Detail Tulisan

PERTANIAN INDONESIA MASA DEPAN: Adaptasi terhadap iklim tropika dan sistem geografis kepulauan

11 June 2021

PDF Link Download : Klik

 

PERTANIAN INDONESIA MASA DEPAN:

Adaptasi terhadap iklim tropika dan sistem geografis kepulauan<!--[if !supportFootnotes]-->[1]<!--[endif]-->

 

Agus Pakpahan

Ketua Umum PERHEPI 2000-2003

 

Pendahuluan

 

Pada tahun 1970an telah berkembang berbagai aliran pemikiran  tentang seperti apa kiranya wujud dunia pada abad ke-21<!--[if !supportFootnotes]-->[2]<!--[endif]-->.  Penelitian dan pengembangan dalam bidang pertanian pun mendapat perhatian dunia sebagaimana diperlihatkan oleh berdiri dengan megah, misalnya Rice Research Institute (IRRI) di Los Banos, Filipina<!--[if !supportFootnotes]-->[3]<!--[endif]-->. Sejalan dengan program dunia tersebut, Pemerintah Indonesia pun menaruh perhatian mendalam terhadap pertanian. Dunia ilmiah atau akademis berupa aplikasi ilmu pengetahuan ke dalam dunia riset dikembangkan dengan nilai investasi yang besar sebagaimana dapat dilihat dalam wujud Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Litbang Pertanian)<!--[if !supportFootnotes]-->[4]<!--[endif]-->. Revolusi Hijau menjadi “bendera bersama” pembangunan pertanian dunia ketika itu.  Hasilnya sangat nyata: input modern pertanian masuk ke lahan-lahan pertanian yang sebelumnya hanya mengandalkan input lokal. Intensitas tanam meningkat dan demikian pula dengan produktivitas padi sampai meningkat lebih dari dua kali lipat daripada produktivitas sebelumnya.  

 

            Perubahan revolusioner, sejalan dengan nama Revolusi Hijau ini, terjadi baik dalam arti filsafati maupun dalam makna secara harfiah.  Dalam perilaku petani tampak mereka menerapkan teknologi budidaya usahatani yang betul-betul berbeda dengan teknologi yang diterapkan sebelumnya.  Pola usahatani juga dikomando oleh institusi Pemerintah seperti BIMAS dengan berintikan penggunaan bibit unggul, pupuk kimia, pestisida, irigasi menjadi paket teknologi. Panen padi yang sebelumnya menggunakan ani-ani sekarang diganti dengan sabit. Akibatnya, sebelumnya panen padi dikerjakan oleh wanita, sekarang bagian kerjanya tenaga kerja laki-laki.  Demikian juga pelembagaan Koperasi Unit Desa (KUD) dan kelompok-kelompok tani ditekankan sebagai institusi Revolusi Hijau.  Dengan penerapan strategi komando tersebut Indonesia berhasil mencapai swasembada beras pada tahun 1984.  Prestasi ini mendapat penghargaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). 

 

            Namun demikian, 14 tahun kemudian (1998) Indonesia mengalami goncangan politik-ekonomi yang membuahkan reformasi sistem politik Negara.  Penguasa  berganti dari regim kekuasaan Orde Baru ke Reformasi.  Presiden Habibie mengawali Era Reformasi ini dengan perubahan yang sangat drastis dalam sistem politik yaitu dari sebelumnya berupa sistem komando-sentralisasi menjadi desentralisasi dengan penerapan Otonomi Daerah pada Tingkat Kabupaten/Kota.  Demikian pun dalam sistem ekonomi, ekonomi Indonesia pasca Orde Baru ini lebih bersifat ekonomi pasar atau bahkan dapat dikatakan lebih mengarah ke sistem ekonomi liberal.

 

            Sekarang, setelah 22 tahun reformasi dijalani apa status pangan dan pertanian Indonesia dan seperti apa kiranya pertanian Indonesia 2045, ketika kita memperingati 100 tahun kemerdekaan ? Tulisan  ini akan mencoba menguraikannya secara singkat dan mengambil implikasinya terhadap pertanian Indonesia masa depan.

 

Rancang bangun pertanian hingga hari ini

 

            Apa yang akan kita dapatkan pada masa depan dengan mudah dapat kita lihat dari rancang bangun yang kita buat pada hari ini.  Rancang bangun yang berlaku hingga sekarang dapat dikatakan masih merupakan rancang bangun yang diciptakan oleh Belanda pada masa Belanda menjajah Indonesia. 

