.: Detail Tulisan :.
  
Kategori : Column
“Carbon Planters”
23 Agustus 2010

“Carbon Planters”

Oleh : Agus Pakpahan

 

Dalam kolom Opini Suara Pembaruan, 8 Juli 2010, penulis menggunakan istilah “Carbon Planter”. Tulisan ini dimaksudkan untuk menguraikan lebih terperinci tentang hal tersebut serta implikasinya terhadap upaya-upaya pengurangan emisi karbon yang menjadi target Indonesia.

 

Mengapa Indonesia menjadi negara terbesar ketiga dalam hal emisi karbon? Karena banyaknya lahan-lahan yang sebelumnya menyimpan dan menyerap karbon berupa vegetasi, khususnya berupa hutan, berubah kondisi atau jenis penggunaannya ke bentuk atau fungsi lain.

 

Penanaman lahan kosong di luar kawasan hutan yang dinamakan penghijauan atau penanaman lahan kosong di dalam kawasan hutan negara yang biasa dinamakan reboisasi sudah menjadi program rutin bagi Kementerian Kehutanan sejak lebih dari 60 tahun yang lalu. Saya masih ingat bagaimana Bapak Ir Sjafii Manan MSc, Prof Dr Zoefri Hamzah, Ir Hatin Soedarma, semuanya sudah almarhum, mengajarkan ilmu silvikultur di Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 1970-an. Khususnya Pak Hatin, yang juga sempat menjabat di Direktorat Jenderal Kehutanan pada waktu itu, mengajak mahasiswanya untuk menanam pohon dalam rangka penghijauan.

 

Jadi, usaha penghijauan dan reboisasi di Indonesia sebenarnya tidak kalah cepatnya dibandingkan dengan, misalnya, Saemaul Undong di Korea Selatan. Perbedaannya adalah di Indonesia laju deforestasi jauh lebih cepat daripada reforestasi. Karena itu, diperlukan inovasi dalam upaya mempercepat reforestasi di Indonesia agar laju terwujudnya hutan atau fungsi hutan dapat mengatasi permasalahan penggundulan hutan dengan segala akibatnya, dengan sasaran utama lahan-lahan kosong yang ada. Belajar dari Perkebunan Kecuali tebu atau kelapa, hampir semua jenis komoditas perkebunan berasal dari wilayah lain. Misalnya, karet berasal dari Brasil, kelapa sawit dari Afrika Barat. Dalam bahasa Inggris, tanaman perkebunan ini biasa dinamakan industrial crops mengingat tujuan penanamannya adalah untuk diolah oleh industri, menjadi produk industri.

 

Sebagai contoh yang menarik adalah karet yang sekarang perkebunan karet ini sebagian besar merupakan perkebunan rakyat. Hasil dari karet ini hampir tidak ada yang langsung dimanfaatkan petani. Pertanyaannya, mengapa karet rakyat ini arealnya terus meluas hingga jutaan hektar? Jawabannya hanya satu: ada pasar. Pusat Penelitian Karet yang sekarang bernaung dalam PT Riset Perkebunan Nusantara (PTPN), milik dari PTPN I-XIV dan PT RNI, sudah menciptakan klon karet yang bukan hanya getahnya banyak juga kayunya lurus dan bagus. Kayu karet ini perfect substitute untuk kayu ramin yang sekarang sudah tidak boleh dieksploitasi lagi.

 

Pelajaran penting apa yang kita dapat dari perkebunan karet ini? Pertama, apabila pasar siap menyerap secara berkelanjutan, maka produksi akan mengikutinya secara berkelanjutan juga. Kedua, petani dapat menjadi mitra utama industri, dunia usaha dan pemerintah untuk menyukseskan suatu tujuan. Ketiga, inovasi teknologi dan inovasi lainnya sangat diperlukan dalam mendukung keberlanjutan suatu industri atau bisnis. Keempat, iklim investasi (insentif/disinsentif) yang mendukung sangat diperlukan mengingat antara menanam dan memanen cukup lama dan areal yang dibangun sangat luas, jutaan hektare. Kelima, kepastian hukum untuk semua pihak yang berpartisipasi perlu dibangun. Sekarang, yang kita jadikan output adalah karbon, bukan getah atau kayu, walaupun keseluruhannya menyatu. Oleh karena itu, prasyarat pertama sampai kelima di atas harus dipersiapkan secara terpadu dan komprehensif. Pengalaman masa lalu seperti program PIR (perusahaan inti rakyat) atau PBSN (Perkebunan Besar Swasta Nasional) dapat dijadikan bahan pembelajaran yang konsep dan penerapannya disempurnakan. Hasil penyempurnaan inilah yang penulis maksud dengan “Carbon Planters”.

 

BUMN Pelopor

Untuk mengatasi situasi industri kehutanan yang berada dalam keadaan stagnan, diperlukan suatu langkah besar dan kejutan besar pula. Perum Perhutani dan PT Inhutani I-V sebagai institusi yang memiliki kapasitas yang selama ini idle dapat dijadikan instrumen untuk menjadi institusi yang secara terfokus mengembangkan bisnis karbon, atau menjadi carbon planters.


Langkah pragmatis ini sangat diperlukan mengingat kita perlu mengembangkan areal hutan baru sekitar 20 juta hektare apabila kita harus menurunkan emisi karbon 26% pada 2020. Perhitungan kasar, dengan nilai sekarang, biaya untuk membangun 20 juta hektare tersebut sekitar Rp 250 triliun dan imbangannya lebih dari Rp 1.000 triliun. Inti dari angka-angka tersebut bukanlah ketepatan perhitungannya, melainkan bahwa untuk maksud menyerap karbon 26% itu memerlukan biaya yang sangat besar tetapi menguntungkan, baik secara ekonomi maupun lingkungan. Hal inilah sebagai bagian penerjemahan “Green Economy”, arahan ke 10 dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Tampak Siring, Bali, bulan April yang lalu.

 

Karena itu pula, diperlukan rekayasa korporasi baru, termasuk sistem pembiayaannya. Perum Perhutani bersama PT Dana Reksa dan mitra terkait sedang menganalisis sistem pembiayaan yang kiranya bisa menarik banyak investor, khususnya dari sektor yang menjadi intrinsically polluters, seperti sektor energi, transportasi, dan industri manufaktur.


Akhirnya, kita harus bisa dan kuat mewujudkan carbon planters sebagai cabang usaha baru yang juga merupakan implementasi dari Pasal 33 UUD 1945, yang mengharumkan Indonesia di mata dunia.

 

Penulis adalah Agricultural, Natural Resource and Institutional Economist

 

 

sumber : Suara Pembaruan