.: Detail Tulisan :.
  
Kategori : Article
Strategi Ekoindustri (Bag.3)
08 Maret 2010

Sambungan (Bag 2)

 

Strategi Ekoindustri Untuk Pembangunan Berbasis Sumber Daya Alam Terbarukan

Oleh :
Dr. Ir. Agus Pakpahan


IV. PROSPEK PENGEMBANGAN INDUSTRI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Sebagai salah satu negara tropis beriklim basah dengan struktur kepulauan, Indonesia berpeluang besar untuk unggul di dalam menghasilkan komoditas kehutanan dan perkebunan negara tropis yang khas dan bernilai tinggi. Oleh karena itu, kita harus Mampu mengembangkan potensi ekosistem tersebut untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pengembangan komoditas kehutanan dan perkebunan selalu melanjutkan dan meningkatkan nilai komoditas tanaman yang sudah ada, juga mengembangkan produk-produk kehutanan dan perkebunan khas tropis (specialty, fancy product...) yang bernilai tinggi, tanpa mengabaikan besarnya potensi pengembangan produksi massal yang laju pertumbuhannya dapat dipercepat.

Kita patut bersyukur ke hadirat Allah S.W.T. karena diberi karunia kekayaan alam tropis yang apabila dikelola dengan baik akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi kemakmuran bangsa kita. Saat ini kita memiliki 121 juta hektar areal hutan yang terdiri dari 30 juta hektar hutan lindung, 17,4 juta hektar cagar alam, dan selebihnya merupakan hutan produksi dan hutan produksi tetap. Pada bidang perkebunan, kita memiliki sekitar 14,2 juta hektar yang telah ditanami dengan beragam jenis tanaman perkebunan, baik tanaman tahunan seperti karet, kelapa, kelapa sawit, kopi, teh, kakao, jambu mete, maupun tanaman semusim, seperti tebu, tembakau, jahe dan sebagainya. Dari hasil pengusahaan hutan dan kebun tersebut, pada tahun 1997 kita telah menghasilkan devisa sebesar US$. 12,7 milyar17 atau 30% dari nilai ekspor total non migas pada tahun tersebut yang mencapai US $. 41,8 milyar18. Data ekspor sementara menunjukkan bahwa nilai ekspor tahun 1998 mengalami penurunan sebagai akibat krisis ekonomi. Bila dibandingkan dengan nilai ekspor komoditas kehutanan dan perkebunan yang pada tahun 1969 Baru mencapai US$. 375,2 juta19, maka dalam 28 tahun terkahir ini telah terjadi peningkatan sebesar 34 kali lipat. Nilai ekspor tersebut akan semakin meningkat apabila kita mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi serta muatan teknologi dari komoditas kehutanan dan perkebunan yang hingga saat ini sebagian besar diekspor dalam bentuk barang mentah (raw material) atau setengah jadi (intermediate product).

Potensi pengembangan kehutanan dan perkebunan sangat terbuka lebar. Potensi peningkatan produksi hasil hutan masih sangat besar, terutama melalui peningkatan produktivitas dan keaneka-ragaman hasil hutan sehingga dapat dihasilkan berbagai produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Upaya ini memerlukan dukungan penelitian dan pengembangan serta penerapan teknologi silvikultur yang tepat. Di samping itu, kita juga perlu mempertahankan fungsi hutan sebagai penyeimbang ekosistem sehingga pengelolaannya harus disesuaikan dengan kaidah-kaidah pengelolaan hutan secara lestari baik secara ekologis, ekonomi, dan sosial, yang tentunya perlu didukung dengan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).

Potensi lahan untuk pengembangan baru perkebunan juga masih cukup luas, terutama di luar Jawa dan pengembangan komoditas perkebunan di dalam kawasan hutan dengan pola hutan tanaman. Dari sekitar 4 juta hektar areal baru yang telah dilepas untuk pengembangan perkebunan, hingga saat ini baru dimanfaatkan sekitar 2,6 juta hektar. Potensi lahan tersebut di dukung pula oleh kondisi agroklimat, ketersediaan sumber daya manusia yang dapat ditingkatkan kualitasnya.

Pemanfaatan potensi tersebut tidak terlepas dari kemampuan kita untuk merumuskan kebijakan yang mampu meningkatkan daya saing komoditas yang kita hasilkan. Memasuki millennium ketiga, tuntutan akan efisiensi, produktivitas dan product development menjadi demikian tinggi mengingat hal tersebut merupakan faktor penentu daya saing komoditas perkebunan kita di pasar internasional. Kemajuan pesat bidang, iptek akan mewarnai kehidupan kita di masa yang akan datang. Kebutuhan tuntutan masyarakat akan barang dan jasa semakin meningkat dan beragam baik dalam jumlah maupun mutu. Demikian pula halnya dengan tuntutan kehidupan yang lebih demokratis, berkeadilan dan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan Sebagai salah satu cabang resource based industry yang terbarukan (renewable), pengembangan bidang kehutanan dan perkebunan terkait dengan pemanfaatan lahan. Kedepan, kelangkaan akan lahan menjadi semakin terasa mengingat populasi penduduk akan jauh lebih tinggi dibandingkan populasi penduduk pada awal abad ini. Sebagai ilustrasi, penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 260 juta atau lebih pada tahun 2018, atau 4,3 kali lebih besar dari jumlah penduduk tahun 1930, yang menurut "Volkstelling 1930" berjumlah 60,7 juta jiwa20. Dengan menggunakan luas daratan Indonesia yang mencapai 1,94 juta km2 (194 juta ha) sebagai dasar perhitungan, maka ratio daratan dengan jumlah penduduk telah berubah dari 3,2 ha/jiwa pada tahun 1930 menjadi 0,7 ha/jiwa pada tahun 2018. Dewasa ini saja sudah sangat terasa tendensi terjadinya konflik sosial yang bersumber dari perbedaan kepentingan akan lahan.

Di samping tekanan penduduk terhadap fungsi ekonomi dari lahan, juga makin tinggi tuntutan akan fungsi lingkungan hidup21. Hal ini berarti kita harus mampu menjaga keseimbangan antara fungsi ekonomi, sosial dan lingkungan hidup agar kualitas hidup dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. Ini menjadi sangat penting bagi Indonesia yang memiliki struktur geografis kepulauan yang ciri utamanya adalah luas daratan kurang dari luas perairan (laut). Oleh karena itu, penggunaan lahan harus lebih dihemat dan dikendalikan agar tidak terjadi kerusakan ekosistem. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa ruang kehidupan kita menjadi lebih sesak, lebih sempit dan lebih terbatas. Hal ini akan makin cepat terjadinya apabila kita tidak menemukan cara-cara baru untuk mengatasinya.

