.: Detail Tulisan :.
  
Kategori : Column
Perspektif (Swasembada) Pangan
15 Februari 2015

Logo Majalah

Sumber : Koran Tempo

OPINI
SELASA, 10 FEBRUARI 2015

Perspektif (Swasembada) Pangan

Agus Pakpahan,
ekonom kelembagaan

Kalau dilihat dari kacamata sejarah, memang bangsa kita ini dapat dikatakan belum bisa mencatatkan sejarah gemah ripah lohjinawi tata tentrem kerta raharja. Bahkan dalam bidang pemenuhan kebutuhan pokok, khususnya pangan, kalau tidak dapat dikatakan pas-pasan, kita ini masih kekurangan. Tapi kemerdekaan merupakan jembatan emas untuk mewujudkan cita-cita tersebut.

Presiden Sukarno ketika beliau meletakkan batu pertama pembangunan Fakultas Pertanian IPB pada 1952, menyatakan bahwa persoalan pangan rakyat adalah persoalan hidup atau mati. Dalam perspektif Bung Karno ini, bangsa yang kelaparan itu dapat diibaratkan sebagai bangsa yang sedang berada dalam todongan pistol.

Dalam gambaran tersebut, beliau menyatakan bahwa sawah itu penting, tapi sawah bukanlah solusi. Solusi terdapat di lahan-lahan kering dengan ragam input-proses-output pangan yang akan dihasilkannya. Karena itu, Presiden Sukarno menyeru para pemuda-pemudi Indonesia di seluruh Tanah Air segera bangun dan membangun pertanian. Delapan tahun kemudian, Undang-Undang Pokok Agraria dilahirkan demi merealisasi berdikari di bidang pangan dengan petaninya yang makin sejahtera.

Zaman Presiden Soeharto berkuasa, perspektif pangan difokuskan pada sawah. Pembentukan Bimas dengan pancausahanya menjadi mesin dan bensin pertumbuhan produksi padi. Produksi gabah meningkat sebagai hasil dari peningkatan luas area tanam dan panen padi, produktivitas, dan intensitas tanam. Hasilnya adalah Indonesia mencapai swasembada pangan (baca: beras) pada 1983. PBB pada 1984 memberikan piagam penghargaan kepada Indonesia atas keberhasilan tersebut. Keberhasilan ini membuat bangsa Indonesia percaya diri, dan slogan industri yang kuat didukung oleh pertanian yang tangguh pun mulai berkembang. Sayang sekali, cerita selanjutnya adalah Indonesia kembali menyandang status sebagai negara pengimpor beras dan pangan lainnya yang tinggi.

Produksi pangan sejak zaman Reformasi hingga sekarang tetap meningkat, tapi dengan peningkatan yang semakin melandai. Bahkan, dalam konteks pertumbuhan produktivitas pertanian secara global, sebagaimana diukur oleh Indeks Produktivitas Total, Indonesia berada di baris belakang, jauh tertinggal dari Cina, misalnya.

Dengan mengambil perspektif waktu sekitar 50 tahun ke masa lalu ini, kita dapat menyimpulkan bahwa, dengan pendekatan pembangunan pertanian sebagaimana yang dilaksanakan selama ini, kita belum bisa membuat pernyataan bahwa melanjutkan pendekatan pembangunan pertanian yang selama ini dilaksanakan akan memberi kepastian masa depan kelimpahan pangan bagi bangsa Indonesia.

Apakah tersedia alternatif lain untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan NKRI di bidang pangan ini? Jelas, teknologi merupakan hal yang penting dan karena itu ia merupakan syarat keharusan. Di samping teknologi, diperlukan kebijakan yang tepat, sumber daya biofisik yang memadai, institusi atau organisasi yang selain efisien juga mampu menggerakkan komunitas secara baik-termasuk pasar, sumber daya manusia yang cukup baik dalam jumlah maupun dalam keahliannya, serta modal yang murah dan tersedia bagi pertanian dalam arti yang seluas-luasnya.

Apakah ada contoh (kasus) yang menunjukkan kebijakan yang lengkap seperti itu? Untuk mendapatkan informasi mengenai hal tersebut, kita sebenarnya dapat menemukannya pada kasus kelapa sawit. Pertumbuhan luas area dari sekitar 200 ribu hektare pada 1970-an menjadi sekitar 10 juta hektare sekarang dan Indonesia mencapai status produsen sawit terbesar dunia tidak terlepas dari kebijakan PBSN (Perkebunan Besar Swasta Nasional) pada 1980-an. Melalui kebijakan PBSN tersebut, semua aspek input-proses-output-dampak telah dikemas menjadi satu kesatuan. Walaupun hingga sekarang industri hilir berbasis kelapa sawit ini belum berkembang, model kebijakan tersebut dapat menjadi referensi untuk pangan.

Tentu, permasalahan mendasar dalam PBSN ini-sebagaimana tersurat dalam nama kebijakannya-fokus kebijakan adalah untuk kelompok perusahaan swasta besar di bidang perkelapasawitan. Hal ini perlu digarisbawahi, mengingat yang kita perlukan adalah pembangunan sistem pangan yang berkelanjutan. Keberlanjutan ini juga merupakan fungsi dari keadilan.

Distribusi lahan pangan yang adil, menurut keperluan atau kebutuhan, serta menurut spesialisasi yang terlepas dari rente, adalah distribusi lahan kepada petani. Gagasan reformasi agraria yang memenuhi prinsip distribusi lahan plus kebijakan lainnya telah disampaikan secara ringkas dalam artikel "Reformasi Agraria Model Abraham Lincoln 1862 vs Agrarischwet 1870" (Suara Pembaruan, 26, Januari 2015: A10).

Pembangunan pertanian tidak akan pernah bisa sukses hanya dengan memanfaatkan pendekatan teknis, pendekatan pragmatis jangka pendek dan parsial. Selain sejarah telah membuktikannya, secara metode berpikir keilmuan, pendekatan jangka pendek dan parsial bukanlah solusi andal bagi keberhasilan yang berkelanjutan. *