.: Detail Tulisan :.
  
Kategori : Article
Transformasi Pertanian, Mengapa Memerlukan Bank Pertanian?
17 Februari 2010

TRANSFORMASI PERTANIAN, MENGAPA MEMERLUKAN BANK PERTANIAN?1

Agus Pakpahan2

 

I. Pendahuluan

Tujuan utama dari tulisan ringkas ini adalah: pertama, menyampaikan gambaran pola evolusi pertanian secara global; kedua menguraikan implikasi dari trend dunia tersebut, khususnya untuk Indonesia; dan ketiga, mencoba menjelaskan dengan argumentasi yang cukup kuat bahwa Indonesia perlu melakukan reinterpretasi dan rekreasi system perbankan atau kelembagaan pembiayaan pertanian agar Indonesia bisa dan kuat untuk menjadi Negara yang sejahtera, bermartabat dan kuat pada masa mendatang.

II. Evolusi Pertanian Global

Apabila gambaran bahwa yang dinamakan pertanian yang maju itu adalah pertanian seperti yang berkembang di Negara-negara maju, maka system pertanian ini merupakan system pertanian yang menggunakan sumberdaya energi yang sangat tinggi. Sekitar 80 % energi yang bersumber dari fosil digunakan oleh Negara maju, termasuk untuk digunakan memproduksi protein hewani. Teknologi yang intensif ini mencakup penggunaan pupuk, pestisida, irigasi dan alat-alat pertanian serta industri pertanian yang terus berkembang. Sebaliknya, pertanian di negara-negara berkembang pada umumnya masih menggunakan energi dan teknologi yang relatif jauh lebih rendah dibandingkan dengan penggunaan sumber daya tersebut di negara-negara maju. Khusus mengenai pupuk kimia, Vaclav Smill menunjukkan bahwa penggunaan pupuk kimia pada akhir abad ke-20 telah meningkat sekitar 23 kali, 8 kali dan 4 kali , masing-masing untuk pupuk nitrogen, phosphat dan photasium, dari tingkat penggunaan pupuk pada tahun 1950. Peningkatan penggunaan pupuk ini telah memungkinkan peningkatan jumlah penduduk dunia sekitar 4 miliar jiwa, yaitu dari penduduk dunia 2 miliar jiwa pada tahun 1950 menjadi sekitar 6 miliar jiwa pada tahun 2000.3

Dengan memandang pangan sebagai komoditas yang sifatnya strategis, maka negaranegara maju berusaha mencoba mempertahankan surplus yang relatif besar atas persediaan pangannya. Pengelolaan surplus memerlukan biaya, karena itu negara-negara maju memberikan subsidi kepada pertanian dan industrinya, baik berupa subsidi langsung maupun yang sifatnya tidak langsung. Subsidi yang sifatnya tidak langsung, antara lain, dengan memberikan jasa penyediaan teknologi yang terus berkembang melalui pengembangan riset dan teknologi.4

Dapat ditafsirkan bahwa negara-negara maju mengembangkan pertanian secara komprehensif melalui kebijaksanaan negara dalam membela dan memajukan kepentingan pertanian. Hasilnya adalah terjaganya surplus hasil-hasil pertanian yang tinggi sehingga ketahanan pangannya terjaga baik. Transformasi pertanian terjadi secara cepat yang diperlihatkan oleh jumlah petaninya yang tinggal sekitar 2 % , yang diikuti oleh peningkatan rata-rata luas areal per petani 37.6 hektare. Bahkan di Amerika Serikat, luas lahan per petani mencapai hampir 200 hektare.

Perkembangan lain yang menarik perhatian dunia adalah meraksasanya perusahaanperusahaan multinasional yang bergerak di bidang agribisnis. Pada tahun 2002, perusahaan seperti Nestle dan Unilever masing-masing mencapai nilai penjualan US$ 54.2 miliar dan US$ 25.6 miliar, bandingkan dengan pengeluaran Pemerintah Indonesia pada tahun yang sama untuk pertanian dan sumberdaya alam hanyalah Rp 4.29 triliun.