Kita juga harus bersiap-siap menghadapi berbagai bentuk persaingan, baik dari sesama negara produsen di wilayah tropis, maupun dari negara industri maju di belahan bumi utara. Berkat kemajuan bidang iptek, negara-negara maju dapat menghasilkan produk-produk sintetik kehutanan dan perkebunan, seperti misalnya karet sintetis, gula sintetis (aspartam, siklamat) dan sebagainya. Oleh karena itu, kita harus juga berusaha mengembangkan teknologi untuk pemanfaatan maksimal dari produk kehutanan dan perkebunan kita, seperti misalnya pengembangan bahan bakar asal tanaman kelapa sawit, alkohol dan sebagainya.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa lingkungan baru kita adalah lingkungan yang diakibatkan oleh kemajuan iptek serta perubahan dalam tatanan nilai, politik dan perekonomian dunia. Era ini sering dinamakan era informasi atau era ekonomi digital22.

Dalam era informasi ini dunia menjadi satu dan komunikasi dapat berjalan sangat cepat. Akibatnya lingkungan kita menjadi global sifatnya. Dipandang dari sudut ekonomi, globalisasi berarti faktor-faktor produksi, yaitu sumber daya alam, iptek, modal, tenaga kerja, serta barang dan jasa, bergerak secara global. Untuk pertama kalinya dalam sejarah umat manusia segala hal dapat dibuat dimana saja dan juga dijual dimana saja, sementara ikatan sentimental terhadap lokasi atau daerah geografis tertentu menjadi relatif jauh berkurang.

Dalam lingkungan seperti itu, siapa yang akan dapat memperoleh manfaat? Tentu saja jawabannya adalah hanya masyarakat atau bangsa yang memiliki kemajuan memanfaatkan situasi tersebut, yang salah satu kuncinya adalah masyarakat atau bangsa yang memiliki kemampuan melakukan penyesuaian-penyesuaian atau yang mampu menciptakan masa depannya melalui pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan iptek. Masyarakat tersebut tentunya memiliki tradisi baru yaitu tradisi yang sering dinamakan sebagai acquisitive atau technological and knowledge based society.

Kunci keberhasilan pembangunan perkebunan dan kehutanan bukan terletak pada kerja keras dalam pembangunan fisik atau ekonomi, tetapi yang jauh lebih penting dari pada itu adalah pembangunan masyarakat perkebunan itu sendiri. Pengalaman kita selama ini menunjukkan bahwa kerja keras dalam pembangunan fisik itu di beberapa wilayah pengembangan menjadi sia-sia karena perkebunan yang telah dibangun telah ditinggalkan atau dijual oleh para peserta proyek. Oleh karena itu kita harus mengembangkan kemampuan manusia Indonesia khususnya masyarakat perkebunan dalam penguasaan iptek, kemampuan manajerial dan kemampuan berorganisasi yang lebih baik.

Kita memiliki peluang yang besar. Kita memiliki kekayaan alam yang sesuai untuk pengembangan industri perkebunan dan kehutanan yang berbasis budidaya alam tropis. Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan luas daratan kurang lebih 1,94 juta km2 serta lautan seluas Iebih dari 2,5 juta km2, memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa, namun belum sepenuhnya dikelola untuk kepentingan kemakmuran rakyatnya. Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, sumber daya alam,  khususnya sumber daya lahan, semakin hari semakin terbatas sehingga diperlukan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) agar kebutuhan kita sekarang dan keturunan kita di masa yang akan datang dapat terpenuhi. Untuk itu diperlukan investasi dalam pengembangan modal manusia (human capital)23.

Secara demografi, penduduk Indonesia yang saat ini diperkirakan mencapai lebih dari 200 juta jiwa atau nomor empat terbesar di dunia setelah Cina, India dan Amerika Serikat, berpotensi untuk lebih dikembangkan dan diberdayakan sehingga dapat berperan di dalam pergaulan masyarakat dunia. Berbeda dengan bangsa Asia lainnya seperti Cina, Korea Selatan dan Jepang yang lebih "inward looking"24, bangsa Indonesia yang secara geografis terletak di persimpangan kutub budaya dunia (India, Islam, Cina dan Eropa) dan telah mengalami proses pertukaran budaya selama dua ribu tahun sejarahnya25, dinilai lebih terbuka untuk menerima berbagai pembaharuan dan bekerjasama dengan bangsa-bangsa lain di dunia guna mencapai masyarakat yang sejahtera.

Penduduk yang besar tersebut berperan dalam pembangunan bangsa kita dalam dua sisi. Pertama sebagai penghasil barang dan jasa yang kompetitif, dan kedua sebagai pasar bagi pengembangan industri kehutanan dan perkebunan kita26.

Semua potensi itu akan menjadi sia-sia apabila kita salah menerapkan pilihan strategi dalam mengembangkan diri dan bangsa kita. Kesalahan ini akan menyebabkan bangsa kita, yang pernah jaya di masa lalu akan semakin ditinggalkan oleh bangsa-bangsa lainnya. Dengan demikian, yang perlu dikaji secara mendalam adalah bagaimana menyatukan berbagai sumber daya yang kita miliki tersebut guna mencapai kemakmuran dan keadilan sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya yang kita miliki.

Kegagalan dalam menjabarkan nilai-nilai yang menjadi dambaan pada waktu negara ini diproklamasikan ke dalam konsep-konsep yang operasional akan menyebabkan konsensus nasional yang disusun rapih dalam wujud Undang-undang Dasar, Ketetapan MPR, Garis-garis Besar Haluan Negara dan sebagainya hanya menjadi suatu catatan kenangan belaka. Untaian kata-kata indah di dalamnya menjadi tidak bermakna karena kita semua ternyata tidak mampu mewujudkannya.

V. WUJUD DAN PERAN INDUSTRI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN MASA DEPAN

Uraian sebelumnya telah menggambarkan bahwa dari sisi comparative dan competitive advantage, industri kehutanan dan perkebunan berpeluang untuk dijadikan salah satu pilihan utama dalam kegiatan perekonomian nasional. Pengembangan industri kehutanan dan perkebunan yang berbasis di pedesaan dan mengakar ke rakyat berpeluang besar dalam mempercepat upaya kita untuk mencapai tingkat pemerataan dan sekaligus pertumbuhan ekonomi.

Dengan memperhatikan kecenderungan perkembangan global yang telah dikemukakan sebelumnya, seperti ketimpangan distribusi penduduk dunia, tuntutan perdagangan bebas (free trade), ketergantungan teknologi negara berkembang terhadap negara maju, persaingan sesama negara produsen di wilayah tropis, serta perkembangan politik internasional, maka wujud industri kehutanan dan perkebunan masa depan harus efisien, produktif, berkeadilan dan berkelanjutan. Industri kehutanan dan perkebunan tersebut harus mampu menciptakan suatu kondisi yang harmonis dalam aspek sosial, ekonomi dan ekologi. Untuk itu, kita perlu mewujudkan keterkaitan yang selaras antara kegiatan industri pada sub sistem hulu, tengah dan hilir. Dengan demikian diharapkan tidak ada lagi persoalan kekurangan atau kelebihan bahan baku, pencemaran lingkungan dan berbagai bentuk ketegangan sosial.

