.: Detail Tulisan :.
  
Kategori : Article
Strategi Ekoindustri (Bag.2)
03 Maret 2010

Sambungan (Bag 1)

 

Strategi Ekoindustri Untuk Pembangunan Berbasis Sumber Daya Alam Terbarukan

Oleh :
Dr. Ir. Agus Pakpahan


III.  KONDISI INDUSTRI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DEWASA INI

Sumber daya alam terbarukan dapat dikelompokan kedlam dua golongan besar yaitu : (a) sumber daya alam terbarukan tanpa zona kritis seprti sinar matahari dan (b)  sumberr daya  alam yang terbarukan yang mmeilki zona kritis seprti ssumber daya hutan atau lahan yang dimaksud dengan zona kritis adalah batas maksimum pemanfaat sumber daya alam yang apabila dilamapaui maka kelestarian dari sumber daya alam tersebut menjadi terancam sehingga sumber dayaalam tersebut tidak dapat pulih secara  alamiah. Oleh karena itu, menjadi semakin penting indsutri kehutanan dan perekbunan agar tidak melampaui zona kristis ini apabila sumber daya alam diharapkan dapat mendukung kegiatan sosial – ekonomi cara berkelanjutan.

Industri kehutanan dan perkebunan merupakan bagian dari sistem agribisnis yang pada dasarnya dapat dibedakan menjadi empat subsistem7 : (a) subsistem agribisnis hulu (up-stream agribusiness) yang mencakup industri yang menghasilkan sarana produksi seperti : industri pembibitan, industri agrokimia, indsutri agro-otomotif dan sebagainya. (b) subsistem agribisnis usahatani (on–farm agribisnis) yang menckup berbagai kegiatan budidaya pertanian termasuk budidaya kehutanan dan perkebunan, (c) subsistem agribisnis hilir (down stream agribisnis) yang mencakup berbagai kegiatan pengolahan produk primer menjadi produk utama (intermediate prduct) maupun produk akhir (finished product), dan (d) subsistem jasa  penunjang yang mendukung usaha agribisnis secara  keseluruhan industri keuangan, transportasi penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, kebijakan pemerintah dan sebagainya.

Dengan demikian produk agro industri yang seperti berasal dari industro agrokimia, industri alat dan mesin pertanian, industri pengolahan makanan pada dasarnya dibutuhkan pada hampir setiap sub sistem agri bisnis, sehingga strategi pengembangan industri kehutanan dan perkebunan  sebagai salah satu  resourche based industri.

Kaitan sistematis tersebut  di atas juga memiliki implikasi bahwa dalam pengembangan industri kehutanan dan perkebunan, kita tidak bisa melepaskan diri dari pembahasan mengenai susbsistem budidaya tanaman atau pengelolaan hutannya. Apabila prduktivitas dan mutu hasil tanaman perkebunan dan kehutanan rendah maka efesiensi industri kehutanan dan perekebunan juga agar rendah demikian pula sebaliknya. Rendahnya efesiensi kedua subsistem ini akan berdampak kepada tidak optimalnya pendapatan para pelaku ekonomi kehutanan dan perkebunan bahkan dapat mengganggu keberlanjutan sistem usaha kehutanan dan perkebunan.

Pada bidang kehutanan, kebijakan pengelolaan hutan belum sepenuhnya dapat mengatur atau mengendalikan perilaku yang berkembang  sehingga pelestarian hutan terancam. Proses degradasi hutan pernah terjadi sejak era kolonial yang  terus berlanjut hingga kini terutama sejak 30 tahun terakhir dimana indonesia membutuhkan devisa untuk memebiayai pembangunan sumber daya hutan yang berlimpah di ekploitasi semaksimal mungkin. Pola HPH tidak menjamin bahwa pemegang HPH mengutamakan kelestarian hutan, sehingga ekploitasi yang dilakukan oleh pangusaha tersebut lebih dominan untuk memperoleh keuntungan.

Menyadari akan perlunya pengembangan industri kayu mulai tahun 1985, ekspor log dihentikan dan para pemegang HPH diwajibkan mendirikan industri kayu, khususnya kayu lapis. Kondisi ini menyebabkan seluruh industri harus terkait dengan HPH dan pemilik industri adalah juga pemilik HPH pendukung bahan bakunya. Sejak tahun 1990 kayu gergajian dikenakan pajak ekspor yang tinggi, sehingga menjadikan kayu gergajian tidak bersaing di pasar ekspor. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan industri kayu hilir , yang memiliki nilai tambah yang tinggi.

