.: Detail Tulisan :.
  
Kategori : Article
AGRIBISNIS INDONESIA MENYONGSONG ABAD KE-21
12 Februari 2010

AGRIBISNIS INDONESIA MENYONGSONG ABAD KE-21:

From Subsistence to Supermarket

 

Oleh:

Dr.Ir. Agus Pakpahan

Direktur Jendral Perkebunan1

 

Peserta Seminar dan Munas I Alumni MMA-IPB yang saya hormati,

Assalamu’alaikum Warahmatullahiwabarakatuh,

Salam Sejahtera  bagi kita semua,

 

I. PENDAHULUAN

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah S.W.T. yang telah menganugerahkan karunia-Nya sehingga pada hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dalam seminar dan Munas I Alumni MMA-IPB ini. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terimakasih kepada panitia yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi salah seorang pembicara  pada seminar ini, yang memilih tema: Agribisnis Indonesia Menyongsong Abad ke-21.

Sebagai salah satu Negara agraris berpenduduk nomor empat terbesar di dunia, agribisnis di Indonesia berpeluang dan terbukti dapat dijadikan andalan perekonomian Negara kita. Agribisnis juga berperan sangat besar di dalam upaya kita untuk meningkatkan kesejateraan masyarakat luas. Salah satu kelebihan system agribisnis dibanding dengan system usaha lainnya adalah bahwa agribisnis meliputi  sistem yang terdiri atas hampir seluruh komponen  masyarakat mulai dari lingkungan perdesaan hingga perkotaan, lokal regional maupun internasional. Di sisi lain kita juga menyadari bahwa distribusi manfaat dari usaha bidang argo bagi setiap pelakunya secara relatif masih belum berimbang, yaitu  pelaku pada sub sistem hilir serta sub sistem penunjang terkesan memiliki bargaining position relatif lebih tinggi daripada pelaku pada sub sistem hulu  (budidaya).

Kondisi itu tentu saja dapat mengurangi daya  saing dan mengganggu keberlanjutan sistem agribisnis yang ada.

Sehubung dengan hal tersebut di atas, pada bagian awal uraian ini akan digambarkan secara ringkas lingkungan strategi yang akan kita hadapi pada abad ke-21 dimana agribisnis berada pada sebagian bagian dari system usaha dunia. Berikutnya disajikan kondisi agribisnis kita dewasa ini. Khususnya pada sub sistem budidaya yang akan menjadi tumpuan hidup jutaan manusia Indonesia di pedesaan. Selanjutnya akan di uraikan paradigma, visi dan misi pembangunan usaha agro, yang diikuti dengan strategi untuk mewujudkan agribisnis masa depan yang kami gambarkan sebagai from subsistence to supermarket.

II. LINGKUNGAN STRATEGIS ABAD XXI

Kita sepakat bahwa kehidupan pada era mendatang sangat jauh berbeda dengan kehidupan masa lalu atau masa kini. Tuntutan akan efisiensi dan produktifitas menjadi demikian tinggi mengingat kedua hal tersebut merupakan faktor penentu daya saing komoditas pertanian kita di pasar internasional. Kelangkaan akan lahan menjadi semakin terasa mengingat populasi penduduk akan jauh lebih tinggi dibandingkan populasi penduduk pada awal abad ini.

Sebagai ilustrasi penduduk dunia yang saat ini  mencapai 5,84 milyar jiwa , pada tahun 2025 diperkirakan akan meningkat menjadi 8,04 miliar jiwa dengan komposisi 15,3% berada  dinegara maju dan 84,7% berada di negara berkembang2. Sementara itu, penduduk di Indonesia diperkirakan mencapai 260 juta atau lebih pada tahun 2018, atau 4,3 kali lebih besar dari jumlah penduduk telah berubah dari jumlah penduduk tahun 1930, yang menurut “Volkstelling 1930”3. Dengan menggunakan luas daratan Indonesia 1,94 juta km2 (194 juta ha) sebagai dasar perhitungan, maka ratio daratan dengan jumlah penduduk telah berubah dari 3,2 ha/jiwa pada tahun 1930 menjadi 0,7 ha/jiwa pada tahun 2018. Dewasa ini saja sudah sangat terasa tendensi terjadinya konflik  sosial yang bersumber dari perbedaan kepentingan akan lahan. berjumlah 60,7 juta jiwa