Namun demikian, meraksasanya perusahaan multinasional di bidang agribisnis di negaranegara maju itu tidak selalu dipandang positif. Ikerd (2002), Heffernan (2002) dan banyak peneliti lainnya mengemukakan bahwa evolusi pertanian di negara-negara maju juga menunjukkan bahwa telah makin beratnya ”colonization of rural America”.5

Pertanian di negara-negara berkembang pada umumnya, mungkin kecuali di negaranegara Afrika, sudah mencapai berbagai kemajuan. Namun demikian, apakah kemajuankemajuan yang sudah dicapai itu dapat terus berlanjut dan cukup kuat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang akan dijumpai pada tahun 2020 atau 2100 yang akan datang?

Perlu dikemukakan bahwa sudah dapat dikatakan sebagai dalil bahwa pertumbuhan produktivitas ekonomi yang tinggi ditentukan oleh tingginya pertumbuhan produktivitas pertanian. Karena itu, berusaha dan menjaga pertumbuhan produktivitas pertanian yang tetap tinggi merupakan kunci keberhasilan pembangunan ekonomi secara umum. Hal inilah yang harus menjadi fokus perhatian utama kita di Indonesia.

III. Evolusi Pertanian Indonesia

Secara lengkap uraian tentang evolusi pertanian Indonesia dapat dilihat dalam Pakpahan (2007) ”Freedom for Farmers Freedom for All”, khususnya Bab 4 ”A Case Study: The Evolution of Indonesian Agriculture”. Secara ringkas dapat dikemukakan bahwa evolusi pertanian di Indonesia
kecenderungannya berbeda dengan di Negara-negara lain yang telah sukses dalam menjalankan transformasi ekonominya.

 

Sumber: Pakpahan, 2004. Industrialisasi Yang Menyakiti Petani

 

Sumber: Pakpahan, 2004. Industrialisasi Yang Menyakiti Petani

Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa pada tahun 1957 posisi PDB Pertanian Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Korea Selatan relatif sama. Yang sangat menarik adalah implikasi yang diberikan oleh Tabel 2, yaitu tidak seperti transformasi ekonomi di Korea, Thailand dan Malaysia, bahwa untuk Indonesia setiap pengurangan 1 % PDB pertanian ternyata hanya diikuti oleh sekitar 0.43 % tenaga kerja yang keluar dari pertanian. Bandingkan dengan Korea Selatan yang mencapai tingkat transformasi yang sangat cepat dalam hal ketenagakerjaan, yaitu setiap 1 % PDB pertanian berkurang, tenaga kerja yang keluar dari pertanian mencapai 1.56 %. Akibatnya, tenaga kerja yang tersisa di bidang pertanian di Korea Selatan pada 2002 tinggal 4 %.

Informasi dari Tabel 2 ini mungkin dapat diangkat sebagai bukti bahwa pembangunan di Indonesia belum berhasil menjalankan transformasi ekonominya, kecuali dalam pengurangan nilai PDB pertanian dari PDB total6. Hal ini mungkin juga menguatkan pendapat Cliford Geertz tentang involusi pertanian atau juga pendapat Booke tentang ekonomi dualistik. Involusi pertanian ini diperlihatkan oleh makin banyaknya jumlah
petani gurem sedangkan ekonomi dualistik diperlihatkan oleh pesatnya perkembangan perusahaan besar khususnya dalam bidang kelapa sawit dan meningkatnya industri gula rafinasi yang berbahan baku gula mentah yang diimpor. Dalam bidang sawit, sekarang Indonesia sudah menjadi produsen terbesar dunia, menyusul produksi Malaysia.

Mengapa jalan evolusi pertanian di Indonesia berbeda dengan jalan evolusi pertanian di Negara-negara di atas?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis mencoba melihat keberadaan bank pertanian di negara-negara tersebut, dan negara lain yang kiranya dapat menambah wawasan kita, agar sesuai dengan thema pembahasan seminar hari ini.

IV. Keberadaan (Eksistensi) Bank Pertanian di Negara Lain

Sebelum peran dan fungsi dari suatu institusi atau dari apa saja yang dijadikan bahan pembahasan, yang terpenting adalah aspek eksistensinya. Dengan eksistensi ini maka hal kemudian yang menjadi bahan pembahasan adalah kapabilitasnya (capability). Berikut ini penulis sajikan keberadaan bank pertanian di negara lain sebagai referensi bahwa bank pertanian itu eksis di negara tersebut.

