.: Detail Tulisan :.
  
Kategori : Column
Pangan dan Demokrasi
06 Juli 2020

Oleh: Agus Pakpahan - Ekonom Pertanian dan Penulis Buku Freedom for Farmer Freedom for All

 

TABLOIDSINARTANI.COM - Konsep pangan menggambarkan konsep eksistensi manusia yang tak terhindarkan dari pangan, sama seperti halnya eksistensi kehidupan di alam ini berhubungan dengan ketersediaan oksigen dan air.  Pada saat dikatakan beras, maka ia sebagai bagian yang terpisah dari masyarakat manusia. 

Tetapi pada saat dikatakan pangan, maka beras itu sudah menyatu dalam pikiran dan perasaan masyarakat manusia. Karena itu konsep pangan adalah konsep eksistensi dan fungsionalisasi manusia dalam kehidupannya sebagai masyarakat.  Karena itu pula konsep ekonomi-politik seperti demokrasi menjadi bagian inheren dalam konteks kita membahas permasalahan pangan ini.

Pangan itu sendiri asal-muasalnya adalah produk alam baik yang langsung dapat dikonsumsi manusia maupun yang dikonsumsi setelah melewati proses pengolahan yang kompleks. Artinya, pangan adalah derivat atau turunan.  Apabila ia berupa beras, misalnya, maka beras itu turunan dari padi.  Padi adalah produk dari sawah atau ladang.  Baik di sawah maupun di ladang, sebelum jadi padi maka harus ada teknologi, lahan, air, benih, pupuk, obat-obatan, dan petani yang mengerjakannya.

Sebelum sawah terwujud, ada sumberdaya lahan (termasuk air dan lain-lain dalam konsep lahan) yang memenuhi persyaratan kesesuaian lahan untuk dijadikan persawahan.  Lahan sawah ini bukan luasnya 5 atau 10 hektar, tetapi jutaan hektar, yang menyambung dengan saluran irigasi, bendung kecil, bendung utama dalam wilayah yang dinamakan Daerah Aliran Sungai (DAS). Jadi, konsep sawah itu sangat kompleks.

Selanjutnya,  di antara, konsumen dan sawah itu terdapat sistem pemasaran yang berfungsi menghasilkan utilitas tempat (transportasi), utilitas waktu (pergudangan), utilitas bentuk (pengolahan), dan utilitas kepemilikan (transaksi).  Masyarakat konsumen dapat dipandang sebagai terminal pangan, yang mana dari pangan itu terwujudkan kesehatan, kekuatan, keberlanjutan dan fungsi-fungsi lain dari masyarakat manusia dalam mewujudkan perkembangan peradaban selanjutnya. Jadi, pangan adalah aliran kehidupan dan keberlanjutan dari kehidupan itu sendiri.

Dalam kompleksitas persoalan seperti itu, sistem pengambilan keputusan melalui mekanisme pasar saja tidak cukup. Sistem pangan yang kuat memerlukan mekanisme pasangan dari sistem pasar tersebut, bahkan mekanisme pengambilan keputusan pra-pasar, yaitu keputusan politik.  Keputusan politik di negara yang sistem pemerintahannya demokrasi adalah pengambilan keputusan berlandaskan proses demokrasi.

Hal ini penting mengingat konsep demokrasi adalah konsep institusi politik yang mengatur saling-hubungan antar-manusia terhadap sesuatu, kondisi atau situasi yang tidak hanya didasarkan atas pertimbangan nilai tukar uang sebagaimana yang terjadi di pasar. Baik dicapai secara musyawarah melalui kebijaksanaan-perwakilan maupun melalui partisipasi langsung setiap individu dalam proses pengambilan keputusan, hasil dari proses demokrasi pada ujungnya adalah kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada lembaga tertentu untuk menjankan kekuasaannya.

 

Pangan sebagai persoalan politik

Pangan adalah kehidupan bukanlah pandangan baru. "You are what you eat", kata pepatah di Barat, merupakan pandangan yang melihat bahwa siapa dan apa kita tergantung dari apa yang kita makan. Apakah kita akan menjadi bangsa yang sehat, cerdas, cendekia, dan kuat, sangat ditentukan olah apa yang kita makan. Apabila masa dalam kandungan sang bayi sudah kekurangan gizi, karena ibunya yang mengandung tidak dapat memperoleh pangan yang cukup dan seimbang, kemudian masa balitanya juga begitu, maka sejak awal kita sudah dapat memperkirakan bahwa bangsa dengan kondisi pangannya seperti itu tidak akan bisa dan kuat menjadi bangsa yang kuat dan besar.

Pangan berkaitan langsung dengan usia harapan hidup, kecerdasan dan juga tentunya kemerdekaan dan kedaulatan suatu bangsa.  Berbicara kemerdekaan dan kedaulatan maka sudah sangat jelas bahwa ketahanan dan keamanan pangan adalah urusan politik.

Kita melihat, persoalan pangan bukanlah sebatas persoalan individu, tetapi merupakan persoalan publik, persoalan bangsa dan negara.  Presiden Sukarno pada peletakkan batu pertama gedung Fakultas Pertanian IPB pada 27 April 1952, menyatakan bahwa pangan rakyat adalah soal hidup atau mati, to be or not to be.  Ini sangat jelas menunjukkan bahwa pangan adalah urusan politik.

