.: Detail Tulisan :.
  
Kategori : Article
GUREMISASI DAN SYARAF PSIKO-SOSIAL TRANSFORMASI INDONESIA
26 Februari 2013

 

 

AGUS PAKPAHAN

Pendahuluan    

                Badan Pusat Statistik (BPS, 2004) menyatakan bahwa "selama tahun 1993-2003, banyaknya rumah tangga (RT) pertanian secara rata-ratameningkat sebesar 2,2 persen per tahun. Komposisi banyaknya rumah tanggapertanian di Jawa dan di Luar Jawa selama sepuluh tahun terakhir tidak banyakberubah.Persentase rumah tangga petani gurem terhadap rumah tangga pertanian penggunalahan meningkat dari 52,7 persen pada tahun 1993 menjadi 56,5% pada tahun 2003,mengindikasikan semakin miskinnya petani Indonesia. Perlu dicatat, selama periode1993-2003, kenaikan persentase rumah tangga petani gurem di Jawa jauh lebih cepat dari Luar Jawa"[1].

                Selanjutnya, menurut BPS, "rumah tangga petani gurem adalah rumah tangga pertanian yang menguasai lahan kurangdari 0,5 ha. Lahan yang dikuasai bisa berasal dari milik sendiri atau menyewa dari pihaklain[2]. Selama sepuluh tahun terakhir, jumlah rumah tangga petani gurem meningkat 2,6persen per tahun, yaitu dari 10,8 juta rumah tangga pada tahun 1993 menjadi 13,7 jutarumah tangga pada tahun 2003.Persentase rumah tangga petani gurem terhadap rumah tangga pertanian pengguna lahanjuga meningkat dari 52,7 persen menjadi 56,5 persen. Perlu dicatat, menurut ST93persentase rumah tangga petani gurem di Jawa adalah 69,8 peren, sementara menurut ST03adalah 74,9 persen. Di Luar Jawa, menurut ST93 persentasenya sebesar 30,6 persen,sedangkan hasil ST03 sebesar 33,9 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikanpersentase rumah tangga petani gurem di Jawa lebih cepat daripada di Luar Jawa.

                Apabila 13.7 juta rumah tangga (RT) per RT terdiri atas 5 orang maka akan terdapat 68.5 juta orang Indonesia yang kehidupannya tergantung dari pendapatan maksimal usaha pertanian sama atau kurang dari 0.5 hektare.  Dalam periode 1993-2003, jumlah petani gurem meningkat 3.8 %.  Apabila peningkatan ini linier, maka pada tahun 2013 jumlah petani gurem menjadi sekitar 14.2 juta RT.  Jumlah jiwa anggota RT yang akan tergantung pada RT gurem tersebut menjadi 71 juta jiwa.

                Dengan perkiraan 71 juta jiwa sebagai anggota RT petani gurem maka jumlah ini mencapai sekitar 30 % dari jumlah seluruh penduduk Indonesia, termasuk bayi dan anak-anak.   Dapat diduga bahwa RT dan anggotanya ini merupakan penduduk miskin.

                Penulis merasakan bahwa kecenderungan di atas belum mendapatkan tanggapan semestinya dari negara walaupun sudah menjadi trend sejarah transformasi ekonomi Indonesia selama ini.  Bahkan, dengan berkembangnya pemikiran mengalihkan isu ketahanan pangan kepada perusahaan besar dengan dukungan fasilitas yang dituntutnya masuk pada produksi primer pangan yang selama ini dikerjakan oleh para petani, maka dapat diduga isu guremisasi ini tidak mendapatkan tanggapan atau bahkan dibiarkan sebagaimana adanya saja. 

                Pada tulisan singkat ini penulis ingin menyampaikan bahwa guremisasi merupakan indikator penting tentang salah arahnya proses transformasi ekonomi Indonesia dan kesalahan ini akan berdampak negatif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Oleh karena itu diperlukan usaha luar biasa untuk mebalik arus atau arah tren tersebut mengikuti sebagaimana semestinya seperti yang dapat dilihat di negara maju.