Kedepan, industri kehutanan dan perkebunan harus dapat memanfaatkan seluruh potensi ekosistem (total value creation). Di bawah kanopi atau pada lantai hutan dan kebun tersimpan potensi yang sangat besar untuk pengembangan produksi pangan, baik jenis bahan pangan pokok maupun alternatif. Pada lahan hutan dan kebun dapat dikembangkan tiga strata tanaman pangan. Di bawah permukaan tanah (strata 1) dapat dikembangkan jenis pangan dari kelompok umbi-umbian. Pada permukaan tanah (strata 2) dapat dikembangkan tanaman kedelai, jagung, dan padi-padian, atau jenis tanaman hortikultura lainnya. Di atas permukaan tanah (strata 3) dikembangkan tanaman pangan berupa buah-buahan seperti sukun, alpokat, dan sebagainya. Pemanfaatan ruang hutan dan kebun secara vertikal tersebut akan bermanfaat dalam mendukung pengembangan sumber bahan pangan nasional tanpa mengurangi potensi vegetasi atau tegakan hutan dan kebun itu sendiri. Beberapa studi menunjukkan hal demikian bahkan menguntungkan, baik dari aspek produksi maupun kemampuan fungsinya menjaga kualitas lingkungan27. Sebagai gambaran, dari satu hektar lahan dapat dihasilkan 30-40 toil ganyong atau garut, dengan nilai antara Rp.9-12 juta. Sementara biaya produksinya kurang lebih sebesar Rp. 600-700 ribu. Dari strata 3, misalnya, kita dapat menghasilkan 28 ton buah sukun/hektar/tahun dengan, nilai total sekitar Rp. 33,6 juta.

Dengan mengintegrasikan seluruh komponen kehutanan dan perkebunan, maka akan tumbuh berbagai Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIMBUN) dan Kehutanan (KIMHUT) yang mampu mengharmoniskan aspek sosial, ekonomi dan ekologi. Di dalam kawasan ini, terwujud kelembagaan industri kehutanan dan perkebunan yang handal dan efisien yang dapat meningkatkan bargaining position petani yang saat ini masih sangat lemah.

Dengan demikian, yang ingin kita wujudkan adalah suatu sistem industri kehutanan dan perkebunan yang mampu mengharmoniskan aspek-aspek ekonomi, sosial dan ekologi; suatu sistem yang berbasis kepada technological and knowledge industry; suatu sistem yang produktif, efisien, lestari atau berkelanjutan (sustainability) serta terpadu secara vertikal maupun horisontal, suatu sistem yang mampu menggerakkan perekonomian yang berakar kerakyatan melalui peran serta aktif masyarakat (participatory). Dengan pola ini agglomeration economies. Akan berkembang, sinergisme antarsektor terwujud.

Yang akan kita bangun adalah suatu industri kehutanan dan perkebunan yang kokoh, mengakar kepada rakyat, mengakar kepada sistem sosial ekonomi masyarakat di wilayah pengembangan perkebunan. Industri kehutanan dan perkebunan yang akan kita bangun bukan sekedar industri yang memihak kepada rakyat kebanyakan, tetapi juga merupakan bagian dari strategi pembangunan yaitu strategi pertumbuhan melalui pemerataan, strategi resource-based, people-centered, perluasan lapangan kerja (Pasal 27 ayat 2 UUD 1945) dan strategi peningkatan produktivitas, efisiensi serta berkelanjutan (sustainable).

Di dalam sistem industri kehutanan dan perkebunan tersebut, masyarakat akan menjadi pendukung dan pemain utama secara bottom up sehingga terjadi interdependensi vertikal antara perekonomian rakyat dengan perekonomian industrial yang lebib besar dan modern dan juga interdependensi horisontal. lnterdependensi nasional ini kemudian dikembangkan menjadi interdependensi global sehingga akan terwujud suatu kemandirian nasional (independensi) dan suatu fundamental ekonomi yang kokoh dan berakar di dalam negeri (masyarakat luas).

Industri kehutanan dan perkebunan yang ingin diwujudkan tersebut harus mampu berperan di dalam berbagai aspek kehidupan. Dari sisi ekonomi mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dari sisi sosial mampu mengembangkan media komunitas, dan dari sisi ekologi dapat memberikan dukungan terhadap keberlanjutan kehidupan manusia.

Peranan kehutanan dan perkebunan antara lain dapat dilihat dari perkembangan net ekspor agribisnis, termasuk di dalamnya komoditas perkebunan dan kehutanan yang memiliki local content relatif paling tinggi dibandingkan misalnya komoditas tekstil dan alas kaki yang sarat dengan muatan impor. Data net ekspor agribisnis menunjukkan bahwa nilainya selalu positif. Antara tahun 1985, net ekspor agribisnis, telah berkembang dari US $. 2,72 milyar tahun 1985 menjadi US $.12,96 milyar tahun 1997 mini meningkat sebesar 4,8 kali lipat dalam 12 tahun28. Ke depan, peran bidang kehutanan dan perkebunan di dalam menghasilkan surplus pada kegiatan perdagangan internasional harus terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan.

Bidang kehutanan dan perkebunan yang kita ingin wujudkan diharapkan juga dapat berperan di dalam (a) penyediaan bahan pangan dan obat-obatan, seperti melalui pemenuhan kebutuhan lemak nabati (minyak goreng, santan kelapa), karbohidrat (gula), minuman penyegar kopi, cokelat, rempah-rempah (lada, kayu manis), obat-obatan (jahe, kunyit, kencur), maupun melalui pengembangan tanaman pangan di areal perkebunan dan kehutanan, (b) menghasilkan devisa bagi negara dan meningkatkan pendapatan petani, (c) mengembangkan wilayah marginal dan terpencil di pelosok perdesaan (daerah aliran sungai, pasang surut dan sebagainya), serta (d) menjaga keseimbangan ekosistem dan tata air. Oleh karena itu, pengembangan perkebunan dan kehutanan dapat mendukung upaya mengurangi kesenjangan struktural, antar golongan, dan antargenerasi. Mengingat lokasi pengembangannya di wilayah perdesaan dan membutuhkan lahan luas, usaha perkebunan dan kehutanan merupakan salah satu pilihan usaha di dalam upaya memberdayakan perekonomian perdesaan yang berakar kerakyatan.

Untuk mewujudkan industri perkebunan dan kehutanan sebagaimana yang baru saja digambarkan, tentunya kita harus melakukan restrukturisasi menyeluruh pada bidang ini, bukan saja pada sub sistem hulunya tetapi juga menyangkut sub sistem yang hilir, sebagaimana akan digambarkan berikut ini.

VI. REKONSEPTUALISASl KEBIJAKAN

Konstitusi merupakan landasan keputusan politik tertinggi, termasuk di dalamnya mengenai landasan bagaimana bangsa dan negara Indonesia memanfaatkan sumber daya alam. Konstitusi yang kita jadikan landasan dalam penyelenggaraan negara kita adalah Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Berdasarkan UUD 1945, pembentukan Pemerintah Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Secara tegas Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 juga mengamanatkan bahwa : Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sedangkan ayat (1) dan ayat (2) dari Pasal tersebut masing-masing menyatakan bahwa: perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan, dan cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai  oleh Negara Selanjutnya Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa : tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, serta Pasal 34 menegaskan bahwa : fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara. Demikianlah amanah yang kita emban bersama hingga hari ini, dan selama Indonesia yang berlandaskan UUD 1945 yang kita cintai ini tegak berdiri dan berdaulat.