Karena itu, pangan merupakan persoalan politik utama dari NKRI, persoalan mencapai dan menggunakan kekuasaan yang telah diberikan oleh rakyat melalui proses politik demi eksistensi dan fungsionalisasi NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur. Apakah kekuasaan yang telah diberikan itu sudah dimanfaatkan untuk memberikan jaminan kepada rakyat tidak akan pernah mengalami kelaparan, kekurangan pangan atau bahkan "penjajahan" pangan?  Pertanyaan ini merupakan pertanyaan politik pangan nasional yang sangat penting untuk dijawab dengan baik.

Jadi, pangan adalah persoalan politik, yang akan menentukan mati-hidupnya masa depan suatu bangsa.

 

Demokrasi yang Konsisten dengan Ketahanan Pangan Rakyat

Ketahanan pangan sebagai prasyarat ketahanan bangsa dengan mudah dilihat dari berbagai pengalaman. Wabah kelaparan selalu membuat negara guncang, bergolak dan tidak tertutup kemungkinan negara tersebut bubar. Bubarnya Uni Soviet adalah salah satu contohnya.  Bagaimana dengan dampak pandemie global Covid-19? Pangan bukan hanya akan menjadi ism politik nasional tetapi juga politik global.

Harga pangan yang bergejolak menggambarkan bahwa tatanan ekonomi-politik tidak dapat disederhanakan dengan memaknai bahwa pasar sebagai solusi yang mana rakyat menggantungkan dirinya akan kebutuhan pokok hidupnya. Kadang-kadang kita lupa atau tidak konsisten, misalnya, di satu pihak kita mengatakan tergantung pasar, tetapi pada saat kita bicara pangan, harga pangan yang harusnya meningkat mengikuti harga pasar dunia ditekan supaya tetap murah, demi kepentingan politik. Petani dirugikan.

Sejarah menunjukkan terdapat adanya perbedaan perlakuan kebijakan terhadap pertanian, khususnya antara hasil pertanian berupa pangan pokok seperti beras atau gula dengan hasil pertanian yang juga tergolong komoditas pangan seperti minyak goreng berbahan baku minyak kelapa sawit.  Gula dan beras harganya hampir selalu dikendalikan oleh pemerintah.  Pada masa yang lalu, kebijakan pemerintah untuk mendukung industri adalah diberlakukan kebijakan pangan murah. Dengan penetapan nilai pembelian pemerintah lebih rendah dari harga pasar maka diharapkan kecenderungan naiknya harga beras akan berkurang.

Pemikiran yang dikembangkan di sini adalah bukan berarti harga beras murah itu tidak baik untuk konsumen, apalagi untuk konsumen golongan masyarakat miskin yang mana lebih dari 50 % pendapatannya hanya untuk membeli beras.  Yang perlu dijadikan bahan pemikiran adalah bahwa kapasitas produksi pangan jangka panjang akan dipengaruhi oleh ekspektasi harga beras pada waktu yang akan datang sehingga ekspektasi tersebut akan mengubah pola investasi petani atau dunia usaha yang bergerak di bidang pangan. 

Apabila ekspektasi harga beras turun atau rendah maka invetasi dibidang ini akan berkurang, bahkan kemungkinan para petani menjadi tidak bergairah dan akhirnya mengkonversi lahan sawahnya. Selanjutnya, murahnya harga beras bagi konsumen jangan sampai pula dibebankan kepada petani pangan sehingga kesejahteraan petani pangan dan keluarganya terus menurun.  Dari sudut pandang etika, maka pertanyaanya adalah apakah etis mengatasi kemiskinan dengan memanfaatkan petani miskin, dan sementara itu pihak yang kaya juga mendapatkan manfaatnya?  

Petani dengan jumlahnya yang dominan dalam sistem negara yang mana mengambil keputusannya melalui suara terbanyak tidak konsisten dengan kenyataan politik negara sebagaimana diperlihatkan oleh kinerja petani, khususnya petani tanaman pangan yang makin berkurang kesejahteraannya.  Mengingat ketahanan pangan nasional tergantung pada kinerja pertanian pangannya, maka melemahnya petani pangan berarti melemahnya pula ketahanan pangan nasional. 

Sistem politik demokrasi tersebut menunjukkan sesuatu yang paradoksal, yaitu apabila di negara maju jumlah petaninya sedikit (di Amerika Serikat dan Jepang hanya sekitar 2 %) tetapi kedudukan dan eksistensi politiknya kuat; sedangkan di negara berkembang jumlah petani dan keluarganya bisa 50 % lebih dalam pemilihan umum, tetapi suara politiknya dalam kebijakan negara dalam bidang pertanian tidak menguntungkan petani dan pertanian serta ketahanan pangan nasional.

Kita memerlukan jaminan bahwa rakyat mendapatkan pangan yang cukup.  Kita memiliki Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa tanah, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara. Sistem demokrasi yang harus dijalankan sudah saatnya  memberikan jaminan agar hal tersebut  terwujud.

 

Sumber : Tabliod Sinar Tani