Di samping tekanan penduduk terhadap fungsi ekonomi dari lahan, juga makin tinggi tuntutan akan fungsi lingkungan hidup. Hal ini berarti kita harus mampu menjaga keseimbangan antara fungsi ekonomi, sosial dan lingkungan hidup agar kualitas hidup dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. Ini menjadi sangat penting  bagi Indonesia yang memiliki struktur geografis kepulauan yang ciri utamanya  adalah luas daratan yang kurang dari perairan (laut). Oleh karena itu, penggunaan lahan harus lebih dihemat dan dikendalikan agar tidak terjadi kerusakan ekosistem. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa ruang kehidupan kita menjadi lebih sesak lebih sempit dan lebih terbatas. Hal ini akan makin cepat terjadinya apabila kita tidak menemukan cara-cara baru untuk mengatasinya.

Sebagai konsekuensi dari perkembangan pesat pada bidang transportasi, telekomunikasi, dan turisme ( triple T revolution), kita menghadapi lingkungan baru yang menyebabkan perubahan dalam tatanan nilai, politik, dan perekonomian dunia. Era ini sering dinamakan era informasi. Dalam era infomasi ini dunia menjadi satu dan komunikasi dapat berjalan dengan cepat. Akibatnya lingkungan kita menjadi global sifatnya yaitu sumber daya alam, iptek, modal, tenaga kerja, serta barang dan jasa, bergerak secara global. Untuk pertama kalinya dalam sejarah umat manusia segala hal dapat di buat dimana saja dan di jual dimana saja, sementara ikatan sentimental terhadap lokasi atau daerah geografis tertentu menjadi relatif jauh berkurang. Artinya, perdagangan dunia akan bersifat semakin liberal, makin bebas dan institusi-institusi ekonomi memiliki jangkauan yang tidak terhalangi batas-batas yuridis suatu negara. Bagi negara berkembang hal ini merupakan peluang dan sekaligus tantangan yang berat mengingat pada kenyataannya medan persaingan yang dihadapi tidaklah berimbang.

Disamping kita bersaing dalam bidang ekonomi, kita juga harus menghadapi kenyataan diberlakukannya kebijakan batasan non-tarif seperti standar kesehatan yang semakin ketat, persyaratan yang terkait dengan hak asasi manusia serta persyaratan lingkungan hidup. Perkembangan pasar komoditas primer pertanian juga memberikan tantangan tersendiri yaitu adanya kecenderungan harga riil komoditas pertanian di pasar internasional yang terus menurun, yang menandakan bahwa supply komoditas pertanian di pasar global, termasuk subtitusinya, melebihi permintaan akan komoditas dimaksud. Hal ini hanya mungkin terjadi akibat dari adanya peningkatan produktifitas yang cukup nyata, khususnya yang terjadi di negara maju.

Apabila yang menyebabkan kecenderungan di atas adalah kesenjangan yang cukup nyata dalam hal penguasaan, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) antara negara maju dan berkembang. Kemajuan dalam bidang bioteknologi, misalnya, telah membuat negara maju mampu meningkatan produktifitas atau menciptakan komoditas subtitusi yang selama ini yang dihasilkan oleh negara berkembang. Selama ini dan juga pada beberapa dekade mendatang negara berkembang di perkirakan akan masih tergantung pada supply iptek yang berkembang di negara maju. Hal ini tentu membuat situsi persaingan dalam pasar internasional yang makin berat bagi produk-produk yang berasal dari negara berkembang seperti Indonesia.