1. Agricultural Bank of China (ABC)7
ABC didirikan pada tahun 1949. Dewasa ini ABC sudah memiliki cabang bukan hanya di seluruh penjuru RRC tetapi juga sudah menyebar di Hongkong dan Singapura. Jumlah karyawannya sekitar 300 ribu orang dan diukur oleh nilai asetnya merupakan bank terbesar ke dua di RRC.

ABC mengalami pasang surut yang cukup besar, yaitu mengalami masa penggabungan-pembubaran bank ini, hingga akhirnya pada tahun 1979 ABC
ditetapkan sebagai holding company dengan nama “Agricultural Bank of China Ltd.

Net profit ABC pada tahun 2008 mencapai US$ 7.5 miliar. Non Performing Loan ABC pada tahun 2008 sekitar 4.3 %, dari total pinjaman US$ 440 miliar untuk mendukung pertanian, agribisnis dan sektor perdesaan secara keseluruhan.

Pertanian di RRC berkembang sangat maju dalam 40 tahun terakhir.

2. Bank for Agriculture and Agricultural Cooperative (Thailand)8
Di Thailand terdapat 9 lembaga keuangan yang menjalankan fungsi secara terspesialisasi, satu di antaranya adalah the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC). BAAC memiliki 590 cabang. Di antara bank yang ada di Thailand, BAAC memiliki jumlah cabang terbanyak. BAAC didirikan pada tahun 1966 oleh Pemerintah Thailand.

Pada tahun 2003, BAAC telah bermitra dengan 5.37 juta rumah tangga petani, atau 93 % dari total petani Thailand. Sumber dana untuk BAAC yaitu 8 % dari pinjaman (7 % dari pinjaman asing terutama JBIC dan ADB) dan 1 % pinjaman domestik. Selama 10 tahun terakhir BAAC mencapai kondisi yang
makin mandiri dan mampu mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman asing dan domestik. BAAC menerapkan kebijakan yang mengkaitkan antara suku bunga dengan kinerja, yaitu insentif bunga diberikan kepada mitra peminjam yang memiliki kinerja dan track record yang baik.

Produktivitas tenaga petugas pencari nasabah diukur oleh kemampuannya mendapatkan nasabah petani sekitar 500-500 orang. Petugas bank mengorganisasikan petani ke dalam kelompok sekitar 15 orang per kelompok. Seorang petugas bank diberikan portfolio pinjaman antara US$ 390.000-
US$ 940.000.

3. Taiwan Agricultural Bank
Pemerintah Taiwan, dalam rangka memperbaiki system pembiayaan pertanian, menyelenggarakan ‘National Conference of Agricultural Finance’ pada tanggal 30 November 2002. Dalam konferensi ini dicapai konsensus terhadap 5 (lima) hal pokok, satu di antaranya adalah mendirikan Bank Pertanian Taiwan. Pendirian Bank Pertanian dilandasi oleh The Agricultural Finance Act yang diberlakukan mulai 30 Januari 2004.

Untuk mendapatkan pemahaman terhadap Agricultural Bank of Taiwan, berikut ini disampaikan wawancara antara The Asian Bankers dengan Mr. Sean Chen:

Klik ini

4. Land and Agricultural Development Bank South Africa Afrika Selatan setelah meninggalkan system politik apartheid segera membentuk Land and Agricultural Development Bank dengan landasan Land and Agricultural Development Bank Act yang dicatat dalam Government Gazette No. 22647. Dalam bab Pembukaan Undangundang (Act) ini dengan tegas dinyatakan bahwa Pemerintah baru mengakui telah terjadi diskriminasi pada masa lalu sehingga telah menyebabkan terjadinya perjalanan sejarah sebagian masyarakat yang dirugikan akibat distriminasi tersebut. Tujuan dari didirikannya bank tersebut
adalah untuk mencapai:

