.: Detail Tulisan :.
  
Kategori : Article
GLOBALISASI DAN PEMANFAATAN SDA (PERKEBUNAN) - Bag.2
15 Februari 2010

Lanjutan dari (bagian1)

PERUSAHAAN MULTI NASIONAL DALAM ERA GLOBALISASI ABAD-21:
Instrumen Ekonomi Global  yang Tak Terhindarkan

 

Interaksi antara pasar di negara maju dengan pasar di negara berkembang akan diorkestra oleh perusahaan multinasional. Perusahaan multi nasional ini dapat berarti juga perusahaan Indonesia yang mampu mengembangkan sayapnya di luar negeri. oleh karena itu menjadi sangat penting untuk dapat memahami sifat dan perilaku perusahaan multi nasional ini.

James Petras mengemukakan bahwa globalisasi telah dimulai pada abad ke 15, sejalan dengan berekembangnya kapitalisme dan ekspansinya, yaitu: "the conquest and exploitation of Asia, Africa and Latin America and the white colony settlements in North America and Australia were all instances of 'globalization". Pandangan ini memperlihatkan bahwa globalisasi erasosiasi kuat dengan imperialisme. Selanjutnya, Petras mengemukakan "the imperial origins of globalization define the impetus, nature of the networks and the "dinamic" of the process". ...." The greater the articulation in the Eurocentric global economy, the greater the disarticulation of the domestic, indigenous economy".

Perusahaan multinasional memegang peranan penting dalam perkembangan globalisasi ekonomi ini. "The multinational corporations, fulfil the roles played earlier by trading companies, integrating and appropriating resources and exploiting cheap labor". Petras menolak argumen bahwa "the driving force" dibalik globalisasi adalah information revolution, the imperative of the world market atau the logic of capital..... " The main protagonists of globalization are asscending imperialist- meaning countries whose principal economic institutions are `World competitive" and thus have nothing to lose and e verytlging to gain from "open markets".

Dalam menyongsong masa depan kita tidak mulai dari "kertas putih". Sebagaimana diketahui perjalanan sejarah perkebunan sudah lebih dari 400 tahun. Dalam pada itu, keberadaan perusahaan multi nasional sudah menjadi bagian dari realitias kehidupan umat manusia yang tidak dapat kita elakan. Sebagai gambaran, akibat dari arus globalisasi di masa lalu, dewasa ini tidaklah realistik apabila KHZ  mengatakan bahwa Australia hanyalah untuk orang Aborigin, atau Amerika Utara hanya untuk orang Indian, atau Afrika Selatan hanya untuk orang Afrika. Kenyataan-kenyataan yang ada sudah menjadi bagian dari situasi global dunia. Sebagaimana Prof Kenneth Boulding katakan. bahwa bumi ini harus dipandang sebagai a space ship dengan kita semua sebagai penumpangnya. Lebih lanjut Boulding menyatakan bahwa:" ... Today, as a result of exploration, speed, and the explosion of scientific knowledge, earth has become a tiny sphere, closed, limited, crowded, and hurtling through space to unkown destinations... .when man is small in numbers and earth was large, he could pollute it with impunity, though even then he frequently destroyed his immediate environment and had to move on the new spot, which he then proceeded to destroy. Now man can no longer do this".

Meningkatnya kemiskinan, makin besarnya jurang kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang serta berkembangnya kerusakan lingkungan hidup telah membuka pikiran dan perhatian kita semua mengenai nilai dan institusi yang melandasi tatanan kehidupan umat manusia saat ini. Kerusakan lingkungan di negara berkembang, tidak terlepas dari gaya hidup dan pola konsumsi negara-negara maju. Misalnya, hutan mangrove kita tebang dan kemudian dikonversi menjadi tambak udang dengan  pasar tujuan negara maju; hutan tropis kita tebang dan kayunya kita ekspor ke negara maju; hutan kita konversi menjadi kebun kelapa sawit, coklat, teh atau kopi, juga untuk memenuhi sebagaian besar masyarakat negara maju; ikan-ikan di laut kita ambil dan habiskan dengan konsumsi terbesar juga untuk masyarakat negara maju; minyak, emas dan barang tambang lainnya kita tambang dan juga untuk konsumsi sebagian besar negara maju.

