milik petani 463 ribu ha vs luas kebun cengkeh milik perusahaan besar 8500 ha.
  • Luas perkebunan kelapa sawit memang terbalik dan ini memerlukan penjelasan tersendiri.

            Pada zaman penjajahan Belanda pun sumber utama pendapatan Belanda adalah hasil dari para petani.  Misalnya, pada periode 1871-73, nilai ekspor dari Jawa dan Madura mencapai 113 juta guilder yang terdiri atas 40,8 % hasil ekspor gula dan 36 % hasil ekspor kopi, sisanya hasil ekspor rempah-rempah, tembakau, teh dan lain-lain. Dalam zaman sekarang pun dalam kelompok ekspor jasa, ternyata hanya jasa TKI yang bernilai surplus besar.  Nilai investasi petani dan nilai hasilnya masih tetap merupakan fondasi ekonomi Indonesia.  Bahkan dapat dikatakan juga sektor modern masih merupakan beban apabila risiko hutang tidak kembali dimasukkan sebagai pembobot dalam neraca pembayaran dan neraca dampak negatif dari krisis ekonomi yang diakibatkan oleh kegagalan perusahaan-perusahaan besar kita.  Hal ini tentu disampaikan bukan untuk mendiskreditkan perusahaan besar tetapi diperlukan sebagai bagian dari pemikiran agar kejadian buruk pada masa lalu tidak berulang kembali.

            Mengapa pandangan bahwa petani dan rakyat adalah lemah berlaku dalam budaya kita?  Karena ada kultur yang membentuk cara pandang tersebut yaitu kultur ignorance sebagaimana yang telah diuraikan di atas.  Hal inilah yang sebenarnya membangun kesenjangan dalam pemikiran karena kita tidak bersikap obyektif sesuai dengan data yang ada. Inilah cara berpikir yang diwariskan oleh penjajah Belanda dan jenis penjajahan lainnya yang mana data menunjukkan bahwa dengan jumlah  ribuan saja Belanda bisa menjajah Indonesia yang jumlahnya puluhan juta jiwa.  Itu bisa berlangsung lama karena jiwa kita mati.  Karena itu pula pesan lagu Indonesia Raya:"Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya".

            Untuk sekedar meyakinkan, sekarang mari kita utak-atik dengan sedikit angka dari sawah dan hasil padi petani.  Kita ambil angka 8 juta hektar sawah.  Nilai investasi sekarang per hektar Rp 40 juta. Jadi, nilai investasi total untuk membangun sawah setara dengan nilai Rp 320 triliun.  Hasilnya 66 juta ton gabah dengan harga gabah Rp 4000000/ton maka diperoleh Rp 264 triliun.  Apabila gabah tersebut diolah menjadi beras, tepung beras, stabilized rice bran, minyak padi, listrik berbahan bakar sekam, silika, abu sekam, pupuk K dari jerami, pakan ternak, dan lain-lain maka kurang-lebih nilai tambah gabah 10 kali dari yang kita dapatkan sekarang.  Artinya, selain petani ini sudah memberikan modal berupa sawah dengan sistem dan budayanya yang nilainya sangat tinggi, juga telah memberikan bahan baku yang apabila kita tidak ignorance, tetapi mengolahnya lebih lanjut dan lebih baik, maka Jawa dengan mayoritas sawah sudah menjadi region industri berbasis padi yang adil-makmur!  Hal yang serupa dapat kita buat untuk Sumatera dengan industri berbasis karet dan kelapa sawit atau Kalimantan dengan industri berbasis sumberdaya hutan, atau Sulawesi dan Maluku dengan industri berbasis perikanan laut.

            Jadi, kalau petani dan pertanian itu lemah, maka itu adalah lemah yang dibuat atau diciptakan oleh budaya berpikir kita yang masih menggunakan cara berpikir penjajah.

            Adakah cara berpikir yang membuat petani kuat (petani di sini hanya digunakan sebagai simbol/perlambang rakyat)? 