Dengan menghayati pasal-pasal di atas, maka konsensus politik kita adalah bahwa pengelolaan kehutanan dan perkebunan harus tunduk dan taat akan amanah tersebut, mengingat hutan dan kebun merupakan sumber daya alam yang, menguasai hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, menjadi amanah bagi pemerintah untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat itu secara adil dan merata melalui pembangunan kehutanan dan perkebunan.

Segenap rakyat dan bangsa Indonesia dewasa ini sedang berada dalam cobaan dan ujian. Bukan hanya kita harus segera cepat pulih dan bangkit kembali dalam bidang perekonomian, tetapi kita pun harus segera menyelesaikan krisis politik secara arif dan bijaksana. Hal ini penting mengingat resultante krisis ekonomi dan politik yang berkepanjangan tentunya hanya akan memperlemah kita sebagai bangsa dan negara yang berdaulat. Keputusan-keputusan politik apa yang perlu dilakukan dalam bidang kehutanan dan perkebunan agar kita dapat memberikan sumbangsih yang nyata bagi perwujudan cita-cita kemerdekaan ?

Landasan hukum yang dijadikan pedoman dalam pemanfaatan hutan adalah UU No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan. Dengan berpedoman pada Undang-undang ini, sumber daya alam berupa hutan telah banyak dimanfaatkan. Dalam usianya yang sudah mencapai 32 tahun tersebut, atas dasar hasil yang dicapai, dirasakan bahwa UU No. 5 Tahun 1967 tersebut sudah kurang memadai lagi untuk dijadikan landasan hukum bagi pembangunan kehutanan pada era mendatang. Berbagai permasalahan yang terkait dengan bidang kehutanan mencuat ke permukaan, utamanya adalah berkembangnya berbagai bentuk kesenjangan, antara lain kesenjangan antar kelompok, antar daerah, antar sektor dan antar generasi. Berbagai kesenjangan tersebut telah menimbulkan rasa ketidak-adilan, kecemburuan, bahkan kekerasan yang tercermin dalam berbagai bentuk gejolak sosial kemasyarakatan di sekitar hutan dan kebun. Dampak lanjut dari persoalan ini adalah rusaknya sumber daya hutan sebagai sistem pendukung bagi kehidupan generasi sekarang dan yang akan datang. Oleh karena itu, keputusan politik yang dipandang perlu dijadikan landasan reformasi di bidang pembangunan kehutanan adalah mengganti UU No. 5 Tahun 1967 dengan Undang-undang yang baru, yang lebih memberikan jaminan akan terselenggaranya pembangunan kehutanan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Pertanyaan mendasar di dalam upaya mewujudkan tugas-tugas konstitusional tersebut di atas adalah kenyataan yang kita sedang hadapi saat ini, yaitu sebagai negara yang memiliki kekayaan alam berlimpah, tetapi sebagian rakyat kita masih relatif miskin. Kondisi ini tentu saja paradoksal.

Berdasarkan landasan konstitusional dan mencermati kecenderungan global yang akan dihadapi di dalam millenium ketiga, maka pengembangan industri kehutanan dan perkebunan harus dilakukan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dilakukan oleh technological and knowledge based society. Oleh karenanya, visi pengembangan industri kehutanan dan perkebunan adalah mewujudkan industri kehutanan dan perkebunan yang lestari dan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, yang memadukan sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi secara harmonis. Dengan visi ini kita hendak menjadikan industri kehutanan dan perkebunan kita memiliki comparative dan competitive advantage di tingkat global, dan memiliki manfaat optimal bagi rakyat Indonesia pada khususnya dan masyarakat dunia pada umumnya.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka akan dikembangkan suatu disain pembangunan industri kehutanan dan perkebunan yang utuh (complete design) dimana industri yang memiliki hubungan komplemen dan suplemen, baik dalam artian simultan maupun sekuensial disatukan, sedangkan yang bersifat antagonistik dipisahkan satu dengan lainnya. Kawasan industri yang akan dibangun adalah suatu kawasan yang memanfaatkan keterkaitan ke depan maupun ke belakang (backward and forward linkages) dengan memanfaatkan sepenuhnya segala potensi ekosistem di wilayah yang akan dikembangkan. Kawasan ini merupakan perwujudan dari pengembangan agglomeration economies melalui upaya untuk memaksimumkan external economies dan meminimumkan external diseconomies. Yang akan kita kembangkan adalah suatu eco-industrial development yang dikembangkan berdasarkan prinsip zero-waste, yang secara sederhana dapat digambarkan pada bahan di halaman berikut ini.

Di dalam kawasan pengembangan dimaksud berkembang berbagai institusi lain di samping institusi yang terkait langsung dengan usaha kehutanan dan perkebunan, seperti : Keuangan/Perbankan, Akuntan, Pengacara, Jasa Perizinan, Ahli Perpajakan, Konservasi, Lingkungan Hidup, Keuangan, Penelitian dan Pengembangan iptek, Pemasaran, Transportasi, Konsultan Perdagangan Luar Negeri, Konsultan Tenaga Kerja, Pendidikan, Kesehatan, serta berbagai industri pendukung lainnya.

Oleh karena itu, di dalam pengembangannya diperlukan analisis terhadap empat hal pokok, yaitu pemahaman terhadap : aliran bahan baku/produk (material flows), keterkaitan pasar (market alignment), sumber daya lingkungan (ecological resources) dan sumber daya komunitas (community resources).

Di dalam material flows perlu diketahui : industri apa saja yang sudah ada di wilayah yang akan dikembangkan, bahan baku yang diperlukan, limbah dan hasil samping (by product) yang, dihasilkan, sumber energi, infrastruktur pendukung untuk proses recycling, dan sebagainya. Pada market alignment, perlu dianalisis tentang pelanggan atau supplier yang ada atau yang diperlukan, kemungkinan meningkatkan market share, fasilitas perhubungan, jasa-jasa yang tersedia dan sebagainya. Pada ecological resources, perlu diketahui sumber Daya alam yang dimiliki wilayah, hambatan yang terkait dengan lingkungan, program lingkungan hidup yang ada dan sebagainya. Yang  pada community resources, antara lain terkait tentang fasilitas pelatihan dan pendidikan yang ada, ketersediaan tenaga yang dibutuhkan dalam hal kuantitas maupun kualitas dan sebagainya.

Untuk mewujudkan visi dan konsep pembangunan industri kehutanan dan perkebunan tersebut di atas, serta mengingat sebagian besar rakyat kita kehidupannya masih terbelakang, tertinggal dan lemah dibidang ekonominya maka sangat logis bagi kita untuk memberdayakan koperasi, usaha kecil dan menengah sebagai pendekatannya. Ini tidak berarti usaha besar dihambat. Usaha besar diharapkan menjadi mitra sejajar yang secara sinergis membangun ekonomi nasional bersama-sama dengan usaha kecil, menengah dan koperasi.

