Detail Berita

Menjaring Investor, Jangan Tekor

15 February 2010

MAJALAH TEMPO 18/XXXVII 23 Juni 2008

Pemerintah mengundang perusahaan swasta untuk meningkatkan produksi gula nasional. Banyak pihak balik badan.

HASRAT pemerintah seta­hun­ lalu itu akhirnya ke­sam­paian. Di kantor Pa­brik Gula Ngadiredjo, Kediri, Jawa Timur, dua direksi bertemu, Jumat dua pekan lalu. Direktur PT Kencana Gula Manis Agus Tjo­krobintoro secara simbolis menerima wewenang baru dari Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara X Adi Prasongko. Sejak itu, Kencana diserahi tugas mengelola pabrik gula tersebut.

Ritual bisnis itu buah dari program revitalisasi pabrik gula nasional. Direktur Perkebunan Departemen Pertanian Achmad Mangga Barani mengatakan, dalam setiap rapat mengenai gula sejak tahun lalu, Wakil Presiden Jusuf Kalla hampir tak pernah bosan mendorong perbaikan pabrik.

Langkah tersebut perlu dilakukan­ untuk menggenjot produksi gula, yang selalu tertinggal oleh laju kebu­tuhan. Tahun lalu, misalnya, gula yang dihasilkan hanya 2,4 juta ton. Padahal­ kebutuhan konsumsi masyarakat mencapai 2,8 juta ton. Akibatnya, negeri ini harus mengimpor gula untuk menutupi kekurangannya (lihat grafik).

Nah, langkah pertama yang ditempuh adalah meningkatkan volume panen tebu. Untuk itu, Departemen Pertanian mengembangkan varietas tanaman unggul, melakukan pembongkaran ratun, dan meningkatkan pemeliharaan. Luas area tanam juga ditambah. Pada 2006, lahan perkebunan tebu baru 396,4 hektare. Setahun kemudian menjadi 400,5 hektare. Hasilnya tak sia-sia. Dari satu hektare yang biasanya hanya menghasilkan sekitar 60 ton tebu, kini bisa mencapai 70 ton.

Satu soal sudah dibereskan. Saat panen, Mangga Barani pun berharap hasil panen itu bisa segera diolah mesin penggiling. Bila terlalu lama terbengkalai, sari gula yang diperoleh dari tebu (rendemen) akan menurun. Sayang, asa yang dipupuk tak berbalas. Pabrik kewalahan mengolah dalam jumlah besar. ”Akselerasi on farm tidak diikuti oleh pabrik gula,” kata Mangga Barani.

Soal ini kemudian menyentil Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Deputi Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Bidang Agroindustri, Kehutanan, dan Kertas Agus Pakpahan menyadari bahwa kini bola berada di tempatnya. Dari 52 pabrik gula, sebagian besar didirikan sebelum Indonesia merdeka. Mesin yang digunakan masih yang itu-itu juga, warisan Belanda. Akibatnya, napas pabrik tersengal-sengal.

Menurut Agus, hal itu juga terjadi di Ngadiredjo. Pabrik gula yang mulai beroperasi pada 1926 tersebut hanya mampu mengolah 5.200 ton tebu per hari. Padahal tebu petani dan perusahaan sudah menyentuh 9.000 ton. Akibatnya, masa giling yang semestinya cukup 150 hari menjadi lebih dari 200 hari. Bila sudah begini, kerugian menampar ke mana-mana. Petani rugi karena rendemen menurun, juga perusahaan.

Untuk memecahkannya, kata Agus, kapasitas pabrik harus ditingkatkan. Salah satunya dengan mengganti mesin yang telah uzur. Nah, biaya pembelian barang baru itu ternyata tak murah. Hitung-hitungan pemerintah, setidaknya butuh Rp 9,7 triliun untuk meremajakan 20 pabrik usang dan membuat empat pabrik baru.