            Penulis ingin mengambil contoh reformasi struktur masyarakat yang diciptakan oleh Tokugawa di Jepang pada awal 1600an.  Togukawa sangat menyadari bahwa kekuatan Jepang sangat tergantung pada kekuatan petani dalam mendukung Jepang, termasuk dalam menghalangi pendatang dari Eropa yang mulai mengalir deras ke Asia.  Keputusan strategis Tokugawa dalam membangun masyarakat Jepang bersatu dan kuat adalah dengan membangun struktur masyarakat sebagai berikut:

1.     Kaum Samurai

2.     Masyarakat Petani

3.     Masyarakat Industri

4.     Masyarakat Pedagang

Keputusan Tokugawa tersebut dapat dikatakan terbukti berhasil sehingga Jepang bisa bersatu dan kuat, dan akhirnya sekarang menjadi negara maju.

            Apa nilai dari faham Tokugawa tersebut? Tentu Jepang tetap sebagai negara dengan sistem Kerajaan/Kekaisaran tetapi sistem feodalismenya menjadi berubah khususnya tampak merit system sebagaimana tergambar dalam struktur masyarakat.  Kaum Samurai sebagai penjaga keamanan negara, para petani dapat diibaratkan sebagai penjaga kepastian pasokan logistik yang sangat penting yaitu pangan dan juga pertanian sebagai penghasil komoditas penting pada saat itu; masyarakat industri dengan inovasinya dan pedagang dengan falsafah mencari margin keuntungannya.  Semua menjadi masyarakat yang sifatnya bukan sebagai rent seekers. Bahkan falsafah kehormatan diri sudah menyatu dengan "penghukuman" oleh diri sendiri seperti yang kita saksikan dengan budaya harakiri.  Dalam era modern bahkan partai politik yang mendapatkan dukungan petani menjadi partai yang kuat. 

            Contoh kedua adalah kebijaksanaan yang diambil oleh Abraham Lincoln pada tahun 1862 yaitu dengan mengundangkan Homestead Act 1862, Morrill Act 1862, dan mendirikan Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA).  Tentu saja pembubaran sistem perbudakan merupakan ilustrasi kebijakan Abraham Lincoln untuk membangun peradaban baru yang lebih berlandaskan perikemanusiaan yang adil dan beradab.  Abraham Lincoln berpandangan bahwa tanpa pertanian yang kuat maka AS akan lemah dan tidak ada kegiatan manusia yang memerlukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat kompleks seperti yang dijumpai dalam pertanian.  Dengan pemikiran bijak tersebut Abraham Lincoln menetapkan Homstead Act 1862 yang intinya adalah menyediakan lahan untuk petani dengan luas per persil sekitar 65 hektar dan mengundangkan Morrill Act 1862 sebagai landasan mendirikan perguruan tinggi pertanian di setiap negara bagian yang dikenal dengan Land Grant University System yang melahirkan, antara lain, University of Minnesota, University of Wiscounsin, Michigan State University dan Universitas besar lainnya di AS sekarang ini.  Hasilnya kita sekarang ini menyaksikan Amerika Serikat selain menjadi negara maju juga pertaniannya sangat kuat.  Model Amerika Serikat yang sangat menonjol lainnya adalah model penyelesaian krisis ekonomi oleh Franklin D. Roosevelt  yang sangat dikenal dengan model The New Deals; The New Deals intinya adalah model pembangunan berlandasan kekuatan rakyat AS yang selama sebelumnya tidak dikenal-the Forgotten Mas, yaitu kelompok masyarakat petani dan buruh.

            Dengan uraian di atas sudah cukup untuk menjadi dasar argumen bahwa untuk memajukan suatu negara tidak ada cara lain kecuali kembali ke memperkuat dasarnya yaitu membangun kekuatan berdasarkan kekuatan rakyat.  Tahap pertama yang harus dilakukan adalah menghilangkan cara pandang lama yang telah ditanamkan oleh segala bentuk penjajahan yaitu ketidak-pedulian (ignorance) akan kekuatan rakyat tersebut.  Dengan demikian akan lahir budaya pandang baru yang sesuai dengan fakta obyektif.  Dalam proses tersebut kita memerlukan hero-hero yang kuat, cerdas dan berani membangun sistem baru yang didasarkan akan kekuatan rakyat tadi. 

