.: Detail Tulisan :.
  
Kategori : Article
Jangan Ulangi Model Berpikir Penjajah
16 Juni 2011

OPINI & EDITORIAL SUARA PEMBARUAN JUMAT, 10 JUNI 2011

Jangan Ulangi Model Berpikir Penjajah

 

Setelah diresmikannya Rencana Induk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (RIPPPEI) oleh Presiden RI pada 27 Mei 2011, maka dokumen tersebut dapat dicatat sebagai dokumen negara yang berisikan pemikiran pokok bagaimana perekonomian nasional akan dibangun. Tulisan singkat ini ditujukan untuk berbagi pandangan tentang “sejarah” proses pembangunan nasional yang selama ini terjadi. Mengingat apa yang dilakukan itu tergantung dari apa yang dipikirkan, maka model berpikir dipandang sebagai faktor utama dari timbulnya semua hasil dan dampak proses pembangunan itu.

Semua model pembangunan pasti merupakan model untuk mencapai cita-cita dari kekuasaan yang melatarbelakanginya. Model Berpikir Kolonial pasti akan mementingkan dan menguntungkan negara induk daripada kawasan yang dijajahnya. Pertama, model pemanfaatan sumberdaya alam disesuaikan dengan permintaan pasar yang menguntungkan pada saat itu, diawali dengan monopoli rempah-rempah (1600an), kemudian Tanam Paksa (1830-1870; kecuali kopi dan tebu sampai 1900an awal), Perkebunan Besar Swasta Asing (Agrarischwet 1870). Model pemanfaatan kehutanan di Jawa juga serupa, khususnya untuk hutan jati—sampai-sampai jati ini dimonopoli Belanda.

Model infrastruktur yang dibangun didasarkan atas kriteria, bangunlah infrastruktur yang membuat hasil bumi Nusantara ini secepat-cepatnya sampai di Holland/Pasar Ekspor. Semua kepentingan Belanda didukung juga oleh infrastruktur modern seperti lembaga riset dan pendidikan perkebunan. Kedua, urusan pangan pokok seperti padi ditangani sendiri saja oleh rakyat. Baru kemudian menjelang Perang Dunia II, Belanda menjalankan Politik Etik seperti membangun infrastruktur pertanian khususnya irigasi, pendidikan dasar dan pelayanan kesehatan dasar.

Struktur Ekonomi Dualistik yang masih berlaku hingga sekarang adalah warisan dari landasan berpikir kolonialisme.

Model Berpikir Orde Lama

Untuk membangun ekonomi Indonesia, Presiden Soekarno (12 April 1947) membentuk Panitia Pemikir Siasat Ekonomi yang dipimpin langsung oleh Mohammad Hatta. Hasilnya adalah “Dasar Pokok Dari Pada Plan Mengatur Ekonomi Indonesia”. Atas dasar ini, IJ Kasimo menyusun “Plan Produksi Tiga Tahun RI” (1948-1950); Three Years Production Plan, namely 1948, 1949, and 1950 . Kemudian lahir “Rencana Kesejahteraan”, Rencana Kesejahteraan Istimewa (1950-1951), sampai dengan karya Dr. Sumitro Djojohadikusumo, Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana (RPNSB) 1961-1969.

Politik ekonomi Orde Lama yang mengagetkan dunia adalah keputusan menasionalisasi perusahaan-perusahaan asing milik Belanda menjadi milik Indonesia pada tahun 1958. Keputusan kebijaksanaan inilah yang melahirkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekarang ini.

Karya Orde Lama yang dampaknya akan mendasar tetapi tidak dilanjutkan implementasinya adalah Undang Undang No. 5 Tahun 1960 tentang : Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Undang-undang ini, mencabut, misalnya “Agrarische Wet” (Staatsblad 1870 No. 55).

Banyak kalangan berpendapat bahwa masalah yang berkaitan dengan sistem agraria dewasa ini merupakan akibat dari tidak dilaksanakannya UU No. 5 tahun 1960 di atas.

Walaupun Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) I disusun belum didasarkan atas Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dengan BAPPENAS sebagai institusi utamanya, Model Berpikir Orde Baru membangun Indonesia berdasarkan komitmen nasional yang disusun atas dasar GBHN dan RPJP. Satu periode RPJP adalah 25 tahun. Pembangunan nasional atas dasar RPJP tersebut diimplementasikan melalui Repelita.

Model Berpikir Orde Baru telah diterapkan selama enam Repelita, yaitu Repelita I (1969/70-1973/74) sampai dengan Repelita VI (1994/95-1998/99). Namun, mengingat kondisi nasional yang terjadi pada tahun 1997 dan pergantian kekuasaan pada tahun 1998, maka Repelita VI tidak dapat diselesaikan.

