.: Detail Tulisan :.
  
Kategori : Article
KIM-BUN
24 Februari 2010

KAWASAN INDUSTRI
MASYARAKAT PERKEBUNAN (KIM-BUN)
Sebuah Bagian dari Konsep Penataan Ruang Yang Harmonis1


Oleh :
DR. Ir. Agus Pakpahan
Direktur Jenderal Perkebunan


I. PENDAHULUAN

Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Panitia Pertemuan Konsultasi (MUKON) Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal penting yang menyangkut kebijaksanaan pembangunan perkebunan serta kaitannya dengan perencanaan pembangunan bidang kehutanan dan perkebunan. Tema MUKON kali ini yaitu : "Konsolidasi Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Badan Planologi Hutbun Sebagai Sentra Perencanaan Pembangunan Hutbun" saya nilai sangat relevan dengan perkembangan yang sedang dan akan kita hadapi di masa yang akan datang.

Bidang perkebunan merupakan salah satu bidang usaha berbasis sumberdaya-alam yang membutuhkan areal yang luas. Sebagai gambaran, pengembangan perkebunan pada saat ini telah mencapai luasan sekitar 14,2 juta hektar yang melibatkan lebih dari 16 juta tenaga kerja. Sekitar 80 % dari areal perkebunan tersebut merupakan usaha pekebun rakyat yang merupakan usaha skala kecil dengan luasan usaha rata-rata antara 1-2 hektare, dan pada umumnya merupakan tanah adat atau tanah hak milik atau tanah negara yang diberikan kepada masyarakat. Sementara sisanya merupakan areal Perkebunan Besar yang menggunakan modal Pemerintah atau Swasta, dan diusahakan di atas lahan yang relatif luas, dapat mencapai ratusan ribu hektar, yang pada umumnya merupakan tanah negara yang hak pemanfaatannya diberikan pemerintah dalam bentuk Hak Guna Usaha.

Di dalam pengusahaannya, sebelum di pasarkan, beberapa komoditas perkebunan seperti tebu, teh, karet dan kelapa sawit membutuhkan proses pengolahan di pabrik yang membutuhkan investasi cukup besar. Oleh karenanya, pabrik-pabrik pengolaan ini dikuasai oleh pengusaha perkebunan besar yang memanfaatkan bahan Baku dari pekebun rakyat tersebut, yang memiliki bargaining position  cuma Sementara itu diketahui bahwa nilai tambah usaha perkebunan sebagian besar berada pada kegiatan off farm sehingga perkembangan pekebun rakyat tetap tertinggal.

Kondisi tersebut di atas, khususnya yang menyangkut hubungan antara pekebun serta masyarakat di sekitar. perkebunan besar dengan pengusaha perkebunan besar, di masa krisis multidimensi akhir-akhir ini telah menimbulkan gejolak berupaya penjarahan produksi dan lahan yang menurut perkiraan Gabungan Pengusaha perkebunan Indonesia (GPI) pada tahun 1998 telah menyebabkan kerugian sebesar Rp. 2,6 trilyun atau setara dengan investasi pembangunan kebun kelapa sawit sebuah 300.000 hektare.

Sehubungan dengan fenomena tersebut di atas yang timbal dari permasalahan fundamental sidang perkebunan yang menyangkut permasalahan struktural dan kultural, saat ini telah dikembangkan sexual konsep pengembangan Kawasan Industri Masyarakat perkebunan (KIM-BUN) yang berupaya memperhatikan berbagai aspek pembangunan masyarakat di suatu wilayah baik aspek sosial, ekonomi maupun ekologi. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan perkebunan yang pernah kami sampaikan di dalam MUKON tahun yang lain, yaitu: "mewujudkan perkebunan yang efisien, produktif dan berdaya saing tinggi yang sebesar-besar kemakmuran rakyat secara berkeadilan dan berkelanjutan, melalui pengelolaan sumberdaya secara optimal berkesinambungan". Yang akan kita tuju adalah sebuah masyarakat yang memanfaatkan ruang secara bijaksana sehingga mendukung terwujudnya harmoni sosial, ekonomi dan ekologi.

Tulisan berikut ini akan menguraikan berbagai hal yang menyangkut upaya pengembangan KIMBUN tersebut yang diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Badan Planologi sebagai sentra perencanaan bidang kehutanan dan perkebunan.

II. KIMBUN:menterjemahkan visi pembangunan perkebunan

Seperti telah diuraikan sebelumnya, usaha perkebunan membutuhkan ruang usaha yang relatif luas. Dampak pembangunan perkebunan terhadap lingkungan hidup sangat besar. Pembukaan lahan (land clearing) untuk pembangunan kebun skala besar, misalnya, apabila tidak dilakukan dengan perencanaan yang matang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Oleh karenanya, perencanaan pembangunan perkebunan perlu memperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada seperti UU No. 24/1992 tentang Penataan Tata Ruang yang dijabarkan di dalam Peraturan Pemerintah No. 47/1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, serta yang baru saja kita hasilkan UU No. 41/1999 tentang Kehutanan, dan berbagai produk hukum lainnya.

