.: Detail Tulisan :.
  
Kategori : Column
Hasil EAWEF dan Perkiraan Ekonomi Abad Ke-21
28 Juni 2011

 

AGUS PAKPAHAN

 

Hasil utama dari East Asia World Economic Forum (EAWEF) di Jakarta, tanggal 12-13 Juni 2011 yang baru saja berlalu yang banyak diberitakan oleh media massa adalah kesediaan perusahaan multinasional seperti Nestle dan sekelasnya untuk menjamin pembelian produk-produk pertanian, sehingga diharapkan hal tersebut akan bisa memperbaiki tingkat kesejahteraan para petani dan sekaligus pula memperbaiki daya pulih bumi dalam kaitannya dengan penyerapan gas-gas rumah kaca. Dengan demikian, komitmen tersebut akan menciptakan keberlanjutan kehidupan di muka bumi ini karena hal tersebut merupakan pola pembangunan yang berkelanjutan.


Dunia, khususnya para petani Indonesia, berharap banyak akan hasil pertemuan EAWEF tersebut. Tapi, apakah harapan tersebut merupakan hal yang akan berbuah kenyataan? Ia akan menjadi kenyataan apabila dunia bisa dan kuat mengubah sejarah ekonomi dunia berbasis bahan baku dari negara-negara bekas jajahan seperti Indonesia ini. Tulisan singkat ini akan menguraikan fenomena tersebut dan akan ditutup dengan perkiraan apa yang akan terjadi sebagai pendapat pribadi penulis.


Sejarah Perusahaan

Bukan hal baru bahwa perusahaan adalah mesin pencetak kekayaan. Bukan hal baru juga para pengusaha besar mendapatkan kekayaannya dari hasil keringat petani. Namun disayangkan bahwa dalam prosesnya mencetak dan mengakumulasikan kekayaannya itu, dilakukan melalui cara-cara yang tidak bermoral apalagi berperikemanusiaan. Sejarah VOC (1602-1800) yang kemudian dilanjutkan dengan Tanam Paksa (1830-1870; kecuali untuk kopi dan tebu sampai dekade ke-2 (1900an), di Indonesia tentunya perlu menjadi catatan sejarah sepakterjang perusahaan besar yang sifatnya mengeksploitasi sumberdaya alam dan manusia Indonesia, khususnya para petaninya.


Sebagai ilustrasi, Fasseur (1992) menulis bahwa dengan Tanam Paksa van den Bosch ibaratnya menemukan emas di Jawa. Berapa banyak pendapatan yang diterima Belanda? Mack (2001) menyampaikan bahwa pada periode tahun 833-1840 Belanda mendapatkan 75.9 juta guilders atau sekitar 35.3 persen pendapatan nasional Belanda pada waktu itu. Pendapatan Belanda dari Tanam Paksa pada periode 1860-1865 meningkat menjadi 126.8 juta guilders atau 56.8 persen dari pendapatan nasional Belanda. Total pendapatan Belanda selama periode 1833-1857 mencapai 725.3 juta guilder.


Hampir semua jenis komoditas pertanian Indonesia yang diekspor, ujung-ujungnya berada di tangan perusahaan multinasional. Data menunjukkan bahwa apabila pada era 1600-1800 perolehan komoditas dilakukan melalui cara-cara penekanan atau bagian dari model penjajahan, maka pada era modern diperoleh melalui bangun struktur pasar yang menekan harga-harga pada tingkat petani. Sebagai ilustrasi pada tahun 1960 harga pasar dunia minyak sawit US$ 1102 per ton , kakao US Cent 285 per kg, teh US Cent 497 per kg, kopi (robusta) US Cent 270 per kg, dan karet US Cent 377 per kg; pada tahun 2000 harga masing-masing produk tersebut menjadi: US$ 307 per ton; US Cent 90 per kg; US Cent 186

per kg, US Cent 90 per kg, dan US Cent 68 per kg. Semua harga komoditas perkebunan tersebut menurun sangat tajam.


Namun demikian, tidak berarti bahwa konsumen membayar harga hasil olahan dari komoditas bahan baku tersebut di atas ikut menurun. Jadi, pihak petani mendapatkan harga yang terus menurun sedangkan konsumen membayar produk yang terus meningkat, hipotesa apa yang bisa kita ambil? Perusahaan yang bergerak dalam bidang agribisnis besar itulah yang kiranya memperolehnya. Nestle, Unilever, Bridgestone, siapa yang bisa lawan?


Perkiraan Hasil EAWEF

Dengan perjalanan sejarah kesulitan hidup petani selama 400 tahun lebih, apakah kiranya hasil pertemuan EAWEF di Jakarta itu merupakan suatu janji yang credible?

Ataukah ia hanya merupakan politik perusahaan raksasa dalam membersihkan jalan di depannya supaya lebih mudah dilalui? Kenaikan harga-harga komoditas perkebunan pada akhir dekade pertama abad ke-21 ini apakah terjadi dengan sendirinya sebagai akibat dari terjadinya kelangkaan ataukah sebagai hasil dari bekerjanya struktur pasar yang sifatnya oligopolistik dunia? Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan yang penting walaupun jawabannya cukup sulit dicari.


Indonesia memiliki pengalaman dari adanya Politik Etik pada zaman Hindia Belanda yaitu dilancarkannya edukasi, transmigrasi dan irigasi. Apakah jaminan pembelian itu merupakan bagian dari politik etik perusahaan multinasional ataukah bagian dari proses pasar kolaborasi untuk menjamin pasokan bahan baku pada masa yang akan datang? Jawaban atas pertanyaan ini sangat menarik mengingat pengalaman pada masa lalu yang mengagungkan falsafah kompetisi dalam bisnis pada kenyataannya adalah menurunnya harga-harga komoditas dalamjangka yang sangat panjang.


Kompetisi pada lapangan yang tidak berimbang dapat digambarkan sebagaimana yang terjadi menurut Isaiah Berlin yaitu kemerdekaan buat ikan pike adalah kematian bagi ikan minow. Demikian juga menurut teori Nash yang mengatakan bahwa cooperative equilibrium (CE) sifatnya lebih tinggi daripada noncooperative equilibrium (NCE). Sayangnya, CE ini tidak stabil. Namun demikian dengan adanya teknologi komunikasi dan kontrol yang sudah sangat canggih dewasa ini maka penegakan disiplin antar anggota yang berkooperasi lebih mungkin ditegakkan sehingga sistem makin stabil.


Dengan demikian, kita dapat memperkirakan bahwa kerjasama yang dijanjikan oleh EAWEF akan berhasil selama kita bisa mengubah budaya masa lalu, masa 400 tahun lebih transaksi produk pertanian rakyat dengan perusahaan besar yang selalu merugikan petani/pekebun, ke semangat, harapan dan kondisi baru yang akan dibangun, ke masa depan bersama yang lebih baik.

PENULIS ADALAH KETUA GABUNGAN ASOSIASI PETANI PERKEBUNAN INDONESIA (GAPPERINDO) DAN PEMINAT STUDI KEBANGKITAN NASIONAL

 

sumber :  Koran Suara Pembaruan 17 Juni 2011 Halaman 5 - edisi Cetak