Kebijakan pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan dengan menciptakan pengusaha-pengusaha besar menimbulkan permaslahan yang sangat kompleks dalam pembangunan industri kehutanan. Pengusaha yang pada umunya berorientasi pada keuntungan serta lemahnya perangkat pengendalian untuk melestarikan sumber daya  hutan dan membangun industri kehutanan yang memiliki daya saing tinggi, menimbulkan kerusakan sumber daya hutan yang serius dan industri kehutanan yang tidak kompetitif. Pembentukan usaha besar juga menimbulkan kesenjangan sosial yang berdampak kepada ketidak pedulian masyarakat terhadap kelestarian hutan, serta berkembangnya kecemburuan sosial.

Saat ini terdapat 35 group peguasaha menguasai HPH seluas lebih kurang 25 juta ha atau hampir 50 % total luas konsensi. Kelompok besar pemegang HPH tersebut juga menguasai indsutri hulu, plywood dan kayu gergajian. Hampir 59% industri plywood dan 40% industri penggergajian dikuasai oleh tujuh kelompok pengusaha, dengan kapasitas  masing–masing berkisar 0,4–1,3 juta m3/kelompok pengusaha/tahun pada industri plywood, dan antara 0,02–0,4 juta m3/kelompok penguasaha//tahun pada industri kayu gergajian.

Dalam hal kebutuhan bahan baku, dewasa ini industri plywood yang masih aktif berjumlah 105 unit dengan kapasitas 8,1 juta m3 serta kebutuhan bahan baku sebesar 16,2 juta m3. Sementara itu, industri penggergajian tercatat sebanyak 1.701 unit berkapasitas 13,2 juta m3 yang  membutuhkan 26,5 juta m3. Sedangkan industri pulp yang hingga saat ini telah beroperasi sebanyak 6 unit dengan kapasitas 3,2 juta m3 membutuhkan 14,3 juta m3. Dengan demikian kebutuhan bahan baku industri perkayuan tersebut di atas mencapai sekitar 57,0 juta m3 . Di sisi lain , data tahun 1997/1998 menunjukan bahwa kemampuan produksi kayu baik dari hutan alam, IPK, hutan rakyat dan hutan tanaman tercatat sebesar 29,2 juta m3, sehingga pada tahun tersebut terdapat defisit sebesar 27,8 m3.

Pada  bidang perkebunan yang terdiri dari 11,4 juta hektar perkebunan rakyat dengan ciri antara lain diusahakan pada lahan relatif sempit, menggunakan modal dan teknologi terbatas, serta 2,8 juta hektar perkebunan besar yang padat modal. Kita menyaksikan produktivitas tanam perkebunan yang masih relatif rendah, khususnya perkebunan rakyat. sebagai contoh produktivitas rata–rata rakyat adalah 0,6 ton karet kering/ha dibandingkan dengan perkebunan besar yang mencapai rata-rata 1,1 ton karet kering/ha. Prduktivitas karet Indonesia ini masih berada di bawah produktivitas rata-rata karet di negara pesaing utama, Thailand yang  dapat mencapai sekitar 1,5 - 2 ton karet kering/ha. Pruktivitas rata-rata kelapa sawit adalah 15 ton TBS/ha  di bandingkan dengan perkebunan besar yang mencapai 20 – 25 ton TBS/ha, yang juga masih di bawah produktivitas kelapa sawit di Malaysia yang dapat mencapai 30-40 ton TBS/ha.  Demikian pula halnya produktivitas tanaman kopi dan teh rakyat yang berada di bawah poduktivitas perkebunan masyarakat.

Produktivitas tanaman tebu  dan rendemennya telah merosot tajam dibandingkan kinerja awal abad 20 pada saat mana Indonesia menjadi eksporting gula nomer 2 di dunia setelah Cuba dan komoditas gula menjadi penghasil devisa utama bagi  pemerintah kolonial apabila pada tahun 1940 hasil hablur mencapai 17,6 ton/ha dengan rendemen 12,8 %, maka pada tahun 1997 hasil hablur menurun hingga 5,7 ton/ ha dengan rendemen 7,8%.

