.: Detail Tulisan :.
  
Kategori : Article
Konflik Lahan
25 Mei 2011

Konflik lahan sebagaimana yang terjadi di Kebumen akhir-akhir ini, dan juga yang sudah terjadi di tempat lain serta yang akan terjadi pada waktu yang akan datang, penyelesaianya tergantung pada sampai sejauh mana Indonesia berhasil dalam menciptakan struktur ekonomi yang membuat lahan, khususnya di perdesaan, bukan lagi menjadi barang langka. Mengapa? Karena konflik itu biasanya dimulai dari meningkatkan faktor kelangkaan dalam suatu masyarakat. Mana mungkin lahan akan menjadi tidak langka padahal luas bumi relatif tetap sedangkan penduduk bumi terus meningkat?

Betul lahan akan menjadi semakin langka apabila struktur ekonomi hanya menyediakan lapangan pekerjaan bagi pertambahan aliran jumlah tenaga kerja baru di sektor pertanian saja. Kondisi seperti itu tentu tidak mungkin perekonomian akan bertambah baik atau dikatakan lebih maju. Yang lebih parah lagi adalah apabila struktur ekonomi yang ada hanya mengambil uang dari sektor pertanian sebagaimana diperlihatkan oleh menurunnya produk domestik bruto (PDB) pertanian sedangkan pertambahan tenaga kerja tetap diserahkan untuk diurus oleh sektor pertanian. Hal ini jelas akan memicu terjadinya konflik lahan sejalan dengan semakin langkanya derajat kelangkaan lahan tersebut.

Berdasarkan hasil mengolah data Sensus Pertanian Dunia Adamopoulos dan Restuccia (2009) menemukan bahwa lebih dari 70 % petani di negara-negara berkembang mengolah tanah kurang dari 2 hektar (ha), yang mana untuk kategori yang sama ini hanya terdapat 15 % petani di negara maju. Sebaliknya, petani di negara maju yang 40 % luas lahannya lebih dari 20 ha, hampir tidak ditemukan di negara berkembang. Dengan menerapkan teori yang dikembangkan Lucas (1978), dan mengkalibrasi model tersebut ke Amerika Serikat. Adamopoulos dan Restuccia (2009) menemukan bahwa setiap penurunan 75 % produktivitas ekonomi nasional (makro) akan meningkatkan pangsa tenaga kerja pertanian dari 2.5% ke 53 % dan penurunan rata-rata luas lahan pertanian (farm size) dan produktivitas tenaga kerja pertanian lebih dari 20 kali. Eastwood, Lipton dan Newell (2004) menganalisis secara lebih rinci tentang perkembangan ukuran lahan pertanian dunia dengan hasil utama yang mendukung penemuan Adamopoulos et.,al. di atas.

Perkembangan yang “ekstrim” dari luas lahan pertanian per petani ini dapat dilihat di Amerika Serikat. Hasil penelitian Eastwood et.,al. menunjukkan bahwa pada saat jumlah petani di Amerika Serikat masih lebih dari 50 %, yaitu pada akhir 1800-an, luas lahan petani sekitar 50 hektar. Sejalan dengan perkembangan ekonomi Amerika Serikat, maka pada tahun 2000, di mana jumlah petani di Amerika Serikat sudah mencapai sekitar 2 %, luas lahan per petani semakin meningkat, yaitu mencapai 200 hektar. Perkembangan luas lahan pertanian ini jelas bukan hanya memberikan gambaran tentang kondisi usaha tani semata tetapi menggambarkan apakah model pembangunan nasional sudah berada pada jalan yang benar atau tidak.

Teori ekonomi, apabila masih dipakai sebagai pengetahuan yang diperlukan untuk mendasari pengambilan kebijakan, mengatakan bahwa perubahan struktural atau lebih tepatnya transformasi struktural itu bukan hanya terjadi pada sisi perubahan struktur PDB saja tetapi juga struktur ketenaga kerjaan dan trnasformasi dari sumberdaya alam sebagai penghasil pendapatan ke sumberdaya otak manusia sebagai sumber kesejahteraan. Apa yang terjadi di Indonesia dalam periode 1960-2000an awal dalam kaitan di atas? Setiap penurunan 1 % PDB pertanian di dalam PDB nasional hanya diikuti oleh penurunan pangsa tenaga kerja pertanian kurang dari 0.5 %. Bandingkan dengan proses yang terjadi di Korea: setiap penurunan pangsa PDB pertanian 1 % di dalam PDB nasional, pangsa tenaga kerja pertanian yang berkurang hampir mencapai dua kalinya. Hal yang hampir serupa juga dicapai Malaysia. Karena itu, kita tidak banyak mendengar konflik lahan terjadi di Malaysia walaupun Malaysia memacu pembangunan perkebunan jauh lebih cepat daripada kita. Demikian pun di negara-negara maju lainnya, walaupun pembangunan ekonomi berjalan sangat cepat. Oleh karena itu, konflik lahan tidak dapat diselesaikan oleh penyelesaian hukum semata.

Masalah besar ini memerlukan model penyelesaian yang sangat mendasar yaitu model pembangunan nasional yang bisa dan kuat mentransformasikan struktur ekonomi secara nyata dan bermanfaat bagi keberlanjutan suatu bangsa dan negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar seperti Indonesia. Sektor pertanian sudah memberikan sumbangan yang sangat besar melalui peningkatan produktivitas per hektar lahan (bayangkan peningkatan produktivitas padi per hektar dari sekitar 2 ton ke produktivitas lebih dari 5 ton/ha). Lebih dari itu, sektor pertanian sudah menyerap/dibebani penambahan tenaga kerja yang terus mengalir setiap waktu, paling tidak untuk memberi makan mereka. Bagaimana dengan perkembangan produktivitas ekonomi nasional (makro)? Gambaran prediksi yang disampaikan Adamopoulos dan Restuccia di atas besar kemungkinan berlaku untuk Indonesia

(Agus Pakpahan)

 

sumber : http://pikirkanrakyat.com/artikel/konflik-lahan-agus-pakpahan.php