.: Detail Tulisan :.
  
Kategori : Article
GLOBALISASI DAN PEMANFAATAN SDA (PERKEBUNAN) - Bag.1
15 Februari 2010

GLOBALISASI DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM (PERKEBUNAN):
Internalisasi Otonomi Daerah untuk Kemajuan Agribisnis Perkebunan
1

 

Oleh:
Agus Pakpahan

 

PENDAHULUAN

Dalam kerangka ekonomi global, bagi Indonesia agribisnis perkebunan merupakan kegiatan ekonomi yang mungkin usianya paling tua. Kegiatan ini sudah mulai berkembang jauh sebelum bangsa-bangsa Eropa datang ke Nusantara. Saudagar-saudagar dari Arab, India dan Cina sudah terlebih dahulu meramaikan lalu lintas perdagangan rempah-rempah di wilayah Nusantara ini. Kemudian, baru berdatangan bangsa Spanyol, Portugis, Belanda dan Inggris.

Sejarah globalisasi dalam perdagangan dapat didalami, antara lain, dalam O'Rourke dan Williamson (2001)2. Di penghujung abad ke 20, intensitas perhatian akan globalisasi memuncak sejalan dengan masuknya dunia kedalam peradaban barn sebagai hasil dari revolusi transportasi, informasi dan komunikasi. Kerjasama regional berkembang sebagaimana diperlihatkan oleh berdirinya berbagai organisasi regional seperti ASEAN, APEC dan sejenisnya. Dalam pada itu, revolusi lembaga ekonomi juga terjadi yang ditandai dengan berkembangnya perusahaan-perusahaan multinasional seperti Monsanto, Cargill, Unilever, dan sejenisnya. Perusahaan-perusahaan raksasa ini mengisi era globalisasi yang merupakan hasil ciptaannya dan juga didorong oleh berbagai kebijaksanaan pemerintah, khususnya desakan dari negara-negara maju terutama Eropa Barat dan Amerika Serikat. Perkembangan ini membangun zaman baru dengan ciri-ciri yang sangat berbeda dengan zaman sebelumnya. Bahkan, banyak hal yang terjadi sebelumnya tidak pernah dibayangkan. Hal ini berlaku juga pada agribisnis perkebunan.

Dalam masa akhir abad ke 20 agribisnis perkebunan di Indonesia berkembang sangat cepat, khususnya perkembangan areal perkebunan besar swasta dengan komoditas utamanya kelapa sawit. Apabila kelapa sawit menjadi basis usaha perkebunan besar, maka komoditas lainnya seperti karet dan kakao merupakan basis usaha perkebunan rakyat. Fenomena perkembangan luas areal perkebunan dalam dua dekade terakhir ini yang terjadi secara signifikan menunjukkan bahwa telah terjadi perkembangan agribisnis perkebunan yang sifatnya non-marginal. Walaupun pada era krisis ekonomi seperti yang masih berlangsung hingga kini, dan banyak perusahaan perkebunan mengalami kesulitan, fakta menunjukkan bahwa agribisnis inilah yang membuat perekonomian Indonesia masih mampu bertahan.

Perkembangan yang pesat di atas tidak terlepas dari kebijaksanaan Pemerintah pada masa itu, yaitu memberikan insentif bagi para investor untuk masuk ke dalam dunia agribisnis perkebunan, tidak terkecuali perusahaan asing. BUMN perkebunan diberikan fasilitas untuk mengembangkan dirinya dengan diberi pinjaman lunak. Perusahaan swasta perkebunan juga demikian sehingga lahirlah "konglomerat-konglomerat" perkebunan dengan luas areal yang dikuasainya melebihi ratusan ribu hektar. Industri pengolahan hasil perkebunan juga berkembang, walaupun belum banyak sampai industri hilir, meramaikan agribisnis perkebunan di Indonesia. Semua ini merupakan pola pemanfaatan sumber daya alam berbasis lahan, sebagian besar menggunakan lahan hutan alam yang dikonversi menjadi perkebunan, yang didorong oleh investasi berskala besar. Di sisi lain, perkebunan rakyat juga dicoba dikembangkan dengan berbagai pola pendekatan. Misalnya, pola Perusahaan Inti Rakyat dan pola Unit Pelayanan Pengembangan, serta pola Swadaya. Total luas areal perkebunan dewasa ini mencapai sekitar 14 juta hektar yang terdiri atas perkebunan besar 3 juta hektar dan perkebunan rakyat 11 juta hektar.

