.: Detail Tulisan :.
  
Kategori : Article
GLOBALISASI DAN PEMANFAATAN SDA (PERKEBUNAN) - Bag.3
16 Februari 2010

sambungan dari (bagian2)

RUH DAN INSTITUSI EKONOMI BARU: Ruh Pengembangan Agribisnis

Pengalaman selama hampir 200 tahun sebagaimana dikemukakan Jeff Sachs (2001) dan Petras harus dijadikan pelajaran bagi pembangunan perkebunan pada masa mendatang. Berbagai ketegangan dunia akan muncul kembali apabila ketimpangan antar bangsa makin meningkat. Demikian pula dalam konteks nasional, kesenjangan antardaerah yang makin lebar akan menambah ketegangan nasional, yang mungkin sekali menimbulkan berbagai gejolak yang membahayakan keutuhan bangsa dan negara.

Asumsi yang sering digunakan dalam analisis yang mendasari proses ekonomi adalah bahwa perusahaan tujuannya mencari keuntungan. Adapun ruh yang mendasari keputusan konsumen adalah untuk "memaksimumkan kepuasan". Pandangan itulah yang berlaku pada masyarakat selama ini. Hasilnya adalah memang telah meningkatkan kemakmuran agregat dunia, tetapi telah meningkatkan kesenjangan dan kerusakan lingkungan hidup. Dalam kaitan yang terakhir ini Herman Daly (1996)1 menyatakan bahwa apabila standar konsumsi masyarakat Barat digunakan menjadi standar kemakmuran dunia maka dalam waktu yang tidak lama kehidupan di muka bumi ini akan hancur mengingat alam tidak akan mampu memenuhi standar tersebut.

Kalau situasinya seperti itu, apa yang harus dilakukan? Keuntungan jelas merupakan suatu hal yang harus dicapai untuk keberlanjutan suatu usaha. Yang menjadi persoalan adalah cara memperoleh keuntungan tersebut dan cara menggunakan keuntungan tersebut setelah diperoleh. Pada masa lalu keuntungan diperoleh dengan cara-cara eksploitatif, baik secara sosial maupun lingkungan. Artinya adalah masyarakat adalah masyarakat miskin mensubsidi masyarakat kaya dan generasi masa mendatang mensubsidi generasi masa kini. Jelas pola ini menyebabkan melebarnya kesenjangan dan meningkatkan kemiskinan, serta meninggalkan kerusakan lingkungan yang parah. Secara sederhana pandangan ini harus diubah menjadi perusahaan bertanggung jawab juga terhadap aspek sosial dan lingkungan hidup.

Ruh yang memungkinkan hal ini terwujud adalah ruh kebersamaan, baik antargenerasi yang hidup sekarang maupun antara generasi yang hidup sekarang dengan generasi yang akan hidup pada masa mendatang. Kebersamaan yang dimaksud di sini adalah membangun moral dan etika usaha yang memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan orang lain, termasuk generasi mendatang, yang sejak awal sudah didesain dalam suatu struktur/institusi yang memberi jaminan yang dapat ditegakkan bukan hanya sekedar secara hukum yang biasanya prosesnya mahal, tetapi sudah menjadi persenyawaan norma atau nilai yang harus diikuti. Jadi ini berarti terbentuknya budaya baru the way of thinking, feeling and believing bare. Dengan demikian membangun agribisnis perkebunan adalah membangun masyarakat  dengan komoditas dan usaha perkebunan sebagai instrumennya saja. Dikatakan sebagai suatu masyarakat apabila usaha tersebut menghasilkan suatu wujud persenyawaan antarindividu atau antarkelompok yang memiliki suatu ikatan perasaan yang sama, senasib dan sepenanggungan. Jadi, ukurannya bukan suatu formalitas berupa sumbangan materi atau sejenisnya, tetapi semangat; perasaan dan aspek psikologis semacam itu (sense of community).

Dengan hidupnya ruh tersebut maka struktur usaha dan sistem agribisnis perkebunan akan berubah menjadi sebuah usaha yang bukan hanya menghasilkan keuntungan dan memberikan lapangan pekerjaan, tetapi juga akan mengasilkan kedamaian dan kebersamaan. Untuk Indonesia yang masih dicirikan oleh jumlah penduduknya yang miskin dan tertinggal, khususnya yang berada di pedalaman, maka struktur yang harus dikembangkan adalah struktur ekonomi yang sesuai dengan taraf perkembangan sosial-budaya masyarakat tersebut.

