.: Detail Tulisan :.
  
Kategori : Column
Pangan dan Kemerdekaan
16 Juli 2011

 

Pangan dan Kemerdekaan

Agus Pakpahan, INSTITUTIONAL ECONOMIST

link pdf

Apa hubungan pangan dengan kemerdekaan? Bukankah kemerdekaan adalah istilah politik, sedangkan pangan adalah kebutuhan biologis? Saya mengajukan argumen bahwa apabila Indonesia kekurangan pangan, kemerdekaan Indonesia terancam, bahkan Indonesia tercinta ini akan dijajah kembali, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kita perlu menghayati bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dimulai dengan pernyataan sikap dari rakyat dan bangsa Indonesia: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan perikeadilan.”Selanjutnya ditegaskan bahwa, “... perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.”

Terlihat bahwa paham yang dianut adalah kemerdekaan terlebih dulu, baru kemudian adil dan makmur. Apakah dapat dikatakan adil dan makmur apabila kita tidak bisa memenuhi kebutuhan pangan pokok keluarga? Apakah negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat akan terjaga apabila ketahanan pangan kita rendah? Jawabannya tentu tidak!

UUD 1945 Pasal 33 sudah mengamanahkan bahwa: “(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; dan (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional (ayat 4 Perubahan IV 10 Agustus 2002).

Bagaimana mungkin Indonesia akan kekurangan lahan untuk pangan apabila pasal 33 di atas ditegakkan selama 66 tahun ke belakang. Kita ambil contoh luas pencetakan sawah baru, yang dapat dikatakan belum banyak berhasil. Sawah baru yang ada sekarang sebagian besar hasil pencetakan sawah oleh leluhur kita, apalagi yang ada di Jawa. Bersyukur pada masa lalu investasi jaringan irigasi telah meningkatkan intensitas produksi dan peluang pemanfaatan teknologi baru.Walaupun begitu, mengingat terjadinya guremisasi (luas lahan per petani yang semakin kecil), dapat disimpulkan bahwa pertambahan luas sawah dibandingkan dengan pertambahan jumlah/beban petani tidak sebanding, sehingga luasnya mengecil. Data yang bertolak belakang, yaitu lahan pertanian per petani yang semakin luas terjadi di negara-negara maju.

UUD 1945 Pasal 33 sebetulnya lebih dahsyat daripada Homestead Act 1862 yang diciptakan Abraham Lincoln. Sayangnya, UUD 1945 Pasal 33 belum melahirkan undang-undang yang sejiwa dengan Homestead Act 1862, yaitu pada intinya negara Amerika Serikat memberi jaminan kepemilikan lahan pertanian yang cukup untuk membuat petani dapat hidup makmur. Karena itu, sekarang rata-rata kepemilikan petani di Amerika kurang-lebih mencapai 200 hektare.Kondisi pertanian di Amerika melahirkan, antara lain, 41 persen produksi jagung dan 38 persen produksi kedelai dunia dihasilkan dari Amerika.

Semua negara besar dan maju dicirikan oleh kekuatan yang andal dalam produksi pangannya. Perluasan pembangunan perkebunan kelapa sawit yang sangat cepat, hingga mencapai sekitar 7 juta hektare saat ini, dari 200 ribu hektare pada 1970-an, menunjukkan peningkatan yang luar biasa cepat. Bandingkan dengan perkembangan luas lahan sawah yang relatif konstan dengan kebutuhan pangan pokok rakyat yang relatif mengecil.Tidak berarti perkebunan kelapa sawit tak penting, tapi produksi pangan rakyat tentunya harus lebih dipentingkan lagi.

Atas dasar pemikiran di atas, sangat penting bagi Indonesia memandang persoalan pangan ini sebagai persoalan menjaga dan memelihara kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh UUD 1945 dan menegakkan Pasal 33 UUD 1945 sebagai salah satu pilar terpenting pembangunan nasional. Dalam pembangunan pertanian pangan, khususnya pertanian, rakyat jangan sampai terdesak atau bahkan didesak, mengingat berkembangnya kepentingan lain yang bertentangan.

Tanpa dikuasainya kelimpahan pangan yang mampu memberi rasa aman dan keadilan bagi seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, termasuk kemakmuran para petaninya, kemerdekaan Indonesia akan terancam. Mengandalkan kebutuhan pangan pokok pada impor sama saja dengan menyerahkan kembali kemerdekaan yang telah diwariskan para pahlawan dan pendiri Republik Indonesia tercinta ini. Marilah kita kembali mengingat pidato peletakan batu pertama pembangunan Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor pada 1952 oleh Presiden Sukarno: “Pangan rakyat adalah soal hidup atau mati.” ?

 

Sumber : Koran Tempo edisi Cetak, Halaman A8 - Sabtu, 18 Juni 2011