.: Detail Tulisan :.
  
Kategori : Column
Bangun Perusahaan Perkebunan Berbasis Masyarakat
17 April 2013

Agus Pakpahan: Bangun Perusahaan Perkebunan Berbasis Masyarakat

 

 

 

 

 

Salah satu upaya mensejahterakan masyarakat melalui perkebunan tidak cukup sekedar membangun plasma. Namun lebih dari itu, sebaiknya dibangun perusahaan perkebunan yang dimiliki oleh masyarakat.

Agus Pakpahan, Ketua Umum Badan Eksekutif Gabungan Asosiasi Petani Perkebunan Indonesia (GAPPERINDO) menyatakan landasan pemikiran pasal ini adalah perkebunan kelapa sawitlah yang dewasa ini banyak mencari lahan. Karena itu agar terjadi perkembangan perkebunan kelapa sawit milik petani maka pengusaha diperintahkan oleh pemerintah untuk membangun perkebunan milik petani yang dilakukan dengan cara pemberian kredit, hibah atau bagi hasil.

 

“Terkesan model ini sangat baik. Tetapi dengan dasar pengalaman yang terjadi selama ini, perilaku pengusaha tidaklah seromantis yang kita bayangkan yaitu mau membantu secara ikhlas para petani. Pasal ini pada akhirnya akan menimbulkan berbagai bentuk moral hazard atau potensi penyimpangan dalam praktek penyelenggaraannya. Kita perlu banyak belajar dari hasil PIR yang kita capai selama ini” katanya.

PIR yang mengharapkan kebaikan hati BUMN dan perusahaan swasta mengembangkan perkebunan milik petani dengan luas lahan 2 ha, ternyata hampir semua kredit yang diberikan pada petani plasma tidak kembali, kecuali petani kelapa sawit. Petani kelapa sawit juga ternyata pada saat replanting tidak dapat melakukannya karena tidak punya modal.

Karena itu lebih baik membangun Institusi perusahaan masyarakat yang mengelola lahan diberikan sebagai HGU kepada masyarakat, sebagaimana yang dikembangkan oleh Felda, Malaysia yang sudah membangun kantor 50 lantai di Kuala Lumpur. Tentu dengan penyesuaian-penyesuaian yang lebih baik dan lebih adaptif dengan situasi atau kondisi yang dimiliki masyarakat dari satu tempat ke tempat lainnya, demikian juga pilihan komoditasnya.

Dengan demikian masyarakat tidak disatukan dalam satu wadah institusi yang juga sebenarnya tidak menyatu. Prinsip kemitraan bukannya tidak penting atau tidak berlaku , tetap berlaku melalui mekanisme lain sebagaimana bisa dilihat pada petani Thailand.

Pertanian di Thailand maju dan disana tidak ada sistem perkebunan yang luas atau maha luas dalam kepemilikan lahannya. Rata-rata tiap petani mempunyai lahan 3-5 ha. Negara ini mampu menjadi menjadi produsen besar gula dunia meskipun tidak ada pabrik gula yang memiliki lahan maha luas. Dalam bidang pertanian Thailand menggambarkan pertanian yang maju yang berbasis pada pertanian rakyat yang secara sistemik berintegrasi dengan dunia bisnis besar tanpa di dasari pada penguasaan pertanian yang luas. (S)

 

sumber : http://www.mediaperkebunan.net/index.php?option=com_content&view=article&id=188:agus-pakpahan-bangun-perusahaan-perkebunan-berbasis-masyarakat&catid=9:publikasi&Itemid=5