 

            Produk dari rancang bangun tersebut dapat dilihat dari kinerja Neraca Keseimbangan Pembayaran (Balance of Payments (BOP)) Indonesia dan struktur ekonomi yang melandasinya.  Apabila kita melihat BOP dalam data time series yang cukup panjang, yaitu mulai dari akhir 1800-an hingga sekarang, pola ekonomi Indonesia sekarang ini dapat ditafsirkan masih relatif sama dengan pola ekonomi pada zaman Belanda dahulu<!--[if !supportFootnotes]-->[5]<!--[endif]-->. 

 

            Ciri utama dari sistem perekonomian Indonesia tersebut adalah Indonesia membiayai pembangunannya dengan menggunakan hutang luar negeri, sebagaimana juga pada zaman Belanda.  Hutang luar negeri tersebut ternyata tidak memberikan devisa yang cukup bagi Indonesia untuk membayar kembali hutang-hutangnya. Mengapa terjadi demikian sehingga Indonesia tidak dapat melepaskan diri dari ketergantungan akan hutang luar negeri tersebut? Hal tersebut disebabkan oleh keadaan yang belum juga berubah sejak zaman kolonial hingga sekarang, yaitu: komoditas yang diekspor Indonesia adalah masih tetap sebagai komoditas yang nilainya rendah mengingat masih berupa bahan mentah atau produk primer saja. Sementara itu, Indonesia harus mengimpor bermacam produk yang diperlukan.  Kekurangan devisa untuk kebutuhan produk impor tersebut memaksa Indonesia untuk berhutang lagi, bahkan dalam jumlah yang mungkin bisa lebih besar.

 

            Akar dari struktur ekonomi yang menghasilkan output BOP semacam itu adalah budaya berpikir yang masih hidup dalam alam bawah kadar pengambil kebijakan di Indonesia, yaitu  budaya memarginalkan  petani dan pertanian<!--[if !supportFootnotes]-->[6]<!--[endif]-->.  Budaya ini membuat terjadinya inkonsistensi antara apa yang penting dilakukan dengan apa yang diperbuat (perilaku).  Akibatnya pertanian melemah walaupun produktivitas padi, misalnya, sudah berhasil dilihat-gandakan<!--[if !supportFootnotes]-->[7]<!--[endif]--> tetap saja yang terjadi adalah proses guremisasi. Mengapa demikian? Hal ini diakibatkan oleh tidak kompatibelnya antara persyaratan budaya yang akan melahirkan dan mengembangkan industrialisasi dengan budaya yang hidup dan melandasi ekonomi dualistik<!--[if !supportFootnotes]-->[8]<!--[endif]-->, yaitu budaya feodal.  Mengingat industrialisasi tidak kompatibel dengan budaya feodal, maka selama budaya ini memerangkap alam pikiran Indonesia maka proses transformasi sosial-ekonomi-budaya Indonesia ke arah yang lebih dekat dengan pewujudan cita-cita kemerdekaan yaitu sebagai bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, tidak akan tercapai. Dengan demikian, pertanian Indonesia masa depan akan semakin memburuk apabila Indonesia gagal dalam melakukan transformasi struktur perekonomiannya.

 