Perkebunan pada umumnya dibangun di kawasan budidaya. Saat ini kita menyaksikan bahwa disain perkebunan kita belum tertata dengan baik. Disain perkebunan yang dibangun sejak 400 tahun yang lalu dan berkembang pesat pada abad ke XIX telah jauh berubah. Pabrik yang pada waktu itu dibangun di tengah-tengah perkebunan, saat ini telah berada di tengah-tengah perkotaan, sehingga lokasi bahan Baku seringkali sangat jauh dari pabrik pengolahan yang menjadi salah situ penyebab inefisiensi dan rendahnya produktivitas. Untuk itu, diperlukan upaya penataan ulang terhadap perkebunan yang ada maupun yang akin dibangun sehingga terwujud berbagai Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIM-BUN) yang produktif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan. Dengan demikian, KIM-BUN adalah kawasan pengembangan perkebunan pada sentra-sentra produksi perkebunan yang dikelola berdasarkan asas kebersamaan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat/petani pekebun, yang selaras, berkeadilan menjamin pemantapan usaha yang harmonis dan berkesinambungan. Pengelo1aan KIM-BUN didasarkan pada.tiga prinsip utama yaitu prinsip kelestarian produksi-ekonomi, kelestarian ekologi lingkungan serta kelestarian sosial budaya masyarakat.

Profil KIM-BUN yang diharapkan adalah kawasan yang memiliki komponen-komponen sebagai berikut : (a) sumber produksi primer komoditas perkebunan yang dihasilkan di kawasan setempat, (b) kelembagaan petani yang diarahkan menjadi koperasi yang mandiri, (c) Sarana dan prasarana pendukung seperti sarana dan prasarana perhubungan, kornunikasi, dan sebagainya, (d) kegiatan investasi yang terintegrasi rnulai dari industri hulu, tengah hingga hilir, (e) kelernbagaan keuangan, (f) hubungan kemitraan usaha dan kerjasama melalui jejaring (network) dengan sistem di luar KIM-BUN.

Dengan dikembangkannya kawasan ini diharapkan struktur produksi, pengolahan dan distribusi terintegrasi secara fungsional sehingga biaya disain wilayah, produksi, pengolahan, distribusi dan biaya transaksi dapat ditekan seminimal mungkin. Hal ini sangat penting untuk nieningkatkan daya saing komoditas perkebunan pada masa mendatang secara berkelanjutan.

Dari uraian di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa untuk mengembangkan sebuah KIM-BUN, paling tidak diperlukan lima syarat.
Pertama, kawasan dimaksud dapat dikelola (manageable). Sebagai usaha perkebunan suatu KIM-BUN hams dapat dikelola dengan memperhatikan persyaratan/batasan skala usaha dan cakupan usaha yang ekonomis. Dalam pengelolaan KIM-BUN tetap rnernperhatikan efisiensi, organisasi yang ada, fungsi manajemen, dan informasi, yang selanjutnya marnpu memberikan layanan publik. Mengingat usaha perkebunan sumber utamanya adalah lahan dan sesuai dengan peraturan mengenai batas maksimum penguasaan lahan maka kelayakan suatu KIM-BUN sangat tergantung pada jenis komoditas dan besar/ luasan areal.

Kedua, adanya orientasi dorongan pasar (market driven oriented). Pernilihan jenis komoditas/produk yang dihasilkan di wilayah KIM-BUN harus selalu berorientasi pada permintaan pasar dengan memperhatikan aspek permintaan (demand) dan penawaran (suppy) serta aspek pemasaran lainnya, sehingga pengembangan suatu komoditas di. wilayah KIM-BUN akan lebih ditentukan oleh mekanisme pasar atau dengan perkataan lain setiap produk yang dihasilkan adalah yang dikehendaki pasar.

Ketiga, tersedianya kapasitas sarana dan prasarana (infra structure capacity). Ketersediaan dan kapasitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan diwilayah KIM-BUN rnenentukan tingkat efisiensi dan efektivitas usaha perkebunan di wilayah KIM-BUN tersebut. Bagi wilayah KIM-BUN yang sebagian sarana dan prasarana sudah tersedia, maka kelengkapannya dipenuhi dengan mengacu pada standar kebutuhan untuk setiap usaha komoditas dan atau besarnya skala usaha. Sarana dan prasarana utama yang menjadi perhatian adalah pelabilhan laut, jalan, serta jembatan (perhubungan), di samping Gardu Induk Listrik (GIL), Sarana Telekomunikasi, Fasilitas Air Bersih (FAB), Lembaga Keuangan (LK), Pasar dan lain-lain. Kesemuanya memegang peranan penting dalam penciptaan dan distribusi nilai tambah dalam usaha perkebunan. Kondisi sarana dan prasarana perhubungan yang kurang mendukung kelancaran aliran input-output dalam setiap tahapan proses usaha perkebunan akan berdampak langsung terhadap produktivitas dan efisiensi usaha perkebunan.