• Pemerataan kepemilikan lahan terutama bagi golongan masyarakat yang dirugikan oleh system politik di masa lalu.
• Reformasi agrarian, program distribusi atau pengembangan lahan terutama untuk historically disadvantaged persons
• Menghilangkan diskriminasi rasial dan gender di sektor pertanian
• Meningkatkan produktivitas, keuntungan, investasi dan inovasi dalam bidang pertanian dan kelembagaan keuangan perdesaan;
• mengembangkan program yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan sektor pertanian dan memperbaiki system pemanfaatan lahan;
• mengembangkan program untuk mendorong keberlanjutan lingkungan hidup dan sumberdaya alam
• mengembangkan program yang berkontribusi terhadap pembangunan pertanian, perdesaan dan penciptaan lapangan pekerjaan.
• Peningkatan akses terhadap lahan untuk tujuan-tujuan pertanian;
• mengembangkan entrepreneurship dalam bidang pertanian;
• meningkatkan nilai perdagangan pertanian; dan
• meningkatkan Food security.

Untuk mencapai tujuan tersebut, LADB mengembangkan model business yang terfokus pada hal berikut:
? Focus on development: ensuring graduation of emerging farmers into commercial farmers
? Enhancing the role of cooperatives and local agencies
? Linking farmers with markets
? Working with complete agricultural value chain
? Risk management
? Making development profitable
? Commodity focus
? Farmer support
? Partnership and collaboration
? Advisory support
? Making development impact
? Financial sustainability
? Agricultural information and innovation

Perlu disadari bersama bahwa memang tidaklah mudah untuk mengatasi permasalahan yang menyatu dalam tubuh masyarakat yang secara sejarah terpinggirkan, sebagaimana dapat dibaca pada uraian berikut:

PRESS RELEASE: Fitch Affirms South Africa's Land Bank AA(zaf):
klik di sini


5. Bank Pertanian Malaysia
"Bank Pertanian Malaysia" means the Bank Pertanian Malaysia established under the Bank Pertanian Malaysia Act 1969 [Act 9];

Bank Pertanian Malaysia (BPM) didirikan pada tahun1969 dibawah naungan the Act of the Parliament of Malaysia No.9/69 on September 1 1969 as "A development finance institution directly involved in financing the agriculture sector." BPM mulai bekerja pada 1 Januari 970.

Dewan Rakyat Malaysia pada 12 Desember mengesahkan Bank Pertanian Malaysia 2007 Bill untuk meningkatkan modal bank sebesar RM1 miliar agar BPM lebih bisa bersaing dengan lembaga keuangan lainnya dan mampu meningkatkan kapasitasnya untuk membantu pertanian sebagai mesin ke tiga dari pertumbuhan Malaysia dalam Perencanaan Pembangunan Malaysia ke-9 (the Ninth Malaysia Plan).

Pada 8 April 2008, Bank Pertanian Malaysia namanya berubah menjadi Agrobank.

Bank Pertanian Malaysia pada tahun 2008 berhasil mendisbursed RM 3,097.4 juta, meningkat dari RM 1,242.8 juta pada 2007.

6. Rabobank
Akar Rabobank adalah pertanian. Rabobank bermula dari federasi credit unions lokal yang melayani pasar lokal. Bank ini merupakan produk dari gagasan Friedrich Wilhelm Raiffeisen, pendiri gerakan koperasi kredit union yang pada tahun 1864 menciptakan Bank Pertanian pertama di Jerman. Sebagai kepala daerah di wilayah perdesaan Raiffeissen berhadapan dengan masalah kemiskinan dan ketertinggalan. Ia menyadari bahwa aktifitas yang sifatnya pemberian/hibah kurang bermanfaat dalam jangka panjang dibandingkan dengan kegiatan yang sifatnya membangun kemandirian. Karena itu, ia mengubahnya dari lembaga yang berupa bank pada tahun 1864, untuk melayani petani dan masyarakat perdesaan pada umumnya.

Model ini diminati di the Netherlands pada akhir abad ke-19th. Gerlacus van den Elsen merupakan orang pertama yang menerapkan gagasan Raiffeisen, dan mendirikan bank pertanian pertama di Belanda. Model ini mendapat tempat di hati para pekerja dan petani serta elite perdesaan. Bank ini merupakan bentuk ideal bagi petani tetapi menerapkan prinsip yang sangat ketat. Model koperasi yang menjadi landasan Rabobank membangun ikatan yang kuat antara modal yang ditanamkan dan masyarakat.