Kebijakan yang ditempuh diarahkan tidak hanya semata-mata pada pertumbuhan ekonomi, baik pada level nasional maupun regional, namun juga harus bergerak kearah (1) peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan masyarakat yang terlibat dalam pembangunan kehutanan dan perkebunan, (2) pemberdayaan setiap komponen yang terlibat dalam proses pembangunan sektor kehutanan dan perkebunan, (3) peningkatan efisiensi pemanfaatan sumber daya, (4) pendistribusian asset produktif dan hasil pembangunan secara berkeadilan, dan (5) pembangunan yang berkelanjutan dan tahan terhadap pengaruh eksternal.

Sejalan dengan pemikiran di atas, saat ini telah dirumuskan berbagai upaya restrukturisasi pada bidang kehutanan dan perkebunan, yaitu :

1. Restrukturisasi kepemilikan dan/atau penguasaan asset produktif ;
2. Restrukturisasi kelembagaan permodalan/investasi, baik dana yang berasal dari anggaran pembangunan nasional maupun daerah, dan baik yang berasal dari bank maupun lembaga non-bank ;
3. Restrukturisasi keterkaitan sektoral, khususnya keterkaitan vertikal antar kegiatan di hulu-tengah dan hilir ;
4. Restrukturisasi spasial, yaitu pengembangan struktur usaha kehutanan dan perkebunan Jalan ruang lingkup dinamika pengembangan kemampuan sosial-ekonomi wilayah, baik secara geografis maupun secara fungsional ;
5. Restrukturisasi institusi baik dalam artian organisasi ekonomi, peraturan perundangan maupun sikap serta tradisi dalam melaksanakan kegiatan usaha kehutanan dan perkebunan.

Khusus yang menyangkut restrukturisasi asset, saat ini telah diterbitkan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penguasaan lahan untuk usaha kehutanan dan perkebunan. Pada bidang kehutanan (pengusahaan HPH/HPHTI non pulp maupun HPHTI pulp), batas penguasaan tersebut adalah maksimum 100 ribu hektar per propinsi dan 400 ribu hektar untuk seluruh Indonesia. Sedangkan pada bidang perkebunan, maksimum per-propinsi seluas 20 ribu ha untuk non tebu dan 60 ribu ha untuk tebu, sedangkan untuk seluruh Indonesia batas maksimumnya seluas 100 ribu ha untuk non tebu dan 150 ribu ha untuk tebu. Batas maksimum penguasaan asset ini sangat penting bagi kita semua mengingat apabila konsentrasi penguasaan asset lahan terjadi, maka akses masyarakat, usaha kecil, menengah dan koperasi akan sangat terbatas, sehingga akses golongan usaha ini terhadap peluang dan manfaat dari sumber daya tersebut juga akan sangat terbatas. Selanjutnya mengingat usaha kehutanan dan perkebunan sumber utamanya adalah lahan, maka dengan penetapan batas luas maksimum, pengusaha perkebunan besar terdorong untuk bermitra dengan usaha kecil, menengah dan koperasi.

Terkait dengan upaya pengembangan usaha kecil, menengah dan koperasi dalam pengusahaan hutan produksi (HPH) juga telah diberikan kewenangan bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan HPH dengan luasan kurang dari 50 ribu hektar yang diberikan secara bertahap. Selain itu juga diberikan izin Hutan Kemasyarakatan guna memberdayakan masyarakat sekitar hutan. Di samping bertujuan untuk menjaga kelestarian hutan dan sekaligus meningkatkan pendapatan petani di sekitar hutan, pengembangan Hutan Kemasyarakatan ini dimaksudkan juga untuk mendayagunakan lahan sekitar hutan untuk aneka usaha hutan.

Untuk melaksanakan restrukturisasi tersebut dan sejalan dengan semangat reformasi, pada bidang kehutanan dan perkebunan telah dirumuskan berbagai kebijakan pendukung. Kebijakan tersebut pada dasarnya ditujukan untuk mengurangi kesenjangan di dalam penguasaan sumber daya agraria, termasuk di dalamnya upaya-upaya untuk menghormati hak adat dan ulayat. Terkait dengan hal ini, telah dilakukan upaya penyempurnaan Undang-undang Pokok Kehutanan No. 5/1967 yang tentunya juga akan berpengaruh positif terhadap upaya kita membangun masyarakat kehutanan dan perkebunan yang efisien, produktif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Dengan restrukturisasi penguasaan lahan sebagaimana dikemukakan di atas, maka kesempatan usaha masyarakat terbuka seluas-luasnya. Persoalan kemudian tinggal pada bagaimana kita membangun organisasi ekonominya.

Usaha di bidang kehutanan dan perkebunan dipilah menjadi tiga golongan. Pertama, kelompok usaha hulu yang menghasilkan produk primer. Kedua, kelompok usaha tengah menghasilkan produk antara. Ketiga, kelompok usaha hilir yang menghasilkan produk hilir (final product). Ketiga kelompok usaha ini memiliki karakteristik yang berbeda satu dengan lainnya, balk dalam hal sumber daya yang dimanfaatkan, teknologi yang digunakan maupun pasar produk yang dihasilkannya.

Secara hukum, tiga bidang usaha tersebut terbuka bagi usaha kecil, menengah dan koperasi serta bagi usaha besar, baik swasta maupun Badan Usaha Milik Pemerintah. Organisasi ekonomi yang dibangun perlu mampu mensinergiskan ketiga kekuatan pelaku ekonomi tersebut sesuai dengan keunggulannya masing-masing.

Usaha kehutanan dan perkebunan pada tahap hulu dilaksanakan oleh petani atau koperasi petani dengan pola manajemen yang dilandasi oleh nilai kebersamaan sebagai dasar untuk memperoleh manfaat yang optimal dari keberadaaan sumber daya tersebut. Pendekatan yang dilaksanakan lebih menekankan pada aspek community based development. Artinya adalah kita melihat tanaman perkebunan atau kehutanan, misalnya, hanyalah sebagai instrumen. Adapun tujuan utama dari pengembangan kehutanan atau perkebunan lebih pada peningkatkan kualitas manusia dan masyarakatnya. Dengan demikian kehutanan dan perkebunan bukan hanya sekedar media lapangan pekerjaan dan sumber pendapatan, tetapi juga sebagai media pendidikan bagi masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya.

Pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan kehutanan dan perkebunan ini menjadi inti dari pembangunan kehutanan dan perkebunan dalam masa yang akan datang. Bidang-bidang keahlian yang perlu dibangun secara umum tergambar pada kebutuhan untuk membangun KIMBUN atau KIMHUT. Dengan demikian, rekonseptualisasi ini pada intinya adalah upaya membangun knowledge and technological based society.

Pada tahap tengah dan hilir, usaha kehutanan dan perkebunan pada dasarnya merupakan proses menghasilkan barang atau jasa sesuai permintaan industri atau konsumen akhir. Konsep industri dalam bidang manufaktur dapat dijadikan sebagai bahan pelajaran untuk membangun konsep agroindustri pada tahap tengah dan hilir ini.