Keempat, adanya keterikatan masyarakat (community relationship). Di dalam pembangunan KIM-BUN digunakan pendekatan "Asas Kebersamaan Ekonomi melalui upaya pemberdayaan dan peninitkatan peran usaha kecil dan menengah, koperasi dan anggota masyarakat. Dengan demikian petani pekebun sebagai anggota masyarakat melalui koperasi mempunyai peluang untuk memanfaatkan potensi ekonomi baik dalam kegiatan "on farm" maupun pada kegiatan "off fram". Upaya memenuhi asas kebersamaan ekonomi diwilayah KIM-BUN diawali dengan terbinanya pelaku-pelaku dalam masyarakat yang harmonis dan saling menghargai secara ekonomis, sosial dan ekologis.

Kelima, keterpaduan sistem (integrated system). Usaha perkebunan di dalam KIM-BUN pada dasarnya dilakukan melalui pendekatan agribisnis yang utuh berbasis di perdesaan, sehingga keterpaduan "infra" dan "inter" pada masing-masing sub sistem menjadi mutlak dilakukan. Keterpaduan "inter" sub sistem memungkinkan usaha perkebunan dikelola secara efisien dan berdaya saing tinggi dan dapat memenuhi kebutuhan pasar. Sedangkan melalui keterpaduan '"intra" sub sistem dimaksudkan agar penggunaan dan pemanfaatan input dan proses produksi dapat optimal.

Melalui pengembangan KIM-BUN diharapkan visi pembangunan perkebunan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya dapat diwujudkan. KIM-BUN yang dikembangkan pada wilayah perkebunan yang ada (existing areas), pada wilayah bukan baru, maupun campuran wilayah keduanya, dapat  (a) menciptakan distribusi pendapatan dan nilai tambah secara adil diantara pelaku usaha perkebunan, dan (b) membangun masyarakat perkebunan yang berbudaya industri dengan landasan efisiensi, produktivitas dan berkelanjutan. Hal ini dapat dicapai berkat adanya : (a) integrasi secara utuh dan harmonis antara kegiatan produksi, pengolahan dan pemasaran hasil (distribusi), (b) sinergi antara aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan, (c) perwujudan sebuah masyarakat perkebunan yang saling bekerjasama melalui pemberdayaan kelembagaan usaha, (d) jaminan kepastian dan keamanan berusaha, (e) jejaring (network) yang optimal di antara pelaku usaha perkebunan yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.

III. PEMETAAN : Sebuah langkah awal

Setelah memahami betapa pentingnya pembentukan KIM-BUN, maka langkah awal yang saat ini sedang dilaksanakan adalah Penyediaan Peta Areal Potensial dan Areal Perkebunan Yang Sudah Ada. Selama ini Pembuatan Peta Perkebunan yang dilakukan oleh Ditjen Perkebunan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah masih bersifat manual sehingga membutuhkan waktu yang lama dan menyebabkan dan pemberian pelayanan kepada pihak-pihak yang berkepentingan tidak optimal. Oleh karenanya, mulai tahun 1999 telah dibuat konsep peta perkebunan yang disusun oleh Ditjen Perkebunan bekerjasama dengan Badan Planologi dan PT. ELMIK dalam bentuk skala kecil 1: 600.000 - sampai dengan 1: 750.000 untuk keperluan show off bagi pimpinan, serta skala yang lebih besar 1: 250.000 untuk digunakan sebagai peta dasar. Peta tersebut telah dibuat dengan cara digitasi dan telah disiapkan draft untuk 8 Propinsi yaitu Aceh, Sumut, Riau, Sumbar, Sumsel, Kalbar, Kalteng, dan Kalsel, sedangkan Propinsi lainnya masih dalam proses digitasi.

Dengan tersedianya peta dimaksud, yang disusun berdasarkan data penyebaran areal perkebunan dari Dinas Perkebunan Propinsi serta mengacu kepada peta Land System Land Suitability dan Peta REPPROT1998, maka telah berhasil disusun peta kesuaian lahan yang dapat memberikan araliran terhadap jenis komoditas Perkebunan yang sesuai untuk dikembangkan di suatu wilayah. peta tersebut juga dilengkapi dengan informasi jaringan jalan dan pelabuhan sehingga peta dapat digunakan sebagai bahan pendukung dalam menetapkan lokasi KIM-BUN.

