.: Detail Tulisan :.
  
Kategori : Column
Kemerdekaan bagi Petani, Kemerdekaan bagi Kita Semua (4)
23 Agustus 2020

Agus Pakpahan - Institutional Economist I www.aguspakpahan.com

 

Sumber : Tabloid Sinar Tani

 

TABLOIDSINARTANI.COM - Kalau Jepang mencatat sejarah sebagai negara maju pertama yang merepresentasikan bangsa-bangsa Asia, maka bangsa berikutnya yang tercatat sebagai negara maju dari Asia adalah Korea Selatan. 

Pada tahun 1996 penulis mendapatkan kesempatan berkunjung ke Korea Selatan.  Ketika itu penulis menyaksikan kawan-kawan di sana sedang dalam persiapan menyusun agenda pembangunan Korea Selatan sebagai negara maju.  Kalau tahun 1960 dijadikan tahun dasar untuk membandingkan pendapatan per kapita Indonesia dengan Korea Selatan, Malaysia, Thailand dan Vietnam, kita akan mendapatkan grafik seperti yang dapat dilihat pada Gambar 1.

Sampai dengan periode awal tahun 1960-970-an tingkat pendapatan per kapita Korea Selatan tidak jauh berbeda dengan tingkat pendapatan Indonesia, Malaysia, Thailand dan Vietnam.  Tetapi setelah periode tersebut, pendapatan per kapita bangsa Korea Selatan melejit dengan cepat meninggalkan bangsa-bangsa ASEAN. Dari lima negara dalam Gambar 1 , diukur oleh kecepatan peningkatan pendapatan per kapita selama 1960-2018, ternyata Indonesia berada pada posisi kedua dari bawah, hanya sedikit di atas Vietnam.

Artikel singkat ini tidak bermaksud melakukan analisis atas cepatnya perkembangan pendapatan per kapita Korea Selatan.  Artikel singkat ini hanya akan melihat keterkaitan kondisi makro ekonomi dengan petani dan pertanian, dalam ruang-lingkup kesuksesan negara berkembang menjadi negara industri. 

BACA JUGA: 

Kemerdekaan bagi Petani, Kemerdekaan bagi Kita Semua (3)

Kemerdekaan bagi Petani, Kemerdekaan bagi Kita Semua (1)

Kemerdekaan bagi Petani, Kemerdekaan bagi Kita Semua (2)

Panganmu adalah Indonesiamu

Tentu saja semua negara maju berawal sebagai negara agraris.  Surplus yang terjadi di sektor pertanian mengkondisikan transformasi ekonomi dari perekonomian yang berbasis pada pertanian ke sistem perekonomian berbasis industri dan jasa. 

Proses tersebut berlaku pula untuk Korea Selatan.  Pada tahun 1970, peran pertanian dalam penyerapan tenaga kerja di Korea Selatan masih berada pada posisi sekitar 50 persen.  35 tahun kemudian, yaitu pada tahun 2005, pangsa tenaga kerja pertanian tinggal sekitar 7 persen.  Demikian pun halnya dengan kontribusi pertanian dalam Produk Domestik Bruto (PDB) Korea Selatan. 

Pada tahun 1970 PDB Pertanian di dalam PDB Nasional Korea Selatan masih menempati porsi sekitar 25 persen, menjadi hanya sekitar 3 persen pada tahun 2005 (Gambar 2).  Bedasarkan data ini, kita dapat membuat perkiraan kasar bahwa setiap penurunan 1.0 persen PDB Pertanian Korea Selatan dalam PDB Nasionalnya diikuti oleh penrurunan pangsa tenaga kerja pertanian hampir mencapai 2 persen.  Artinya, industrialisasi Korea Selatan tidak terlepas kaitannya dengan sektor pertanian.

Dampak perkembangan perekonomian sebagaimana disampaikan di atas terhadap peningkatan luas lahan usahatani per petani dapat dilihat pada  Gambar 3.  Pada tahun 1970 luas rata-rata lahan usahatani di Korea Selatan kurang dari rata-rata luas lahan usahatani per petani di Indonesia.  35 tahun kemudian posisi luas lahan per petani menjadi terbalik.  Luas lahan usahatani per petani di Korea Selatan meningkat menjadi 1,4 hektare lebih.  Luas lahan per petani Indonesia semakin menggurem.