Dengan mengekspor hasil sumberdaya alam kita ke negara-negara maju, kita bangga. Ekspor sudah menjadi tujuan, bukan alat. Sebagian besar yang kita ekspor itu adalah barang mentah yang harga riil-nya fluktuatif dengan kecenderungan yang menurun terus. Bahkan kita undang investor asing untuk mempercepat proses eksploitasi sumberdaya alam itu dengan berbagai alasan. Kita katakan mereka adalah "Strategic partner", misalnya dalam proses privatisasi. Sering kita lupa melihat rakyat sendiri (baca: petani, masyarakat lokal) atau bahkan mereka, baik secara sadar ataupun tidak, dikeluarkan dari proses pengambilan kebijaksanaan. Mereka dipandang bukan "strategic partner" atau bahkan sebagai kendala pembangunan. Tidak jarang kita mendengar keluhan pengusaha apabila diminta untuk memperhatikan masyarakat. Maka, terjadilah situasi seperti sekarang, konflik antara masyarakat dengan pengusaha menjadi barang tontonan sehari-hari. Diperkirakan dampak dari konflik sosial ini bukan nanya memberikan potensi kerugian yang sudah mencapai sekitar Rp 3 triliun, tetapi juga telah menciptakan suasana disharmonis dan bahkan telah menyebabkan korban jiwa. Sejarah konflik perkebunan terus berlanjut hingga kini. Hal ini merupakan suatu keprihatinan yang harus dihentikan.

Dalam realitas, perusahaan multinasioal dewasa ini berdampingan dengan perkebunan rakyat (petani), koperasi dan usaha kecil dan menengah, serta usaha perkebunan besar. Walaupun secara luasan perkebunan rakyat merupakan yang terluas, kekuatan ekonomi rill mereka masih lemah dibandingkan dengan perusahaan multinasional dan perkebunan besar, khususnya dalam hal kemampuan petani mempengaruhi pasar dan akses terhadap teknologi serta informasi. Ditambah lagi, dampak pembangunan ekonomi selama ini menyisakan permasalahan ketenagakerjaan di perdesaan yang cukup parah sebagaimana ditandai oleh meningkatnya petani gurem seperti diperlihatkan oleh hasil SENSUS Pertanian yang lalu.

Krisis ekonomi tentunya memperparah situasi ini. Kondisi ini mengindikasikan bahwa lahan merupakan sumber daya alam yang semakin langka. Oleh karena itu persaingan akan lahan meningkat dan inilah sebagai faktor utama yang menyebabkan konflik sosial di sekitar perkebunan dewasa ini. Hal ini pula memerlukan pembaharuan dan nilai dan cara-cara lama dalam pendekatan pembangunan perkebunan di Indonesia pada waktu mendatang. Boulding secara tepat mengatakan:" The consequences of earth becoming a space ship .... It is clear that much human behavior and many human institutions in the past, which were appropriate to all infinite earth, are entirely in appropriate to a small closed space ship". Dalam hal ini tentu kita tidak dapat mengabaikan perusahaan multinasional, tetapi pada saat yang bersamaan kita tidak dapat pula tidak memperhatikan petani dan masyarakat lokal. Kita harus mencari format dan jiwa institusi yang menghasilkan solusi "win-win" sehingga perkebunan secara ekonomi, sosial-budaya dan ekologi berkembang ke arah yang makin harmonis.