Konsep sistem manufaktur dapat dikelompokkan ke dalam elemen berikut. Pertama, adalah kinerja sistem proses yang diharapkan. Dalam elemen ini sistem manufaktur di arahkan pada peningkatan nilai data menjaga kualitas proses dan produk dengan tetap menjaga tingkat keekonomisan proses.

Selanjutnya adalah disain produk, disain proses pembuatannya, dan deskripsi proses manufaktur yang perlu dilaksanakan secara simultan. Dalam merancang produk baru, maka keterlibatan para rekayasawan manufaktur menjadi suatu keharusan guna mengurangi biaya penyesuaian proses, memperpendek waktu disain dan manufaktur, serta resiko perubahan produk dan proses29.

Total Quality Management (TQM) merupakan bagian integral dari proses, Konsep kualitas ini juga diturunkan dari pengertian sistem proses. Pada dasarnya kualitas dibentuk pada setiap tahapan proses. Dengan demikian, pembangunan kualitas dilaksanakan pada seluruh tahapan proses secara menyeluruh. Dalam konsep ini sangat diperlukan penyempurnaan secara terus menerus (kaizen) baik yang berasal dari penyempurnaan sistematis maupun penyempurnaan berulang (plan - do - check - act atau PDCA)30. Selera konsumen juga perlu diterjemahkan dalam disain31.

Elemen pokok kedua dalam kerangka sistem manufaktur adalah material dan alirannya. Kedatangan material harus tepat waktu, dalam jumlah dan kualitas yang sesuai, dan segera menuju tahap berikutnya. Aliran material terjaga just in time (JIT). Material mengalir secara kontinu dan inventory terjaga secara ramping.

Elemen pokok berikutnya adalah perawatan. Konsep perawatan pada awalnya berpola user provider, user adalah pemakai fasilitas yang apabila terjadi kerusakan maka tim "perawat" akan datang membantu (provider). Dengan berkembangnya teknologi dan manajemen manufaktur, maka konsep perawatan pun mengalami perubahan, Kegagalan peralatan, lamanya waktu set up, adanya jeda antartahapan proses yang tidak diperlukan, kecacatan produk, dan berkurangnya kinerja merupakan sasaran utama dari perawatan, dan hal tersebut berarti sisi user. Untuk itu, konsep perawatan semakin ditekankan pada pemberdayaan user dalam memanfaatkan fasilitas secara optimal, menjaga kinerjanya, dan sebagai garda terdepan dalam perawatan. Tim perawat semakin difokuskan untuk mengantisipasi agar pemanfaatan fasilitas dapat bekerja optimum sesuai dengan masa kerja (life time) yang direncanakan.

Penanganan elemen-elemen pokok di atas memerlukan organisasi industri yang memadai. Organisasi industri semakin diarahkan untuk lebih mampu mengantisipasi keinginan konsumen dan menerjemahkan keinginan tersebut dalam produksi. Pola hirarki yang masih banyak digunakan oleh industri nasional lambat laun akan digantikan oleh sistem fungsional32. Selain itu, diperlukan mekanisme untuk lebih memahami keinginan konsumen, dan merapatkan barisan dengan pihak pemasok guna menjamin bahan baku yang tepat waktu dan berkualitas33. Organisasi industri modern juga semakin dituntut untuk dapat memisahkan kemampuan apa saja yang amat diperlukan untuk kesinambungan usaha, dan kemampuan apa saja yang dapat didatangkan dari luar perusahaan (outsourcing). Dalam hal ini Compton (1988)34 menyatakan :
"They must learn the entire system as an interacting set of elements that Call not be optimized in a narrow context. There is a corresponding need to abandon compartmentalization in manufacturing and 10 break down the barriers between design and its realization .....must give way to new patterns emphasizing communication and team work."

Semua itu tetap kembali kepada manusia dan hubungannya dengan manusia lain dalam suatu sistem industri. Sistem industri sendiri terus berinteraksi dengan masyarakat, negara, dan dunia internasional. Interaksi tersebut diwarnai oleh pemanfaatan, pengembangan, dan pengusahaan iptek yang dimanfaatkan untuk mengembangkan industri berbasis iptek yang berdaya saing tinggi, sebagai salah satu jalan untuk mewujudkan industrialisasi pada era mendatang. Disinilah letaknya kita perlu memandang industrialisasi sebagai perubahan kebudayaan, bukan sebagai perubahan fisik semata-mata.

Tampak bahwa membangun industri kehutanan dan perkebunan memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Mulai dari institusi yang menangani pendidikan, penelitian dan pengembangan, perbankan, industri penunjang dan lain-lain. Namun demikian, salah satu prinsip yang perlu dikembangkan adalah bahwa usaha di bidang kehutanan dan perkebunan harus mampu membiayai investasi untuk membangun sumber daya manusia (SDM) dan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) serta kelembagaan dalam rangka mewujudkan knowledge and technological based society dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut, saat ini sedang dilakukan upaya pengembangan lembaga dana bersama swasta dan pemerintah yang dinamakan lembaga Levy and Grant35,  Lembaga Levy and Grant bukanlah hal baru, bahkan embrio ke arah itu sudah ada di bidang perkebunan, misalnya Asosiasi Penelitian Perkebunan Indonesia (AP2I). Prinsip utamanya adalah pengembangan network yang bekerja atas dasar sharing, baik pengetahuan, teknologi, SDM, sarana dan prasarana maupun resiko dan ketidak-pastian.

Dana dikumpulkan dari perusahaan melalui lembaga Levy and Grant sebagai pengelolanya. Dana itu juga kemudian digunakan oleh perusahaan yang bersangkutan dimana dana tersebut bersumber, serta pihak lain yang terkait langsung dengan pengembangan kehutanan dan perkebunan. Penggunaan dana tersebut utamanya diperuntukkan bagi pengembangan SDM dalam bentuk pelatihan atau pendidikan, penelitian dan pengembangan, promosi, pengembangan masyarakat dan fungsi sosial hutan dan kebun. Pengelolaannya dilakukan secara transparan dan memenuhi kriteria public accountability atau dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat kehutanan dan perkebunan. Adapun pemerintah mendorong upaya ini melalui dua hal utama, yaitu alokasi dana yang bersifat untuk lebih mengembangkan kapasitas sistem dan pemberian sumber daya yang dapat menjadi modal awal untuk menghasilkan pendapatan lembaga, khususnya berupa pemberian lahan usaha perkebunan yang memadai dan bantuan tenaga ahli berpengalaman. Hal kedua, pemerintah juga dapat memberikan berbagai insentif bagi perusahaan kehutanan dan perkebunan yang berpartisipasi dalam kelembagaan di atas. Sumber pendanaan bagi lembaga Levy and Grant dapat pula berasal dari lembaga keuangan atau lembaga sosial internasional yang terkait atau tertarik dengan pengembangan sumber daya manusia dan iptek.