Apa indikator yang menunjukkan bahwa budaya kita masih bersifat feodal walau kita ini sudah berada dalam era milenial? Ciri utama budaya feodal adalah para elit masih melihat dan menguasai tanah sebagai sumber kekayaan dan kekuasaan utama.  Walaupun Indonesia memiliki Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa tanah, air dan kekayaan alam yang dikandung di dalamnya sebagai kekayaan yang dikuasai Negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, pada kenyataannya ketimpangan terbesar antar-golongan berada pada distribusi sumberdaya lahan ini. Dengan demikian, rancang bangun akses menguasai tanah (Hak Guna Usaha,HGU) pada zaman kolonial masih berlaku hingga sekarang yaitu tersedianya akses yang sangat terbuka bagi perusahaan besar di satu pihak dan tertutupnya akses petani terhadap sumberdaya lahan yang dikuasai negara di pihak lain.  Akses ini selain terbuka bagi perusahaan besar juga cara mendapatkannya sangat murah, yaitu hanya sebesar 5% dari NJOP (nilai jual obyek pajak) untuk masa waktu 35 tahun dan bisa diperpanjang lagi. Perlu dicatat bahwa selama 35 tahun tersebut perusahaan tidak membayar sewa lahan walaupun lahan yang dikuasainya itu merupakan HGU. Hal ini menandakan bahwa alam pikiran di dalam rancang bangun kebijakan HGU ini tersirat pemahaman yang bertentangan dengan teori ekonomi yaitu lahan bukan sebagai barang langka.  Pada kenyataannya lahan itu bukan hanya bersifat langka sebagaimana diperlihatkan oleh harga pasarnya yang tinggi, tetapi juga lahan merupakan sumberdaya alam yang sifatnya konstan dan tidak dapat dibuat oleh manusia. Sifat konstan dari jumlah lahan ini melahirkan konsep land rent sebagai landasan utama dalam Land Resource Economics. Dengan penerapan kebijakan lahan HGU bebas sewa seperti di atas menggambarkan bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan dua aspek keilmuan ekonomi yaitu melihat lahan bukan sebagai barang langka dan kedua memberikan nilai sosial lahan kepada pemilik HGU yaitu berupa land rent. Perlu dipahami bahwa rent adalah jenis unearned income atau pendapatan bukan hasil dari bekerja. Land rent mirip dengan bunga bank, yaitu jenis unearned income.

 

Dipandang dari sudut pasar status tanah HGU ini juga adalah sama dengan tanah berupa hak milik.  Dikatakan demikian mengingat lahan berstatus legal HGU termasuk sebagai  asset perusahaan yang memilikinya.  Jadi, sebidang kawasan hutan pada saat sebelum berstatus HGU masih merupakan asset negara maka setelah berstatus HGU lahan tersebut menjadi asset perusahaan yang memilikinya. Sebagai asset perusahaan lahan HGU  dapat dijadikan sebagai kolateral untuk meminjam dana ke lembaga keuangan.  Lahan HGU  juga dapat diperjual-belikan. Dengan demikian dapat diartikan bahwa dengan kebijakan HGU ini Negara mentransfer sumberdaya lahan yang dikuasainya menjadi milik atau asset perusahaan.   Capital flight” dari Negara ke perusahaan besar ini tidak kompatibel dengan prasyarat terjadinya transformasi ekonomi melalui industrialisasi. Bahkan sebaliknya yang terjadi adalah “capital flight” ke tempat lain dan kesenjangan penguasaan yang makin meningkat. 

 

         Jadi, kalau pertanian Indonesia sekarang ini lemah, maka akarnya adalah akibat dari masih berlakunya budaya dan sistem ekonomi dualistik sebagaimana diuraikan di atas.<!--[if !supportFootnotes]-->[9]<!--[endif]-->

 

Westernization of Asian Diets: Tragedi budaya pangan kita

 

Istilah Westernisation of Asian Diets dikemukakan, antara lain, oleh Fabiosa dan Pingali<!--[if !supportFootnotes]-->[10]<!--[endif]-->.  Fabiosa secara khusus melakukan penelitian untuk kasus Indonesia.  Hasil penelitian Fabiosa ini dapat dikatakan telah cukup memberikan gambaran bahwa di dalam alam pikiran konsumen Indonesia masa depan pertanian kita sudah tidak mendapatkan tempat lagi mengingat posisi beras, misalnya, sudah berstatus sebagai komoditas yang sifatnya inferior. Artinya adalah bahwa peningkatan pendapatan rata-rata penduduk Indonesia bukannya akan meningkatkan permintaan terhadap produksi beras Indonesia, melainkan hanya akan meningkatkan permintaan terhadap komoditas asing (Barat) khususnya pangan berbasis pada gandum. Dalam bentuk serealia, nilai impor Indonesia pada 2018 diperkirakan mencapai US$ 3.8 milyar atau lebih dari Rp 52 triliun. Jumlah impor ini kurang-lebih setara dengan hampir sama dengan nilai 3 juta hektar luas panen padi. Luasan ini setara dengan kurang-lebih 6 juta orang petani padi dengan asumsi per petani mengolah tanah 0.5 ha. Jadi, kita menikmati roti dengan korbanan petani padi yang tertekan hidupnya akibat beras menjadi komoditas inferior di mata konsumen Indonesia sendiri.

