.: Detail Tulisan :.
  
Kategori : Article
Inflasi vs Pengangguran
14 Januari 2012

Inflasi vs Pengangguran

Agus Pakpahan


Minggu ini kita diberikan kabar gembira bahwa inflasi pada 2011 bukan hanya terkendali, tetapi juga rendah. Inflasi yang rendah tersebut, yaitu 3,79 %, lebih rendah dari asumsi inflasi dalam APBN-P 2011, yaitu 5,65%.  Dengan dasar inilah maka BI dan berbagai pihak lain yang berkepentingan berupaya keras mendorong turunnya suku bunga kredit perbankan.  Berita di media massa menyatakan bahwa BI akan mendorong tingkat bunga kredit perbankan itu bergerak di bawah 8%/tahun.  Murah? Ya, relatif terhadap bunga bank pada masa sebelumnya, tetapi tetap masih lebih tinggi, misalnya daripada bunga yang diberikan oleh Agriculture Bank of China.

Saya tidak akan banyak membahas hubungan inlfasi dengan bunga bank yang hubungannya sangat jelas itu.  Pada kesempatan ini, saya lebih tertarik pada aspek pengangguran. 

Kebijakan ekonomi makro kita sangat menaruh perhatian terhadap inflasi, yang memang lebih mudah dimonitor melalui pemantauan harga-harga komoditas yang dijadikan dasar perhitungan inflasi oleh BPS.  Perlu disadari bahwa  perkembangan harga tersebut sifatnya bisa juga semu, tidak seperti perilaku curah hujan atau kecepatan angin, mengingat banyak hal yang bisa dikendalikan oleh pemerintah terhadap harga tersebut.  Misalnya, subsidi BBM yang cukup besar akan berpengaruh terhadap pembentukan harga komoditas di pasar.  Demikian pula dibukanya kran impor akan menekan harga di dalam negeri.  Dengan demikian inflasi akan lebih rendah daripada apabila pengendalian harga tidak dilakukan.

Berbeda halnya dengan pengangguran.  Fenomena ini jauh lebih kompleks dan lebih rumit.  Kurva Phillips sangat membantu menjelaskan bahwa terdapat hubungan negatif antara tingkat inflasi dengan tingkat pengangguran.  Artinya: semakin rendah inflasi, semakin tinggi tingkat pengangguran.  Maknanya:  terdapat pilihan yang dilematis antara memilih inflasi dengan pengangguran (trade-off antara inflasi dengan pengangguran).  Berapa “biaya” penurunan inflasi diukur oleh penambahan pengangguran, atau sebaliknya? Kita perlu melakukan penelitian yang mendalam mengenai hal ini.

Yang sangat jelas adalah bahwa pengangguran itu merupakan fenomena yang riil terlihat nyata yang dapat dirasakan secara langsung oleh individu.  Perubahan dari status bekerja menjadi penganggur merupakan perubahan yang sifatnya tegas, misalnya, benerja dapat diberi kode nilai 1, sedangkan menganggur diberi nilai 0.  Istilah inflasi itu sendiri tidak banyak dimengerti masyarakat umum tetapi menganggur sudah jelas tidak bekerja. 

Dalam pemahaman tentang pengangguran saya menganut pendapat bahwa pengangguran itu sifatnya bukanlah suatu keputusan sukarela (voluntarily unemployment) sebagaimana yang dianut oleh faham ekonomi neoklasik, khususnya bagi masyarakat miskin di negara berkembang yang tidak pernah menerima santunan pengangguran (unemployment compensation) dari Negara.  Pengangguran bukan pula sebuah takdir yang tidak dapat diubah. Bahkan, pembangunan itu semestinya berhasil menciptakan lapangan pekerjaan yang layak sesuai dengan perikemanusiaan yang adil dan beradab.  Mengatasi pengangguran ini juga merupakan amanah UUD 1945.

Kalau kita urut mata rantai ekonomi yang menyangkut inflasi, maka sederhana saja mata rantainya itu.  Harga-harga naik karena barang menjadi lebih langka; barang-barang lebih langka karena produksi berkurang; produksi berkurang karena sumberdaya menganggur/menyusut/usang; sumberdaya menganggur/menyusut/usang karena banyak faktor, di antaranya adalah langkanya teknologi baru; langkanya teknologi karena sumberdaya manusia dan riset menurun; sumberdaya manusia dan riset menurun karena visi masa depan berkurang; visi masa depan berkurang akibat kurang cinta tanah-air; dst.  Jadi, kurva Phillips itu hanyalah “hubungan pendek” saja antara pengangguran dan inflasi.  Perilaku harga adalah akibat sedangkan pengangguran adalah sebab pokoknya.

Pengangguran di Indonesia ini tergolong tinggi, yaitu sekitar 10 %.  Dibandingkan dengan pengangguran di RRC, pengangguran di Indonesia bisa jadi 5 kalinya, padahal jumlah penduduk RRC sekitar 5 kali penduduk Indonesia.  Angka resmi sekitar 10 % itu menunjukkan bahwa dari 10 orang dewasa terdapat 1 orang menganggur alias menjadi beban pihak lain.  Diduga jumlah pengangguran di masyarakat lebih besar dari itu, golongan ini biasa dinamakan pengangguran tidak kentara.

Maraknya permasalahan sosial di dalam masyarakat kita sebagaimana yang banyak diberitakan oleh media massa merupakan indikator tidak langsung dari maraknya pengangguran.  Oleh karena itu, sangat penting bagi Indonesia untuk menempatkan upaya mengatasi pengangguran ini pada tingkat prioritas utama.  Dengan berubah status dari penganggur menjadi bekerja, maka bukan hanya pendapatan yang akan didapat, walaupun misalnya hal ini tetap “dimakan” inflasi, dengan bekerja maka status individu yang bersangkutan menjadi lebih bermartabat di dalam lingkungannya.  Bekerja adalah martabat.