Untuk mencari format dan jiwa tersebut, arda baiknya kita menelaah, di samping kelebihan perusahaan multi nasional, juga kekurangannya berdasarkan pengalaman empiric selama ini. Kritik terhadap sisi negatif perusahaan multi nasional adalah sebagai berikut: (1) Sejarah globalisasi berasosiasi kuat dengan imperialisme dan perusahaan multi nasional merupakan pemain utama dalam ekonomi global. Dorongan utama perusahaan multi nasional adalah pelaksanaan privatisasi dengan menjual perusahaan kepada strategic partner, yaitu perusahaan multi nasional. Bahkan Bruce Kogut mengatakan bahwa 'Multinational corporations....are now more likely to guide foreign policy than to follow it".individual donors such as George Soros and Ted Turner surpass the world's impoverished minitries of foreign affairs with their gifts to countries and world agencies... Every year,  the financial flows of international organizations such as the World Bank and the International Monetary Fund (IMF) diminish in importance relative to the hefty direct and portfolio investments that private investors pour into emerging markets." Hal ini dapat ditafsirkan    negara-negara berkembang posisi kedaulatanya dapat berada di bawah tekanan perusahaan multi nasional. Bahkan Kotler et al. (1997) mengambil kasus di Chile, misalnya, menyatakan bahwa ITT pada tahun 1970-an sampai dapat mempengaruhi CIA dan pemerintah Amerika Serikat dalam rangka mencapai tujuannya di negara ini. (2) Hymer menyatakan bahwa alasan investasi langsung dari suatu MNC adalah faktor kontrol itu sendiri. Sebagai akibatnya pemerintah mendefinisikan foreign direct investment (FDI) sebagai "controlling ownership of assets by foreign private or individual or firms". FDI jenis ini perlu dibedakan dengan "foreign portfolio investment" yang dicirikan oleh "ownership of noncontrolling equities" dari suatu perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di "foreign stock market". Pada investasi jenis pertama, (EDI), investor kemungkinannya lebih kecil untuk memindahkan modalnya pada kesempatan pertama apabila terjadi permasalahan di negara tempat ia melakukan investasi. Namun, pada investasi jenis kedua investor dapat melakukan dengan cepat divestasi dari satu perusahaan atau suatu negara. Karena itu, "foreign portfolio investment" dapat menyebabkan perubahan sektor financial yang besar sebagaimana yang digambarkan oleh Ricardo Hausmann dalam Fall 1997 FOREIGN POLICY yang menjelaskan krisis yang membahayakan perekonomian. (3) Pandangan negatif lainnya terhadap multi nasional adalah kemungkinan munculnya perilaku sebagai berikut: (i) menghambat kompetisi melalui exclusive contract dengan host government, (ii) tidak melakukan reinvestasi secara proporsional dengan keuntungan yang diraih; (iii) menekan tumbuhnya industri lokal melalui "intrafirm trading"; (iv) mendorong berkembangnya struktur ekonomi dualistik; (v) memperburuk distribusi pendapatan; (vi) memperburuk keseimbangan desa-kota; (vii) pemanfaatkan upah murah juga tidak kompatibel dengan tuntutan kemajuan teknologi; (viii) produk yang dihasilkan secara langsung berkompetisi dengan produk lokal; (ix) sering lalai dalam hal keamanan dan kenyamanan tenaga kerja; (x) kontribusi pajak jauh lebih rendah daripada nilai fasilitas yang diberikan (tax rebates, excessive investment allowance, disguished public subsidies, and tariff protection); (xi) menghindari pajak lokal melalui "transfer pricing"; (xii) pemerintah kehilangan kontrol, khususnya dalam hal "transfer pricing"; (xiii) melanggar etika setempat atau produknya menimbulkan kerugian bagi masyarakat.1

Daftar di atas dapat dikatakan sebagai "negative list" dari perilaku perusahaan multi nasional yang harus dicermati oleh kita semua.

Aspek positif dari perusahaan multi nasional juga cukup banyak, di antaranya adalah: (i) FDI merupakan salah satu cara atau mekanisme untuk mengatasi kesenjangan (gap) antara GNP riil dan GNP potensial; (ii) mempersempit gap antara desired investment and local savings; (iii) mempersempit gap antara devisa yang diperlukan dan devisa yang diperoleh dari net export earnings plus net foreign aid; (iv) mempersempit gap dalam kemampuan managemen dan keterampilan dalam bidang iptek; (v) meningkatkan efisiensi; dan (vi) meningkatkan penerimaan pajak?

Dengan memperhatikan sisi negatif dan positif perusahaan multi nasional sebagaimana dikemukakan di atas, maka yang menjadi pertanyaan adalah: Peluang sisi mana yang akan lebih besar muncul dan hidup  subur di Indonesia, khususnya dalam bidang perkebunan.

Jawaban atas pertanyaan tersebut sangat tergantung pada posisi Indonesia dewasa ini dan tentu saja tergantung pula dari visi dan misi perusahaan multi nasional yang akan berbisnis di Indonesia.

