.: Detail Tulisan :.
  
Kategori : Column
Kemerdekaan bagi Petani, Kemerdekaan bagi Kita Semua (10)
10 September 2020

28 Aug 2020, 09:45 WIBEditor : Ahmad Soim

 

Sumber : Tablioid Sinar Tani

Bagaimana Mempersiapkan Diri Agar Mampu Membayar Utang Luar Negeri Kita?

Agus Pakpahan -  Institutional Economist I www.aguspakpahan.com

 

TABLOIDSINARTANI.COM - Pada artikel ke-9 telah disampaikan hubungan antara lama periode pembayaran utang, bunga dan beban utang menjadi dua kali lipat utang awal apabila formula bunga berbunga dan  pembayaran sekaligus dilakukan.  Apabila formula ini diterapkan pada jumlah riil utang luar negri Indonesia kita akan mendapatkan gambaran sebagai berikut.

Menurut data Bank Indonesia jumlah utang luar negeri Indonesia pada April 2020 mencapai nilai total USD 400.2 milyar yang terdiri atas utang Pemerintah dan Bank Indonesia sebesar USD 192.4 milyar dan jumlah utang swasta dan BUMN USD 207.8 milyar ((https://www.bi.go.id/en/ruang-media/info-terbaru/Pages/Utang-Luar-Negeri-IndonesiaApril-2020Terkendali.aspx#:~:text=Indonesia's external debt was managed,-owned enterprises) of USD207).

 

Dengan menggunakan Tabel 1 pada Artikel ke-9 (https://tabloidsinartani.com/detail/indeks/agri-tokoh/14244-Kemerdekaan-bagi-Petani-Kemerdekaan-bagi-Kita-Semua-9-Perspektif-Melihat-Bunga-Bank) kita dapat memperoleh gambaran kasar bahwa utang luar negeri Indonesia sejumlah USD 400,2 milyar tersebut akan menjadi USD 800.4 milyar, atau menjadi dua kali lipatnya dalam tempo sebagai berikut:

•    Bunga 1 persen, periode yang akan berlaku 60 tahun

•    Bunga 2 persen, periode yang akan berlaku 36 tahun

•    Bunga 3 persen, periode yang akan berlaku 24 tahun

•    Bunga 4 persen, periode yang akan berlaku 18 tahun

•    Bunga 6 persen, periode yang akan berlaku 12 tahun

•    Bunga 9 persen, periode yang akan berlaku   8 tahun

•    Bunga 10 persen, periode yang akan berlaku 7 tahun

Jadi, dengan meningkatnya bunga maka periode utang luar negeri Indonesia akan menjadi dua kali lipat dalam tempo yang lebih singkat.  Dengan bunga 3 sampai 4 persen saja, periode utang luar negeri Indonesia akan menjadi dobel hanya dalam tempo 18 sampai dengan 24 tahun. 

Dengan nilai tukar 1.00 dollar AS terhadap Rupiah pada tangga 27 Agustus 2020 sebesar Rp 14,642.50, maka nilai utang luar negeri Indonesia di atas mencapai jumlah  Rp 5850 triliun.  Jumlah ini akan menjadi Rp 11700 triliun pada 18-24 tahun yang akan datang, yaitu pada tahun 2038-2044, persis menjelang peringatan 100 tahun Indonesia merdeka pada 2045.

Untuk memudahkan kita membayangkan permasalahan yang akan kita hadapi, andaikan minyak kelapa sawit yang pada saat ini menjadi salah satu kontributor terbesar penerimaan devisa kita, kita gunakan sebagai patokan.

Apabila harga CPO (crude palm oil) diasumsikan Rp 8 juta rupiah per ton atau USD 546.35 per ton, maka nilai USD 400,2 milyar utang luar negeri Indonesia adalah setara dengan 732,497,483 ton CPO.  Apabila dari setiap hektar perkebunan kelapa sawit dihasilkan 5 ton CPO per tahun, maka nilai utang luar negeri Indonesia itu setara dengan hasil panen dari 146 juta hektar kelapa sawit.  Luas perkebunan kelapa sawit kita sekarang ini hanyalah sekitar 16 juta hektar. 

Dengan demikian untuk mendapatkan dana dollar Amerika Serikat apabila senilai USD 402,2 milyar diperlukan areal perkebunan 9.1 kali lebih luas dari luas perkebunan kelapa sawit pada 2020. 

Nilai utang luar negeri Indonesia di atas akan meningkat sesuai dengan bunganya.  Apabila bunga utang luar negeri Indonesia itu 3 persen per tahun maka pada tahun ke 24 beban utang plus bunga menjadi USD 800.4 milyar. 

