.: Detail Tulisan :.
  
Kategori : Article
Strategi dan Komitmen: Kasus INPRES No. 9 Tahun 1975 Tentang TRI
26 Mei 2011

Istilah strategi sudah menjadi kata dalam bahasa Indonesia dan demikian pun dengan kata komitmen.Kata strategi menempati tempat khusus dalam pikiran, baik disampaikan dalam bentuk ucapan maupun tulisan, baik yang bersifat terbuka maupun tertutup.  Kata strategi sangat pesat perkembangannya di bidang bisnis dan pembangunan nasional mengikuti perkembangan sebelumnya di bidang militer.Walaupun pengertian strategi bisa beragam dari satu individu atau kelompok ke individu atau kelompok lainnya, kurang-lebih terdapat pemahaman yang sama, yaitu strategi diartikan sebagai garis-garis besar cara untuk mencapai tujuan besar dalam periode tertentu yang ditetapkan oleh pengambil keputusan. Karena itu di dalam suatu strategi terdapat kesatuan yang terdiri atas tujuan, pelaku, teknik atau teknologi, struktur atau organisasi, dan sumberdaya pendukung untuk melaksanakan strategi tersebut lengkap dengan gugus pihak lain yang akan menjadi kawan, lawan atau tidak jelas posisinya. 

Perlu kita pahami bahwa strategi itu merupakan suatu keputusan yang mengikat semua pihak yang tergolong dalam istilah “kita”, “kami”, dan “kamu” atau “mereka”.  Tanpa pemahaman ini maka apa yang dinamakan strategi itu hanyalah sebatas ungkapan kata-kata, yang tidak melahirkan perilaku kolektif sebagaimana yang diuraikan oleh kata-kata dalam rumusan strategi tersebut. 

Karena itu pula kita dapat mengatakan bahwa nafas dari suatu strategi berada di dalam makna komitmen atau loyalitas semua pihak yang tergolong “kita”, melaksanakan apa yang sudah digariskan sesuai dengan hak, kewenangan, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing.  Apabila hal ini sudah berjalan maka apabila kita gagal, maka strategi yang kita pilih dan laksanakan itu memang kalah dengan strategi yang dijalankan oleh pihak lawan.  Hal ini berbeda dengan kejadian yang mana kita mengalami kegagalan diakibatkan oleh kenyataan bahwa strategi itu tidak dijalankan oleh “kita”.  Artinya, secara faktual “kita” tidak menerima dan tidak mendukung strategi tersebut.  Fenomena ini menunjukkan bahwa “kita” tidak loyal terhadap strategi tersebut.

Dalam pembangunan nasional strategi itu tergambar dalam kebijaksanaan Pemerintah.  Dalam tulisan ini saya ingin mengulas kebijaksanaan di bidang pergulaan.  Pertama, kebijaksanaan Pemerintah yang ditetapkan melalui Inpres No. 9 Tahun 1975 tentang Tebu Rakyat Intensifikasi.  Inpres ini bertujuan meningkatkan pendapatan petani tebu, peningkatan produksi gula dan mencapai swasembada gula konsumsi rumah tangga.  Dalam Inpres ini Presiden Soeharto mengintruksikan kepada jajaran Kabinet termasuk Bank Indonesia, dan Bulog serta BUMN Gula untuk menjalankan kebijaksanaan yang telah digariskan.  Dalam kebijaksanaan ini pula petani tebu diberikan tempat istimewa, bahkan sering disebutkan bahwa kebijaksanaan ini menempatkan petani tebu sebagai “raja” di tanahnya sendiri.  Kebijaksanaan ini mengubah hubungan Pabrik Gula (PG)-Tanah, menjadi Pabrik Gula-Petani, dan petani memasok tebu kepada PG.

Apa yang terjadi setelah 23 tahun berlalu? Pada tahun 1997 terjadi krisis ekonomi Indonesia dan pada tahun 1998, Inpres No. 9 tahun 1975 tentang Tebu Rakyat Intensifikasi dicabut dengan ditetapkannya Intruksi PresidenNo.5 tahun 1998. Pada saat tersebut kondisi pergulaan memburuk dan lembah terdalam, yaitu produksi gula nasional terendah sepanjang periode di atas, terjadi pada tahun 1999 yaitu sekitar 1.49 juta ton.  Dengan perkataan lain strategi Inpres No. 9 Tahun 1975 tidak berhasil membawa Indonesia ke tujuan yang diharapkan.

Mengapa hal itu terjadi? Tentu diperlukan suatu kajian yang mendalam untuk menjawab pertanyaan mengapa Intruksi Presiden yang dilaksanakan dalam tempo 23 tahun harus berakhir dengan kegagalan.  Jawaban atas pertanyaan tersebut sangat penting mengingat seringkali dewasa ini kita menyaksikan bahwa suatu strategi pembangunan atau strategi untuk mengatasi suatu persoalan nasional dipayungi oleh Instruksi Presiden.  Apabila Intruksi Presiden ini harus berakhir dengan berbagai bentuk kegagalan ,maka pemberi instruksi akan kehilangan kredibilitasnya.  Padahal, sebagaimana dalam kasus pergulaan, belum tentu instruksinya keliru, tetapi lebih dimungkinkan oleh kurangnya komitmen dari para penerima instruksi tersebut.

Dengan menemukan fakta bahwa Intruksi Presiden itu bisa atau bahkan mungkin banyak yang mengalami kegagalan, maka sudah sewajarnya dilakukan evaluasi atas setiap Instruksi Presiden itu.  Untuk memperbaikinya diperlukan pengetahuan teoritis dan empiris yang mendalam di bidang yang relevan.  Hal ini penting untuk menghindari atau mencegah terjadinya kegagalan baru atau over supply Intruksi Presiden atau over supply peraturan perundangan lainnya yang akan menambah keruhnya faktor lingkungan sosial ekonomi di Indonesia.

(Agus Pakpahan)

sumber : http://pikirkanrakyat.com/artikel/strategi-dan-komitmen-kasus-inpres-no-9-tahun-1975-tentang-tri-agus-pakpahan.php