Dewasa ini perekonomian Indonesia sedang dalam keadan krisis. Kondisi ini saja sudah cukup untuk menjelaskan bahwa "bargaining position" kita ada pada posisi yang lemah. Kita perlu membayar hutang yang jumlahnya sangat besar. Kita perlu membiayai pembangunan dan kebutuhan-kebutuhan pembiayaan lainnya. Di sisi lain, perusahaan-perusahaan nasional sedang berada dalam posisi yang lemah pula. Oleh karena itu, kita mungkin memandang bahwa penjualan asset perkebunan kepada perusahaan multi nasional merupakan suatu solusi untuk membantu penyelesaian keuangan negara dewasa ini.

Dalam posisi di atas, maka yang menjadi ancaman utama adalah kecenderungan perusahaan multi nasional memanfaatkan posisi di atas. Perusahaan multi nasional dengan motivasi utamanya mencari keuntungan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, akan memberikan tekanan yang lebih besar demi keuntungan mereka. Hal ini tentu merupakan hal yang pelik bagi kita. Seperti halnya buah simalakama, pilihan kita dibatasi oleh kondisi: apabila dimakan ibu meninggal tetapi apabila tidak ayah yang berpulang. Boleh saja pandangan ini dinilai terlalu berlebihan, tetapi sejarah telah banyak membuktikan akan kecenderungan hal tersebut.

OTONOMI DAERAH DALAM KERANGKA NASIONAL DAN GLOBAL

Apa makna otonomi daerah dalam kaitannya dengan agribisnis dalam konteks lingkungan dunia seperti digambarkan di atas? Agar dicapai makna yang berarti maka pertanyaan tersebut harus dijawab dalam kerangka nasional dan global. Yang dimaksud dengan kerangka nasional adalah bahwa otonomi itu sekaligus pula strategi untuk memperkukuh negara dan bangsa Indonesia, bukan sebaliknya. Adapun yang dimaksud dengan kerangka global adalah bahwa kegiatan ekonomi tidak terlepas dan kerangka dasar dunia yang menggariskan tata pergaulan dunia, termasuk di dalamnya adalah perdagangan internasional dan investasi global.

Dalam kerangka nasional, pertama, Pusat dan Daerah tidak boleh dilihat dari sudut pemikiran dikotomis, atau bahkan otonomi sering juga ditafsirkan sebagai independen. Lebih bermanfaat apabila keduanya dilihat sebagai dua institusi yang memiliki hubungan komplemen dan sinergis. Artinya, keduanya saling memperkuat, saling sinergis, bukan sebaliknya yaitu kompetitif atau bahkan lebih buruk lagi konflik di antara keduanya. Kedua, dalam kerangka nasional pula daerah dilihat sebagai network yang secara aktif membangun sinergis satu dengan lainnya dalam kerangka menangkap dan mengembangkan keunggulan komparatif setiap daerah dalam kerangka global dan nasional. Ketiga, sebagai implikasi hal pertama dan yang kedua, prinsip sharing dapat dikembangkan, baik antardaerah maupun antara Pusat dan Daerah.

Untuk lebih memahami apa dimaksud dengan kerangka nasional di atas, maka ada baiknya dikemukakan contoh analisis berikut. Pertama, apakah dewasa ini Pusat dan Daerah dilihat sebagai hubungan komplemen atau kompetisi?. Perkembangan diskusi yang berkembang sekarang adalah lebih banyak melihat hubungan keduanya dalam kerangka dikotomis. Pusat dipandang sentral kekuasaan dan Daerah menuntut kekuasaan tersebut diberikan ke Daerah dengan implikasi dengan diberikannya kekuasaan tersebut ke Daerah maka Pusat menjadi lemah. Sebaliknya Pusat melihat Daerah belum siap atau belum mampu menjalankan fungsi yang selama ini dilaksanakan oleh Pusat. Artinya adalah Pusat kurang percaya terhadap Daerah. Bahkan terdapat juga yang berpandangan bahwa otonomi daerah itu berbahaya bagi kesatuan dan persatuan bangsa, salah satunya ditunjukkan oleh berkembangnya semangat kedaerahan yang identik, misalnya dengan kesukuan. Hal ini hanya dimungkinkan berkembang apabila alam pikiran yang mendasari pandangan tersebut melihat Pusat dan Daerah secara dikotomis.