Pada awalnya kantor pusat Bank berlokasi di Utrecht dan Eindhoven. Pada tahun 1898 dua konglomerasi bank koperasi dibentuk:
1. Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank di Utrecht
2. Coöperatieve Centrale Boerenleenbank di Eindhoven

Bank di Utrecht terbentuk dari konglomerasi 6 bank lokal dan bank di Eindhoven merupakan konglomerasi dari 22 bank lokal. Yang menarik dari bank ini adalah merupakan bank yang berlatar belakang budaya yang berbeda, yaitu bank yang di Eindhoven berlatar belakang Katolik dan bank di Utrecht berbasis Protestan.

Sesuai dengan perkembangan zaman, pada 1972 kedua polar bank tersebut menyatu menjadi Rabobank sebagai singkatan dari Raiffeisen-Boerenleenbank dengan memilih Amsterdam sebagai kantor pusatnya.

Dalam perkembangan terakhir dapat dicatat:
1. Rabobank membeli Lend Lease Agro Business ,an Australian based company, in 2003.
2. Rabobank memperoleh penghargaan Triple A (AAA) status. [edit] Rabobank Group.

Pada awalnya Rabobank sebagai bank petani menguasai 85%-90% pangsa pasar pertanian di Belanda. Pada pertengahan 1970-an pangsa pasar di bidang pertanian menurun hingga 30% dan pada tahun 1987 perubahan substansial terjadi yaitu pinjaman untuk sektor non-pertanian melebihi pinjaman untuk sektor pertanian. Pada tahun 2005 kredit pertanian tinggal 8% dari total kredit yang diberikan Rabobank.

V. Apa Implikasi Trend Dunia bagi Indonesia?

Informasi pada Tabel 1 dan Tabel 2 merupakan informasi kunci yang sangat penting bagi Indonesia. Kesejahteraan petani dan ketahanan pangan serta kekuatan dan kemandirian bangsa Indonesia tidak akan dapat diandalkan apabila trend jangka panjang tersebut tidak dapat diubah mengikuti trend yang terjadi di negara-negara maju. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem pembangunan yang baru yang mampu mengubah trend pertanian kearah dimaksud.

Sejarah pembangunan pertanian Indonesia mengambil model yang pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan pembangunan di negara-negara lain. Pada tahap awal pembangunan nasional sektor pertanian dipandang sebagai sektor prioritas dengan fokus pada pengembangan sarana dan prasarana pertanian, rekayasa kelembagaan seperti BIMAS, INMAS, INSUS dan SUPRA INSUS, untuk dijadikan wadah dalam mewujudkan swasembada pangan. Tidak terlupakan juga pengembangan dan penerapan teknologi pertanian serta pendirian lembaga stabilisasi pangan seperti Bulog. Dalam bidang perkebunan telah dikembang pola Perusahaaan Inti-Rakyat,Perkebunan Besar Swasta Nasional (PBSN). Lembaga pembiayaan juga dikembangkan melalui berbagai macam kredit dan sistem pembiayaan lainnya.

Hasil yang dicapai menjadi saksi sekarang, yang pada intinya, apabila dipandang dari sisi transformasi ekonomi, masa depan pertanian Indonesia sangatlah mengkhawatirkan.

Apa yang menjadi penyebabnya?

Penyebab utamanya adalah sistem yang dikembangkan hingga kini belum bisa me-leverage atau mengangkat energi ekonomi yang bisa dan kuat mengikuti trend transformasi ekonomi yang mampu mengubah struktur ekonomi sebagaimana yang dinginkan.

Berbeda dengan Korea Selatan, Malaysia, Thailand, Taiwan atau RRC pada sekitar 50 tahun yang lalu, kondisi global dewasa ini sangatlah berbeda dengan kondisi global pada saat itu. Dari uraian yang disampaikan pada bagian IV makalah ini, dapat dilihat bahwa Rabobank yang pada awalnya hampir semua kreditnya adalah untuk membiayai kegiatan pertanian dan perdesaan, sekarang sebagian besar digunakan untuk membiayai kegiatan non-pertanian. Bank yang pada awalnya didirikan oleh petani, dari petani dan untuk petani, sejalan dengan transformasi ekonomi, maka bank-nya itu sendiri mengalami transformasi yang berhasil.