Trend Transformasi Pertanian di Jepang

                Tabel 1 menunjukkan bahwa luas areal lahan usahatani per petani di wilayah Hokkaido telah meningkat dari 4.09 ha (1965) menjadi 16.45 ha (2005) atau meningkat 400 % dalam tempo 40 tahun atau meningkat 10 % per tahun.  Luas lahan usahatani per petani telah meningkat 0.31 ha per tahun.  Hokkaido adalah pusatnya pertanian Jepang yang berada di kawasan utara Jepang. 

                Di kawasan selain Hokkaido, luas lahan per petani juga mingkat walau dengan laju yang jauh lebih kecil daripada kenaikan yang terjadi di Hokkaido.  Selain usahatani padi, dalam usaha peternakan telah terjadi peningkatan yang sangat tinggi khususnya dalam hal usaha produksi susu, produksi daging sapi dan produksi daging babi. Pengurangan tenaga pertanian di Jepang sekitar 2 % per tahun.

Tabel 1.  Luas Lahan Per Usahatani (Farm Size) di Jepang, 1965-2005

Wilayah/Komoditas

1965

1975

1985

1995

2005

Rasio 2005 terhadap 1965

Wilayah

  Hokkaido (ha)

  Selain Hokkaido

 

Komoditas

  Padi (ha)

  Dairy(Susu)   (kepala)

  Sapi (daging) (kepala)

  Babi (kepala)

 

4.09

0.79

 

 

0.58

3.4

1.3

5.7

 

6.76

0.8

 

 

0.6

11.2

3.9

34.4

 

9.28

0.83

 

 

0.61

25.6

8.7

129.0

 

12.64

0.92

 

 

0.85

44.0

17.5

545.2

 

16.45

0.95

 

 

0.96

59.7

30.7

1233.3

 

4.0

1.2

 

 

1.7

17.6

23.6

216.4

 

Sumber: OECD, 2009. Evaluation of Agricultural Policy Reforms in Japan. OECD

                Pengalaman Jepang ini sangat penting menjadi pembelajaran bagi Indonesia mengingat Jepang juga berada pada lingkungan hidup yang langka akan kepemilikan sumberdaya lahannya.  Karena itu, kesuksesan industrialisasi merupakan hal yang menentukan masa depan bangsa ini.

 

 

 

 

 

Trend Transformasi di Malaysia, Thailand, Korea Selatan dan Indonesia

                Tabel 2 di bawah ini menjukan hal yang senada dengan apa yang telah terjadi di Jepang, kecuali untuk Indonesia.  Dalam periode 45 tahun, kita melihat bahwa PDB pertanian telah menurun cukup besar baik untuk Indonesia, Malaysia, Thailand dan Korea Selatan.  Namun, demikian untuk Indonesia, penurunan persentase tenaga kerja di Indonesia hanya berkurang 17 %, sedangkan di Korea Selatan berkurang 58 % dari posisi 1957 ke posisi 2002.  Sedangkan di Malaysia, persentase tenaga kerja pada periode yang sama berkurang sebesar 37 %.  Adapun di Thailand, pengurangan persentase tenaga kerja pertanian, walaupun pada tahun 2002 masih tercatat 50%, pengurangannya mencapai 32 % dari posisi awal, yang mana pengurangan ini hampir dua kali penurunan tenaga kerja pertanian Indonesia. 

Tabel 2. Perbandingan Perubahan Struktur Ekonomi Indonesia dengan

Thailand,  Malaysia dan Korea Selatan

 

 

Indonesia

Malaysia

Thailand

Korea Selatan

 

1957

2002

1957

2002

1957

2002

1957

2002

PDP pertanian (%)

56

17

45

9

38

9

41

4

Tenaga Kerja Pertanian (%)

61

44

58

21*

82

50*

70

12

Catatan: * = tenaga kerja pria

Sumber:   1) Data tahun 1957 diperoleh dari Russett et. al., 1964. World Handbook of Political and Social Indicators. Yale University Press, New Haven.