Untuk menguji pandangan yang kedua dan ketiga dapat dilakukan dengan cara berikut. Andaikan perkebunan PTPN A dipandang sebagai asset nasional. Pertanyaannya adalah alam perasaan apa yang berkembang pada masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten X apabila PTPN A itu rusak dijarah? Apabila, yang muncul itu adalah sikap acuh tak acuh, maka pernyataan bahwa perkebunan PTPN A sebagai asset nasional tidaklah memiliki makna. Artinya adalah tidak ada "sense of belonging" dari bangsa ini terhadap asset PTPN A tersebut.

Sekarang, andaikan terdapat "sense of belonging" dari seluruh komponen bangsa Indonesia termasuk Pemerintah Daerah. Andaikan pula Pemda A menghendaki menanamkan modal pada PTPN Z di luar daerahnya. Apakah hal ini dimungkinkan dengan mudah pelaksanaannya? Pada dewasa ini kelihatannya tidak begitu. Pemegang saham tunggal PTPN dewasa ini adalah Pemerintah Pusat. Jadi, struktur perusahaan perkebunan PTPN yang dimiliki oleh negara tampak belum melandaskan kerangka institusinya yang mampu membuka networking dan sharing dengan pihak-pihak lain di dalam negeri yang sangat potensial untuk menyelesaikan hampir segala persoalan, termasuk di dalamnya peran perkebunan dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Kedua ilustrasi di atas cukup membuktikan bahwa struktur usaha perkebunan, khususnya BUMN perkebunan yang sering menjadi media perbedaan pandangan antara Pusat dan Daerah, belum didasarkan atas pandangan hubungan Pusat-Daerah dan antardaerah yang bersifat sinergis dan saling memperkuat.

Apa kaitan cara pandang di atas dengan kerangka globalisasi sebagaimana telah dikemukakan?

Globalisasi sebagai kerangka luar yang tak terelakan merupakan fenomena yang tak terkalahkan oleh upaya satu negara, termasuk satu negara adidaya sekalipun. Dengan demikian strategi yang tepat untuk berhadapan dengan globalisasi adalah bukan dengan melawan atau menentang arus globalisasi itu tetapi strategi yang diarahkan untuk cepat dapat beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Istilah beradaptasi mengandung makna yang sangat penting. Sebagaimana halnya dalam proses evolusi, maka mahluk yang mampu bertahan adalah mahluk yang dapat beradaptasi dengan lingkungannya yang terus berubah. Bukan mahluk yang paling kuat.

Apa yang menjadi sumber kekuatan manusia untuk dapat beradaptasi? Berbeda dengan binatang yang melakukan strategi adaptasinya dengan mengubah wujud yang dikendalikan oleh perubahan genetis, maka manusia tidak melalui itu. Strategi adaptasi yang dilakukan oleh umat manusia adalah bersumber dari pengembangan akal-budi¬nurani yang dicerminkan oleh perkembangan nilai dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang menjadi persoalan adalah kemampuan adaptasi tersebut berbeda-beda sebagaimana tercermin dalam posisi negara-negara tropis dan temperate yang telah dikemukakan di atas.    Di negara-negara temperate telah berlangsung revolusi neogenetic yang digambarkan oleh kemajuan teknologi dan ilmu pengetahun di belahan bumi tersebut; sedangkan di negara-negara tropis kondisi yang berilangsung tidak seperti itu.

Apa arti dari itu semua ? Daya adaptasi tergantung dari daya inovasi dan daya inovasi tergantung dari proses kreatif dari suatu masyarakat. Dengan demikian kata kuncinya adalah kreatifitas. Pertanyaan selajutnya adalah apa yang menentukan kreatifitas? Menurut Csikszentmihalyi.(1997)2  pengertian creativity adalah "any act, idea, or product that changes an exsisting domain, or that transforms an existing domain into a new one... and a creative person is: someone whose thoughts or actions change a domain, or establish of a new domain. Menurut pengertian ini, seorang yang kreatif tidak hams berbeda dari yang lainnya; bakat bukanlah hal yang menentukan. Yang, menjadi pembukti operasional adalah apakah gagasan atau tindakan yang dihasilkan oleh seseorang itu diterima atau tidak oleh domain yang ada. Hal tersebut dapat akibat dari kebetulan, kerja keras, atau "being at the right place at the right time".