Perubahan situasi politik-ekonomi yang diikuti oleh perubahan dalam pemerintahan telah memberikan dinamika bagi dunia usaha perkebunan. Banyak perusahaan perkebunan mengalami goncangan sebagai akibat muncul dan berkembangnya berbagai bentuk persengketaan antara pengusaha perkebunan dengan berbagai pihak. Masyarakat di sekitar perkebunan banyak menuntut lahan usaha perkebunan dikembalikan kepada mereka, hasil perkebunan menjadi ajang sengketa dan berbagai jenis konflik lainnya berkembang. Bersamaan dengan itu, Kredit Likuditas Bank Indonesia dihentikan, sehingga rencana investasi juga menjadi berhenti. Gangguan keamanan berusaha di bidang berkebunan juga menyebabkan banyak perusahaan perkebunan selain mengeluhkan situasi tersebut juga mengurungkan niat investasinya. Walaupun kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika terus melemah, hal ini tidak cukup untuk rnengangkat minat investasi di bidang perkebunan dewasa ini. Dalam periode tiga tahun terakhir ini dapat dikatakan investasi di bidang agribisnis perkebunan mengalami stagnasi. Dalam pada itu, perkembangan politik dalam negeri, khususnya pemberlakuan otonomi daerah, juga merupakan hal yang akan berkaitan erat dengan perkembangan dunia usaha perkebunan pada masa mendatang.

Pengalaman sejarah yang cukup panjang dan kejadian akhir-akhir ini menempatkan aspek pasar internasional, atau ekspor-impor, harus menjadi pertimbangan utama dalam pengembangan perkebunan pada masa mendatang. Demikian juga perkembangan politik di dalam negeri, khususnya perberlakuan otonomi daerah. Pelajaran apa yang dapat ditarik dari perkembangan tersebut? Apa yang diharapkan dari agribisnis perkebunan pada masa mendatang? Gerangan apa kiranya saling hubungan antara otonomi daerah dan agribisnis perkebunan dan apa dampaknya, dan bagaimana cara menanganinya? Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan yang akan dicoba dijawab dalam tulisan ini. Tulisan ini akan dimulai dengan mencoba memetakan permasalahan yang kiranya menjadi landasan analisis bagi pengembangan agribisnis perkebunan pada masa mendatang, khususnya dalam kaitannya dengan globalisasi dan otonomi daerah.

GLOBALISASI SEBAGAI KERANGKA LUAR

Pengetahuan mengenai globalisasi dan liberalisasi perdagangan merupakan hal yang sangat penting mengingat salah satu ciri khas komoditas perkebunan adalah tujuan pemasarannya yaitu pasar ekspor. Dengan melihat pasar dunia sebagai titik masuk analisis, maka yang menjadi persoalan utamanya adalah bagaimana meningkatkan daya saing dari produk perkebunan di pasar global. Tanpa daya saing yang tinggi maka produk Indonesia akan kalah di pasar internasional dan ini akan menimbulkan dampak yang berat bagi perekonomian Indonesia, khususnya apabila dilihat dari sudut pandang penyerapan tenaga kerja dan penerimaan devisa negara. Oleh karena itu menjadi hal yang sangat penting untuk melihat secara mendalam kaitan antara seluruh kebijaksanaan nasional dengan proses pembentukan daya saing produk perkebunan di pasar dunia, termasuk di dalamnya adalah otonomi daerah.