 

V.  Implementasi Industrialisasi Anti Guremisasi dan Anti Kesenjangan

5.1.  Kendala struktural dan kultural

 

            Hal pokok yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah kuatnya faktor kultural dan struktural yang melembagakan terjadinya distorsi penguasaan sumberdaya (alokasi sumberdaya berdasarkan kepentingan kelompok tertentu), melembaganya  ekonomi biaya tinggi (rente atau pungutan-pungutan), dan berlanjutnya deterioriasi nilai-nilai luhur (ketidak pedulian terhadap masyarakat, lingkungan atau kepentingan negara yang lebih luas) pada masyarakat secara luas.  Hal tersebut merupakan persyaratan pokok apabila industrialisasi yang berkarakter antiguremisasi dan anti kesenjangan diharapkan akan lahir dan berkembang di Indonesia mulai tahun depan.

            Mengapa industrialisasi diperlukan dan lebih diperlukan lagi adalah industrialisasi yang berkarakter antiguremisasi dan antikesenjangan? Jawabnya adalah karena tidak ada pilihan lain apabila Indonesia harus berkembang kecuali harus berkembangnya industri; dan berkembangnya industri hanya akan memberikan manfaat bagi pemerdekaan rakyat banyak apabila industrialisasi yang berkembang tidak menyebabkan terjadinya guremisasi dan kesenjangan yang lebih buruk di Indonesia.

 

            Pada masa lalu Indonesia telah mencoba menjalankan industrialisasi.  Hasil akhir yang diperoleh, sebagaimana telah disinggung,  adalah terjadinya deindustrialisasi (2000-2012) dan terjadinya guremisasi petani dan pertanian serta meningkatnya kesenjangan sosial.  Hal ini berbeda dengan yang dicapai di Korea Selatan, Taiwan, Jepang dan negara-negara maju lainnya. 

 

            Anti guremisasi dan anti kesenjangan ini perlu diangkat sebagai hal yang secara eksplisit menjadi strategi nasional membangun, yaitu untuk membangun kepedulian masyarakat, khususnya masyarakat dalam golongan pemimpin, baik formal maupun informal, dalam rangka meminimumkan populasi masyarakat yang berada pada Kelompok III dan IV.

 

            Tidak ada suatu negara yang bisa maju apabila proses ekonominya dibangun berdasarkan ekonomi rente mengingat  per definisi rente adalah pendapatan yang didapat bukan atas hasil kerja.  Dengan demikian dengan bekerja  yang didapat adalah disinsentif.  Akibatnya, akan terbangun sistem masyarakat dengan tata nilai yang tidak menghargai bekerja sebagai sumber harkat-martabat tetapi hanya sebatas pada faham materialistik belaka, yaitu kekayaan materi sebagai indikator harkat-martabat, terlepas kekayaan tersebut diperoleh sebagai hasil kerja atau bukan.

 

            Ada tiga kelompok variabel strategis yang lebih berbasiskan pada pendapatan yang bersifat rente:

 

            Pertama,  sistem bunga tinggi dalam perbankan dan lembaga keuangan lainnya.  Dari sudut pandang pemilik uang, bunga yang ia dapatkan adalah rente, mengingat pendapatan yang diperolehnya tersebut bukan hasil kerja (unearned income).  Rente tersebut ia dapatkan dari hasil kerja buruh dan hasil kerja investor.  Apabila bunga tinggi melebihi tingkat upah dan tingkat pengembalian investasi maka ia mendapatkan unearned income yang mencekik pihak lain yang bekerja keras.  Karena itu kita menyaksikan bahwa negara-negara yang sudah maju tingkat bunganya selalu rendah (orang kaya di sana pejuang ekonomi).

 

            Alasan berlangsungnya inflasi yang tinggi di negara-negara berkembang sehingga wajar saja bunga tinggi untuk menyeimbangkan dengan laju inflasi tersebut, misalnya, adalah merupakan argumen seperti yang berlaku dalam ungkapan: telur dulu apa ayam dulu?  Tentu, pertanyaan telur dulu atau ayam dulu merupakan pertanyaan yang keliru karena tidak ada jawabnya. Pertanyaan yang benar adalah: mana yang lebih dulu anak atau induk? Maka dengan mudah jawabnya adalah induk.  Demikian pula: mana yang lebih dulu perlu dibuat bunga rendah atau inflasi rendah? Jawabnya adalah bunga rendah. 