Di samping ketergantungan negara berkembang akan teknologi, tidak kalah pentingnya adalah kekuatan sumber permodalan di negara maju. Hutang luar negeri Indonesia yang menuntut pembayaran segera mengkondisikan pilihan-pilihan yang tentu saja membatasi ruang gerak Indonesia. Di satu pihak Indonesia harus meningkatkan produktifitas serta menjalankan proses transformasi ekonominya, yang memelukan investasi yang besar. Tetapi di pihak lain Indonesia harus segera melunasi hutangnya agar tidak terlalu lama membebani neraca pembayaran dan membuka peluang yang lebih besar dari percepatan pengembangan perekonomian generasi yang akan datang.

Pulihnya krisis ekonomi yang terjadi di Asia diharapkan akan menjadi potensi besar bagi pasar komoditas pertanian yang dihasilkan Indonesia. Republik Rakyat Cina (RRC) dan India serta Jepang dan Korea akan menjadi pasar yang sangat penting. Demikian pula negara-negara di Timur Tengah dan Asia Tengah, terutama sejalan dengan perkembangan perekonomian di kawasan ini. Pasar Eropa dan Amerika Serikat tentu akan tetap penting, terutama bagi produk-produk pertanian tradisional yang makin di tingkatkan mutunya.

Perkembangan perekonomian dunia yang terjadi pada masa mendatang juga memiliki konsekuensi akan terjadinya perubahan konstelasi politik internasional. Yang menjadi persoalan di sini adalah sampai sejauh mana hubungan Utara-Selatan dapat menjadi lebih berimbang, sehingga pola perdangan antara keduanya akan semakin berimbang pula. Tanpa adanya peningkatan keseimbangan politik perdagangan di antara negara-negara yang terdapat di kedua belahan bumi ini, maka pola perdagangan antara kedua pihak tersebut tidak akan banyak berubah dalam beberapa dekade mendatang. Situasi seperti ini tentu kurang menguntungkan bagi negara berkembang.

Salah satu hasil negara berkembang yang akan makin penting perannya dan akan menjadi komoditas baru dalam perdagangan internasional adalah jasa lingkungan hidup. Jasa lingkungan hidup dapat berupa kontribusi negara berkembang terhadap permasalahan lingkungan global seperti penyerapan gas-gas rumah kaca atau jasa lingkungan lainnya seperti konservasi biodiversity atau eko-wisata. Dengan diberlakukannya kompensasi dari masyarakat dunia, maka potensi negara berkembang untuk memperoleh pendapatan sebagai insentif untuk menjaga lingkungan hidup akan meningkat.

Secara ringkas dapat kita katakan bahwa lingkungan strategis yang  akan dihadapi pada era mendatang pada prinsipnya merupakan lingkungan yang semakin konpetitif, terbuka dan dinamik. Negara-negara maju masih tetap masih tetap merupakan  pusat kekuatan baik secara ekonomi, politik maupun kebudayaan. Namun pulihnya krisis ekonomi di Asia dan besarnya bangsa pasardikawasan ini tentu membuka peluang-peluang baru, khususnya RRC, India dan Timur Tengah.

Dalam lingkungan seperti itu, siapa yang akan dapat memperoleh manfaat? Tentu saja jawabannya adalah hanya masyarakat atau bangsa yang memiliki kemajuan memanfaatkan situasi tersebut, yang salah satu kuncinya adalah masyarakat atau bangsa yang memiliki kemampuan melakukan penyesuaian- penyesuaian atau yang mampu menciptakan masa depan melalui pemanfaatan, pembangunan dan penguasaan iptek. Masyarakat tersebut tentunya memiliki tradisi baru yaitu tradisi yang sering dinamakan sebagai acquisitive and knowledge base society.

III. KONDISI AGRIBISNIS DEWASA INI

Secara sederhana system agribisnis dapat dibedakan menjadi sub system agribisnis hulu, tengah dan hilir. Secara lebih rinci beberapa pakar pada bidang ini memilah system agribisnis menjadi empat sub sistem4 yaitu : (a) sub sistem agribisnis hulu (up-stream agribusiness) yang mencakup industri yang menghasilkan sarana produksi seperti : industri pembibitan , industri agromika, industri agro-otomotif dan sebagainya, (b) sub sistem agribisnis usahatani (on-farm agribisnis) yang mencakup berbagai kegiatan budidaya pertanian termasuk budidaya kehutanan dan perkebunan, (c) sub sistem agribisnis hilir (down stream agribusiness) yang mencakup berbagai kegiatan pengolahan produk primer menjadi produk antara (intermediate product) maupun produk akhir (finished product), dan (d) sub sistem jasa penunjang yang mendukung usaha agribisnis secara keseluruhan , seperti industri keuangan , perdagangan, transportasi penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatih, kebijakan pemerintah dan sebagainya.