Disamping Produktivitas, itu hasil perkebunan kita pun rendah. Kita sering mendengar keluhan dari negara importir tentang rendahnya mutu hasil ini terutama dari food and drug adiminstration (FDA), Amerika Serikat. Apabila akhir–akhir ini konsumen mulai mempraktekan hambatan teknis (tehnical barrier to trade) dan standar (sanitari and phytosanitary) seperti penerapan sistem itu ISO 14 ribu hazard analysis critical control point (HACCP) dan sebagainya. Sebagai contoh produk KKO kita hingga saat  ini masih dikenakan automatic detention sebesar 100 $ AS/ton.

Rendahnya produktivitas dan mutu basil perkebunan tersebut, khususnya pada perkebunan rakyat, tidak dapat dilepaskan dari kelembagaan agribisnis perkebunan satu sisi perkebunan rakyat yang lemah dalam permodalan dan akses teknologi harus berperan sebagai penyedia bahan baku dengan nilai tambah atau pendapatan yang relatif rendah, di lain pihak perkebunan besar yang kuat dalam permodalan dan akses menguasai pabrik pengolahannya sehingga mampu "mengontrol dan menguasai perkebunan rakyat melalui "kaki-tangannya" yaitu para pedagang perantara. Manajemen perkebunan besar pada umurnya juga masih melanjutkan pola manajemen lama yang ditanamkan oleh pemerintah kolonial melalui perusahaan-perusahaan perkebunan khususnya setelah terbitnya Agrariscli Wet tahun 18709.

Di samping menghambat pengembangan produktivitas dan kreativitas, iconiftsi seperti tersebut di alas tentu saja dapat keberlanjutan perkebunan. Kita, misalnya, baru saja menyaksikan fenomena terjadinya perubahan lahan dan penjarahan produksi perkebunan besar, khususnya di kawasan Barat Indonesia (I.K.B1) dimana persoalan kelembagaan seperti yang, baru saja digambarkan nampak Dengan kata lain, energi sosial usaha perkebunan belum berkembang.

Ekonomi dualistik seperti yang baru saja digambarkan berpengaruh pula kepada banyak hal lainnya, seperti rendahnya capacity building dan hampir tidak adanya upaya pemberdayaan (empowerment) baik bags komunitas maupun kelembagaan masyarakat setempat. Kita dapat menyaksikan lemahnya organisasi petani dibandingkan dengan organisasi pedagang pengumpul, pabrik dan eksportir. Lemahnya organisasi petani ini telah memicu terjadinya kesenjangan, ketidakadilan dan ketidakmerataan" di dalam sistem perkebunan dan kehutanan kita.

Rendahnya efisiensi, produktivitas dan mutu hasil terkait pula dengan pilihan teknologi. Contoh yang paling mudah adalah pemilihan teknologi crumb rubber bagi industri perkaretan kita mulai tahun 1969. Teknologi ini telah menimbulkan konflik yang berkepanjangan antara petani pekebun, pedagang pengumpul, pabrikan dan eksportir yang mengakibatkan sebagian besar karet yang kita hasilkan merupakan karet standar rendah12 yaitu Standar Indonesian Rubber (SIR) 20. Sebagian besar pabrik pengolahan kita, terutama pabrik gula, terdiri dari mesin-mesin dari era kolonial. Dalam hal lokasi pabrik, kita menyaksikan letak pabrik yang di tengah kota pada jarak ratusan kilometer dari sumber bahan bakunya yang tentu saja berpengaruh kepada efisiensi dan dapat menurunkan mutu serta rendemen dari bahan baku yang aktm diolah. Semua kondisi ini menggambarkan kepada kita bahwa pengembangan perkebunan kita masih belum dilakukan secara sistematik, belum terpadu, masih bersifat parsial dan pada umumnya hanya memanfaatkan disain perkebunan yang dibangun oleh pengusaha kapitalis pada era kolonial.

Terkait dengan hal tersebut, kita melihat bahwa perkembangan industri hilir khususnya pada bidang perkebunan berjalan lambat. Sebagian besar hasil perkebunan kita masih diekspor dalam bentuk bahan mentah (raw material) atau bahan setengah jadi (intermediate product). Pada tahun 1997, misalnya, dari nilai ekspor total produk karet yang berjumlah US $1,5 milyar sebesar 98% diantaranya berasal dari ekspor karet remah (crumb rubber). Dari produksi total sekitar 1,5 juta ton setara karet kering, kita hanya mengkonsumsi sekitar 130 ribu ton saja yang sebagian besar digunakan sebagai bahan baku pabrik ban, sarung tangan karet, alat kontrasepsi, conveyor bell, bendungan karet dan sebagainya. Demikian pula halnya dengan ekspor komoditas perkebunan lainnya seperti minyak sawit kasar (CPO), kopi berasan, kakao biji, mete glondong dan sebagainya yang masih merupakan bahan mentah atau bahan setengah jadi bagi kepentingan industri hilir di negara-negara konsumen.