 

            Jawaban atas dilema pilihan bunga rendah atau inlfasi adalah jawaban dari Kelompok I, yaitu kelompok dengan nilai sifat dan sikap patriotisme untuk meningkatkan produksi barang dan jasa agar terjadi inflasi yang rendah dengan catatan bahwa  bunga rendah untuk mendorong terjadinya investasi secara besar-besaran sehingga barang dan jasa berada pada kondisi yang melimpah.  Pola inilah yang terjadi di Jepang!  Artinya: orang kaya di Jepang adalah kaum patriot bukan penikmat rente. Mereka tahu dan peduli akan nasib bangsa yang harus dimerdekakan dari segala bentuk penjajahan.

 

            Kedua, perolehan lahan baik untuk perkebunan maupun untuk tambang.  Ciri sumberdaya lahan adalah selain tetap (fixed) tidak ada pihak yang bisa memproduksinya.  Sifat pertama menghasilkan economic rents dan sifat kedua menghasilkan tak ada penggantinya. Kedua hal ini menjadi argumen yang cukup bahwa lahan dan tambang harus dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  Dapat dibayangkan apabila sistem pemberian HGU atau Kontrak Karya Pertambangan diberikan berdasarkan sistem yang terhindar dari institusi pemberi rente maka paling tidak perkebunan kelapa sawit yang luasnya sudah melebihi luas daratan Korea Selatan sudah memberikan kemakmuran setara dengan Korea Selatan.  Dalam sistem rente yang anti industrialisasi pendapatan setingkat Korea Selatan mustahil dicapai.

 

            Ketiga, status keuasaan yang bisa menciptakan biaya tinggi bagi pihak lain.  Semua jenis kegiatan produktif akan terganggu oleh sistem yang memberikan peluang pihak yang berkuasa mendapatkan keuntungan yang menciptakan ekonomi biaya tinggi bagi investor.  Investor per definisi adalah pihak yang mengalokasikan sumberdayanya yang bisa dinikmati sekarang dengan mengkonsumsinya tetapi ia putuskan tidak dikonsumsi sekarang tetapi ia investasikan dalam kegiatan produktif dengan harapan mendapatkan output yang lebih besar pada waktu yang akan datang, walaupun ia menyadari berhadapan dengan unsur risiko dan ketidak pastian.

 

            Industrialisasi yang sifatnya anti guremisasi dan anti kesenjangan hanya akan lahir apabila negara berhasil dalam menata kekuasan yang mengatur tingkat bunga, rente dan meminimumkan terjadinya pemerasan yang dapat dilakukan oleh para pihak yang memiliki kekuasaan baik formal maupun informal.

 

5.2.  Industrialisasi Strategi Dorong Gelombang sebagai Implementasi

 

            Hasil investasi para petani kecil, usaha kecil dan menengah pada dasarnya merupakan input bagi industrialisasi.  Namun demikian, dari produk yang masuk ke pasar dunia dapat disimpulkan bahwa industri berbasis komoditas yang diperdagangkan tersebut bukanlah produk hasil olahan melainkan sebagian besar masih merupakan produk primer atau asalan.  Artinya, masyarakat industri belum berkembang di Indonesia. Implikasinya adalah nilai tambah yang diperoleh Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan dengan nilai tambah yang didapat oleh negara-negara industri. Bahkan dibandingkan dengan Malaysia sekalipun nilai ekspor keseluruhan Indonesia masih lebih rendah dari nilai ekspor seluruh produk Malaysia.

            Jadi, Indonesia menghadapi permasalahan serius mengingat kelompok industri yang mengolah hasil rakyat tidak muncul-berkembang, sedangkan kelompok yang berkembang lebih bersifat pada kelompok rent seekers atau margin seekers

 

            Pengalaman krisis 1997-98 menunjukkan bahwa kelompok petani, usaha kecil-menengah yang menjadi pelaku sejarah menyelamatkan Indonesia dari kehancuran.  Hal ini menjadi landasan pengetahuan bahwa ekonomi tidak dapat diberikan secara privilage kepada sekelompok orang, melainkan harus dibuka sebagai sumber kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia.