Pengembangan SDM tidak akan terjadi tanpa memberikan kesempatan kepada lembaga pendidikan untuk mampu mandiri. Oleh karena itu, pemberian hibah berupa hak pengelolaan lahan hutan kepada lembaga pendidikan perlu dikembangkan secara luas. Amerika Serikat yang lumpuh setelah perang saudara pada pertengahan abad XVIII akhirnya berhasil memperoleh kemajuan yang luar biasa berkat kebijakan pengembangan Land Grant College. Semua ini berkat akumulasi modal yang diperoleh dari lahan produktif yang dihibahkan pemerintah federal pada lebih dari 200 tahun yang lalu. Akumulasi modal tersebut selanjutnya dikembangkan ke berbagai unit usaha sesuai dengan kelayakan dan keunggulan masing-masing wilayah, dan sebagian lagi digunakan untuk membiayai kegiatan peningkatan kualitas SDM dan pengembangan iptek. Melalui land grant kepada perguruan tinggi dan lembaga pendidikan dan pelatihan yang mengakar pada masyarakat ini kita mengharapkan teknologi industri pertanian dan kehutanan dalam anti yang luas dapat berjalan seiring dengan kebutuhan dunia usaha yang akan menjadi motor penggerak perekonomian yang bersifat resource based industry, yang berdaya saing tinggi, produktif dan efisien, mengakar kepada rakyat, berkeadilan dan berkelanjutan (sustainability).

Sejalan dengan kebijakan di atas, maka kebijakan di bidang pilihan kornoditas atau produk yang diusahakan merupakan fungsi dari kemampuan (capability) masing-masing masyarakat kehutanan dan perkebunan untuk menghasilkannya secara efisien. Aspek local specific atau local genius serta keunggulan budaya lokal menjadi pintu masuk untuk menghasilkan produk unggulan wilayah yang dibicarakan. Hal ini sangat penting mengingat pada masa yang akan datang kita perlu mendasari pertumbuhan sektor kehutanan dan perkebunan ini dengan memanfaatkan energi sosial sebagai basis keberlanjutan usaha di bidang ini.

Implikasi dari hal di atas adalah bahwa pasar yang sifatnya global hanya dapat diambil maknanya apabila masyarakat lokal dimana kehutanan dan perkebunan itu berada juga memperoleh manfaat secara proporsional, sesuai dengan pekembangan nilai yang dihasilkan dalam konteks global.


Kebijakan yang baru saja diuraikan akan diimplementasikan di dalam berbagai pola pengembangan kehutanan dan perkebunan36. Rumusan pola pengembangan ini didasarkan pada upaya untuk meningkatkan peran serta, efisiensi, produktivitas dan keberlanjutan di bidang kehutanan dan perkebunan. Pengembangan pola ini, sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya bertujuan untuk mewujudkan Kawasan lndustri Masyarakat Kehutanan dan Perkebunan. Dengan dikembangkannya kawasan ini diharapkan struktur produksi, pengolahan dan distribusi menjadi terintegrasi secara fungsional sehingga biaya desain wilayah, produksi, pengolahan, distribusi dan biaya transaksi dapat ditekan seminimal mungkin. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan daya saing komoditas perkebunan pada masa mendatang secara berkelanjutan.

VII. PENUTUP

Sesuai dengan konsensus bangsa kita yang dituangkan dalam UUD 1945 tujuan pembangunan adalah untuk mencerdaskan, memakmurkan dan mensejahterakan rakyat. Bidang kehutanan dan perkebunan berpeluang besar di dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Namun harus diakui bahwa sistem pengelolaan kehutanan dan perkebunan yang ada saat ini ternyata masih mengandung permasalahan yang mendasar, yang menyangkut permasalan struktural dan kultural. Permasalahan tersebut tercermin di dalam bentuk kesenjangan sosial, inefisiensi usaha, produktivitas dan mutu basil rendah dan kemampuan inovasi yang lemah.

Oleh karena itu, dipandang perlu untuk melakukan rekonseptualisasi kebijakan pembangunan kehutanan dan perkebunan yang dapat mewujudkan sistem pengelolaan kehutanan dan perkebunan yang terintegrasi di sebuah kawasan. Sistem tersebut dijalankan berdasarkan prinsip pengembangan eco-industry development, yang memanfaatkan secara optimal seluruh komponen ekosistem untuk sebesar-besar kesejahteraan manusia masa kini maupun generasi yang akan datang. Sistem tersebut mampu mengharmoniskan berbagai aspek, baik sosial, ekonomi maupun ekologi. Kunci pokok untuk mewujudkan sistem tersebut adalah pembenahan institusi serta pengembangan SDM dan iptek perkebunan yang landasannya adalah technological and knowledge based society.

Akhirnya, saya ingin menyitir sabda Rasulullah Muhammad S.A.W. sebagai bahan renungan kita semua, yang artinya kurang lebih sebagai berikut :

Siapa yang mengharapkan kebahagiaan dunia  maka hendaklah  ia meraih ilmu, siapa yang menghendaki kebahagiaan akhirat maka hendaklah ia meraih ilmu, dan siapa rnenghendaki keduanya maka hendaklah ia meraih ilmu.

Pesan tersebut membuka kesempatan kepada kita semua untuk memanfaatkan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya sosial yang sangat besar dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan sebagai wujud ketaqwaaan dan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Bogor, 3 Juli 1999

 

--habis--


DAFTAR PUSTAKA

Samuelson, P. A. 1982. L'Economic. Armand Colin, p. 633-639. Deerr, N. 1949. The History of Sugar. Chapman and Hall Ltd. London

Bulletin Econontique de l'Indochine, No. 33, 1930 ; Handbook of the Netherlands East /ndies. Edition 1924. Van der Mandere. 1928. De Java Suikerindustrie ii Heden en Verleden. Amsterdam

Money, J.W.B. 1861. Java or How to Manage a Colony. Hurst and Blacket. Publisher, London.

Van der Eng, P. 1993. Agricultural Growth in Indonesia since 1880. Rijksuniversiteit Groningen, The Netherland

Lombard, D. 1997. Nusa Jawa : Silang Budaya. Vol. 1, 11, 111. Gramedia. Jakarta

Kartodihardjo, S. 1966. The peasants' revolt of Bunten in 1888 : lts C.onditions. C'ourse and Sequel. A case Study of Social movements in Indonesia. UK 1 50. Nijhoff. Amsterdam.

Kartodihardjo, S. 1973. Protest Movement in Rural Java. Oxford Univ. Singapura. Scott J.C. 1993. Perlawanan Kaum Tani. Edisi terjemahan. Yayasan Obor. Jakarta. World Population Data Sheet. Population Review Bureau, USA.

Saragih, B. 1999. Kebutuhan Kebijakan dan Pengelolaan Pembangunan Agribisnis Nasional (Pengantar Diskusi). Diskusi Kebijakan dan Strategi Nasional Pembangunan Ag:ibisnis Indonesia, diselenggarakan oleh Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri, Republik Indonesia. Pusat Studi Pembangunan, Lembaga Penelitian Istitut Pertanian Bogor.

Bakaruddin R.. A. et al. 1992. Pemikiran Marx Tentang Alienasi Sejarah, Metoda dan lsi. Berkala Penelitian Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada, nomor 2A, jilid S, hal. 327-338.

Schumacher, E.F. 1973. Small is Beautiful. Blond ang Briggs Ltd. London. Hal. 113.

