Detail Berita

Senator Senayan Tolak Beri Izin

15 February 2010

Jakarta - Rencana initial public offering (IPO) BUMN perkebunan, khususnya PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III pada tahun ini, nampaknya harus dikubur rapat-rapat. Pasalnya, para senator di senayan bersikukuh menolak rencana melantai BUMN perkebunan sebelum seluruh perusahaan plat merah di sektor tersebut melakukan restrukturisasi internal dan sinergi antar BUMN.

NERACA

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima. "Kami tidak akan beri izin (IPO), karena kami memprioritaskan perkuat internal (BUMN perkebunan) terlebih dahulu," kata Aria yang juga merupakan pimpinan rapat dalam rapat dengar pendapat bersama Deputi Kementerian BUMN Bidang Usaha Agro Industri Agus Pakpahan di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/2).

Menurutnya, pola yang harus diambil BUMN saat ini adalah, pertama restrukturisasi, kedua sinergi antar BUMN sehingga terjadi efisiensi dan peningkatan kualitas. Selanjutnya baru privatisasi dan pembentukan induk usaha atau holding company.

Lebih jauh, menurut Aria, penghentian privatisasi BUMN perkebunan tersebut juga terkait kesiapan Indonesia menghadapi Asean-China Free Trade Agreement (FTA). Ia berpendapat BUMN sektor perkebunan seharus mempersiapkan diri dulu untuk bersaing dengan perusahaan China tanpa memikirkan penjualan sahamnya ke publik. "Tujuan dari sinergi itu, terutama di internal BUMN, untuk memperkuat daya saing dalam hadapi FTA. Perlu ada kesepakatan untuk meningkatkan dan optimalisasi BUMN yang bersangkutan," jelas Aria.

Sementara itu, menanggapi penolakan anggota dewan, Deputi Kementerian BUMN Bidang Usaha Agro Industri Agus Pakpahan mengatakan, dengan distopnya privatisasi BUMN perkebunan, pihaknya merasa perlu melakukan pembahasan lebih lanjut di tingkat menteri.

Pasalnya, keputusan privatisasi tidak hanya di tangan Kementerian BUMN, tetapi melibatkan Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Perekonomian. Ia juga mengatakan, saat ini sudah ada tiga
PT Perkebunan Nusantara (PTPN) yang masuk dalam daftar pengajuan privatisasi kepada DPR, antara lain PTPN III, IV dan VII. Namun, hingga kini DPR belum juga memberi restu terhadap privatisasi ketiganya. "Ini kan masih dalam list dan belum dapat izin. Nanti kita beri masukan lagi ke DPR," kata Agus.

Lima BUMN

Sebelumnya, Menteri Negara Badan BUMN Mustafa Abubakar mengungkapkan, akan ada lima perusahaan milik negara yang siap go public pada tahun ini. Salah satunya PTPN III, sementara yang lain adalah yakni PT Pembangunan Perumahan (PP), PT Garuda Indonesia, dan PT Krakatau Steel, dan PT Pertamina

Dari kelima BUMN yang go public tahun ini tersebut, empat akan melalui penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO), sedangkan satu lagi, yaitu Pertamina akan menjadi perusahaan publik non listing (public non listed company). "Rencana penjualan saham perdana ke publik tersebut merupakan bagian dari program 100 Hari Kementerian BUMN yaitu melakukan privatisasi untuk meningkatkan nilai perusahaan," kata Mustafa di Jakarta, akhir pekan lalu.

Adapun rencana IPO PT Waskita (Persero) dilakukan awal tahun 2011. Namun dia menambahkan namun demikian persiapan-persiapan ke arah IPO tetap dilakukan dari sekarang. Sehingga nanti pas waktunya bisa berjalan dengan baik.

Untuk informasi saja, PP merupakan yang paling awal "melantai" di bursa saham pada tahun ini. Setelah PP, menurut Mustafa, yang paling dekat mencatat saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah PT Garuda Indonesia. Saham perusahaan penerbangan plat merah itu akan dilepas pada kisaran 25 % hingga maksimal 40 %.

Dana hasil IPO yang

akan diperoleh diperkirakan mencapai USS 300 juta, yang akan digunakan selain untuk membayar utang juga untuk meningkatkan layanan perusahaan. Saat ini, menurut Mustafa, manajemen Garuda cukup efektif mempersiapkan berbagai aspek untuk memuluskan IPO. "Garuda sedang melakukan seleksi penasehat keuangan," ujarnya.

Ia berpendapat, kinerja keuangan Garuda dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan tercermin dari perolehan laba yang melonjak. Menurut catatan, Garuda pada 2010memper-kirakan meraih laba mencapai Rpl,2 triliun, tumbuh 20 % dari laba sekitar Rpl triliun pada 2009.

Di pihak lain, di sektor perkebunan, PTPN lil juga didorong melepas saham kepada publik. Sesungguhnya, kata Mustafa, tiga PTPN yaitu III, IV, dan VII sudah mendapat persetujuan IPO dari komjte tim privatisasi. Namun, PTPN III dinilai paling siap dibanding dua PTPN lainnya karena kinerja PTPN IH yang sangat bagus. "Tidak mungkin dalam satu saat dua perusahaan sektor yang sama masuk pasar modal," katanya.

Lepas Saham

Sementara itu pemerintah akan melepas kembali kepemilikan sahamnya di PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) dalam rangka memperbesar porsi saham publik (free float) menjadi 40% pada tahun 2010. Dengan aksi ini, dua perusahaan pelat merah tersebut akan mendapat insentif pajak sebesar 5%, sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Mudah-mudahan tahun ini untuk penambahan saham ke publik untuk BNI dan Mandiri. Prosesnya masih terus kita lakukan. Semestemya berapa belum bisa kami ungkap," kata Menteri Negara BUMN, Mustafa Abubakar saat ditemui usai pencatatan saham perdana (listing) PTPP di Bursa Efek Indonesia (BEI) SCBD Jakarta Selasa (9/2).

Ia menambahkan, saat ini porsi saham publik di Bank Mandiri sekitar 33%. Pada tahun ini direncanakan akan bertambah menjadi 40%. Pun demikian dengan BBNI, publik berhak mendapat porsi yang lebih besar, yaitu sebesar 40%. "Saham publik BNI kan sekarang 15%. Nanti akan menjadi mendekati 40%.," paparnya.* pph