 

Ironisnya, masyarakat Barat melihat gandum atau terigu yang nantinya dikonsumsi kedalam berbagai jenis makanan itu sebagai ancaman terhadap perkembangan dunia kesehatan mereka. Ancaman gandum ini bukan hanya sebatas pada kesehatan jasmani tetapi juga mengancam akan kesehatan mental<!--[if !supportFootnotes]-->[11]<!--[endif]-->. Jadi, dengan menerimanya pembaratan makanan kita mengalami kerugian paling tidak dua kali. Pertama, kehilangan kesempatan ekonomi di dalam negeri berupa kehilangan devisa yang sangat langka itu sebagai akibat impor lebih besar daripada produk pangan olahan yang kita ekspor; dan kedua, bersamaan dengan impor pangan tersebut sekaligus juga kita impor risiko kesehatan jasmani dan kesehatan mental bangsa Indonesia.

 

Tragedi budaya ketergantungan akan beberapa spesies  

 

Ketergantungan akan pangan hanya kepada beberapa spesies tanaman atau hewan saja dapat dikatakan sebagai sebuah tragedi.<!--[if !supportFootnotes]-->[12]<!--[endif]--> Alam tropika yang sifat intrinsiknya mengandung keanekaragaman spesies flora dan fauna yang tinggi per satuan luas lahan atau waktu tidak kompatibel dengan budaya ketergantungan hanya kepada beberapa spesies tanaman atau hewan saja.  Pola monokultur sebagai respon terhadap budaya konsumsi di atas akan menyebabkan terjadinya desakan terhadap sistem ekologis yang menurunkan keanekaragaman hayati dan menyebabkan kerusakan lingkungan pula. 

 

Sifat iklim tropika yang panas dan lembab menyebabkan proses dekomposisi bahan-bahan organik terjadi dengan cepat. Hal ini berhubungan dengan cepatnya penurunan kandungan bahan organik tanah. Data menunjukkan bahwa tanah-tanah pertanian di Indonesia sebagian besar telah mengalami tingkat kandungan bahan organiknya kurang dari 2%. Sebagai gambaran, kandungan bahan organik pada tanah-tanah gurun adalah kurang dari 1%.  Artinya, tanah-tanah pertanian Indonesia sudah mengalami kerusakan yang relatif berat. Kemunduran akan kesuburan tanah ini merupakan akibat desakan dari pola tanam monokultur yang intensif tanpa pengembalian bahan-bahan organik secara berarti.

 

Selain telah terjadinya penurunan tingkat kandungan bahan organik pada tanah-tanah pertanian Indonesia, juga telah terjadi peningkatan kemasaman tanah sebagaimana diperlihatkan oleh pH tanah yang sifatnya masam.  Tingginya kemasaman tanah bukan hanya akan menyebabkan tidak efisiennya dan efektifnya pemupukan dengan menggunakan pupuk inorganik, tetapi juga dapat menyebabkan keracunan bagi tanaman yang diusahakan.  Intensifikasi dengan menggunakan pupuk kimia yang berlebihan mengingat tanaman yang diusahakan produktivitasnya sudah menurun akibat penurunan kesuburan dan kesehatan tanah merupakan perangkap sosial yang berhubungan dengan pola tanam monokultur tadi.

 

       Mengingat keanekaragaman yang tinggi ini bertolak-belakang dengan skala ekonomi per satuan tanaman, maka teknologi diversifikasi pangan berdasarkan pencampuran banyak jenis tanaman dalam bentuk tepung menjadi alternatif penting. Misalnya, sumber pangan utama bangsa Indonesia merupakan tepung campuran antara tepung beras, tepung jagung, tepung ubijalar, tepung ubikayu, tepung sagu, dan tepung jenis sumber pangan lainnya. Dengan membangun budaya ini maka pola konsumsi bangsa Indonesia kompatibel dengan sifat intrinsik iklim dan wilayah di mana kita berada.

 

Tragedi makan asal kenyang

 

Apabila kualitas budaya makan diukur oleh Global Hunger Index (GHI) di mana GHI ini merupakan indeks gabungan dari elemen tingkat kematian bayi, anak balita kuntet (stunting), anak balita kurus kering (child wasting), dan kekurangan gizi maka kita menemukan bahwa tingkat kelaparan yang dialami Indonesia ini masih tergolong dalam kelompok kelaparan serius dengan nilai GHI 21.9.<!--[if !supportFootnotes]-->[13]<!--[endif]--> Apabila ditarik garis linear dengan mengasumsikan kecepatan penurunan GHI Indonesia tahun 2000-2018 tetap berlaku, maka Indonesia baru akan mencapai nilai Index GHI sama dengan < 5.0 (kurang dari 5.0), yaitu nilai GHI negara maju, maka Indonesia memerlukan waktu kurang-lebih selama 80 tahun mendatang.

