.: Detail Tulisan :.
  
Kategori : Column
Kemerdekaan bagi Petani, Kemerdekaan bagi Kita Semua (13)
10 September 2020

02 Sep 2020, 16:24 WIB

Agus Pakpahan - Institutional Economist I www.aguspakpahan.com

Sekilas meneropong perkelapa-sawitan Indonesia dan Malaysia

 

Sumber : Tabloid Sinar Tani

TABLOIDSINARTANI.COM - Pada tahun 1970-an luas perkebuan kelapa sawit Indonesia belum mencapai 200 ribu hektar.  Sedangkan Malaysia sudah terlebih dahulu menggenjot peningkatan skala luas areal perkebunan kelapa sawit ini.  Secara global memang kelapa sawit pada saat itu memperlihatkan prospek yang tinggi.  Dari catatan yang ada harga riil minyak sawit ketika itu masih berada di atas USD 1000 per ton. 

Mulai pada tahun 1980-an Indonesia mengikuti jejak Malaysia, memacu pengembangan perkebunan kelapa sawit di luar daerah tradisional pengembangan kelapa sawit seperti Sumatera Utara.  BUMN Perkebunan mengembangkan sayapnya dengan menerapkan pola PIR di pelbagai daerah seperti di Riau, Kalimantan, Sulawesi hingga Papua.  Dengan melihat kesuksesan BUMN dalam mengembangkan perkebunan kelapa sawit di luar Sumatera Utara maka perkebunan swasta nasional pun kemudian berkembang pesat di bawah bendera kebijakan PBSN (Perkebunan Besar Swasta Nasional).

Semua jenis kegiatan ekonomi yang berbasis lahan berhadapan dengan sifat intrinsik lahan yaitu luas lahan bersifat konstan.  Sifat ini segera terjadi di Malaysia.  Luas total Malaysia hanyalah 32,9 hektar. Banyak kebutuhan lahan untuk kegiatan lain diperlukan.  Akibatnya, dalam waktu yang tidak terlalu lama, perusahaan perkebunan di Malaysia sudah kehabisan lahan baru.  Mereka melakukan ekspansi, termasuk ke Indonesia, mengingat luas daratan Indonesia relatif jauh lebih luas daripada Malaysia, yaitu sekitar 190 juta hektar lebih atau 5.8 kali lebih luas daripada lahan Malaysia.  Namun demikian perlu diingat bahwa penduduk Indonesia pada 2019 berjumlah 267.3 juta dan penduduk Malaysia berjumlah 31.9 juta jiwa. Penduduk Indonesia 8.38 kali lebih banyak daripada penduduk Malaysia.  Artinya, lahan di Indonesia selain luasnya bersifat konstan juga relatif terhadap jumlah penduduk merupakan sumberdaya alam yang sangat langka.

Alternatif penggunaan apa agar sumberdaya lahan yang langka tersebut jenis penggunaannya dapat memenuhi kriteria memberikan nilai yang tertinggi dibandingkan dengan alternatif-alternatif penggunaan lahan lainnya yang tersedia?  Tulisan ini mencoba melihat nilai ekonomi yang diberikan kelapa sawit Indonesia dengan membandingkannya dengan nilai ekonomi kelapa sawit yang diberikan oleh Malaysia.  Nilai ekonomi ini difokuskan pada pendapatan negara dari ekspor produk kelapa sawit.  

Mengapa nilai ekspor dari kelapa sawit ini perlu menjadi perhatian? Alasannya sederhana bahwa by design atau by objective bahwa pengembangan perkebunan kelapa sawit ini untuk menghasilkan devisa.  Jadi, memang konversi lahan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit itu adalah untuk mendapatkan devisa bagi negara.  Bagi Indonesia devisa ini sangat penting untuk menjadi sumber pembayaran utang luar negeri yang jumlahnya pada saat ini diperkirakan mencapai USD 400.2 dan kemungkinan besar bisa menjadi dua kali lipat nanti pada saat Indonesia menjelang merayakan hari kemerdekaan yang ke-100, pada 2045.  Pengalaman krisis ekonomi pada 1997 yang menyebabkan Indonesia berada di bawah IMF perlu menjadi bahan pembelajaran yang sangat berharga.  Dalam konteks ini, perkebunan kelapa sawit yang luasannya telah mencapai lebih dari 14 juta hektar, lebih luas daripada negara Korea Selatan atau hampir setengahnya dari luas areal negara Malaysia, perlu menjadi perhatian khusus. 

Menurut Daniel Workman (http://www.worldstopexports.com/palm-oil-exports-by-country/) total nilai penjualan minyak kelapa sawit di pasar global pada tahun 2019 mencapai nilai USD 23.2 milyar.  Dibandingkan dengan nilai kelapa sawit di pasar global pada 2015 yang mencapai nilai USD 29.3 milyar, telah terjadi penurunan nilai ekspor 20.8 persen. Ini menandakan bahwa kita perlu lebih berhati-hati lagi dalam menghadapi masa depan.