Sebagai suatu sistem yang terkait satu dengan lainnya, kita dapat mengatakan bahwa kelemahan pada satu sub sistem akan mempengaruhi kinerja sistem agribisnis kita secara keseluruhan. Dari berbagai pengamatan dan kajian, kita memperoleh kesimpulan bahwa sub sistem agribisnis usahatani merupakan sub sistem yang paling lemah, khususnya dalam hal posisi rebut tawar (bargaining position) menghadapi pelaku pada sub sistem lainnya. Hal ini bukan berarti bahwa sub sistem lainnya telah dijalankan dengan efisien. Kita merasakan adanya inefisiensi didalam subsistem yang lebih hilir, antara lain misalnya, telah menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Uraian ini menggambarkan bahwa rendahnya efisiensi pada setiap subsistem akan berdampak kepada tidak optimalnya pendapatan para pelaku ekonomi agribisnis, dan bahkan dapat mengganggu keberlanjutan sistem agribisnis itu sendiri.

Mari kita tinjau kondisi agribisnis kita dewasa ini. Dari posisi ekspor-impor, kita menyaksikan bahwa secara umum Indonesia mengalami defisit dalam perdagangan komoditas pertanian, sebagaimana diperlihatkan data berikut :

a.   Nilai impor daging sapi meningkat dari US$ 6,13 juta pada tahun 1993 menjadi US$ 36,52 juta pada tahun 1997;

b.   Nilai impor beras meningkat dari US$ 1,3 juta pada tahun 1993 menjadi US$.5,3 juta pada tahun 1997;

c.   Nilai impor susu meningkat dari US$ 96,5 juta pada tahun 1993 menjadi US$. 114,8 juta pada tahun 1996, dan kemudian menurun menjadi  US$.94,4 juta pada tahun 1997 sebagai dampak krisis moneter;

d.   Nilai impor mentega meningkat dari US$. 19,0 juta pada tahun 1993 menjadi US$.42,2 juta pada tahun 1997;

e.   Nilai impor keju meningkat dari US$. 7,8 juta pada tahun 1993 menjadi US$. 11,2 juta pada tahun 1997;

f.    Nilai impor kacang tanah kupas meningkat dari US$ .58,9 juta pada tahun 1993 menjadi US$. 101,1 juta pada tahun 1997;

g.   Nilai impor bawang putih segar meningkat dari US$. 20,6 juta pada tahun 1993 menjadi US$. 44,6 juta pada tahun 1997;

h.   Nilai impor gula meningkat dari US$. 7,2 juta pada tahun 1993 menjadi US$ 340,69 juta pada tahun 1997;

i.    Nilai impor kapas meningkat dari US$. 557,0 juta pada tahun 1993 menjadi US$ 817,0 juta pada tahun 1997.

Sementara itu, dari sisi ekspor kita menyaksikan bahwa nilai ekspor komoditas pertanian secara umum meningkat dari US$ 3,27 juta pada tahun 1997 menjadi US$ 3,65 juta pada tahun 1998, namun nilai totalnya masih jauh di bawah nilai impor bidang pertanian.

Kita masih bersyukur bahwa defisit tersebut dapat ditutupi dari nilai ekspor bidang kehutanan dan perkebunan walaupun nilai nominal ekspornya menurun,  yaitu:

j.    Nilai ekspor komoditas perkebunan menurun dari US$ 5,23 milyar pada tahun 1997 menjadi US$ 4,13 milyar pada tahun 1998.

k.   Nilai ekspor komoditas kehutanan (kayu olahan) menurun dari US$ 5,30 milyar pada tahun1997 menjadi US$ 3,22 milyar pada tahun 1998.