      

Ukuran GHI di atas menggambarkan bahwa budaya makan kita menghasilkan tingkat sumberdaya manusia Indonesia sebagaimana tergambar dalam GHI tersebut. Permasalahan ini perlu diangkat ke tataran budaya mengingat terdapat 15 negara berkembang pada tahun 2018 memiliki nilai GHI sama dengan GHI negara maju.  Satu di antara 15 negara berkembang tersebut adalah Ukraina dengan tingkat pendapatan per kapita (nominal) pada 2018 adalah US$ 3,095 atau US$ 799 lebih rendah daripada tingkat pendapatan per kapita Indonesia, yaitu US$ 3,894.  Data ini menunjukkan bahwa pendapatan per kapita itu memang penting tetapi ternyata terdapat faktor non-income (ekonomi) yang bisa lebih penting daripada faktor pendapatan. Faktor ini adalah budaya makan.

 

Perbedaan utama antara budaya makan Indonesia dan Ukraina berada pada perbedaan pola konsumsi protein hewani di mana tingkat konsumsi protein hewani Ukraina jauh lebih tinggi daripada tingkat konsumsi pangan bersumber pada peternakan Indonesia<!--[if !supportFootnotes]-->[14]<!--[endif]-->. Demikian pun dengan tingkat konsumsi buah dan sayuran.  Indonesia perlu membangun budaya makan yang bukan hanya asal kenyang tetapi budaya makan yang menyehatkan dan mencerdaskan yang menjadi bentuk pola adaptasi dengan iklim tropika dan sistem geografis kepulauan.

 

Pemanasan global dan masalah lingkungan lainnya

 

      Tanpa perlu mengukur temperatur kota Bogor sekarang dengan alat ukur yang tinggi tingkat presisinya, kita akan sepakat bahwa temperatur kota Bogor sekarang ini jauh lebih panas dibandingkan temperatur kota Bogor pada tahun 1974. Tahun tersebut adalah tahun pertama penulis kuliah di IPB.  Penulis masih ingat ketika itu kalau tidur di malam hari haruslah menggunakan selimut tebal. Sekarang, bukan selimut yang diperlukan tetapi air conditioner. Bogor sudah panas!

 

     Temperatur dan kelembaban ini bukan hanya berdampak terhadap cepatnya dekomposisi bahan organik tanah tetapi juga berdampak nyata terhadap produktivitas penduduknya. Temperatur yang dipandang nyaman untuk bekerja adalah 22oC. Temperatur rata-rata di Indonesia mengalami kenaikan O.O3oC per tahun atau temperatur rata-rata diperkirakan akan meningkat 0.9oC dalam 30 tahun.<!--[if !supportFootnotes]-->[15]<!--[endif]--> Meningkatnya temperatur berpotensi menurunkan produktivitas tenaga kerja yang pada gilirannya nanti akan menurunkan tingkat kesejahteraan. Sebagai ilustrasi, penelitian di RRT menunjukkan bahwa perubahan iklim akan menurunkan Total Factors Productivity (TFP) mencapai 4.18%, dan penurunan output sebesar 5.71%. Penurunan ini setara dengan US$ 32.57 milyar menurut nilai dollar pada tahun 2013<!--[if !supportFootnotes]-->[16]<!--[endif]-->. Temperatur rata-rata di Indonesia, khususnya di kota-kota pantai bisa mencapai hingga 35oC. Temperatur setinggi ini bisa menjadi batas kritis yang bukan hanya menurunkan produktivitas juga akan meningkatkan terjadinya kesalahan-kesalahan dalam melaksanakan pekerjaan.

 

     Mengingat pentingnya faktor temperatur terhadap tingkat kesejahteraan penduduk yang berkembang dalam suatu wilayah maka sangat diperlukan pembangunan pertanian Indonesia mendatang yang bisa mencegah peningkatan temperatur global, di mana Indonesia berada di dalamnya.