        2) Data tahun 2002: a) BPS untuk Indonesia; b) 2004 World Development Indicators.


 

 

Tabel 3.  Perubahan Persentase Penurunan Tenaga Kerja (TK) Pertanian dan PDP Pertanian dan Elastisitas Perubahan TK Pertanian terhadap Perubahan PDP Pertanian, Tahun 1957 dan 2002

 

                 Indonesia            Thailand                Malaysia              Korea Selatan

 

Δ% TK Pertanian                  17             32                   37                      58

                (A)

Δ % PDP Pertanian               39             29                   36                      37

                (B)

(A/B)                                  0,43          1,1                  1,02                   1,56

 

 

                Tabel 3 menunjukkan bahwa setiap penurunan 1 % penurunan PDB pertanian di Korea Selatan, Malaysia, dan Thailand masing-masing diikuti oleh penurunan persentase tenaga kerja pertanian 1.56 %, 1.02 % dan 1.1%.  Adapun untuk Indonesia penurunan tenaga kerja pertanian per penurunan 1 % PDB pertanian hanyalah 0.43 %.  Angka ini menunjukkan telah terjadinya suatu fenomena yang kompleks yang mengakibatkan proses industrialisasi di Indonesia tidak konsisten dengan teori dan harapan dari industrialisasi ini mengingat trend yang terjadi adalah yang sebaliknya diharapkan sebagaimana yang telah terjadi di Jepang, Korea Selatan, Malaysia atau Thailand.

Apa yang Menyebabkan Terjadinya Paradoks Industrialisasi di Indonesia?

                Penelitian yang intensif untuk menjawab pertanyaan ini, sepengetahuan penulis masih jarang dilakukan.  Bahkan penulis menduga bahwa kesadaran akan bahaya dari terjadinya trend yang paradoksal tersebut juga masih jarang tampak.  Hal ini hanya dimungkinkan oleh hidupnya alam budaya yang saya namakan publicignorance. Mengapa? Karena informasi tentang yang sifatnya paradoksal tersebut adalah informasi yang terbuka, kemudian ilmu ekonomi atau ekonomi pembangunan juga mengajarkan bahwa transformasi ekonomi dilakukan melalui industrialisasi dengan sasaran sebagaimana yang terjadi di Korea Selatan atau Jepang, tetapi yang terjadi di Indonesia adalah trend yang sebaliknya.  Pembiaran akan trend tersebut terus terjadi, dalam pengertian tidak adanya extraordinary efforts, menggambarkan telah berlangsungnya public ignorance selama ini.

                Mengapa public ignorance terjadi? Hal ini disebabkan oleh value system yang berlaku di Indonesia, yaitu nilai yang menempatkan petani dan pertanian pada kelas sosial yang rendah.  Dengan demikian, pertanian dan petani hanya dijadikan alat saja atau analog dari kacamata negara, hanya sebagai faktor produksi saja.  Hal ini tergambar, antara lain, dalam UU No. 12 Tahun 1982 Tentang Sistem Budidaya Tanaman, yang dinyatakan bahwa petani diberi kebebasan untuk mengusahakan tanaman atau ternak sesuai dengan kehendaknya. 

                Nilai eksistensi dan fungsi pertanian yang rendah ini menyebabkan kebijakan yang lahir di Indonesia mengalahkan kepentingan petani. Dalam konteks sawah vs perkebunan kelapa sawit, misalnya, perkebunan kelapa sawit luas arealnya meningkat dari 200 ribu hektar pada tahun 1970an menjadi hampir 9 juta hektar sekarang, adalah paradoksal dengan kebutuhan pangan rakyat sebagaimana hal pangan rakyat ini disebut persoalan hidup atau mati bangsa Indonesia oleh Presiden Soekarno pada 1952.  Lahan-lahan perkebunan kelapa sawit yang dimiliki oleh perusahaan besar termasuk perusahaan atau pemilik asing, tampak bertentangan dengan tujuan ketahanan pangan sebagai persoalan hidup-mati bangsa ini.  Apalagi blue print perkebunan kelapa sawit yang menghabiskan lahan itu tidak banyak berubah dari blueprint yang dikembangkan pada zaman kolonial, termasuk landasan hukumnya tidak banyak berbeda dengan yang ada pada Agrarischwet 1870.