Berbagai informasi menunjukkan bahwa produk pertanian kita belum mampu bersaing dengan produk pertanian di negara lain.

Dalam hal produktivitas per satuan luas usahatani yang menunjukkan nilai yang dapat di peroleh dari sumber daya lahan yang tersedia, kita memperoleh gambaran bahwa telah terjadi peningkatan, namun pada beberapa komoditas masih berada di bawah produktivitas di negara pesaing.

Data pada Tabel 1 memperlihatkan bahwa secara umum perkembangan produktivitas/hektar komoditas pertanian di Indonesia dalam 40 tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup berarti. Pada beberapa komoditas perkebunan, seperti misalnya karet, kelapa dan kopi, yang sebagian besar menerapkan system ekstensifikasi, produktifitas per hektar masih berada di bawah potensinya. Produktivitas negara-negara pesaing relatif lebih tinggi, misalnya produktivitas karet di Thailand yang dapat mencapai 1,5-2 ton/hektar atau produktivitas kelapa sawit di Malaysia yang rata-rata mencapai 18-21 ton TBS/hektar/tahun.

Dalam hal pengembangan produk (product  development), kita memperoleh gambaran bahwa dari sekian banyak produk primer yang kita hasilkan, ternyata baru sedikit saja yang kita olah. Data yang ada menunjukkan bahwa sebagian besar produk kita masih diekspor dalam  bentuk produk primer, seperti misalnya ubi kayu dalam bentuk gaplek, udang dan ikan segar, kopi biji, kakao biji, karet remah (crumb rubber), minyak sawit kasar (crude palm oil), mete glondong dan sebagainya. Padahal kita tahu bahwa kita dapat memperoleh nilai tambah dari produk yang kita olah. Di samping itu, sebagimana telah diungkapkan, harga riil produk olahan relatif lebih stabil dan bahkan cenderung meningkat. Oleh karena itu, product developmet adalah hal yang sangat penting guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pertanian.

Secara lebih nyata berbagai hal yang baru saja dikemukakan dapat dilihat dari masih relatif rendahnya kesejahteraan petani dan keluarganya. Telah menjadi pengetahuan kita bersama bahwa pendapatan sebagian besar petani dan nelayan kita masih belum cukup untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Kenyataan ini berhubungan dengan menurunnya harga riil dari komoditas primer pertanian selama hampir 100 tahun, sedangkan harga riil produk olahannya, seperti misalnya minuman penyegar, cenderung meningkat ( Grilli dan Yang, 1988 )5. Data perkembangan nilai tukar petani ( NTP ) menunjukan gambaran serupa, dimana NTP hanya sedikit diatas 100, bahkan beberapa propinsi seringkali berada dibawah 100. Kondisi ini secara implisit menggambarkan bahwa sebagian besar produk petani kita masih merupakan produk primer.

IV. AGRIBISNIS MASA DEPAN : From Subsistence to Supermarket

 

Uraian sebelumnya membawa kita kepada suatu pemikiran bahwa tanpa perubahan mendasar di dalam system agribisnis kita, sudah dapat dipastikan daya saing produk kita akan semakin tergantung pada negara produsen lain.

Disamping keberadaan sumber daya alam, permodalan, teknologi dan sumber daya manusia, kelembagaan memainkan peranan yang penting dalam pengembangan agribisnis.

Bahkan tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa pada akhirnya semua jenis faktor penentu kemajuan agribisnis dikondisikan oleh kelembagaan.

Dengan perkataan lain, kinerja apa yang akan dicapai seperti produktifitas, efisiensi dan distribusi pendapatan adalah ditentukan oleh kelembagaan yang mendasari usaha pertanian dalam suatu masyarakat. Dapat dikatakan demikian karena kelembagaanlah yang mengendalikan, mengontrol, atau mengatur interdependensi antar pelaku ekonomi terhadap keseluruhan sumber daya alam. Artinya pula kelembagaan itulah yang mengatur siapa memperoleh apa dan berapa banyak.

