.: Detail Tulisan :.
  
Kategori : Column
STRATEGI PEMBANGUNAN : Membangun Dari Pinggiran
11 November 2017

link : klik

versi cetak : klik

Oleh : Agus Pakpahan,

Ekonom Sumber Daya Alam, Alumnus Michigan State University

Presiden Joko Widodo dalam Nawacita butir ke tiga menyatakan bahwa akan membangun Indonesia dari pinggiran yang selama ini tertinggal dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Faham strategi pembangunan ini menarik untuk diperhatikan mengingat biasanya faham pembangunan yang dikembangkan adalah memilih wilayah-wilayah yang mudah mendatangkan sumber-sumber ekonomi baru yang biasanya berada di wilayah pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

Johann Heinrich von Thünen melalui bukunya The Isolated State (1826) dapat dipandang sebagai peletak pengetahuan pertama pada era modern yang membuat agregasi spatial berdasarkan prinsip ekonomi sumber daya lahan yaitu land rent (pendapatan atas faktor produksi tetap berupa lahan).

Dalam model pewilayahan von Thünen, berdasarkan biaya transportasi dan land rent, kita mendapatkan gambaran bahwa wilayah atau region terdiri atas: (i) pusat atau center dengan nilai land rent tertinggi, (ii) permukiman perdesaan, (iii) kawasan pertanian, dan (iv) kawasan hutan atau kawasan lebih pinggir lagi dengan nilai land rent mendekati nol.

Dengan menggunakan hubungan antara biaya transportasi dan nilai land rent, kita akan menemukan suatu perpotongan jenis penggunaan lahan yang secara ekonomi perlu bergeser ke jenis penggunaan lahan lain yang mampu memberikan nilai positif land rent. Posisi ini biasa dinamakan margin of transference atau batas untuk perubahan penggunaan lahan.

Apabila pelaku usaha terus melanjutkan atau tidak berpindah ke jenis usaha lain yang memberikan nilai land rent maka nilai land rent yang diterimanya akan terus menurun sampai akhirnya mencapai nilai land rent sama dengan nol (no rent margin).

Model sederhana von Thünen memberikan inspirasi bahwa pembangunan infrastruktur, khususnya infrastruktur transportasi, akan berdampak luas terhadap perubahan penggunaan lahan dalam suatu wilayah. Di atas segalanya sistem kepemilikan sumber daya lahan, apabila tidak dikoreksi oleh kebijakan pemerintah yang tepat, akan meningkatkan kesenjangan sosial mengingat land rent juga menggambarkan pendapatan yang diperoleh bukan atas hasil kerja atau biasa dinamakan unearned income.

Dengan demikian perlu disusun kebijakan yang bisa dan kuat mencegah terjadinya wilayah pinggiran yang makin miskin dan kesenjangan makin meningkat sebagai akibat dari meningkatnya nilai land rent yang hanya dinikmati oleh kelompok-kelompok tertentu saja.

Pada dasarnya metabolisme pusat-pusat perkotaan dihidupi oleh wilayah-wilayah pedalaman di sekitarnya. Sebagai ilustrasi, keberadaan dan perkembangan kota-kota besar di Indonesia berhubungan dengan dukungan yang kuat dari hinterland berupa sawah. Kota-kota di Jawa didukung oleh luas areal persawahan irigasi sekitar 3.23 juta hektar.

Di Sulawesi, luas areal persawahan 602.728 ha mendukung kota Makassar. Kota-kota besar lainnya di luar Jawa seperti Medan, Palembang dan Jambi juga mendapatkan dukungan luas lahan sawah yang luasnya tidak sebesar di Jawa. Tidak ada kota besar di Indonesia tanpa didukung oleh persawahan yang baik.

Apabila membangun pinggiran diartikan sebagai membangun kapasitas produksi pangan, maka data pada masa lalu menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kapabilitas yang rendah dalam membangun pusat-pusat pangan mengingat hingga sekarang ini konfigurasi spasial penghasil pangan Indonesia masih didominasi Jawa.

Kehati-hatian sangat diperlukan dalam mengambil keputusan apakah lahan sawah di Jawa boleh dikonversi ke penggunaan lahan lainnya seperti menjadi permukiman atau tidak.

Membangun wilayah pinggiran perlu dipahami sebagai membangun kota-kota baru yang membawa sumber-sumber kehidupan baru dengan memanfaatkan sumberdaya lokal yang tersedia, bukan menggantinya dengan produk impor.

Kota-kota Kecil

Pada wilayah perkebunan kelapa sawit, di wilayah tersebut dibangun kota-kota kecil berbasis kelapa sawit. Demikian juga di wilayah persawahan atau perkebunan kopi dan seterusnya. Dengan demikian, pinggiran tidak lagi bermakna sebagai keterbelakangan tetapi bermakna sebagai pasangan atau jejaring kota-kota dalam ruang-lingkup yang saling menghidupi dan saling memperkuat.

Pada tahun 2045 atau 28 tahun lagi dari sekarang, 60% atau lebih penduduk Indonesia akan bermukim di wilayah perkotaan. Konsentrasi penduduk semacam ini akan memerlukan ruang re-kreasi (re-creation) atau ruang penyegaran kehidupan yang bernuansa alami.

Ruang semacam ini lebih banyak tersedia di wilayah-wilayah yang sekarang ini dikelompokkan wilayah pinggiran.

Dengan ide diperlukannya ruang re-kreasi yang sangat besar pada 28 tahun yang akan datang, maka dari sejak sekarang mesti sudah dimulai penetapan dan pembangunan ruang-ruang re-kreasi tersebut. Mungkin saja lahan-lahan bekas pertambangan atau kawasan hutan rusak akibat eksploitasi yang berlebihan dikonversi menjadi ruang re-kreasi alami.

Sebagai ilustrasi, luas hutan di Korea Selatan dewasa ini mencapai 60%

dari luas wilayah sebagai hasil dari penanaman hutan pada saat negara ini mengalami krisis ekonomi pada akhir 1990an. Sebaliknya yang terjadi di Indonesia pada saat mengalami krisis ekonomi, banyak hutan ditebang atau dijarah. Sekarang, kita perlu mulai membangun kembali ruang-ruang re-kreasi seperti yang dilakukan oleh bangsa Korea Selatan.

Membangun dari pinggiran perlu dibaca sebagai membangun Indonesia secara menyeluruh. Dengan memahami bahwa wilayah dibaca sebagai sumberdaya lahan maka pengaturan kepemilikan lahan sangat penting sifatnya mengingat kepemilikan merupakan instrumen mendapatkan land rent atau unearned income.

Pembangunan infrastruktur terutama infrastruktur transportasi atau perhubungan dapat menjadi sumber pemicu kesenjangan antar wilayah baru apabila kepemilikan lahan tidak dipersiapkan dengan baik.

Membangun dari pinggiran perlu disiapkan sebagai pembangunan ruang-ruang re-kreasi dalam menghadapi pola distribusi penduduk yang lebih dari 60% pada tahun 2045 bermukim di perkotaan.

Tag : pembangunan daerah
Editor : Inria Zulfikar