Berbeda dengan kasus di Afrika Selatan, yang merancang pendirian bank pertanian: Land and Agricultural Development Bank (LADB) untuk menebus “dosa” sistem politik masa lalu yang menimbulkan korban yang dinamakan historically deprived people maka kita menyaksikan bahwa pendirian/tidak mendirikan bank pertanian itu merupakan KEPUTUSAN POLITIK NEGARA. KEPUTUSAN POLITIK NEGARA itu berlaku untuk RRC, Malaysia, Taiwan atau Thailand, sebagaimana diuraikan secara singkat di bagian IV tulisan ini.

Dalam kasus Indonesia, peranan bank untuk kegiatan pertanian lebih terbatas pada pembiayaan yang diberikan kepada korporasi apakah itu swasta atau BUMN. Mengingat investasi di bidang pertanian cukup lama waktu tunggu antara menanam dan memanen, maka pada awalnya, misal pada program PBSN dunia usa swasta diberikan keringanan bunga dan fasilitas lainnya oleh Pemerintah. Hingga sekarang, di luar program KKPE (kredit ketahanan pangan dan energi) petani membayar bunga dengan tingkat yang lebih tinggi daripada yang dibayar korporasi.

Jadi, persoalannya adalah bahwa dalam struktur social-ekonomi seperti yang terjadi saat ini sistem perbankan di Indonesia hanya cocok untuk pembiayaan bagi korporasi!

Sistem pembiayaan untuk petani memerlukan adanya rekonstruksi bukan hanya berupa landasan perhitungan ekonomi jangka pendek tetapi melihat perbankan (bank pertanian) sebagai bagian integral dalam membangun perekonomian Indonesia secara jangka panjang. Pengalaman sebagaimana yang direkam pada Tabel 1 dan Tabel 2, yaitu periode 1957-2002, menunjukkan bahwa metode lama membangun ekonomi tidak dapat dipertahankan, mengingat cenderung untuk membunuh pertanian.

Kita dapat menyaksikan bahwa betapa hebatnya petani Indonesia, terutama petani padi, yang mampu menghasilkan tingkat productivitas rata-rata per hektar hanya satu tingkat di bawah petani di RRC. Namun, tahap selanjutnya, yaitu pengembangan industri berbasis padi tidak banyak berkembang.

Sebagai ilustrasi, dari satu ton gabah dapat dihasilkan kurang lebih 600-700 kg beras. Sekarang ini kita pada umumnya hanya terfokus pada beras saja. Selain beras, di dalam padi itu tersimpan nilai tambah yang sangat besar. Dari satu ton gabah dapat dihasilkan sekitar 220 kg sekam, yang mampu menghasilkan sekitar 150 khw. Kemudian, dihasilkan pula bekatul (rice bran) yang dapat dibuat untuk menjadi minyak goreng atau stabilized bran, dalam abu sekam terdapat silica yang nilainya sangat tinggi; selanjutnya dalam jerami dan merang terdapat nilai yang tinggi pula.

Agar dapat diraih seluruh nilai tambah dari padi tersebut diperlukan adanya investasi yang besar dengan return yang akan besar pula—we pay for peanut we get peanut!

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa untuk membangun 5 pabrik: rice milling unit dengan skala sekitar 300-500 ton per jam, power plant sekitar 4-5 MW, pabrik pengolahan tepung beras, pabrik pengolahan bekatul, dan pengolahan abu sekam diperlukan investasi sekitar Rp 300-Rp 400 miliar, tergantung dari variasi skala yang akan diwujudkan. Untuk mendukung pengembangan industri terpadu ini diperlukan dukungan pasokan bahan baku gabah yang cukup, teratur, dan kontinu dari areal sekitar 10.000 ha. Artinya, kita memerlukan suatu konsolidasi horisontal dan vertikal sekaligus, dengan tujuan untuk mendapatkan nilai tambah lebih dari 10 kali lipat daripada yang berhasil diraih sekarang. Pendirian bank pertanian sebagai institusi kunci untuk menjadi turbin ekonomi perdesaan dan pertanian.