 

 Pertanian Indonesia masa depan yang perlu diciptakan

 

Uraian di atas tampak menunjukkan bahwa pertanian Indonesia yang berkembang sampai dengan saat ini merupakan pola pertanian yang tidak memberikan jaminan akan masa depan Indonesia yang lebih baik. Gambaran masa depan yang menakutkan sebagaimana telah diuraikan terkait dengan pertanian bukanlah hal baru. Bahkan Malthus lebih dari 200 tahun yang lalu sudah menyampaikan kemungkinan terjadinya tragedi kemanusiaan berupa tidak mampunya manusia memenuhi kebutuhan pangannya. Rangkaian kejadian kelaparan yang menelan korban jutaan orang meninggal dunia juga pernah terjadi.  Sekarangpun setiap hari lebih dari 800 juta jiwa masih merasakan kelaparan setiap malam sebelum mereka bisa tertidur. 

 

Perubahan mendasar seperti apa yang diperlukan untuk membangun pertanian Indonesia masa depan?

 

            Ilmu pengetahuan mengajarkan bahwa kunci dari proses fisika dalam kehidupan adalah proses terjadinya entropy atau pencerai-beraian energi dari energi bebas (free energy) ke energi yang terikat dan sangat sulit atau hampir tidak mungkin digunakan kembali (bounded energy).  Sebagai ilustrasi, sebatang kayu sebelum dibakar maka ia mengandung free energy, tetapi setelah dibakar dan energinya berubah menjadi asap, panas, dan abu, maka untuk mengambil dan menggunakannya kembali sangat sulit, kecuali apabila tersedia teknologi yang bersifat anti-entropy. 

 

Sistem biologi mengandung potensi menjadi bagian dari anti-entropy.  Dalam siklus energi atau rantai makanan dalam suatu ekosistem dapat dipahami bahwa peran mikroorganisme atau kelompok detritivor seperti cacing atau insekta memegang kunci penting dalam proses pemulihan sumberdaya atau resource recovery.  Proses ini pada dasarnya merupakan kunci dari sustainability atau keberlanjutan sistem sumberdaya alam dan lingkungan dalam mendukung keberlanjutan peradaban manusia pada masa mendatang, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya yaitu pangan. 

 

Indonesia yang berada dalam gugus kepulauan di wilayah tropika mengandung keanekaragaman hayati flora, fauna dan juga mikroorganisme yang sangat besar.  Pertanian Indonesia masa depan perlu dirancang agar memiliki daya adaptasi terhadap sifat alami Indonesia seperti panas, lembab dan basah serta ketersediaan sinar matahari setiap hari sepanjang tahun.  Kemajuan dalam mikrobiologi, bioteknologi, dan beragam ilmu pengetahuan lainnya perlu dimanfaatkan segera. 

 

Lalat, bukan beruang kutub, perlu dipandang sebagai role model pola adaptasi terhadap iklim tropika yang panas, lembab, basah, dan terdapat sinar matahari setiap hari.  Lalat atau insekta secara umum perlu diubah statusnya bukan untuk dibasmi seperti yang terjadi dalam pola pikir selama ini tetapi perlu dipandang sebagai sumberdaya alam biologis yang maha penting bagi bangsa-bangsa yang berada di wilayah iklim tropika.  Banyak riset, dan juga pengalaman pribadi penulis<!--[if !supportFootnotes]-->[17]<!--[endif]-->, yang memperlihatkan betapa besarnya peran dan fungsi insekta ini terhadap potensi untuk mengatasi kelangkaan pangan, khususnya protein, pada masa mendatang. Lebih dari 1000 jenis insekta tergolong sebagai edible insekta atau serangga layak makan. Prof. F.G. Winarno, tokoh ilmu dan teknologi pangan IPB, antara lain, telah menerbitkan buku tentang insek layak makan ini.<!--[if !supportFootnotes]-->[18]<!--[endif]--> FAO dan Universitas Wageningen, Belanda, telah mempromosikan insek ini sebagai sumber pangan masa depan.<!--[if !supportFootnotes]-->[19]<!--[endif]-->

 