Kelembagaan selalu berada dalam konteks sosial. Dalam ekonomi dimana unitnya adalah transaksi, kelembagaan memiliki peran ganda.

Pertama, kelembagaan mendefinisikan nilai, baik dalam artian baik atau buruk, maupun dalam artian salah atau benar. Produktivitas, misalnya, merupakan nilai yang dipandang baik untuk dicapai bahkan harus terus ditingkatkan. Demikian pula halnya dengan efisiensi. Apabila masyarakat memberikan nilai yang rendah terhadap efisiensi atau dengan perkataan lain memberikan nilai yang tinggi terhadap kemubaziran, maka masyarakat tersebut akan menghasilkan alokasi sumber daya yang tinggi tingkat kemubazirannya. Contoh lainnya adalah yang menyangkut arti kemajuan atau kemandirian, misalnya, petani yang tidak menggantungkan dirinya kepada pihak lain adalah baik.

Dalam hal salah atau benar, kelembagaan dapat dijumpai dalam bentuk tradisi, atau peraturan perundangan. Dalam konteks ini, suatu kegiatan dikatakan salah, yang diukur oleh penyimpangannya dari tradisi atau aturan main yang ada. Apabila masyarakat menerima bahwa saling curi-mencuri itu sesuatu hal yang benar, maka dapat dipastikan masyarakat tersebut akan sulit maju mengingat akan sangat mahal bagi masyarakat tersebut untuk menghasilkan barang dan jasa. Hubungan dimensi salah atau benar ini dengan dimensi baik atau buruk akan berkembang secara dinamis sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi di dalam suatu masyarakat.

Kedua, kelembagaan dalam artian organisasi. Dalam artian ini yang dimaksud kelembagaan bukan hanya terdiri atas nilai dan aturan main, tetapi juga struktur, partisipan, teknologi, dan lingkungan yang mampu mentransformasikan input menjadi suatu output masyarakat. Dalam pengertian ini, organisasi bukan hanya terdiri atas organisasi pemerintahan, misalnya, tetapi juga termasuk pasar.

Bila kita memperhatikan struktur usaha pertanian yang didominasi pertanian rakyat yang diusahakan di atas lahan sempit dan dikelola secara subsistence, maka akan sulit bagi kita mengembangkan suatu sistem agribisnis yang berdaya saing tinggi. Dari uraian sebelumnya kita dapat menyaksikan bahwa selama ini para petani belum memiliki organisasi. Berbeda dengan pedagang, pabrikan dan eksportir yang memiliki perkumpulan atau asosiasi yang mampu mendukung kebutuhan para anggotanya.

Menghadapi Millenium ketiga dimana sistem pasar akan mendominasi dan persaingan menjadi semakin ketat, kita harus  mencari bentuk organisasi yang tepat bagi produsen produk-produk pertanian kita, agar tidak terhimpit di dalam tekanan pelaku ekonomi lainnya. Kita dapat belajar dari sejarah perkembangan agribisnis di negara-negara maju. Kita mengetahui bahwa usaha pertanian di negara-negara maju ditopang oleh kelembagaan Koperasi yang kuatdan besar. Koperasi yang tumbuh dari masyarakat kecil telah tumbuh menjadi raksasa sehingga memiliki bargaining position yang kuat, bukan saja pada bidang ekonomi, tetapi juga sosial dan politik.

Dengan berkoperasi pelaku agribisnis kita akan berkembang kemampuanya di dalam menangani aspek economies of scale dan economies of scope dalam system produksi, pengolahan dan pemasaran secara keseluruhan. Misalnya, koperasi dapat mengkoordinasikan suplai input secara lebih baik dan lebih murah. Demikian juga dengan bargaining position pada saat mereka akan menjual hasil produknya.