V. Inovasi Kelembagaan Korporasi sebagai Kunci

Salah satu keberhasilan pembangunan ekonomi Cina adalah keberhasilannya dalam membangun kelembagaan ekonomi petani yang dinamakan Township-Village Enterprises (TVE). Che dan Qian (1998)9 menyatakan bahwa TVE ini memberikan kontribusi yang sangat besar sebagaimana diperlihatkan oleh outputnya yang mencapai ¾ dari total output industri perdesaan (rural enterprise) atau lebih dari ¼ output nasional. Hal ini terjadi dalam jangka waktu yang singkat yaitu dari 1978-1993 (20 tahun). Pada tahun 1978 output ekonomi perdesaan sebagian besar dihasilkan oleh BUMN (77.63 %), turun menjadi 43.13 % pada tahun 1993.

Apa yang berkembang dalam institusi ekonomi perdesaan di Indonesia selama ini belum bisa menghasilkan suasana sinergis antar pelaku ekonomi, khususnya antara petani dan usahawan perdesaan dengan institusi ekonomi lainnya. Apa yang berkembang di pertanian pada dasarnya adalah kegiatan ekonomi yang memanen hasil investasi petani, dimana modalnya diambil dari penghematan konsumsi mereka secara luar biasa besarnya—terutama leisure hampir tidak ada sama sekali. Akibatnya yang paling fatal adalah meningkatnya jumlah petani gurem bukan hanya di Jawa yang sudah sejak lama padat penduduk tetapi juga terjadi di luar Jawa. Fenomena lahan gurem ini menyebabkan terjadinya syndrom over-intencification, khususnya pada pertanian padi. Selain itu, terjadinya konversi lahan dari lahan pertanian ke non pertanian sebagai akibat dari berkembangnya urban biased policies, yang memberikan dampak negatif terhadap sarana dan prasarana pertanian di perdesaan seperti rusaknya jaringan irigasi.

Kementrian Badan Usaha Milik Negara (KBUMN) sedang mengembangkan inovasi kelembagaan dibangun prinsip dasar membangun sinergi antara petani, BUMN dan swasta. Untuk mencapai sasaran yang diharapkan maka kelembagaan petani yang dibangun adalah korporasi yang dimiliki petani, yang dinamakan Badan Usaha Milik Petani (BUMP). Pendirian BUMP, yang berbadan hukum PT difasilitasi oleh perusahaan yang didirikan oleh BUMN, antara lain PT Padi Energi Nusantara (PEN) untuk usaha berbasis padi atau PT. BUMN Hijau untuk usaha konservasi lahan-lahan kritis.

Sebagaimana telah diuraikan, bahwa nilai ekonomi padi ini sangatlah besar. Demikian pula nilai ekonomi lingkungan apabila penghijauan dan reboisasi berhasil dilaksanakan. Dengan investasi per 10.000 ha senilai kurang-lebih Rp 400 miliar, maka di Jawa saja diperlukan dana sekitar Rp 160 triliun dengan asumsi luas lahan sawah yang dikelola oleh PEN-BUMP seluas 4 juta ha. Adapun nilai penjualan per 10.000 ha dengan menghasilkan 5 produk utama akan mencapai lebih dari Rp 1,02 triliun/tahun. Dengan demikian per 4 juta hektar sawah akan membangkitkan nilai ekonomi sawah sebesar Rp 408 triliun dalam satu tahun. Dalam penghijauan lahan, PTPN XII memiliki pengalaman bahwa dengan terjadinya defisit kayu sekitar 60 juta m3/tahun, dengan modal investasi sekitar Rp 25 juta/ha, kayu sengon memberikan keuntungan sekitar Rp 100 juta/ha. Dengan tujuan untuk mencapai luas hutan minimum 30 % untuk Jawa, artinya diperlukan pengembangan hutan rakyat sekitar 2 juta ha, maka dalam tempo 6-7 tahun lagi akan dihasilkan nilai keuntungan sekitar Rp 200 triliun. Tentu, nilai ini akan sangat berguna untuk membangkitkan ekonomi Indonesia.