                Dalam konteks nasional, posisi dan fungsi pengambil kebijakan dalam bidang pertanian juga berada pada posisi yang rendah atau direndahkan.

Syaraf Psiko-Sosial

                Mengapa dimata "kita" posisi dan fungsi pertanian ini rendah? Hal ini akibat dari jarak-sosial yang jauh antara penguasa dengan para petani. Perhatikan perubahan luas lahan kebun sawit yang mencapai sekitar 4400% dalam tempo sekitar 40-an tahun. Mengapa ini terjadi? Karena faktor perusahaan besar, bahkan diciptakan Program Perkebunan Besar Swasta Nasional dengan dukungan segala fasilitasnya.  Apakah petani gurem bisa memberikan pengaruh seperti pengaruh yang diberikan oleh perusahaan besar swasta perkebunan kepada pengambil kebijakan? Apakah petani tanaman pangan memiliki power/pengaruh untuk melakukan perubahan kebijakan sebagai bagian dalam transformasi ekonomi perdesaan? Jawabnya: Tidak.  Oleh karena itu, yang akan selanjutnya terjadi adalah trend yang paradoksal di atas apabila tidak terlahir dan hidup extraordinary efforts untuk membalik arus dan gelombang transformasi pembangunan Indonesia.

                Yang pertama harus perbaiki adalah syaraf psiko-sosial kita.  Apa sumbernya? Sumbernya adalah cita-cita kemerdekaan Indonesia, yaitu NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.  Apa peran dan fungsi pertanian? Peran dan fungsi pertanian adalah menghasilkan pangan sebagai sumber hidup-matinya NKRI.  Pangan adalah ketenangan. Pangan adalah kesehatan. Pangan adalah kecerdasan. Pangan adalah kemerdekaan. Pangan adalah kesatuan dan persatuan. Pangan adalah keberdaulatan. Pangan adalah adil dan makmur. Pangan adalah NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.  Jadi, kita bicara pangan bukan atas nama pribadi tetapi pangan atas nama banga Indonesia, atas nama NKRI.  Syaraf psiko-sosial ini yang harus dihidupkan-syaraf tali-batin dari seluruh rakyat dan bangsa Indonesia.   

Penutup

                Pidato Presiden Soekarno yang disampaikan pada peletakkan batu pertama Fakultas Pertanian IPB, 27 April 1952, bukan hanya masih relevan bagi Indonesia sekarang dan 50 tahun mendatang, tetapi lebih penting lagi kita mengakui telah melalaikannya.  Oleh karena itu, melalui tulisan ini, kami memohon agar kiranya insan pertanian, khususnya civitas academika IPB beserta alumninya, menggalang sifat dan sikap patriotisme pertanian agar terjadi perubahan dalam arus transformasi yang selama ini terjadi dan akan membahayakan NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. 

Selamat berjuang. Merdeka!     

 

Pustaka:

Pakpahan, A. 2012. Pembangunan sebagai Pemerdekaan. In Press

Pakpahan, A. 2012. Investing in Farmers' Welfare. IPB Press, Bogor.

Pakpahan, A. 2007. Freedom for Farmers Freedom for All. Ideals Agro Abrar and GAPPERINDO, Bogor.

 

 


[1]Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik No. 06 / VII / 2 Januari 2004.

[2]Jadi, pengertian gurem ini adalah bukan kepemilikan tetapi penguasaan dengan luas lahan sama atau kurang dari 0.5 ha.