Sebagaimana telah diuraikan, persoalan struktural yang mendasar adalah masih melembaganya struktur ekonomi dualistik dimana jumlah petani kecil dan tradisional sangat dominan. Kondisi ini sangat berbeda dengan kondisi di negara maju yang pada umumnya di kawasan temperate. Ruh kapitalisme memang telah membuktikan sebagai ruh yang membawa kemajuan bangsa-bangsa di kawasan temperate, tetapi kemajuan tersebut merupakan pengorbanan bagi negara-negara tropis. Selain itu, ruh tersebut tidak cocok dengan kondisi rakyat di negara tropis seperti Indonesia. Hal ini terbukti setelah ratusan tahun ekonomi di daerah tropis diisi oleh ruh kapitalisme,kondisi perekonomian juga tidak berubah, atau bahkan dapat dikatakan menjadi semakin tertinggal (lihat Sachs, 2001). Perlu diingat bahwa ruh kapitalisme yang mendasari bekerjanya pasar adalah kepemilikan (ownership). Ownership ini memang penting untuk berkembangnya suatu ekonomi, tetapi struktur ownership yang bagaimana yang perlu dikembangkan dalam suatu masyarakat adalah struktur ownership yang harus merefleksikan asas keadilan sosial. Keadilan sosial ini sifatnya dinamik sesuai dengan perkembangan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Salah satu hal yang paling penting yang menyentuh rasa keadilan ini adalah derajat kelangkaan (scarcity) dari suatu sumberdaya yang dibicarakan. Semakin timpang struktur ownership dari sumber daya yang langka, maka akan terasa semakin berkembang perasaan ketidakadilan. Sumber daya lahan menjadi sumber daya yang semakin langka, apalagi pada masa mendatang. Oleh karena itu, kita tidak dapat mengandalkan ruh kapitalisme akan mendatangkan kedamaian dan keadilan bagi masyarakat kita dengan struktur di atas.

Bung Hatta jauh sebelum merdeka sudah dengan serius memikirkan masalah ini sehingga lahirlah formulasi normatif perekonomian Indonesia sebagai diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945. Ruh ini harus dibangkitkan kembali dan dijadikan dasar membangun sistem dan usaha agribisnis perkebunan pada masa sekarang dan masa mendatang. Dalam kaitan ini membangun koperasi yang benar, sebagai manifestasi ekonomi gotong royong, adalah suatu keharusan. Dalam kaitan ini kita secara kebetulan beruntung mengingat ruh kapitalisme sekarang ini dipandang sudah usang juga dengan munculnya ruh hypercapitalism, yang lebih menekankan pada pentingnya akses daripada kepemilikan (ownership). Koperasi pada dasarnya adalah membangun akses bagi orang, khususnya orang "miskin" mengingat "rules of representation" tidak didasarkan atas "one share one vote" tetapi "one man one vote". Oleh karena itu rakyat menjadi "share holders". Dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia dewasa ini dan dengan kecenderungannya makin murah dan mudah, maka penataan koperasi secara benar dengan rakyat menjadi "shareholders", merupakan harapan yang sangat memungkinkan terwujud. Upaya membangun hal ini sangat sejalan dengan pemikiran otonomi daerah sebagaimana dikemukakan di atas.

PENUTUP

Perjalanan sejarah panjang umat manusia telah menjadi sumber pelajaran untuk mencani format institusi baru yang lebih memberikan harapan bagi keberlanjutan umat manusia pada era mendatang. Institusi ekonomi dunia yang telah berkembang selama memberikan pelajaran penting untuk mencari penyempurnaannya bagi kehidupan mendatang. Kelemahan dari institusi ekonomi yang berlaku saat ini adalah tidak mampunya sistem yang ada untuk memecahkan persoalan keterbelakangan, kemiskinan, ketimpangan dan kerusakan lingkungan hidup, khususnya yang terjadi di negara berkembang. Perkebunan sebagai kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumberdaya alam termasuk dalam kategori ini.

Pemanfaatan sumber daya alam, khususnya lahan untuk agribisnis perkebunan perlu dikembangkan dalam kerangka global, nasional dan daerah. Globalisasi dengan fenomena liberalisasi dan perusahaan multinasional sebagai operatonnya, merupakan hal yang tidak terelakan. Bersamaan dengan itu, otonomi daerah juga merupakan keharusan dan kebutuhan kedepan. Agar fenomena globalisasi yang tak terelakan itu dapat memberikan manfaat "win-win", maka pengembangan agribisnis perkebunan harus dalam kerangka nasional-networking-sharing sebagimana diuraikan di atas. Perusahaan multinasional dan perusahaan benar harus mampu mengganti ruhnya dengan melihat potensi yang ada tidak secara eksploitatif, apabila keinginan dunia untuk mencapai tatanan yang lebih harmonis menjadi kehendak bersama. Selanjutnya, masyarakat petani dan agribisnis Indonesia juga harus mampu mengembangkan kapabilitasnya secara cepat melalui peningkatan daya adaptasi terhadap perubahan dunia. Unsur terpenting dari daya adaptasi tersebut adalah membangun ekonomi nasional berdasarkan amanah Pasal 33 UUD 1945. Dengan kerangka yang telah diuraikan diharapkan terjadi kebangkitan ekonomi nasional lebih cepat, antara lain dalam bidang perkebunan, sehingga tujuan kemerdekaan Indonesia lebih cepat terwujud.

 

 -- Habis --

___________________________________________________________

1Daly, H. 1996. Beyond Growtrh. The economics of sustainable development. Beacon Press, Boston.