.: Detail Tulisan :.
  
Kategori : Column
Kemerdekaan bagi Petani, Kemerdekaan bagi Kita Semua (6): Tantangan Kano
24 Agustus 2020

Agus Pakpahan - Institutional Economist I www.aguspakpahan.com

 

sumber : Tabloid Sinar Tani

 

TABLOIDSINARTANI.COM - Profesor Hiroyosi Kano dari University of Tokyo, Jepang, dalam analisisnya tentang perkembangan perekonomian Indonesia, khususnya ekonomi perdesaan, dalam bukunya “Indonesian Exports, Peasant Agriculture and the World Economy, 1850-2000. NUS Press,  2008, Singapore, pp: 421”, menyimpulkan ” In conclusion, the developmental experiences of Japan are unlikely to be repeated in Indonesia, but it remains unclear whether Indonesia is going to pioneer a new path of economic development in the twenty-first century” (italic dari penulis).  

Kesimpulan ini menyampaikan pesan bahwa pengalaman pembangunan Jepang, dan mungkin pengalaman pembangunan negara maju lainnya, tidak dapat diulangi Indonesia.  Kemudian, pernyataan Profesor Kano yang tidak kalah pentingnya bagi Indonesia adalah bahwa belum terlihat dengan jelas juga kepeloporan jalan pembangunan ekonomi baru apa yang akan ditempuh Indonesia pada abad ke-21 ini.  

Penulis menamakan kesimpulan di atas ini sebagai Tantangan Kano

BACA JUGA:

Kemerdekaan bagi Petani, Kemerdekaan bagi Kita Semua (1)

Kemerdekaan bagi Petani, Kemerdekaan bagi Kita Semua (4)

Kemerdekaan bagi Petani, Kemerdekaan bagi Kita Semua (2)

Kemerdekaan bagi Petani, Kemerdekaan bagi Kita Semua (3)

Kemerdekaan bagi Petani, Kemerdekaan bagi Kita Semua (5)

Panganmu adalah Indonesiamu

Kita perlu menyampaikan ucapan terima kasih kepada Profesor Hiroyosi Kano yang telah menyumbangkan pengetahuan sebagaimana dikandung dalam buku di atas.  Dalam rangka memperingati perayaan hari kemerdekaan Indonesia ke-75 tahun pada 17 Agustus 2020, ada baiknya pengetahuan yang disumbangkan Profesor Hiroyohi Kano tersebut dijadikan bahan pemikiran kedepan kita bersama, khususnya dalam rangka memahami mengapa industrialisasi Indonesia tidak bisa mencegah terjadinya guremisasi petani. 

Perekonomian Indonesia pada Zaman Hindia Belanda

Data pada Tabel 1 menunjukkan gambaran Neraca Pembayaran Internasional (Balance of Payment, BOP) Indonesia sebagai Hindia Belanda,  yang mana pada masa tersebut merupakan bagian wilayah jajahan kerajaan Belanda.  Artinya, segala kebijakan yang berlaku di Hindia Belanda adalah tunduk pada kebijakan di negara induknya yaitu Kerajaan Belanda.  Jadi, data pada Tabel 1 ini perlu dibaca sebagai hasil atau dampak dari kebijakan Kerajaan Belanda pada masa periode persebut.

Tahun 1870 adalah tahun yang sangat penting bagi perjalanan sejarah Indonesia pada khususnya dan sejarah bangsa-bangsa Asia, yang ketika itu dijajah bangsa -bangsa Eropa.  Mengapa tahun 1870 ini merupakan tahun yang sangat penting bagi bangsa Asia? Hal ini penting mengingat pada tahun 1869 Terusan Suez dibuka untuk pertama kalinya.  Dengan dibukanya Terusan Suez maka biaya dan waktu tempuh pelayaran dari Eropa ke Asia bisa berkurang lebih dari setengahnya.  Perubahan besar ini mengubah strategi Belanda dalam  perencanaan dan implementasinya untuk mengeruk kekayaan dari Hindia Belanda.  