Lemahnya keterkaitan antara sub sistem hulu dan hilir di dalam sistem perkebunan memperparah persoalan efisiensi dan produktivitas yang rendah pada bidang usaha ini. Contoh yang terjadi dalam industri pergulaan pada masa berlakunya Inpres 9/1975, menyangkut pelaksanaan Tebu Rakyat Intensifikasi, tidak terlepas dari hal ini. Salah satunya adalah perencanaan yang tidak terkoordinasi dengan baik antara kelompok petani tebu dan pabrik gula, yang seringkali menimbulkan rasa saling curiga antara kedua belah pihak, terutama dalam hal jadwal tebang dan penetuan rendemen tebu.

Persoalan lainnya yang sedang dihadapi bidang kehutanan dan perkebunan adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) yang terkait dengan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Sebagai gambaran, saat ini jumlah pekebun rakyat serta tenaga kerja kehutanan dan perkebunan mencapai sekitar 20 juta jiwa. Ditinjau dari tingkat pendidikannya, tenaga kerja kehutanan dan perkebunan kita sebagian besar berpendidikan Sekolah Dasar (SD) atau tidak tamat SD/tidak sekolah. Sebagai contoh, dari sekitar satu juta orang pekebun karet, yang merupakan salah satu tanaman perkebunan yang diusahakan secara luas oleh masyarakat, sekitar 42,7% tamat SD dan 42,3% tidak tamat SD/tidak sekolah. Sedangkan 15 % sisanya berpendidikan SMP, SMU dan 0,4% berpendidikan setingkat Akademi/Universitas. Walaupun tingkat pendidikan formal bukan merupakan pembatas dalam akumulasi tacit knowledge, namun kondisi tersebut menggambarkan bahwa pengembangan daya absorpsi atau akumulasi dari receiving system bagi formal knowledge dan teknologi base menghadapi kendala yang berat.

Di samping persoalan di atas, kita juga menyaksikan relatif rendahnya dukungan terhadap investasi di bidang kehutanan dan perkebunan, terutama untuk pekebun rakyat, serta lernahnya aspek kelembagaan, baik dari sisi organisasi ekonomi, peraturan perundangan maupun dari sisi sikap dan perilaku yang sesuai dengan tuntutan peningkatan efisiensi, produktivitas, dan daya. saing.

Kita mencatat bahwa berbagai kebijakan makro belum banyak berpihak kepada pengembangan bidang kehutanan dan perkebunan yang diusahakan oleh para petani. Kebijakan moneter yang mematok nilai rupiah terhadap mata uang asing secara over valued, misalnya, berpihak kepada pengembangan industri non pertanian yang sebagian besar kebutuhan bahan bakunya bersumber dari impor. Demikian pula halnya dengan kebijakan perbankan kita yang belum sepenuhnya mendukung usaha kehutanan dan perkebunan rakyat. Sebagai gambaran, dari jumlah kredit yang disediakan sebesar Rp. 306,2 trilyun pada tahun 1996/91997, hanya sekitar 6,2% yang tersedia untuk bidang pertanian termasuk kehutanan dan perkebunan". Pada sektor riil, berbagai kebijakan yang pada mulanya ingin mendorong minat swasta untuk menanamkan modalnya pada bidang kehutanan dan perkebunan15 telah meningkatkan kesenjangan antara Para pelaku ekonomi kehutanan dan perkebunan. Dampak dari berbagai kebijakan tersebut dapat kita rasakan dan saksikan saat ini. Misalnya, praktek oligopoli atau monopoli dalam industri kehutanan dan perkebunan yang seringkali menimbulkan distorsi di dalam perekonomian dan menekan kesempatan bagi usaha kecil, menengah atau koperasi, yang memang masih memiliki bargaining position lemah.

Dalam penerapan nilai-nilai budaya, meskipun kita telah merdeka, kita masih menerapkan nilai-nilai budaya masa lalu : feodalisme dengan segala derivatnya, Sebagaimana halnya dengan bisnis besar lainnya, paternalisme telah dijadikan dasar bagi hubungan bisnis kehutanan dan perkebunan, yang mendorong terbentuknya "rezim patronasi bisnis" Kita semua terpana dengan ke "glamouran" konglomerat termasuk pada bidang usaha kehutanan dan perkebunan, serta berbagai atribut globalisasi dari "karet", yang menjadikan kita ibarat "lari di tempat", minderwardigheids-complex atau kurang percaya diri16.