Aspek yang tidak kalah pentingnya di dalam upaya perwujudan KIM-BUN ini adalah upaya penyamaan persepsi dengan berbagai instansi terkait khususnya dengan Pemerintah Daerah. Pada .pertemuan koordinasi teknis pelaksanaan pemantapan pembangunan Perkebunan bulan Oktober 1999 telah dilakukan diskusi intensif dengan Kepala Dinas Perkebunan Peropinsi dari seluruh Indonesia. Selanjutnya para Kepala Dinas akan membahas dengan Ketua BAPPEDA untuk mensinkronkan dengan sektor lain yang terkait serta untuk menetapkan lokasi yang akan diusulkan menjadi lokasi KIMBUN.

Hingga saat ini  beberapa Propinsi telah berhasil menginventarisir calon lokasi pengembangan KIM-BUN di wilayahnya masing-masing, antara lain : Sumatera Barat 7 lokasi, Jambi 35 lokasi, Sumatera Selatan 30 lokasi, Bengkulu 3 lokasi, Jawa Barat 14 lokasi, Jawa Timur 55 lokasi, Kalimantan Timur 1 lokasi, Sulawesi Tengah 5 lokasi, Sulawesi Selatan 51 lokasi dan Nusa Tenggara Barat 17 lokasi. Ke depan, seluruh lokasi ini akan dilengkapi dengan berbagai komponen sehingga wujud KIM-BUN sebagaimana yang telah digambarkan dapat direalisasikan. Untuk itu, melalui surat Direktur Jenderal Perkebunan No. 17/VII-DIR/ 2000 tanggal 18 Januari 2000 telah disampaikan pedoman pembangunan KIMBUN kepada para Kepala Dinas yang isi pokoknya menyangkut konsep, tujuan, sasaran dan strategi KIMBUN serta rancang bangun KIMBUN dan operasionalisasi KIMBUN yang dilengkapi pula dengan lampiran daftar isian profil KIMBUN. Dalam waktu dekat akan diajukan pula konsep SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan mengenai KIMBUN guna dijadi kandasar hukum pelaksanaan kegiatan. yang bersangkutan.

IV. MESUJI : Sebuah Contoh

Upaya perwujudan kawasan industri masyarakat perkebunan (KIMBUN) di beberapa wilayah sudah mulai dilaksanakan. Salah saw contohnya adalah KIM-BUN Mesuji propinsi Sumatera Selatan.Di wilayah ini telah berdiri perusahaan patungan antara koperasi. Panca Mitras Usaha yang anggotanya berjumlah 1000 KK dengan PT London Sumatera Singapura yaitu PT Multi Agro Kencana Prima dalam usaha pabrik Crumb Rubber dengan kapasitas 10.000 ton karet kering tahun. Kerjasama tersebut menggunakan pola investor-koperasi, salah sate alternatif   pola pengembangan perkebunan. Melalui pola ini, koperasi yang tidak dapat menyediakan Jana kontribusi memberikan in kind contribution yang dapat disetarakan dengan nilai uang, yaitu lahan usaha koperasi sebagai saham secara menyeluruh. Pangsa (sharing) koperasi pada tahap awal diperkirakan sekitar 20% yang secara bertahap meningkat sesuai dengan perkembangan usahanya.

Dengan pola ini bukan hanya terjadi transfer dari manajemen tetapi juga menghilangkan potensi konflik sosial antara perusahaan besar dan pekebun. Kedua pihak akan saling tergantung dan sumber saling ketergantungannya sangat besar karena masing-masing pihak memiliki sumber ekonomi yang sama yakni pabrik crumb rubber yang dibangun dalam usaha patungan. Untuk lebih memberikan peluang partisipasi bagi koperasi, direncanakan pada tahun 2003 salah seorang direktur perusahaan patungan ini berasal dari anggota koperasi yang saat ini sedang menjalankan kegiatan pelatihan di PT London Sumatera.

V. PENUTUP

Demikianlah uraian singkat mengenai upaya untuk mewujudkan perkebunan yang efisien, produktif, berkeadilan dan berkesinambungan melalui pengembangan Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIM-BUN). melalui uraian ini diharapkan dukungan dari Badan sebagai sentra perencanaan pembangunan kehutanan dan perkebunan, sehingga kekayaan clam, dalam hal ini hutan dan kebun dapat bermanfaat bagi kita semua, generasi masa kini maupun generasi yang akan datang.



Cipayung-Bogor, 16 Pebruari 2000



______________________________________________________
1Disampaikan didalam Pertemuan Konsultasi (MUKON) Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan di Cipayung Bogor, tanggal 16 Pebruari 2000.