Hasil Workman menunjukkan bahwa dari 15 negara pengekspor minyak kelapa sawit, Indonesia berada pada peringkat teratas dengan nilai devisa pada 2019 sebesar USD 10.4 milyar (44.8 persen).  Sedangkan posisi berikutnya adalah Malaysia dengan nilai devisa sebesar USD 8.3 milyar (36 persen).  Negara-negara lainnya yang tercatat sebagai eksporter minyak sawit adalah: Netherlands: USD 1.0 milyar (4.4persen), Papua New Guinea: USD 423.7 juta (1.8persen), Colombia: USD 402.8 juta (1.7persen), Guatemala: USD 393.8 juta (1.7persen), Germany: USD 265.2 juta (1.1persen), Honduras: USD 256.8 juta (1.1persen), Nepal: USD 189.1 juta (0.8persen), Thailand: USD 147.8 juta (0.6persen), Italy: USD 131 juta (0.6persen), Ecuador: USD 126.8 juta (0.5persen), Denmark: USD 112 juta (0.5persen), Costa Rica: USD 110.9 juta (0.5persen), United States: USD 87.2 juta (0.4persen).  Tampak banyak negara yang bukan sebagai produsen minyak sawit juga bertindak menjadi eksportir.  Indonesia dan Malaysia mendominasi pasar minyak sawit dunia dengan pangsa pasar 80.8 persen.

Apabila data nilai pendapatan devisa minyak kelapa sawit Indonesia dan Malaysia dibobot dengan luas areal perkebunan kelapa sawit di masing-masing negara maka diperoleh gambaran sebagai berikut:

Indonesia: 

Nilai devisa = USD 10.4 milyar

Total  luas areal perkebunan kelapa sawit menurut BPS pada tahun 2018 = 12,761,586 ha

Rasio penerimaan devisa per hektar =  USD 814.9/ha

Malaysia: 

Nilai Devisa = USD 8.3 milyar 

Luas areal perkebunan kelapa sawit Malaysia: 4.49 juta ha

Rasio nilai devisa per hektar= USD1848.5/ha

Nilai USD/ha Malaysia: Indonesia = 1848.5 : 814.9, atau nilai pendapatan USD Malaysia per hektar = 2.26 kali lebih besar daripada nilai USD per hektar di Indonesia

Dari hasil perhitungan sederhana di atas kita memperoleh gambaran bahwa nilai devisa per hektar perkebunan kelapa sawit Malaysia mencapai lebih dari dua kali nilai devisa yang diperoleh dari perkebunan kelapa sawit Indonesia.

Luas areal perkebunan kelapa sawit milik perkebunan besar swasta pada tahun 2018 tercatat 6.36 juta hektar dan perkebunan kelapa sawit BUMN 0.6 juta hektar.  Dengan demikian luas total perkebunan kelapa sawit milik perusahaan besar adalah 6.96 juta hektar.  Luasan perkebunan besar kelapa sawit Indonesia ini adalah 55 persen lebih luas daripada perkebunan kelapa sawit Malaysia.  Apabila dari luasan perkebunan besar tersebut diperoleh devisa per hektar sama seperti yang dihasilkan Malaysia maka akan didapat devisa dari minyak sawit sekitar USD 12,865,560,000.  Nilai ini jauh lebih besar daripada nilai total devisa yang diperoleh pada tahun 2019 di atas.  Artinya terdapat potensi yang jauh lebih besar daripada posisi pendapatan devisa negara pada saat ini apabila Indonesia mampu mencapai pendapatan devisa per hektar dari minyak kelapa sawit sebagaimana yang dihasilkan di Malaysia, walau tidak menyertakan potensi perkebunan kelapa sawit milik petani. 

Hubungan kelapa sawit dengan nilai pendapatan devisa melalui ekspor ini tampak sekali berkaitan dengan nilai Product Complexity Index (PCI) kelapa sawit yang ternyata besarannya berada pada kelompok produk yang masih berkelas bahan mentah dengan nilai PCI -2.08.  Hal ini berkaitan pula dengan nilai Economic Complexity Index (ECI) Indonesia = - 0.31, sementara Malaysia nilai ECI-nya sudah mencapai + 0.95.  Data ini menunjukkan betapa pentingnya untuk mengembangkan R&D di bidang perkelapa sawitan ini.  Bahkan, Indonesia mestinya mampu melompat ke batas-batas frontiers pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam upaya mendapatkan nilai tambah setinggi-tingginya dari kelapa sawit ini.  

Banyak kalangan selalu berharap atau bahkan meminta agar Pemerintah mengatasi ketertinggalan ini.  Sekarang, mungkin kita, khususnya korporasi perkebunan besar, sudah saatnya atau bahkan sudah terlambat untuk mencamkan dan melaksanakan kata-kata Presiden AS John F. Kennedy:”Ask not what your country can do for you – ask what you can do for your country.”  

Merdeka!