Dengan menggunakan pengertian di atas apakah otonomi daerah akan menghidupkan atau menghalangi proses kreatifitas? Tentu jawabannya adalah tergantung dari apa yang dikerjakan dengan adanya otonomi tersebut. Apabila otonomi daerah diartikan sebagai independen dalam pengertian sempit, yaitu membuat sistem kedaerahan yang sifatnya tertutup maka hal ini akan mengurangi daya kreatif dari masyarakatnya. Sebaliknya apabila sistem kedaerahan diartikan sebagai sistem terbuka dengan batasan proses kreatifitas untuk memajukan daerah tidak memandang asal-usul dari daerah atau suku mana pelaku kreatif tersebut berasal, maka proses kreatif akan berkembang. Sebagai ilustrasi, salah satu strategi penting yang disarankan oleh Gary Becker terhadap Pemerintah Amerika Serikat agar bangsa tersebut proses kreatifnya tidak mengendur adalah agar Pemerintah Amerika Serikat memberikan pekerjaan dan kewarganegaraan bagi para mahasiswa asing yang prestasinya menonjol. Dengan cara ini; Amerika Serikat diharapkan terus unggul dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Apabila kita percaya bahwa kemajuan itu hasil dari proses kreatif, maka otonomi daerah perlu diarahkan untuk menciptakan iklim yang memungkinkan bagi individu masyarakat di daearah tersebut kreatif. Dengan menggunakan kerangka nasional sebagaimana disebutkan di atas, maka proses kreatif akan berkembang secara positif mengingat energi sosial yang akan dibangkitkan dengan cara pandang tersebut akan jauh lebih besar dibanding dengan melihat otonomi daerah sebagai fenomena sebaliknya.

Yang menjadi persoalan adalah kemungkinan adanya "level of playing field” bagi pendatang kreatif dengan penduduk setempat tidak sama. Pendatang pada umumnya sudah lebih maju dibandingkan dengan penduduk setempat. Persoalan ini sering mencuat ke permukaan mana kala seleksi personil dilakukan. Tentu solusi dari hal ini akan sangat tergantung dari perspektif para pemimpin di daerah dan kesadaran masyarakat setiap daerah, khususnya dalam membangun harapan kehidupan yang lebih baik pada jangka panjang. Konsekuensi dari setiap pilihan atau keputusan harus dipertimbangkan dengan matang. Namun yang perlu disadari adalah tidak ada jalan lain untuk kemajuan suatu masyarakat kecuali melalui membangun kreatifitas. Atas dasar kenyataan ini maka bobot pertimbangan yang perlu menempati porsi yang lebih penting adalah pengembangan kreatifitas generasi mendatang, yang mungkin memerlukan pengorbanan yang tidak kecil dari generasi sekarang. Menempatkan kehidupan masa mendatang jauh lebih penting dari kehidupan sekarang akan membuka lebar berkembangnya semangat otonomi yang kreatif.

Kerangka global tidak kalah pentingnya dengan kerangka nasional dalam menumbuhkan proses kreatifitas. Bahkan untuk kondisi Indonesia sekarang, mungkin kerangka global jauh lebih penting daripada kerangka nasional dalam hal pengembangan kreatifitas. Hal ini dilandasi pertimbangan bahwa secara struktural bangsa Indonesia ini ada dalam struktur yang sama, yaitu terbelenggunya proses kreatif baik di Pusat maupun di Daerah Ukurannya adalah kemampuan nasional dalam proses kreatifitas juga rendah sebagaimana diperlihatkan oleh kemampuan, antara lain, rendahnya kapasitas di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Istilah yang sering didengar yang memperkuat argumen ini adalah "orang pintar banyak di Pusat tetapi orang kreatif adalah jarang". Oleh karena itu, otonomi daerah -harus dibangun untuk menarik "orang-orang kreatif' dari mana saja, termasuk dari luar negeri dan kalau perlu menerapkan seperti yang disarankan Gary Becker terhadap pemerintah Amerika Serikat.

