Detail Berita

Upaya mewujudkan Kebun Rakyat (I)

15 February 2010

14 January 2002 00:00

Potensi sektor perkebunan yang demikian besar seharusnya bisa dijadikan andalan perekonomian nasional untuk dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kenyataannya, konstribusi bidang usaha ini masih sangat rendah, bahkan cenderung hanya dinikmati oleh segelintir orang. Kebijakan yang hanya mengutamakan perkebunan besar dengan menempatkan rakyat kebanyakan sebagai ‘penonton’ perlu ditinjau kembali. Sudah saatnya dilakukan redistribusi kepemilikan atas aset-aset perkebunan yang telah menyebabkan kesenjangan sosial, kecemburuan sosial, yang akhirnya mengarah kepada konflik sosial. “Di PT Perkebunan Nasional II saja terdapat sekitar 400 titik konflik,” kata Agus Pakpahan, Direktur Bina Usaha Perkebunan, Departemen Pertanian.

Ironis memang, alam yang begitu luas lahan yang begitu subur, ternyata belum bisa membuahkan kemakmuran. Tak usah terlalu jauh membandingkan Indonesia dengan negara-negara Skandinavia, dengan Malaysia saja masih jauh tertinggal dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perkebunan. Timbul pertanyaan, dimana letak kesalahannya? Menurut Agus Pakpahan, Direktur Bina Usaha Perkebunan, Deptan, kebijakan yang selama ini ditempuh hanya menekankan pada pengembangan perkebunan besar. Yang diuntungkan hanya pengusaha besar dan para pemilik modal, sedangkan rakyat kebanyakan cenderung tersingkirkan. Akibat dari kebijakan seperti itu kini telah menimbulkan kecembutruan sosial yang ditandai dengan penjarahan di mana-mana. “Kesimpulannya, selain kita mempunyai utang uang, kita juga meninggalkan utang dendam yang membuat perkebunan menjadi ajang sengketa, yaitu sengketa antara perkebunan besar dengan masyarakat di sekitarnya,” kata Agus.

Salah satu contoh yaitu pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR). Mungkin pola itu dianggap baik untuk jamannya, tetapi untuk kondisi sekarang dirasakan sudah sangat usang. Bagaimana mungkin para petani hanya disuruh menanam komoditas yang telah ditentukan dengan luas lahan dibatasi dua hektare. Padahal semua tahu, apa yang dilakukan petani itu merupakan mata rantai bisnis yang paling tidak ekonomis, nilai tambahnya sangat kecil, bahkan harga produk primer itu selalu turun. Kalau itu tetap dipertahankan, sama saja dengan membiarkan petani tetap dalam kemiskinan.

Keadaan seperti itu, menurut Agus, terjadi karena memang ‘baju’ yang kita pakai sekarang adalah hasil desain orang lain. Malahan, katanya, desain itu merupakan warisan tahun 1800-an, ketika orang-orang barat membangun konsep ekonomi dimana negara-negara jajahan hanya dijadikan pemasok bahan baku. Sekaranglah saatnya untuk membalik arah kebijakan itu.

Tentunya dibutuhkan komitmen dan kemauan politik pemerintah untuk benar-benar memanfaatkan sumberdaya di bidang perkebunan bagi kesejahteraan seluruh rakyat. Salah satu langkah yang bisa ditempuh, menurut Agus, yaitu dengan membangun institusi baru menuju kultur baru yang mampu mengangkat harkat, derajat, dan memberdayakan petani. Pola PIR yang menempatkan petani hanya sebagai penanan (bercocok tanam) dan dianggap tidak mempunyai jiwa entrepreneur, sudah tidak relevan. “Semua itu tidak benar dan itu harus diubah dengan budaya baru,” katanya.

Malahan dari hasil eksperimen di lapangan seperti Mesuji, Sumatera Selatan, menunjukkan hasil yang sangat baik. Para petani karet di Mesuji telah mampu membangun perusahaan pengolahan karet dimana komisaris dan direksinya berasal dari petani. Para petani, melalui koperasi petani, memiliki sahan 20 persen. Kepemilikan yang bukan diperoleh secara hibah, tetapi secara riil mereka membayar. Pola kerjasama ini benar-benar menerapkan prinsip win-win, dimana semua pihak merasa diuntungkan. Dari hasil penelitian menunjukkan, meskipun pabriknya baru akan beroperasi bulan April 2002, tetapi pendapatan petani sudah meningkat 400 persen. Itu terjadi karena ada organisasi petani yang solid dan teknik penyadapan yang lebih baik.

Untuk masa yang akan datang, pendistribusian kepemilikan ini perlu lebih digencarkan. Beberapa perkebunana besar di Kalimantan Tengah dan Naggroe Aceh Darussalam telah ditawarkan kepada masyarakat, dimana hasilnya akan digunakan untuk membangun pabrik pengolahan sawit. Dengan pengembangan teknologi baru berupa unit-unit pengolahan kecil yang dibangun di lokasi perkebunan, akan mampu merestrukturisasi industri palm oil yang sekarang hanya dimiliki oleh sebagian orang.