.: Detail Tulisan :.
  
Kategori : Column
TKI, Kelapa Sawit, dan Strategi Pembangunan Ekonomi Indonesia
30 Juni 2011

AGUS PAKPAHAN

link download pdf

Ha s i l studi Hiroyoshi Kano (2008; 421 halaman): “Indonesian Exports, Peasant Agriculture and the World Economy 1850-2000”, menunjukkan bahwa strategi ekspor Indonesia yang dianut sejak zaman Hindia Belanda hingga sekarang tidak berhasil mendukung tingkat kesejahteraan bangsa Indonesia pada umumnya. Selain peran ekspor dalam produk domestik bruto (PDB) itu tidak besar untuk negara besar, misalnya persentase nilai ekspor dalam PDB Amerika Serikat bergerak sekitar 10 persen saja. Dalam PDB RRC, komponen ekspor juga tidak besar dibandingkan dengan nilai investasinya yang mencapai sekitar 40 persen dari PDB.

Ekspor tenaga kerja Indonesia (TKI) yang pada umumnya menjadi pembantu atau tenaga kasar di negara lain merupakan pertanda penting bahwa kesempatan kerja di negara sendiri sangat terbatas dan tidak memberikan harapan masa depan bagi para pekerja. Ekspor kelapa sawit yang pada umumnya juga merupakan ekspor minyak mentah yang diolah dari hasil panen dari luas areal kurang lebih 7 juta hektar. Dari 7 juta hektar tersebut kepemilikannya terkonsentrasi pada perusahaan besar.

Pada tahun 2010 Indonesia diperkirakan mendapatkan devisa US$ 16,4 miliar, naik 50 persen lebih dari 2009 yang berjumlah US$ 10 miliar, dari ekspor Minyak Sawit Mentah dan Turunannya (MSMT). Peningkatan nilai devisa tersebut sebagian besar diperoleh sebagai akibat dari peningkatan harga minyak sawit di pasar dunia. Dengan hitungan berdasarkan nilai ekspor MSMT pada tahun 2010 senilai US$ 16,4 miliar, dari luas 7 juta hektar, dan nilai kurs per dolar Amerika Rp 8.552, maka kita akan sampai pada bilangan nilai devisa dari MSMT senilai US$ 195/ha/bulan.

Sandingkan dengan gaji TKI di Arab Saudi US$ 300-350/bulan/pekerja, maka gaji TKI tersebut hampir dua kali dari nilai hasil ekspor MSMT/ha/bulan. Apabila disediakan dana investasi yang memadai maka nilai TKI tersebut dapat meningkat sekitar US$ 100-150, mencapai US$ 450/bulan/TKI sebagaimana yang diperoleh tenaga kerja dari Filipina.

 

TKI dan MSMT Jadi Cermin

TKI berakar dari kesulitan hidup sebagian besar angkatan kerja Indonesia yang bersedia dan mencari kerja, dengan segala risiko bagi yang bersangkutan beserta anak-keturunannya sebagai akibat tidak ada pekerjaan yang dia dapatkan di tanah air yang bisa menghidupinya, pada tingkat upah yang dia harapkan. Tingkat upah tersebut adalah seperti yang digambarkan di atas, hampir dua kali nilai devisa yang diperoleh dari MSMT.

Perkebunan kelapa sawit adalah kelanjutan dari strategi ekspor sebagaimana roadmap-nya dibuat oleh Belanda sejak 1870, yang dikenal dengan Agrarischwet 1870.

Dalam hal ini, penulis bukan anti sawit, tetapi penulis melihat bahwa opportunity costs pengembangan sawit sebagaimana yang berlaku hingga sekarang, yang modelnya masih devisa dari ekspor minyak sawit mentah dan sangat terbatas turunannya, sangatlah tinggi.

Perlu diingat bahwa luas lahan daratan Indonesia ini sangatlah terbatas. Sebagai gambaran, luas lahan Pulau Sumatera kurang - lebih sama dengan luas California, luas Kalimantan kurang-lebih sama dengan luas North Dakota. Jadi, lahan yang masih tersedia itu haruslah sangat dihemat dan lahan yang sudah dibuka produktivitasnya dan nilai tambahnya dilipat-gandakan dengan teknologi yang memadai.

Dengan demikian, tenaga kerja kita akan mendapatkan upah yang lebih baik dan juga terbuka kesempatan kerja yang lebih luas sehingga ada pilihan yang lebih baik dan lebih banyak, walaupun berminat bekerja di luar negeri, statusnya tidak menjadi pekerja yang tertindas.

Yang juga perlu menarik perhatian adalah bahwa Indonesia ini masih diwarnai oleh negara yang sebagian besar penduduknya tergantung pada pertanian. Namun demikian, lahan hutan yang kemudian dikonversi menjadi perkebunan, sebagian besar diserahkan kepada perusahaan besar, termasuk perusahaan asing dan pada saat bersamaan, TKI yang sebagian besar berasal dari lingkungan perdesaan dan pertanian mencari pekerjaan yang kurang-lebih sudah di bidangnya di luar negeri, dengan kondisi sebagaimana diuraikan di atas.

Pengetahuan apa yang bisa kita tarik dari hal di atas? Kano (2008) menutup dengan kesimpulan bahwa pengalaman pembangunan Jepang kecil kemungkinannya dapat diterapkan di Indonesia tetapi juga masih belum jelas apakah Indonesia akan mempelopori model baru pembangunan ekonomi di abad ke-21 ini. Penulis berpendapat bahwa Indonesia masih terbelenggu oleh model pembangunan dengan landasan pemikiran masa lalu, yaitu model pembangunan yang sifatnya ekstraktif dan eksploitatif. Padahal sejarah menunjukkan bahwa model tersebut bukan hanya tidak berkelanjutan, tetapi sangat berbahaya untuk keutuhan, kedamaian, kedaulatan dan kemakmuran rakyat, bangsa dan NKRI.

Model pembangunan nasional Indonesia jelas harus sesuai dengan jiwa, nafas, tubuh dan cita-cita berdirinya NKRI, cita-cita Proklamasi 17 A g u s t u s 1945. TKI dan kelapa sawit hanyalah satu cermin yang dapat dijadikan bahan pembelajaran ke depan.

Semoga kasus TKI seperti yang diderita Ruyati yang dipancung di Arab Saudi, 18 Juni 2011, tidak terulang lagi, dan bagi yang masih bekerja mendapatkan perlindungan yang layak sesuai dengan perikemanusiaan yang adil dan beradab; dan semoga perkebunan kelapa sawit bisa menjadi pelopor pembangunan Indonesia pada abad ke-21 ini, yang didasarkan atas nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, khususnya Pasal 33, yaitu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan membangun ekonomi berdasarkan nilai-nilai kekeluargaan dan berasaskan demokrasi ekonomi, tidak lagi melanjutkan watak pembangunan yang ekstraktif dan eksploitatif.

 

PENULIS ADALAH

KETUA GABUNGAN ASOSIASI PETANI PERKEBUNAN INDONESIA (GAPPERINDO) DAN PEMINAT STUDI KEBANGKITAN NASIONAL

 

Sumber : SUARA PEMBARUAN, SELASA, 28 JUNI 2011, OPINI & EDITORIAL, Halaman 5