Langkah pertama yang dibuat Belanda adalah menciptakan undang-undang dalam sistem pertanahan yang dikenal dengan Agrarischwet 1870.  Undang-undang ini merupakan fondasi peraturan perundangan yang melahirkan perusahaan-perusahaan perkebunan berinvestasi langsung dengam membangun perkebunan-perkebunan di Hindia Belanda.  Lahan Hak Guna Usaha (HGU) sebagaimana yang berlanjut hingga saat ini adalah kelanjutan dari inovasi di bidang pertanahan ini.  Model HGU dapat ditafsirkan sebagai model distribusi land rent (rente tanah) dari Negara kepada korporasi.  

Tahun 1870 ini pula dapat dipandang sebagai tahun dimulainya transformasi dari model Tanam Paksa yang telah dimulai sejak kepemimpinan Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch di Hindia Belanda ( 1830–1833).  Dari Tanam Paksa ini, dimulai pada tahun 1831 ketika itu posisi keuangan Belanda berada pada posisi defisit dan berakhir pada 1877, ketika itu posisi keuangan Belanda menjadi surplus lebih dari 832.4 juta guilders (Silaen dan Smark, 2006). 

Kita mengetahui dengan baik bahwa Belanda menerapkan kebijakan politik ekonomi berbasis pada faham politik ekonomi warna kulit: Eropa, Timur Asing, dan pribumi.  Dalam kerangka politik ekonomi tersebut kita juga mengenal struktur ekonomi dualistik, yaitu dibedakannya antara pelaku ekonomi modern berwujud korporasi dan pelaku ekonomi tradisional, yaitu para petani dan kelompok pribumi lainnya.  Akses terhadap tanah berupa Hak Guna Usaha (HGU), misalnya, hanya diberikan kepada atau dimiliki oleh korporasi.  Jadi, para petani tradisional dapat dikatakan berada di luar struktur ekonomi yang bersifat formal.

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa:

(1) Neraca berjalan untuk perdagangan barang sejak 1870 hingga 1939 mengalami surplus, dengan nilai surplus yang mencapai puncaknya pada periode 1920-29 dengan nilai 622 juta guilder;

(2) Demikian pun halnya dengan neraca lainnya yaitu bidang jasa dan keuangan, mengalami peningkatan dengan nilai puncaknya pada tahun 1920-29;

(3) Total keseimbangan neraca berjalan juga mengalami surplus, kecuali pada periode 1890-99, mengalami defisit - 8 juta guilder;

(4) Posisi total keseimbangan neraca berjalan dan keseimbangan neraca modal menunjukkan hal yang sangat menarik, yaitu tandanya berlawanan: keseimbangan neraca berjalan bertanda positif sedangkan keseimbangan neraca modal bertanda negatif, dengan jumlahnya sama dengan nol. Artinya, situasi perekonomian Hindia Belanda pada masa itu dirancang dengan sangat cermat supaya selalu berada pada posisi keseimbangan sempurna, tanpa surplus dan defisit;

(5) Aliran modal menandakan aliran modal keluar dari Hindia Belanda dan ini menjadi alat pembentuk keseimbangan BOP Hindia Belanda ketika itu.  Artinya, surplus yang diperoleh dari transaksi barang dan jasa, diambil kembali ke luar Hindia Belanda melalui transaksi modal. 

Perekonomian Indonesia pada Masa Orde Baru dan Awal Reformasi

Kano melanjutkan analisis kondisi makroekonomi Indonesia dengan menelaah BOP Indonesia pada masa Orde Baru dan awal era Reformasi.  Hasilnya dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

Data pada Tabel 2 memperlihatkan kondisi ekonomi Indonesia, diukur oleh perkembangan BOP, pada periode 1971 -2000.  Berdasarkan data Tabel 2 kita bisa melihat adanya keadaan atau situasi sebagai berikut:

(1) Perkembangan neraca perdagangan barang pada 1970-2000 dapat dikatakan polanya serupa dengan pola perdagangan pada zaman kolonial, mengalami surplus tetapi nilai surplusnya tidak besar;

(2) Nilai keseimbangan perdagangan jasa menunjukkan bahwa Indonesia posisinya selalu berada dalam kondisi defisif.  Nilai defisitnya berkembang kearah semakin besar.  Misalnya, pada tahun 1971 nilai defisitnya hanya USD 511 juta, maka pada tahun 2000 menjadi USD 17.04 milyar.  

(3) Akibat dari tingginya defisit dalam neraca keseimbangan perdagangan jasa, telah menyebabkan total neraca berjalan perdagangan menjadi defisit pula;

(4) Nilai defisit tersebut pada butir (3) diisi oleh masuknya modal dari luar Indonesia, termasuk hutang luar negeri.  