Dengan suntikan itu, kapasitas rata-rata pabrik dapat digenjot hingga 10 ribu ton tebu per hari. Dan dengan luas lahan yang bertambah 60 ribu hektare, tercapailah target swasembada gula tahun 2009 dengan produksi 3 juta ton.

Apa lacur, kantong pemerintah tak setebal yang diharapkan. Mau tak mau, swasta pun diundang. Pilihannya menjual aset atau menjalin kerja sama opera­si dengan swasta. Opsi pertama akhirnya diabaikan karena menyangkut aset strategis dan ada banyak kepentingan di dalamnya—salah satunya petani.

Menanggapi hasrat ini, direksi Perkebunan Nusantara membuka celah ke pihak luar. Pada 23 Oktober tahun lalu, mereka mengumumkan program public private partnership untuk revitalisasi Pabrik Gula Ngadiredjo. Investor yang bisa meramaikan program ini tak mesti dari dalam negeri.

Sampai batas akhir pendaftaran, ada lima peminat. Tiga di antaranya PT Olam Indonesia, PT Molindo Raya Industrial, dan PT Kencana Gula Manis. Kencana lalu menang pada April lalu. ”Yang lain gugur karena ada yang ingin membeli pabrik atau spin-off,” kata Agus.

Sebagai sang juara, Kencana meng­anggarkan Rp 680 miliar. Rencananya, Rp 550 miliar untuk membeli mesin baru. Tjokrobintoro berharap kapasitas pabrik bisa meningkat dari 5.200 ton tebu menjadi 10 ribu. Ini mengasum­sikan rendemen yang saat ini sekitar 7,7 persen bisa ditingkatkan menjadi 9,9 persen. Sisa dananya dialokasikan untuk modal kerja. Gambaran tersebut diproyeksikan paling lambat terlaksana dalam tiga tahun.

Semua janji itu dituangkan dalam draf kerja sama. Di dalamnya juga disebutkan bahwa proyek ini berlaku untuk 25 tahun. Selama kurun waktu tersebut, kendali operasi ada di tangan Kencana. Pembagian laba yang dipakai adalah pola bagi hasil. Perkebun­an Nusantara akan menerima penda­patan tetap berdasarkan rata-rata kinerja tiga tahun terakhir, dan untuk setiap kena­ikan mendapat bagian 3 persen. ”Kencana sendiri baru mendapat keuntungan bila ada pe­ningkatan,” kata Tjokrobintoro.

Rupanya, niat pemerintah ini tak sejalan dengan yang dimaui pekerja. Mereka curiga masuknya Kencana hanya akan menyunat keuntungan per­usahaan. Benih syak wasangka ini bermula ketika sekitar 400 orang yang mengusung bendera Cokro Bhawono menggelar aksi massa pada 3 Juni lalu. Isu yang dibawa saat itu adalah manajemen baru akan memutuskan hubungan kerja sebagian karyawan.

Administrator pabrik, Heru Wiento­yo, yang saat itu menemui pengunjuk­ rasa, mengatakan revitalisasi dapat me­ningkatkan kapasitas pabrik dan rendemen. ”Selama ini, pabrik merugi dan alat-alat perusahaan sudah tua,” kata Heru. Ketua Serikat Pekerja Ngadire­djo Djoko Daryono, yang mendampinginya, sepakat bahwa program ini menguntungkan pekerja seiring dengan pa­brik yang makin sehat. ”Kami juga menjamin tidak ada pemutusan hubungan kerja,” katanya.

Dua pekan kemudian, situasi berubah. Aksi protes menjadi-jadi. Kali ini gelombang demonstrasi disokong serikat pekerja. Puncaknya Selasa pekan lalu. Pesertanya sekitar 12 ribu karyawan yang berasal dari pabrik-pabrik gula di wilayah Perkebunan Nusantara X, seperti pabrik Mojopanggung, Mrican, dan Pesantren Baru.