Andaikan harga CPO naik menjadi USD 1000 per ton maka untuk membayar bunga dan pokok utang luar negeri Indonesia pada 2044 diperlukan CPO sebanyak 800.4 juta ton atau perlu memanen luas perkebunan sawit seluas 160.1 juta hektar.  Luas ini kebun kelapa sawit tersebut hanya sekitar 30 juta hektar lagi untuk mencapai  luas seluruh daratan Indonesia. Suatu hal yang tidak mungkin dilakukan.  Artinya, untuk membayar utang luar negeri, Indonesia tidak dapat mengandalkan dengan hanya mengekspor komoditas dengan nilai ekonomi setara minyak sawit (CPO). 

Makna dari oret-oretan ini adalah bahwa untuk membayar utang luar negeri sejumlah yang dicatat pada April 2020 tersebut di atas,  diperlukan revolusi industrialisasi yaitu revolusi industri untuk menghasilkan produk-produk industri yang bernilai tinggi, bukan kelas produk bahan mentah atau bahan baku lagi.  Mengapa? Mengandalkan ekspor bahan mentah seperti yang sekarang ini berlaku hanya akan memberikan harapan hampa sehingga kemungkinan akan kembali terjadi fenomena krisis ekonomi yang dialami pada tahun 1997, yaitu Indonesia tidak memiliki devisa yang cukup untuk bisa membayar beban utang luar negerinya.

Sebelum Indonesia bisa menghasilkan produk-produk yang bisa mengisi pasar internasional dengan nilainya yang tinggi, maka pengurangan impor perlu dijadikan kebijakan prioritas.  Pengalaman penurunan jumlah impor ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi pada 1997 perlu dijadikan sebagai pembelajaran positif.  Pada 1997 Indonesia masih mengimpor barang senilai USD 46.22 milyar.  Jumlah impor pada 1998 berkurang menjadi USD 31.94 milyar, atau berkurang sebesar USD 14.28 milyar (30.89 persen).  Keterpaksaan ini berdampak positif.

Pada krisis ekonomi 1997, strategi penurunan impor barang di satu pihak dan peningkatan ekspor di pihak lain ternyata telah mampu membuat nilai transaksi berjalan surplus.  Poin yang ingin disampaikan di sini adalah bukan kita anti impor barang dari negara lain tetapi nilai guna atau nilai manfaat impor tersebut perlu dioptimalkan sesuai dengan kebutuhan mendasar Indonesia.  Hal ini penting untuk dikemukanan mengingat ternyata 20 tahun kemudian, yaitu data BPS pada 2018 menunjukkan neraca impor-ekspor barang Indonesia mengalami defisit US$ 8.69 milyar dengan nilai ekspor USD 180.01 milyar dan nilai impor USD 188.7 milyar. 

Untuk mengetahui kapabilitas Indonesia dalam mendapatkan devisa melalui ekspor barang dan jasa dapat digunakan cara mudah sebagai berikut:

Perbandingan nilai ekspor barang dan jasa antara Indonesia dengan negara-negara tetangga:

Vietnam.   2019: USD  279.72 milyar

Malaysia   2019: USD  238.29 milyar

Thailand   2019:  USD  324.78 milyar

Indonesia 2019:  USD. 206.02 milyar

Sumber: https://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.CD?locations=VN

Berdasarkan data tersebut di atas dapat dengan mudah dipahami bahwa kemampuan mendapatkan devisa dari hasil ekspor barang dan jasa Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan dengan Thailand, Malaysia dan Vietnam.  Data ini secara implisit menunjukkan bahwa kemampuan Indonesia untuk bisa membayar utang luar negerinya juga relatif lebih terbatas dibandingkan dengan negara-negara tersebut.  Kondisi ini akan semakin menekan Indonesia apabila defisit transaksi berjalan berlanjut.

Dampak Covid-19 terhadap posisi terakhir perekonomian Indonesia menunjukkan bahwa sektor pertanian masih memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.  Sebenarnya, peran strategis pertanian bukanlah dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi mengingat tugas utama untuk memicu dan memacu pertumbuhan ekonomi adanya pada sektor industri. 

Peran utama dari pertanian adalah membangun landasan untuk berdirinya peradaban-peradaban berikutnya, di antaranya melalui sumbangannya yang terbesar untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam arti yang seluas-luasnya.  Agar Indonesia mampu membayar utang luar negerinya, sebagaimana diuraikan di atas, diperlukan hadirnya revolusi industri model Indonesia untuk menghasilkan devisa yang mencukupi untuk membayar utang. 

Apabila output industrinya masih sekelas dengan output industri minyak kelapa sawit seperti yang berkembang sampai saat ini, maka dapat diperkirakan Indonesia akan menghadapi kesulitan atau permasalahan dalam pembayaran utang luar negerinya nanti.

 

Merdeka!