.: Detail Tulisan :.
  
Kategori : Article
Lahan Langka : Untuk Siapa?
06 Januari 2012

Lahan Langka : Untuk Siapa?

Agus Pakpahan

 

Profesi apa yang tergantung pada lahan?

Kalau tidak ada petani, bagaimana kita bisa menikmati kue, coklat, susu, jeruk, apel, plum, dan semua hal yang masuk melalui mulut kita ini? Pasti tidak bisa karena tidak ada yang ditanam, tidak ada yang dipanen. Kecuali kita kembali ke zaman manusia menjadi pemburu, peramu atau pengumpul dulu.

Itulah keanehannya. Anehnya, semakin negara itu maju, maka semakin besar perhatian dan penghargaan bangsa dan negara tersebut kepada para petaninya. Tetapi tidak demikian yang terjadi di negara-negara berkembang. Agricultural Relative Developmnet Index (ARDI) dunia menunjukkan hal tersebut.

Yang lebih mengherankan lagi adalah krisis pangan akhir-akhir ini juga menciptakan krisis kepercayaan kepada para petani. Buktinya adalah telah lahirnya pemikiran bahwa sistem produksi pangan agar Indonesia bisa mencapai tingkat ketahanan pangan yang tinggi dengan menyerahkan lahan-lahan baru yang maha luas untuk di bangun dan diusahakan sebagai bidang usaha pangan kepada badan usaha swasta atau BUMN.  Model ini mengingatkan lahirnya perusahaan swasta perkebunan dengan skala besar pada 1870 dengan landasan Agrarischwet 1870.

Apa benar perusahaan besar akan memakmurkan? Sekarang, yang paling luas adalah lahan perkebunan kelapa sawit, dengan komposisi sekitar 50 % dimiliki perusahaan besar. Jadi dari 8 juta hektar, sekitar 4 juta hektar milik perusahaan perkebunan besar, dengan 3 juta hektar milik swasta dan sekitar 1 juta hektar milik BUMN. Dari 8 juta hektar tersebut diperoleh devisa sekitar USD 17 milyar.  Dari data ini dapat diperoleh perkiraan nilai devisa per hektar sekitar USD 2125/ha/tahun atau USD 177/ha/bulan.  Bandingkan dengan upah TKI/bulan sekitar USD 300. Selanjutnya, dengan harga beras di pasar internasional sekitar USD 600/ton, maka seluruh nilai ekspor sawit tersebut dapat memperoleh sekitar 28.333 ton beras. Produksi beras dari lahan sawah baku dalam jumlah yang relatif sedikit lebih kecil dari lahan sawit, dicapai produksi beras sekitar 36 juta ton.  Jadi, hasil ekspor sawit dari luas areal yang relatif tidak jauh berbeda dengan luas sawah tidak cukup untuk dipakai memenuhi kebutuhan beras nasional. Perlu digaris bawahi bahwa nilai beras ini bukan sekedar nilai uang tetapi nilai kehidupan dan nilai kebersatuan NKRI.

Secara ekonomi, harga lahan pertanian di Indonesia lebih mahal daripada harga lahan pertanian di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat pada Agustus 2011 harga lahan menurut USDA adalah US$ 5806/ha.  Pada kurs US$ 1.0 = Rp 9059, nilai lahan per hektare di AS adalah Rp 52.6 juta.  Kisaran harga lahan di AS adalah US$ 2280/ha di daerah pegunungan dan US$ 11.588 untuk wilayah Timur Laut.

 

Di Indonesia, nilai sewa lahan untuk tebu berkisar antara US$ 1650- US$ 2.200/ha/tahun, atau hampir setengahnya harga rata-rata lahan pertanian di AS. Harga lahan per hektar di Jawa sangat tinggi. Dengan mengasumsikan nilai tanah per meter persegi Rp 20.000 saja, maka nilai per hektar sudah mencapai US$ 22000, hampir dua kali harga tanah di negara bagian Timur Laut AS.

Di luar Jawa, apabila kebun sawit maka nilainya berkisar sekitar US$ 4400/ha.  Membeli ladang kosong di Sumatera Utara harganya sekitar US$ 2200/ha, hampir sama dengan harga rata-rata lahan termasuk bangunannya di AS sekarang.

Kita akan merasa bahwa lahan kita itu langka dengan membacanya dalam indikator per kapita.  Luas daratan Indonesia per kapita adalah 0.8 hektar. Luas lahan per petani di AS rata-rata 200 hektar, di kita 0.5 ha.Jumlah petani di AS ini tinggal 2 % saja tetapi tingkat produktivitas per petaninya mencapai 400 kali tingkat produktivitas kita.

Sejarah ini perlu menjadi cermin.  Makin meningkat ketimpangan kepemilikan lahan, konflik akan makin meningkat mengingat konflik itu sendiri pada hakekatnya adalah penyampaian pesan telah terjadinya kelangkaan yang tak dapat di selesaikan oleh tatanan institusi yang ada. Adalah tugas Negara untuk menyelesaikannya. Jangan sampai Negara memfasilitasi land grabing yang mestinya menjadi hak rakyat.