Djoko pun berbalik haluan. ”Seharusnya pemerintah mengkaji ulang, karena membahayakan negara,” katanya. Mereka juga menyesalkan mundurnya Adi Prasongko dan Direktur Keuangan Thendri Supriatno.

Sumber Tempo di Kementerian Badan Usaha Milik Negara mengatakan re­sistensi berawal dari rencana audit oleh Kencana dan Badan Pengawasan Ke­uangan dan Pembangunan. ”Mereka takut borok-boroknya ketahuan,” katanya. Ia mencontohkan, pengadaan barang pabrik dilakukan oleh perusahaan in­duk secara tak transparan, sehingga ber­potensi terjadi penggelembungan bia­ya.

Daddya Indraksa, juru bicara Perkebunan Nusantara, kontan membantah. Menurut dia, perusahaan tak pernah tertutup. Lengsernya Adi bukan takut diaudit, melainkan lantaran renggangnya hubungan direksi dengan kementerian. Heru, yang awalnya setuju revi­talisasi, berbalik. Baginya, selama ini perusahaan dalam keadaan sehat-sehat saja, sehingga tidak perlu mengundang investor baru. Karena itu, kerja sama mesti dibatalkan.

Aksi penolakan ini tak cukup sebatas demo. Mereka bergerilya sampai Senayan. Ekspresi kehendak itu mendapat sambutan hangat. Bahkan Komisi Industri Dewan Perwakilan Rakyat sampai membentuk Panitia Kerja Pabrik Gula Ngadiredjo. ”Karena kasusnya khusus,” kata Azam Azman Natawijaya dari Fraksi Demokrat.

Biarpun mendapat angin segar dari Dewan, pemerintah bergeming. Menurut Agus, kerja sama itu tak bisa batal kecuali bila pengadilan yang menjatuhkan amar atau salah satu pihak yang memutuskan. Ia pun menyayangkan perlawanan ini. Menurut dia, kerja sama merupakan jalan yang tepat untuk memperbaiki kinerja. Menteri Pertanian Anton Apriyantono sepakat. Masuknya swasta yang berorientasi profit dapat memicu efektivitas perusahaan.

Pandangan senada dilontarkan pengamat ekonomi dari Institute for Deve­lopment of Economics and Finance, Fadhil Hasan. Menurut dia, sebagian besar kondisi pabrik gula milik nega­ra jauh dari ideal. Memang perlu dipilah antara yang sehat dan yang tidak. Pa­brik yang sakit dan tidak kompetitif paling pas disinergikan dengan swasta. Nah, dalam kasus Ngadiredjo, dia sepakat bila swasta turut campur mengingat kapasitas pabrik dan suplai tebu sudah tak memadai lagi.

Bila kerja sama ini sukses, kata Fa­dhil, dapat mendongkrak pertumbuhan gula nasional. Peningkatan produksi gula satu-dua tahun mendatang begitu penting untuk menjaga harga mengingat permintaan yang terus melonjak. Hanya, dia sangsi apakah Kencana yang belum dikenal reputasinya itu bisa mendongkrak Ngadiredjo. Yang dikhawatirkan, kinerja pabrik malah mundur setelah investor baru masuk. ”Kencana kan pedagang, bukan industrialis,” kata Fadhil.

Tjokrobintoro tak menampik bahwa perusahaannya belum punya rekam jejak di sektor industri. Namun, dia yakin, dengan mengajak Booker Tate, hal itu bisa diatasi. Dari perusahaan konsultan gula asal Inggris itu, Kencana menyewa empat tenaga ahli, yakni Dave Arnott untuk manajer keuangan, Ray Varle untuk mengurusi produksi tanaman, Tom Hare sebagai manajer pa­brik, dan Jack M’Lean yang dipercaya sebagai general manager.

Muchamad Nafi, Dwidjo Maksum (Kediri), Rohman Taufiq (Surabaya)