(5) Jatuh tempo pembayaran hutang korporasi swasta pada 1997, 1998, 1999, dan 2000 telah menyedot modal keluar Indonesia sekitar USD 34.1 milyar;

(6) Mengalirnya modal keluar negeri menyebabkan defisit dalam neraca modal sebesar USD 15.2 milyar

(7) Hutang Pemerintah meningkat sebesar USD 21.4 milyar selama 1997-2000.

Kesimpulan terpenting dari data pada Tabel 2 adalah bahwa:

(1) Sistem perekonomian Indonesia belum dibangun berdasarkan kaidah peningkatan nilai tambah atau industrialisasi.  Oleh karena itu, nilai ekspor komoditas Indonesia nilainya tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan, apalagi apabila kegiatan tersebut dibiayai oleh hutang luar negeri. 

(2) Sektor jasa merupakan sektor yang sangat lemah.  Hal ini menunjukkan bahwa strategi pembangunan nasional belum menempatkan pengembangan sektor jasa sebagai sektor prioritas.  

(3) Kesimpulan (1) dan (2) di atas menyebabkan proses industrialisasi tidak dapat berjalan dengan baik di Indonesia.

(4) Dampak dari (3) ini sangat nyata bagi petani, yaitu guremisasi semakin meningkat, sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 3.

Guremisasi Petani dan Pertanian

Hasil SUTAS (BPS) 2018 menunjukkan bahwa  jumlah rumah tangga petani gurem, yaitu petani yang menggarap lahan kurang dari 0.5 hektar secara nasional dalam jangka 5 tahun meningkat sebanyak 1.56 juta rumah tangga petani atau sekitar 10.95 persen.  Apabila skala lahan usahatani dinaikkan batasnya dari 0.5 ha menjadi kurang dari 1.0 hektar, maka jumlah petani yang tergolong dalam kelompok ini meningkat dari 58.7 persen menjadi 74.9 persen (lihat Tabel 3).

Selanjutnya, apabila kita lihat jumlah rumahtangga petani yang menggarap di atas 2.0 ha, batas pemberian lahan kepada peserta program transmigrasi pada masa lalu, ternyata jumlah kelompok ini hanyalah menempati 10.9 persen dari jumlah  total rumah petani.  Proporsi ini merupakan proporsi yang relatif sangat kecil. Data SUTAS 2018 yang sangat mengkhawatirkan adalah pertumbuhan petani gurem di luar Jawa, khususnya di Kalimantan, meningkat sangat pesat. Jumlah petani gurem di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan masing-masing dalam periode 2013-2018 meningkat 85.7 persen, 77.4 persen, 47.9 persen, 30.8 persen, dan 22.2 persen.  

Apa maknanya?  Maknanya adalah setelah 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan, situasi yang dihadapi para petani semakin berat apabila diukur oleh perkembangan proses guremisasi ini. 

 Sekarang, mari kita perhatikan perkembangan industri atau sektor manufaktur Indonesia kita sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1.

Perkembangan sektor manufaktur tampak menurun dari 27.7 persen pada tahun 2000 menjadi 20.7 persen tahun 2016.  Perkembangan semacam ini menunjukkan perkembangan yang sangat mengkhawatirkan dan tentunya akan memberikan beban yang lebih berat terhadap pertanian melalui keberlanjutan proses guremisasi.

Kesimpulan umum yang dapat ditarik dari uraian di atas adalah:

(1) Tantangan Kano yang disampaikan dalam bukunya yang terbit tahun 2008 sampai sekarang belum tampak bisa dijawab;

(2) Hasil analisis jangka panjang struktur perekonomian Indonesia (1850-2000) yang disumbangkan oleh Kano ditambah dengan sedikit data perkembangan terakhir masih menunjukkan bahwa secara prinsipil belum terlihat perkembangan akan lahirnya industrialisasi Indonesia;

(3) Cepatnya laju perkembangan petani gurem, khususnya di luar Jawa, dan terutama di Kalimantan, menunjukkan fenomena yang memerlukan upaya serius untuk mengatasinya.

Kita perlu lebih berkonsentrasi untuk menjawab Tantangan Kano, untuk lebih baiknya Indonesia pada hari-hari mendatang.

Merdeka!