Perubahan fundamental yang terjadi sebagai implikasi dari Model Berpikir Orde Baru, khususnya yang berhubungan dengan pertanian, perkebunan, kehutanan dan hal-hal yang berkaitan dengannya adalah sebagai berikut:

Pertama, model pemikiran mekanistik dan komando menjadi landasan operasional pembangunan pertanian, termasuk pembangunan pertanian yang dilaksanakan oleh petani-petani kecil. Secara teknis hampir semua input produksi terjamin mulai dari air irigasi, pupuk kimia, gudang-gudang logistik hingga penyuluhan dan bimbingan massal.

Kedua, mengingat landasan pemikirannya mekanistik dan komando maka institusi kemasyarakat kurang atau bahkan tidak berkembang dengan baik, misalnya demokrasi ekonomi dan institusi koperasi sebagai soko guru struktur ekonomi Indonesia sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945 hingga sekarang belum berkembang.

Ketiga, perusahaan swasta besar memperoleh porsi khusus sehingga terwujud perusahaan raksasa swasta tumbuh di bidang perkebunan. Hal ini merupakan implikasi dari Program Perkebunan Besar Swasta Nasional (PBSN) yang dilahirkan pada pada era 1980. Di bidang kehutanan, yaitu pemberian Hak Pengusahaan Hutan (HPH) kepada perusahaan swasta lahir segera setelah diundangkannya UU No. 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan.

Kita menyaksikan Model Berpikir Orde Baru juga pada akhirnya jatuh dan zaman berganti dengan Orde Reformasi.

Model Berpikir Orde Reformasi dimulai dengan menilai bahwa kesalahan yang terjadi selama Model Berpikir Orde Baru itu terletak pada UUD 1945. Oleh karena itu, UUD 1945 langsung diamandemen. Hal tersebut, tentu saja sudah mengubah tatanan dasar sistem politik-ekonomi Indonesia mengingat yang diubah itu adalah konstitusi.

Perubahan mendasar selama Model Berpikir Orde Reformasi , antara lain: Otonomi daerah yang berada pada level kabupaten/kota; Perubahan posisi dan fungsi BAPPENAS dalam penyusunan dan implementasi kebijaksanaan Pembangunan Nasional; Reorganisasi dan pemaknaan kabinet sebagai akibat dari perubahan sistem politik nasional; Kebebasan berpolitik atau berorganisasi.

Nuansa Model Berpikir Orde Reformasi pada prinsipnya adalah kembalinya sistem pembangunan kepada sistem yang dikomando oleh mekanisme politik dengan sistem politik kepartaian (quasi parlementer).

 

Di Mana Posisi RIPPPEI ?

Dengan latar belakang sejarah perjuangan rakyat dan bangsa Indonesia sebagaimana secara ringkas diuraikan di atas, mungkin dapat kita ambil beberapa pelajaran penting untuk melihat RIPPPEI itu ada pada posisi sejarah yang mana dan apa kiranya dampaknya bagi Indonesia.

Pedoman yang kita pakai tentunya UUD 1945, khususnya Bab Pembukaan, khususnya bahwa: RIPPPEI jangan sampai mengulangi kembali model berpikir penjajahan, misalnya apakah sistem pertanahan yang akan dibangun sama seperti dahulu, apakah itu bukan pengulangan Agrarischwet 1870? Bukan pengulangan Tanam Paksa?

Apakah RIPPPEI memberikan jaminan rakyat dan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan yang abadi mengingat kemerdekaan itu berada di atas segalanya—Negra Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Misalnya, petani yang makin menggurem adalah petani yang makin tidak merdeka.

Apakah RIPPPEI merupakan kebijakan Pemerintah Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,  mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Konsep inti-plasma yang timpang, misalnya, tidak melindungi kaum yang lemah dan tidak mencerdaskan kehidupan bangsa.

Apakah RIPPPEI didasarkan atas nilainilai: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Merebaknya konflik lahan diakibatkan oleh diabaikannya nilai-nilai di atas dalam sistem penguasaan lahan.

Berdasarkan pengalaman sejarah panjang Indonesia, maka sudah menjadi semestinya kesalahan-kesalahan pada masa lalu tidak terulang lagi. Kuncinya adalah pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan  konsekuen.

 

PENULIS ADALAH PENGAMAT MASALAH EKONOMI POLITIK,

MANTAN DEPUTYMENTERI NEGARA BUMN