Dalam konteks pasar global, khususnya pada masa sekarang, posisi Indonesia atau bahkan negara-negara produsen hasil perkebunan, belum memiliki kemampuan yang kuat dalam turut menentukan pasar. Kecenderungan harga riil produk primer perkebunan yang terus menurun dan terjadinya fluktuasi harga komoditas perkebunan yang tajam di pasar internasional sudah cukup membuktikan bahwa peran negara-negara produsen hasil perkebunan sangatlah lemah. Situasi seperti ini merupakan situasi yang mengancam. mengingat peran perkebunan bagi negara-negara berkembang, khususnya yang berada di kawasan tropis, sangatlah penting. Sebagai gambaran yang mengejutkan, hasil penelitian Jeffrey D. Sachs (Sachs, 2001)3 menunjukkan bahwa GDP per kapita (claimer. 1990 international dollars) negara-negara yang berada di daerah temperate pada tahun 1820 dan tahun 1992 masing-masing adalah US $ 794 dan US$ 10.095 dengan laju pertumbuhan rata-rata pertahun dalam kurun waktu 1820-1992 sebesar 1,4 %. Sebaliknya, pada kurun waktu yang sama GDP per kapita bagi negara-negara non-temperate masing-masing US$ 543 (tahun 1820) menjadi US$ 2.556 (tahun 1992) dengan laju pertumbuhan dalam periode tersebut sebesar 0,9%. Data tersebut menunjukkan bahwa rasio GDP perkapita antara negara-negara temperate dan negara-negara non-temperate menurun dari 0,68 (1820) menjadi 0,25 (1992). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ketimpangan antara negara-negara temperate dan negara-negara non-temperate meningkat selama kurun waktu tersebut. Dalam posisi seperti itu, pada tahun 1995 pangsa negara-negara temperate dalam GDP dunia adalah 17,1 %, sedangkan pangsa populasinya 35,7 persen.

Sebagaimana telah disebutkan, sumber ekonomi negara-negara tropis adalah pertanian dengan perkebunan sebagai sumber utama penerimaan devisa. Di negara-negara yang sedang berkembang ini, jumlah penduduk miskin diperkirakan lebih dari 700 juta jiwa dan sebagian besar berada di Asia. Indonesia sebagai negara yang penduduknya terbesar ke empat dunia jelas posisinya masih sangat tergantung pada pertanian dalam arti luas. Strategi mbangunan yang dilaksanakan selama ini juga belum berhasil mentransformasikan struktur perekonomian nasional sebagaimana diperlihatkan oleh masih tingginya jumlah relatif petani dan meningkatnya jumlah petani gurem dalam kurun waktu 1973-1993 (Sensus Pertanian 1993). Krisis ekonomi selama ini juga memperlihatkan ketergantungan penyelesaian terhadap bidang agribisnis. Oleh karena itu, yang menjadi pertanyaan utama adalah bagaimana Indonesia dapat mencari jalan keluar bagi penyelesaian ekonomi ini dalam kondisi tatanan global yang berdampak sebagaimana diuraikan di atas.

Jeff Sachs (2001)3, di antara banyak peneliti lainnya, menyatakan bahwa ketertinggalan daerah tropis terutama disebabkan oleh ketertinggalan dalam teknologi. Sachs menunjukkan kesenjangan teknologi ini berdasarkan paten yang dikeluarkan pada tahun 1995 yaitu 1.880 untuk negara-negara tropis berbanding 101.330 untuk total paten yang dikeluarkan dunia pada tahun tersebut, atau hanya 1,9 %. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila negara-negara di daerah tropis mengalami ketergantungan yang tinggi terhadap negara-negara temperate, termasuk didalamnya ketergantungan terhadap kebutuhan pangan dan hasil-hasil pertanian lainnya (paradoks bagi penyandang negara agraris). Situasi ini menggambarkan bahwa dipandang dari kapabilitas (capability) ekonomi, tantangan yang dihadapi oleh negara-negara tropis, khususnya Indonesia, sangatlah berat untuk dapat memasuki persaingan global, mengingat daya saing kuncinya terletak pada pengusaan teknologi.

Apa yang dapat dilakukan oleh Indonesia pada umumnya dan dunia perkebunan pada khususnya ? Apakah kita menyerahkan pada nasib saja untuk tentu menjadi bagian bangsa di dunia yang tergantung pada bangsa-bangsa lain yang sudah jauh lebih maju ? Ataukah kita membulatkan tekad yang kuat untuk mengejar ketertinggalan itu? Mengapa Singapura bisa berhasil keluar sebagai bagian bangsa yang maju sejajar dengan negara¬negara temperate walaupun lokasi geografisnya berada di daerah tropis? Mengapa bangsa Jepang, sama-sama bangsa Asia, mampu menyamai bangsa Eropa? Apakah karena hanya sama-sama letak geografisnya di daerah temperate ataukah karena faktor lain?