Kita membayangkan pada abad 21 nanti kita dapat memiliki suatu sistem agribisnis yang basisnya adalah petani yang membentuk koperasi yang berkembang sehingga membawa kehidupan petani dan keluarganya : from subsistence to supermarket. Kegiatan koperasi petani yang dimaksud bukan hanya pada tahapan budidaya, tetapi juga keberbagai sub sistem agribisnis, mulai dari hulu hingga hilir. Guna memasarkan produknya, koperasi petani ini selanjutnya mengembangkan supermarket. Supermarket milik koperasi petani ini berkembang mulai dari pedesaan hingga perkotaan dan mengisi pasar bagi penduduk Indonesia yang pada tahun 2018 diperkirakan mencapai 260 juta jiwa, serta pasar internasional guna memenuhi kebutuhan penduduk dunia yang pada tahu tersebut diperkirakan mencapai hampir 8 milyar jiwa.

Pemerintah selaku fasilitator diharapkan dapat menumbukan kondisi yang mampu mendorong berkembangnya koperasi agribisnis ini agar potensi besar yang mereka miliki dapat tumbuh menjadi kekuatan raksasa sehingga kondisi harmonis baik secara sosial, ekonomi maupun ekologi dapat kita capai. Untuk mewujudkan sistem agribisnis yang berbasis pada koperasi petani tersebut maka diperlukan upaya untuk meningkatkan akses bagi petani khususnya dan para pelaku ekonomi lainnya terhadap pendidikan, pelatihan, dan upaya lainnya dalam meningkatkan kualitas SDM pertanian secara berkesinambungan. Upaya pengembangan Land Grant dan Levy and Grant sebagaimana yang saat ini sedang dirintis, perlu terus dioptimalkan dan dilanjutkan. Artinya, diperlukan dukungan kuat dan terus menerus dari berbagai institusi, mulai dari bidang pendidikan, hingga penelitian dan pengembangan.

a)  Menjaga terwujudnya persaingan yang sehat dan mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan diantara pelaku ekonomi dibidang pertanian.

b)  Melakukan redistribusi aset produktif khususnya dalam rangka mengoptimalkan nilai tambah sumber daya lahan dan permodalan bagi petani atau koperasi pertanian.

c)  Merumuskan dan menetapkan serta melaksanakannya secara konsisten suatu politik industrialisasi yang berlandaskan atas kebutuhan untuk membangun agroindustri dan agribisnis di tanah air.

Dengan memainkan peran-peran di atas, maka dapat diharapkan agribisnis kita akan berkembang kearah terwujudnya suatu sistem yang berkembang from subsistence to supermarket dan kita akan mampu menempatkan petani pada posisi yang relatif sejajar dengan para pelaku ekonomi bidang lainnya.

V. PENUTUP

Demikian harapan yang ingin kita wujudkan dalam membangun sistem agribisnis yang mampu bersaing pada abad ke-21 dimana manfaatnya dapat terdistribusi secara adil bagi setiap pelaku ekonomi bidang pertanian. Dengan terwujudnya sistem yang efisien, produktif, dan berkeadilan ini maka keberlanjutan usaha bidang agro akan terjamin baik dari sisi sosial, ekonomi maupun ekologi.

 

 

Bogor, 25 September 1999

 

 

1Disampaikan pada Seminar MMA-IPB tanggal 25 September 1999, di bogor

2World Population Data Sheet , Population Review Beureu, USA

3Rusli , Said 1983. Pengantar Ilmu Kependidikan LP3ES. Jakarta Tab 11,p.23

4Pemilahan seperti ini dilakukan pula oleh Prof. Dr. Bungaran Saragih. Lihat Saragih, B. 1999. Kebutuhan Kebijakan dan Pengelolaan Pembangunan Agribisnis Nasional (Pengantar Diskusi). Diskusi Kebijakan dan Strategi Nasional Pembangunan Agribisnis Indonesia, diselenggarakan oleh Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri, Republik Indonesia. Pusat Studi Pembangunan, Lembaga Penelitian Institut Pertanian Bogor.

5Grilli, E.R. and M.C. Yang. 1988. Primary Commodity Prices, Manufacture Goods Prices, and the Terms of Trade of Developing Countries : What the Longrun Shows. The World Bank Economic Review, Vol. 2 (1), January 1988: 1-48.