Dalam Box-box yang disampaikan pada lampiran dan potensi usaha sebagaimana digambarkan di atas, maka dapat terlihat bahwa peranan perbankan akanlah sangat menentukan dalam mewujudkan transformasi ekonomi yang sehat untuk pertanian dan sehat pula untuk perekonomian nasional. Belajar dari pengalaman-pengalaman di negara lain yang telah menunjukkan keberhasilan/kegagalan dalam melakukan transformasi ekonominya kita dapat mengambil banyak pelajaran yang akan sangat berguna dalam mengembangkan perekonomian Indonesia pada saat mendatang. KEPUTUSAN POLITIK untuk menciptakan bank pertanian yang bisa dan kuat menciptakan transformasi ekonomi yang sehat sangatlah dinantikan.

VI. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa keberadaan bank pertanian yang bisa dan kuat sebagai instrumen untuk mewujudkan transformasi ekonomi nasional yang sehat sangatlah diperlukan. Kelembagaan ekonomi desa perlu dibangun kembali dengan menerapkan prinsip dasar korporasi agar ia mampu bersinergi dengan badan ekonomi lainnya. BUMN sedang dalam proses untuk memfasilitasi terwujudnya BUMP-BUMP di seluruh wilayah tanah air. Namun, hal ini tidak akan terwujud tanpa dukungan dari semua pihak khususnya dukungan perbankan yang juga mendasari filosofi dan prakteknya yang sesuai dengan jiwa dan perilaku pertanian sebagaimana telah diperlihatkan oleh pengalaman perbankan yang secara khusus menangani pertanian seperti di RRC, Taiwan, Afrika Selatan, Malaysia atau Belanda.

 

 

 

_____________________________________________________________

1 Makalah singkat disampaikan pada Seminat “Menuju Pendirian Bank Pertanian”, kerjasama IPB, Bank Indonesia dan Departemen Pertanian, Bogor, 11 Mei 2009.
2 Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian (PERHEPI) 2000-2003; Ahli Peneliti Utama (APU), 1996; Deputi Menteri BUMN Bidang Usaha Agroindustri, Kehutanan, Kertas, Percetakan dan Penerbitan (2005- ), Ketua Badan Eksekutif Gabungan Asosiasi Petani Perkebunan Indonesia (GAPPERINDO, 2000-).
3 Perkembangan yang terjadi di Indonesia dalam hal penggunaan pupuk juga serupa. Pada tahun 1975, penggunaan urea baru mencapai 385.6 ribu ton, meningkat menjadi 2.6 juta ton pada 1985, dan kemudian berturut-turut meningkat menjadi 3.7 juta ton pada 1995, 4.8 juta ton pada 2005 dan 5 juta ton lebih pada 2007. Jadi, selama 30 tahun telah terjadi peningkatan pupuk N sekitar 12.6 kali lipat. Adapun produksi padi meningkat dari 22.3 juta ton pada 1975 menjadi 54.15 juta ton, atau meningkat 2.4 kali lipat. Dengan makin langkanya ketersediaan gas, maka pupuk urea menjadi hal yang akan makin langka pada waktu yang akan datang.

4 Sebagai gambaran, jumlah subsidi pertanian di seluruh Negara OECD pada 1999-2001 mencapai US$ 248.3 miliar. Uni Eropa, Jepang dan Amerika Serikat memberikan subsidi masing-masing sekitar 39.16 %, 26.0%, dan 16.9% dari jumlah tersebut (Lihat Pakpahan, 2007. Freedom for Farmers Freedom for All).

5 Lihat J. Ikerd (2002) dan W.D. Heffernan (2002) dalam Pakpahan, A. 2007. Freedom for Farmers Freedom for All. Ideals Agro Abrar, Bogor.

6 Namun, hal ini pun masih perlu dicek ulang mengingat peningkatan pangsa dalam sektor industri pada dasarnya adalah kontribusi dari industri pengolahan yang berbasis pertanian, yaitu industri pengolahan pangan (sebagian besar industri kecil, menengah dan rumah tangga) dan tembakau. Jadi, sektor industri dan jasa belum banyak berkembang.

7 Associated Press, 04.27.09, 01:10 AM EDT

8 Sumber: Supachai Sathakarn, BAAC Senior Vice-President, “For Regional Symposium of The 48 APRACA Ex-Com Meeting 10 October 2004, Tehran, IRAN.
9 J. Che dan Y. Qian, “Institutional Environment, Community Government, and Corporate Governance: Understanding China’s Township-Village Enterprises”, Journal of Law, Economics, and Organization, 14(1): 1-23, April 1998.