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas sangat penting karena jawaban tersebut akan menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan. Perkembangan selama sekitar dua abad terakhir memberikan gambaran bahwa secara agregat perekonomian dunia berkembang tetapi secara relatif, bangsa-bangsa di daerah tropis makin tertinggal. Jumlah penduduk miskin juga makin besar dan disertai pula dengan kerusakan kualitas lingkungan hidup yang cenderung meningkat. Persoalan ini bukan hanya menjadi bagian persoalan Indonesia, tetapi juga sudah menjadi persoalan dunia. Di antara berbagai upaya, MIT (Massachusets Institute of Technology)4 merupakan salah satu lembaga yang secara khusus membentuk Tim Studi untuk mencari format institusi ekonomi yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dunia. Tentu saja negara-negara berkembang di daerah tropis, termasuk Indonesia, tidak boleh pasif menunggu munculnya format institusi ekonomi baru itu. Indonesia hares proaktif mencari jalan solusi kearah tatanan ekonomi dunia yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

Apabila data GDP per kapita yang disajikan Sachs (2001) digunakan sebagai dasar, maka pada tahun 1820 deviasi GDP per kapita antara negara tropis dan temperate hanyalah sebesar US$ 251. Tetapi kemudian, deviasi itu melebar menjadi US$ 7.539. Artinya adalah pada awal industrialisasi kemampuan negara tropis dengan negara temperate tidak terlalu jauh. Apakah penjajahan merupakan faktor utama kesenjangan ataukah ada hal lain lebih dari sekedar itu. Saya berpendapat bahwa penjajahan merupakan faktor penting yang mungkin dapat menjelaskan persoalan tersebut. Kunci persoalan terletak bahwa dalam dunia penjajahan, yang pertama kali menjadi korban bagi bangsa-bangsa di kawasan tropis adalah hilangnya para pemimpin dan lapisan intelektual bangsa tersebut. Hilangnya para pemimpin dan intelektual bangsa artinya adalah melemahnya institusi dan sumber daya manusia yang dimiliki bangsa tersebut. Kondisi ini terasa pada awal kemerdekaan Indonesia dimana jumlah penduduk Indonesia yang terdidik adalah sangat terbatas. Bahkan setelah kemerdekaan Indonesia berlangsung hampir setengah abad, baik secara relatif maupun absolut kondisi sumber daya manusia Indonesia masih sangat terbatas sebagaimana secara kasar diperlihatkan oleh angka Human Developmnet Index pada tahun 1994 yaitu 0,586. Dengan nilai indeks tersebut Indonesia tergolong dalam peringkat ke 105. Sebagai pembanding, pada tahun yang sama indeks HDI negara-negara ASEAN, kecuali Filipina, adalah 0,778-0,838 dengan peringkat antara 43-54 5.

Sekarang Indonesia dan bangsa-bangsa tropis berada dalam era yang jauh sangat berbeda dengan era tahun 1820. Dasar institusi ekonomi sudah tidak lagi dinamakan ekonomi kapitalisme, tetapi hypercapitalism (Rifkin, 2000)6. Yang dituntut bukan lagi kepemilikan tetapi akses. Landasan dari akses tersebut adalah "otak" dan "jaringan". Karena itu, sumber kekayaan, kesejahteraan, kemajuan dan kebanggaan bukan lagi tanah atau sumberdaya alam, tetapi knowledge dan network.

Apa makna situasi seperti yang digambarkan di atas terhadap pengembangan agribisnis Indonesia? Dalam situasi seperti ini, bagaimana kita rnengembangkan agribisnis termasuk perkebunan di dalamnya?

Perlu diingat bahwa struktur umum dari usaha pertanian atau agribisnis di negara berkembang, termasuk Indonesia, adalah masih berstruktur ekonomi dualistik, yaitu usaha agribisnis modern (jumlahnya tidak banyak) dengan usaha tradisional (jumlahnya banyak sekali) berdampingan, tetapi keduanya tidak saling sinergis. Struktur ini dapat diibaratkan seperti kendaraan dengan ukuran roda yang berbeda, roda di sebelah kiri berukuran besar tetapi roda di sebelah kanan berukuran kecil, maka apabila digerakkan bukan maju hasilnya, tetapi berputar atau bahkan kendaraannya terbalik. Struktur seperti ini telah berlangsung ratusan tahun sehingga seakan-akan sudah benjadi bagian dari budaya pertanian negara berkembang, yaitu sudah menjadi the way of thinking, feeling and believing, dan sulit sekali keluar dari kungkungannya. Tingginya populasi dan kepadatan penduduk menyebabkan persoalan menjadi lebih rumit untuk mampu mengubah atau mentransformasi struktur tersebut.