Blowers A. dan G. Thompson. 1983. Ketidakmerataan, Konflik dan Perubahan. Edisi Terjemahan. UI-Press.

Mubyarto dan A.S. Dewanta. 1991. Karet    Kajian Sosial Ekonomi. Aditya Media. Yogyakarta.

Sri Edi Swasono. Ceramah di Institut ankir Indonesia, Jakarta, I Februari 1999. Badan Pusat Statistik. 1998. Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia.

Rusli, Said. 1983. Pengantar limu Kependudukan. LP3ES. Jakarta. Tab. 11, p. 23.

Drucker, P. 1997 (ed.). The Organization of The Future. The Drucker Foundation, New York tahun 1997.

Becker, G.S. 1995. Human Capital and Poverty Alleviation. Human Resources Development and Operation Workng Paper 52, March 1995.

Young, K. 1994. American and Indonesia Management : Creating Cultural Synergy. .Japan Policy Research Institute (IPRI) Working Paper, California, USA.

Keynes,. J.M. 1936. General Theory of Employment. Interest and Money . Mac Millan; London.

Arahan Pimpinan Departemen Kehutanan dan Perkebunan pada Rakerda Wilayah Sumatera Barat tahun 1999.

Bowen, H. Kent, Kim B. Clark, Charles A. Halloway, an Steven C. Wheelwright. 1994. The perpetual Enterprise Machine. Oxford University Press, New York, Bab atau Ulrich, Karl T. dan Steven D. Eppinger. Product Design and Development. McGraw-Hill Inc., New York.

Shiba, Shoji, Alan Graham and David Walden. 1993. A New American TOM : Four Practical Revolutions in Management. Productivity Press, Portland, dan Rron, J.M. Frank M. Gryna. 1993. Quality Planning and Analysis. 3"I ed. McGraw Hill, New York.

Hauser, John R., Don Clausing. 1988. The House of Quality. Harvard Business Review, May-June, 1988.

Hippel, Eric von. 1988. The Sources of Innovation. New York : Oxford University Press, Bab I-III, tentang peran konsumen dan pemasok dalam proses inovasi di industri manufaktur.

Compton, W. Dale (Ed.). 1988. Design and Analysis of Integrated Manufacturing Systems. Washington D.C. National Academic Press.

 

_______________________________________________________________________________

17 Masing-masing dan US$.7.43 milyar dari ekspor komoditas kehutanan US $.5.28 milyar dari ekspor komoditas perkebunan.
18 Badan Pusat Statistik. 1998. Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia.
19 Masing-masing dan US $ 30.1 juta dari ekspor komoditas kehutanan US $ 345.1 juta dari ekspor komoditas perkebunan.

20 Rush. Said. 1993. Pengantar Kependudukan. LP3ES. Jakarta. Tab. 11, p. 23.
21 Saat ini kita mendengar issues mengenai carbon trading sebagai bagian dari Kyoto Protocol yang dapat menguntungkan negara yang mempunyai hutan tropis luas seperti Indonesia.
22 Istilah yang bertujuan Menunjukkan pesatnya pengembangan teknologi ini dikemukakan oleh Anthony diantara 51 orang pakar manajemen berpengalaman yang mengambil bagian dalam penulisan buku "The Organization of The Future" terbitan The Drucker Foundation, New York tahun 1997.

23 Pentingnya investasi dalam modal 'flauust:1 (human capital)    dikemukakan oleh banyak pakar ekonomi dan manajemen, diantaranya adalah Gary S. Becker, pemenang hadiah nobel bidang ekonomi tahun 1992.

24 Young, K. 1994. American and Indonesia Management : Creating Cultural Synergy. Japan Policy Research institue (IPRI) Working Paper, California, USA.
25 Lombard, D. 1997. Nusa Jawa Silang Budaya. Gramedia, Jakarta. Jilid I, II dan III.
26 Manfaat pengembangan pasar domestik untuk mendukung pengembangan industri dikemukakan an lain oleh John Maynard Keynes dalam bukunya General Theory of Employment, Interest and Money yang tahun 1936.

27 Arahan Pimpinan Departemen Kehutanan dan Perkebunan pada Rakerda wilayah Sumatera Barat tahun 1999.

28 Data dari Pusat Studi Pembangunan IPB tahun 1995 yang diolah dari berbagai sumber.

29 Sering disebut dengan istilah concurent atau simultancous engineering. Terkadang disebut juga sebagai rapid prototyping, khususnya bila dikaitkan format produk yang baru. Lihat misalnya : Bowen. H. Kent. Kim B. Clark, Charles A. Halloway, an Steven C. Wheelwright. 1994. The perpetual Enterprise Machine. Oxford University Press, New York, Bab VII, atau Ulrich, Karl 1'. dan Steven D. Eppinger. Product Design and Development. McGraw-Hill Inc., New York.

30 Shiba, Shoji, Alan Graham and David Walden. 1993.    New American TQA : Four Practical
Revolutions in Management. Productivity Press, Portland, dan Juran, J.M. Frank M. Gryna. 1993. Quality Planning and Analysis. 3'd ed. McGraw Hill, New York.
31 Metoda ini dikenal dengan nama Quality Function Deployment (QFD) yang dipopulerkan oleh Toyota. Metoda ini dimulai dengan mendefinisikan secara sangat ketat kriteria apa yang sebenarnya diperlukan oleh konsumen. Kriteria tersebut kemudian diterjemahkan dalam desain produk dengan mempertimbangkan manufakturnya nanti. Dengan QFD, perubahan desain berhasil dikurangi secara signifikan dan keinginan konsumen tertampung. Lihat Hauser, John R., Don Clausing. 19SS. The House of °wilily. Harvard Business Review, May-June, 1988.
32 Sebagai contoh, dalam penerapan manajemen kualitas telah digunakan sistem gugus kendali mutu.

33 Konsumen dan pemasok juga merupakan sumber inovasi yang diperlukan industri manufaktur. Lihat bahasan dalam Hippel, Eric von. 1985. The Sources of Innovation. New York : Oxford University Press, Bab 1-111. tentang peran konsumen dan pemasok dalam proses inovasi di industri manufaktur
34 Compton. W. Dale (Ed.). 1985. Design and Analysis of Integrated Manufacturing Systems, Washington D.C. National Academic Press.
35 Padanan kata dalam bahasa Indonesia sedang ditelaah.
36 Pada bidang kehutanan telah dirumuskan lima pola pengembangan kehutanan. masing-masing : (a) pola pengalihan    (b) pola Membangun, Mengoperasikan dan Memindahkan. (c) pola Membangun dan
Menjual, (d) pola Koperasi Pemegang HPH atau HPHTP dan (e) pela Kontrak Hutan Tallman. Sedangkan pada bidang perkebunan telah pula dirumuskan lima pola pengembangan perkebunan, masing-masing : (a) pola Koperasi Usaha Perkebunan, (b) pola pola Patungan Koperasi dan Investor, (c) pola Patungan Investor dan Koperasi, (d) pola BOT dan (e) pola "BTN" yang pada dasarnya mengadopsi dari pola pengembangan perumahan rakyat yang dikembangkan oleh Bank Tabungan Negara (BTN).