Dengan menerapkan falsafah "networking" dan "sharing" sebagaimana diuraikan di atas, akan tercipta kemajuan di suatu daerah yang akan berdampak positif ke daerah lain juga. Artinya, kemajuan di suatu daerah menjadi sumber kemajuan juga di semua daerah yang termasuk dalam "network". Bahkan dengan menggunakan "network" ini memungkinkan terjadinya suatu "revolusi" dalam struktur agribisnis perkebunan. Pertama, dengan menggunakan "network" maka struktur tidak mengenal hirarki, hanya mengenal fungsi. Kedua, dengan "network" dasarnya bukan kewenangan tetapi kedekatan dan kemudahan pelayanan (akses). Ketiga, dengan "network" prinsip "sharing" akan terbangun secara fair dan adil serta menjadi potensi yang sangat besar mengingat semua dapat menjadi "shareholders". Bukan hanya "mobilisasi" dana investasi yang bisa dilakukan tetapi juga mobilisasi informasi dan keahlian. Yang disebut terakhir ini sangat penting mengingat hal tersebut merupakan hal yang paling langka bagi Indonesia dewasa ini. Keempat, bargaining position dengan dunia menjadi meningkat mengingat kita ada dalam satu kesatuan dalam arti yang sebenarnya, yaitu minimalnya ego kedaerahan atau ego Pusat. Sebagai ilustrasi dapat dimabil kasus perizinan usaha perkebunan. Sebelum menyampaikan hal tersebut, terlebih dahulu penulis menyampaikan pengalaman membuat paspor di Amerika Serikat. Di sana permohonan membuat paspor tidak dilakukan di kantor imigrasi, tetapi disampaikan di kantor pos. Kemudian kantor pos memberikan pelayanan dan dalam waktu yang tidak lama paspor diterima langsung di rumah diantar oleh petugas kantor pos. Hal ini dapat dijadikan analogi untuk memberikan izin usaha perkebunan. Misalnya, calon investor yang bermukim di Kalimantan Barat dan berminat membangun kebun di Sulawesi Selatan, tidak perlu mengurus izin ke Sulawesi Selatan, tetapi cukup pergi ke kantor Dinas Perkebunan terdekat, bisa kabupaten atau propinsi. Dengan didukung potensi wilayah yang sudah dipetakan dan disepakati secara nasional, hal tersebut bukannya hal yang tidak mungkin untuk diterapkan. Apabila hal ini berhasil diterapkan maka tingkat efisiensi dan efektifitas pelayan akan optimal. Permasalahan pembagian pendapatan daerah dari jasa pelayanan tersebut dapat dirancang secara adil. Hal ini dapat dilakukan hampir untuk semua aspek perkebunan, atau bahkan kegiatan ekonomi lainnya.

Dalam kaitannya dengan pasar global, manfaat dari hal di atas dapat diperlihatkan oleh ilustrasi berikut. Dalam berhadapan dengan pasar global pada dasarnya kita berhadapan dengan tiga institusi utama. Pertama, pemerintah negara lain. Kedua, organisasi internasional seperti WTO, ICO, dan lain-lain. Ketiga, perusahaan multi nasional. Ke tiga institusi tersebut memegang peran penting dalam perdagangan internasional. Network nasional dapat dipandang pula sebagai aliansi strategis di dalam negeri dalam menghadapi pasar dunia. Dengan membangun aliansi nasional yang kuat tentu akan memiliki kemampuan yang lebih kuat dalam berhadapan dengan pihak luar dibandingkan apabila masing-masing propinsi melakukannya sendiri-sendiri. Hal ini terutama sangat strategis dalam membangun kemampuan yang sifatnya untuk menghasilkan "public goods".


Bersambung


_________________________________________________________________________________
1 Lihat (1) Kotler et at (1997); (2) Novartis,"The effect of multinational Companies on Development", http://www.foundation.novartis.comimultinational companies.htm; (3) Novartis,"Corporate ethics and international business: some basic issues," littp://www.foundation.novartis.coinibusiness corporateethics.htm, (4) FRFI 154-April/May 2000,"People against multinational corporations", http://www.rcgfrfi.easvnet.co.uk/frfi/l54/154-cor.htm ,  P. Kotler, et_ al., 1997. The Marketing of Nations. The Free Press, New York.

2 Csikszentmihalyi , M. (1997). Creativity. Flow and psychology of discovery and invention. HarperPerennial, New York.