Dalam situasi atau struktur seperti itu, agribisnis Indonesia berhadapan dengan usaha agribisnis modern dan berskala besar di negara maju. Dapat dibayangkan bagaimana tingginya sifat asimetrik antara para pelaku agrbisnis di negara maju dengan di negara berkembang. Jadi, tidaklah mengejutkan apabila usaha agribisnis negara berkembang didikte oleh pasar dari negara maju. Dengan demikian globalisasi yang berisi ruh kapitalisme yang dijalankan melalui liberalisasi dampaknya sangat jelas yaitu akan mendesak posisi dan kehidupan agribisnis yang dilakukan oleh para pelaku di negara berkembang.

Masih adakah peluang untuk memperoleh solusi "win-win" dalam struktur seperti digambarkan di atas?

Berdasarkan pengalarnan di negara maju seperti Amerika Serikat yang pertaniannya sangat kuat dapat ditarik pelajaran sebagai berikut:

(i) tingginya produktivitas pertanian di Amerika Serikat kuncinya terletak pada penerapan iptek, baik yang sifatnya biologik, kimiawi maupun mekanik serta perbaikan organisasi dan manajemen, yang erat kaitannya dengan peningkatan skala usaha pertanian per petani di negara ini dan berkembangnya sistem agribisnis yang sinergis;

(ii) hal ini dimungkinkan oleh terjadinya ekspansi ekonomi dalam sektor industri dan jasa, termasuk sektor agribisnis off farm;

(iii) penetrasi dan ekspansi pasar internasional secara aktif dikembangkan, bahkan diduga dilakukan melalui tekanan politik juga;

(iv) peranan institusi perguruan tinggi dan R&D sangat besar mendukung pertanian;

(v) pemerintah secara aktif berusaha menjamin tingkat kesejahteraan petani secara minimal dicapai, walaupun dalam forum resmi sering dinyatakan subsidi dikurangi. Penanganan subsidi ini sebenarnya sangatlah logis mengingat dilihat dari sudut pandang evolusi pertanian di sana, maka pencabutan atau pengurangan subsidi itu mungkin merupakan kebijaksanaan yang tepat sebab pertaniannya sudah diperkuat dulu dengan subsidi pada masa lampau.

Apakah pengalaman di atas dapat direplikasi di negara-negara berkembang? Secara umum jawabannya adalah benar. Tetapi perlu disampaikan bahwa situasi dan kondisi serta "lapangan permainan" yang dihadapi petani Amerika Serikat pada saat upaya tersebut dilakukan, sangatlah berbeda dengan situasi yang dihadapi petani atau pelaku agribisnis lainnya di negara berkembang dewasa ini. Oleh karena itu, negara-negara berkembang, khususnya Indonesia harus mampu mencari formatnya sendiri, khususnya dalam membangun organisasi atau institusi agribisnisnya.

Untuk dapat lebih memahami permasalahan bagaimana mencari format tersebut, maka terlebih dahulu di bawah ini dibahas perusahaan multi nasional sebagai instrumen ekonomi global pada masa mendatang yang kiranya tak terhindarkan untuk dapat dielakkan oleh negara-negara berkembang.

Bersambung

_________________________________________________________________________________________
1 Paper ditulis pada tahun 1999, sebagai sumbangan pemikiran menyambut otonomi daerah.
2 O'Rourke.KH.,dan J.G  Williamson (2001) ,"After Columbus:explaining the global trade boom 1500-
1800," NBER Working Paper 8186, Cambridge, MA
3 Sachs. J.D. (2001) ,"Tropical Underdevelopment", NBER Working Paper Series 8119, Cambridge, MA.
4 The MIT 21' Century Manifesto Working Group,"What do we really want? A Manifesto for the organizations of the 21st Century", MIT Initiative on Inventing the Organizations of the 21" Century Discussion Paper, November 1999.
5 Lihat Pakpahan (2001)." Strategi Pengembangan Iptek dalam Meningkatkan Daya Saing Nasional", dalam Dauilay H., dan Mulyanto (eds.) (2001), "Membangun SDM dan Kapabilitas Teknologi Umat", Institute for Science and Technology Studies, Jakarta.
6 Rifkin, J. (2000),"The Age of Access: The new culture of hypercapitalism where all of life is a paid for experience".  Penguin Putnam, Inc., New York_