 

            Strategi dorong gelombang adalah strategi yang dilandasi oleh penyatuan kekuatan dari unit-unit ekonomi rakyat, ibarat penyatuan butir-butir air, menjadi kekuatan ekonomi yang besar, ibarat butiran-butiran air di lautan ditiup angin menjadi gelombang besar, yang bermanfaat bagi perekonomian nasional.  Strategi ini pada dasarnya adalah strategi pembangunan ekonomi berdasarkan pada modal spiritual pemerdekaan sebagai makna antipenjajahan, modal sosial persatuan dan kesatuan Indonesia, dan modal biofisik yang sudah ada pada para petani dan kelompok masyarakat lainnya; serta modal institusional kerakyatan dan gotong royong.  Dalam praktek, investasi yang mendapatkan prioritas adalah investasi dalam institusi.  

 

5.3.  Ilustrasi Industrialisasi Berbasis Petani

 

            Kita lihat Amerika Serikat, di sana pertaniannya berbasis pada petani murni, bukan perusahaan besar seperti perusahaan perkebunan di Indonesia.  Perbedaannya petani di Amerika Serikat mengolah lahan usahatani sekitar 200 ha per rumah tangga petani sedangkan di Indonesia pada umumnya petani gurem (kurang dari 0,5 ha).  Pertanian Amerika Serikat sangat kuat dengan jumlah petani sekitar 2 juta rumah tangga petani, tetapi hasilnya bisa memberi makan dunia.  Perusahaan besar seperti Monsanto dan Du Pont-Pioneer berkonsentrasi pada produksi input produksi seperti benih; sedangkan John Deer, misalnya, berkonsentrasi pada inovasi alat dan mesin pertanian.  Industri pengolahannya, seperti Kelog, berkembang menjadi perusahaan yang menguasai dunia. 

 

            Ekonomi Korea Selatan, Jepang dan Taiwan juga pada dasarnya dibangun atas kekuatan ekonomi rakyatnya.  Kebijakan pembangunan di negara-negara tersebut dimulai dengan land reform. Land reform ini pada intinya adalah mengubah status petani yang sebelumnya direndahkan sekarang diangkat statusnya menjadi lebih bermartabat daripada kondisi sebelumnya, karena memiliki lahan. Memiliki lahan artinya memiliki suara karena dengan memiliki lahan ia berstatus menjadi petani, bukan buruh tani.  Petani memiliki koperasi, maka  dalam koperasi ia memiliki suara.

 

            Lebih jauh lagi land reform adalah praktik kebijakan yang mencerminkan keadilan telah datang mengingat sistem feodal atau penjajahan yang menciptakan institusi yang paling menonjol yaitu ketidak adilan, telah berakhir. Berdasarkan kebijakan tersebut maka energi perdesaan lahir dan berkembang menjadi sumber daya beli yang besar bagi industri yang kemudian dikembangkan di negara-negara tersebut. Sekarang, pendapatan petani di Korea Selatan, Jepang atau di AS adalah sudah lebih tinggi daripada pendapatan rata-rata nasional di negara-negara tersebut.

 

            Industrialisasi yang dirancang menggerakkan ekonomi rakyat ini merupakan satu-satunya cara untuk mengamankan Indonesia 2014-2019.

 

5.4.  Ilustrasi Konsep Pengembangan BUMP Berbasis Persawahan-Padi

 

            Berikut ini disampaikan sebagian konsep pembangunan industrialisasi berbasis padi yang disusun pada 2006. 

 

            Potensi padi untuk memberikan manfaat bagi manusia sangatlah besar dan beraga. Pohon industri padi mencakup:

§  Horizontal Development (side-stream development):

ü  Beras

ü  Selain Beras:

o   Minyak Beras dapat dihasilkan dari Dedak (bran).

o   Jerami dan Sekam dapat menghasilkan Energi Biomass.

o   Brown Rice menjadi sumber Nutrisi Tinggi, Kosmetik dll.

§  Vertical Development (from Upstream up to Downstream):

ü  Food Industry :

o   Tepung Beras.

o   Mie Beras

o   Infant Food.

o   Instant Rice.

ü  Non Food Industry:

o   Particle board.

o   Cement and concrete, dan lain-lain

Gambar 3.  Ilustrasi potensi energi berbahan bakar sekam padi

 

Tabel 2. Potensi sekam untuk menghasilkan energi pada 2004

 

            Industrialisasi berbasis padi akan menciptakan dampak ganda yang sangat besar terhadap penyerapan tenaga kerja, nilai tambah, penyediaan energi, kapitalisasi aset petani dan aset perdesaan, penyerapan tenaga kerja