Bagaimana dengan dampaknya terhadap pendapatan petani Korea Selatan?  Pola perkembangan pendapatan petani di Korea Selatan tampaknya memiliki pola yang sama dengan  pola perkembangan pendapatan petani Jepang dan Amerika Serikat.  Pertama, proporsi pendapatan yang bersumber dari pertanian, walau luas areal usahataninya meningkat, ternyata semakin berkurang. 

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa rasio antara pendapatan pertanian (A) terhadap pendapatan rumah tangga petani menurun dari 79,5 persen (1970) menjadi tinggal 38,7 persen (2005); atau menurun sebesar 40,8 persen selama 40 tahun.  Pada tahun 2005, data menunjukkan bahwa pendapatan petani dari usahatani adalah KRW 11815, sedangkan pendapatan rumah tangga keseluruhan mencapai KRW 30503.  Terdapat selisih KRW 18688 atau pendapatan dari usahatani hanyalah 38,7 persen sebagaimana telah disebutkan di muka.  Namun demikian, tingkat pendapatan rumah tangga perkotaan lebih tinggi daripada tingkat pendapatan petani.  Hal ini berbeda dengan yang terjadi di Amerika Serikat atau Jepang.

Dengan melihat perkembangan pertanian di Amerika Serikat, Jepang dan Korea Selatan, kita bisa melihat adanya konsistensi hubungan antara kesuksesan industrialisasi dengan nasib petani dan pertanian. 

Sekilas tampak bahwa sektor pertanian perannya semakin menurun sebagaimana tergambar dalam kontribusinya terhadap PDB dan tenaga kerja yang semakin kecil.  Penurunan persentase angka-angka tersebut tidak memberikan makna bahwa petani, produk pertanian dan pertanian menjadi tidak penting bagi negara-negara tersebut.

Pengambil kebijakan dan masyarakat negara maju faham betul bahwa evolusi dari sistem yang sederhana, yang didominasi oleh pertanian pada masa awalnya, ke sistem yang lebih kompleks, yang didominasi oleh industri dan jasa, tidak mengandung makna bahwa pertanian menjadi tidak penting dalam perkembangan peradaban selanjutnya. 

Pola pikir ini melahirkan pandangan bahwa nilai pertanian bukan hanya sebatas sebagaimana yang tergambar dalam nilai PDB Pertanian (kuantitas setiap komoditas x harga komoditas sebagaimana dapat dicatat di pasar).  Nilai pertanian yang tidak kalah atau bahkan lebih lebih penting lagi adalah nilai yang dikandung di dalamnya tetapi belum tercatat pada harga-harga komoditas tersebut di pasar.  Misalnya, kelimpahan pangan dan kualitas sumberdaya manusia yang mengkonsumsinya, derajat kepastian yang lebih tinggi akan perkembangan peradaban masa depan atau kedamaian dan kualitas lingkungan hidup yang lebih baik, adalah output pertanian yang diberikan oleh para petani.  Dalam literatur dimensi nilai ini dikenal dengan nilai instrumental atau nilai instrinsik dari eksistensi dan fungsi pertanian, dan tentu saja kontribusi para petaninya.

Dengan demikian, pendapatan rumah tangga petani di negara maju, yang sebagian besar bukan bersumber dari hasil penjualan komoditas yang diusahakan oleh petani tetapi bersumber dari non-pertanian, termasuk transfer pendapatan, dapat ditafsirkan sebagai pengeluaran negara untuk membeli nilai lain selain nilai pasar komoditas pertanian tersebut. 

Hal itu menunjukkan pemerdekaan petani dari kemiskinan dan sejenisnya pada dasarnya bukan hanya merupakan kebijakan balas budi atas sumbangan dalam proses evolusi masa lalu tetapi lebih penting lagi perlu dibaca sebagai upaya agar perkembangan peradaban tidak kembali mundur ke masa lalu atau bahkan menjadi suatu kepunahan peradaban.  Artinya, kemerdekaan bagi petani adalah kemerdekaan bagi kita semua.

 

Merdeka!