.: Detail Tulisan :.
  
Kategori : Column
Menyoal Bea Ekspor Komoditas Pertanian
30 Juni 2011

 

Harga bahan baku turun tapi konsumen membayar lebih mahal

 

OLEH:

AGUS PAKPAHAN

Ketua Badan Eksekutif Gabungan Asosiasi Petani Perkebunan Indonesia

 

 

Industri, khususnya industri yang berbasis bahan baku pertanian yang sangat melimpah jumlahnya di Indonesia ini, sejak lama sudah diharapkan ada, tumbuh dan berkembang sehingga mampu dan kuat.

Hal itu akan menjadi sumber daya maju perekonomian Indonesia pada umumnya dan perekonomian pertanian dan perdesaan pada khususnya. Kita masih ingat semboyan pertanian yang tangguh dan industri yang kuat yang diharapkan terwujud sejak Repelita III. Berbagai upaya sudah banyak dikerjakan, namun dengan menggunakan tren luas lahan per petani yang semakin menggurem terus ini, sudah cukup membuktikan bahwa perjalanan industri di Tanah Air ini belum dapat menjadi andalan bagi terwujudnya transformasi ekonomi nasional yang menggembirakan.

Akhir-akhir ini marak usulan penerapan bea ekspor, misalnya untuk bea ekspor kelapa (Bisnis Indonesia, 21 Juni). Tulisan ini dimaksudkan sebagai sumbangan pemikiran bahwa sebelum hambatan ekspor seperti pajak ekspor atau bea ekspor ditetapkan, maka sebaiknya dipelajari terlebih dahulu secara saksama apakah memang benar karena biaya bahan baku yang menyebabkan industri di dalam negeri ini tidak dapat berkembang.

Hal ini sangat penting mengingat pihak yang memikulnya dapat dipastikan adalah kelompok petani.

Kita dapat belajar dari kasus perkebunan, kehutanan dan perikanan laut. Data serial waktu yang cukup panjang yaitu 1960-2000 menunjukkan bahwa pada periode tersebut harga-harga di pasar dunia untuk: minyak sawit turun dari US$1.102 ke US$307 per ton; minyak kelapa turun dari US$1.507 ke US$ 446 per ton; kakao turun dari US cent 285 menjadi US cent 90 per kg; dan karet turun dari US cent 377 menjadi US cent 68 per kg.

Secara agregat juga perkembangannya sama yaitu harga riil produk pertanian turun dari indeks 208 pada 1960 menjadi 87 pada 2000 dan indeks harga bahan baku pertanian turun dari indeks 220 pada 1960 menjadi 91 pada 2000 (pada 1990 = 100).

Sekarang kita lihat kembali industri berbasis kehutanan. Ternyata setelah jutaan hektare hutan dieksploitasi dan status Indonesia berubah menjadi penghembus gas-gas rumah kaca, industri berbasis kehutanan juga tidak berkembang.

Di bidang perikanan laut juga kurang-lebih sama, setelah laut kita mengalami over-exploitation, industri berbasis perikanan laut juga tidak berkembang.

Dengan berdasarkan data di atas, maka pertanyaannya adalah apakah faktor harga bahan baku yang membuat industri berbasis agro tidak berkembang di Indonesia atau akibat dari adanya faktor lain dan kemudian sektor pertanian, khususnya para petani dijadikan kambing hitam?

Tren harga yang menurun (bahan baku makin murah) seperti yang terjadi pada kelapa, kelapa sawit, kakao dan produk perkebunan lainnya, bahkan hingga tinggal “menambang” saja seperti kasus dalam industri kehutanan dan perikanan laut, ternyata tidak terbukti telah membuat “revolusi industri Indonesia”.

Karena itu, penekanan harga bahan baku baik melalui pajak ekspor, bea keluar atau istilah lainnya perlu mendapat pertimbangan yang saksama, khususnya memenuhi asas keadilan dari suatu kebijakan.

Selain bahan baku

Industri pengolahan berada di antara konsumen dan produsen bahan baku. Data secara global menunjukkan bahwa harga bahan baku yang diterima petani dalam tempo jangka panjang seperti dikemukakan di atas terus menurun, tetapi konsumen tidak membayar harga produk yang dikonsumsinya terus menurun pula.

Bahkan, konsumen membayar harga produk akhir dengan kecenderungan yang meningkat. Jadi, kelompok industri pengolahan inilah yang mendapatkan manfaat yang sangat besar selama ini. Hal ini ditunjukkan oleh lahir dan berkembangnya perusahaan raksasa multinasional di bidang pangan dan minuman seperti Nestle atau Unilever.

Dengan melihat medan persaingan secara global maka langkah awal yang perlu dijadikan kebijakan pemerintah adalah mengidentifikasi faktor-faktor strategis yang bisa dijadikan landasan untuk memenangkan persaingan atau membangun kerja sama antara perusahaan nasional dengan perusahaan multinasional tanpa merugikan kepentingan petani dan kepentingan nasional sekaligus.

Banyak hal yang bisa dilihat di dalam kebijakan selama ini yang membuat industri berbasis agro di dalam negeri kurang berkembang, mulai dari rendahnya rasa patriotisme se bagaimana yang berkembang di Jepang pada awal abad ke-20, hanya orientasinya berburu rente (rent seeker) saja, hingga kebijakan di bidang perbankan dan sistem pungutan dan perpajakan yang tidak berpihak kepada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.

Hal-hal tersebut itulah yang perlu didalami, dipetakan dan di ubah sehingga semuanya berpihak untuk kemajuan in dustri berbasis agro di dalam negeri tanpa harus mengorban kan para petani yang selama ini su dah sangat besar pengorbanannya.


sumber : Bisnis Indonesia, Senin, 27 Juni 2011, edisi Cetak Halaman 11