Dengan demikian, maka kita dapat mengatakan bahwa bidang kehutanan dan perkebunan saat ini sedang menghadapi persoalan yang bersifat struktural dan kultural, yang menuntut adanya perubahan nilai dan institusi yang sesuai untuk menjawab tantangan perubahan zaman. Dalam bidang kehutanan dan perkebunan nilai yang dimaksud antara lain adalah sikap dan pandangan kita tentang iptek, produktivitas, kualitas, efisiensi, kemajuan, keadilan, dan kelestarian atau keberlanjutan (suistaibility).


Bersambung

___________________________________________________________________
7 Pemilahan seperti ini dilakukan pula oleh Prof. Dr. Bungaran Saragih. Lihat Saragih. B. 1999. Kebiutuhan Kebijakan dan Pengelolaan Pembangunan Agribisnis Nasional (pengantar diskusi). Diskusi Kebijakan dan Strategi Nasional Pembangunan Agribisnis Indonesia, diselengggarakan oleh Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri, Republik Indonesia. Pusat Pembangunan, Lembaga Penelitian Institut Pertanian Bogor.
8 Tingkat kerusakan hutan ini diperlihatkan oleh meningkatnya lahan kritis. Log over area, menurunnya biodeversty serta bentuk kerusakan hutan lainnya yang sangat menggangu keseimbangan ekosistem
9 Mengenal hal ini antara lain dapat dilihat dalam  Noel Deer. 1949. The History of Sugar Chapman and Hall Ltd. London
10 Scumacher.E.F.1973. Small is Beautiful Blond ang Briggs Ltd. London Hal 113
11 Disamping konsep ketidak merataan (inequality) kima juga mengenal konsep kemerataan (equality). Konsep kemerataan cenderung dikaitkan clengan sikap-sikap kolektif dan tanggung jawab komunitas sebagaimana dikehendaki kaum sosialis dan kaum egalitarian, scdangkan konsep ketidakmerataan dikaitkan dengan mereka yang menekankan nilai-nilai insentif, keprakarsaan perorangan dan kebebasan pribadi, karena nilai-nilai Milan yang merupakan fondasi daripada pendirian liberal atau ineritokrasi. sekanjutnya liham Blowers A. dan G. Thompson. 19g3. ketidakmerataan, Konflik dan Perubahan. EdiSi terjemahan. Ul-Press.
12 Teknologi crumb rubber memberi peluang kepada pekebun karet untuk memanipulasi bahan olah karet. Kita dapat menemukan pekebun yang mencampur lateks dengan asam-asaman atau pupuk TSP agar koagulum menggelembung. Di Sumatera Selaman lateks dicampur dengan "file" semacam lending dawn lawman tintuk Indianan air agar tidak keltiaar dari koagultun sehingga berat sleb bertambah. Hal ini menjadi karena konclisi ekonomi pekebun karet yang "pas-pasan" dan adanya ketergantungan petani pacla pedagang perantara.Terkait dengan hal ini Mtibyarmo dan A.S. Dewanta (1991) menulis : ".......karena pembangunan pabrik remilling yang berlebihan, maka produksi sit yang tidak diasap (unsmoked sheet) beralih menjacli sleb meskipun sebelumnya tujuan mendirikan pabrik remilling adalah mengolah bahan baku dari sisa-sisa unsmoked sheet  " (Mubyarto dan A.S. Dewanta. 1991. Karst : Kajian Social Economy. Aditya Media. Yogyakarta).
13 Salah satu Pabrik gula di jawa tengah , Misalnya, saat ini menggunakan mesin-mesin yang diimpor dari paris. Perancis pada akhir abad ke XIX.
14 Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakvat. 16 Agustus 1997, Tabel 11-20, hal. 11/73.
15 Beberapa contoh kebijakan ini antara lain penyediaan kredit murah bagi Perkebunan Bcsar Swasta Nasional (PBSN) antara tahun 1977-1990 (pencairan kreditnya masih berlangsung hingga tahun 199S). pelaksanaan berbagai proyek Perusahaan 1110 Rakyal (P1R) yang memberi peluang besar kepada hegemoni perkebunan besar, pemberian Hak pengusahaan Hutan kepada sekelompok pengusaha besar dan sebagainya.
16 Sri Edi Swasono. Ceramah di Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1 Februari 1999.