Jadi, rancang bangun pertanian Indonesia masa depan adalah rancang bangun yang dilandasi oleh ilmu biologi, khususnya mikrobiologi dan entomologi.  Persilangan mikrobiologi dan entomologi, misalnya dinamakan mikroentomologi, yang berfokus pada bagaimana membangun daya adaptasi terhadap sifat iklim tropika: panas, lembab, basah, dan sistem geografis kepulauan, serta memanfaatkan keunikan flora, fauna dan sifat keanekaragamannya yang tinggi, didukung oleh disiplin-disiplin keilmuan lainnya dan inovasi teknologi yang kompatibel dengan keunikan-keunikan tersebut, akan menghasilkan pertanian Indonesia yang jauh berbeda dengan yang telah dialami selama ini.  Tentu saja kebijakan makro yang propembangunan tropika, yang hingga kini belum ada tanda-tanda ada negara di kawasan tropika bisa menjadi negara maju (Singapura dikeluarkan dari contoh (sample)), sangat diperlukan. Disiplin ilmu ekonomi, khususnya ekonomi pertanian menjadi disiplin kunci untuk menghadirkan perubahan kebijakan di atas, termasuk di dalamnya kunci memenangkan persaingan di pasar global.

 

 

 

 Penutup

 

       Contoh tanaman tropika yang sudah terbukti memiliki sifat keunikan tropika dan berhasil mengungguli tanaman di wilayah iklim temperate misalnya adalah kelapa sawit, karet dan kopi. Jenis tanaman klasik tersebut adalah produk dari hasil revolusi dalam ilmu agronomi pada tahun 1800-an di Eropa dan Amerika Serikat.  Perkawinan ilmu agronomi dengan teknik kimia sebagai akibat dari revolusi industri mendorong terjadinya ekspansi perkebunan besar di negara-negara jajahan yang pada umumnya berada di wilayah beriklim tropika, terutama setelah Terusan Suez dibuka pada 1869. Setahun kemudian, yaitu 1870 Belanda mengundangkan Agrarischwet 1870 yang menjadi landasan bagi berkembangnya perusahaan besar perkebunan asing menanamkan modalnya di Indonesia.  Kelahiran industri pupuk kimia dan pestisida pada dasarnya juga merupakan komplemen dari perkembangan tersebut.

 

   Perkembangan selanjutnya Pasca Perang Dunia ke-II, yang menciptakan kondisi bangsa-bangsa di Asia dan Afrika merdeka secara politik dari bangsa Barat, dalam bidang pertanian negara-negara berkembang tersebut menjadi semakin tergantung pada cara berpikir dan bertindak dalam pertanian di negara-negara temperate.  Faham monokultur dan pemanfaatan input yang bersumber dari lingkungan eksternal serta melihat pertanian lebih dipandang sebagai sistem mekanistik, telah menciptakan pertanian tropika terancam tidak berkelanjutan.  Dampak dari kelemahan pertanian tropika tersebut tergambar dalam kuantitas impor pangan dari negara maju dan secara kualitatif tergambar dalam lahirnya budaya pangan yang baru, yaitu diadopsinya pola makan masyarakat Barat di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya.

 

Kemajuan dalam ilmu biologi, entomologi, ekologi dan disiplin-disiplin lainnya, serta berdasarkan pengalaman di bidang pangan dan kesehatan yang menunjukkan telah terjadinya tragedi kemanusiaan sebagaimana diperlihatkan oleh nilai GHI Indonesia yang tertinggal kurang-lebih 80 tahun dari GHI negara-negara maju, maka diperlukan adanya revolusi pemikiran untuk melahirkan model pertanian Indonesia masa depan yang adaptif dengan kondisi iklim, sosial budaya dan sistem geografis Indonesia berupa ribuan pulau di sepanjang khatulistiwa. Pengalaman 15 negara berkembang yang mampu mencapai GHI sama dengan GHI negara maju, terutama pengalaman Ukraina.  Pengalaman Ukraina ini menjadi khas mengingat pendapatan per kapitanya lebih rendah daripada Indonesia. Dengan demikian, pengalaman Ukraina ini perlu dijadikan sebagai bahan pembelajaran penting dalam membangun budaya pangan baru yaitu budaya makan bukan asal kenyang tetapi budaya makan untuk pemerdekaan diri dari segala segi keburukan suatu bangsa. 

 

Revolusi tersebut dimulai dengan menancapkan pemerdekaan pangan berdasarkan atas keanekaragaman hayati Indonesia.  Semua disiplin keilmuan dan inovasi teknologi dilandasi atas kekayaan akan keanekaragaman hayati tersebut yang dibangun agar bangsa Indonesia dapat mencapai kedaulatan pangan sesuai dengan sifat intrinsiknya.  Satu di antara fondasi keilmuan yang perlu dibangun adalah percepatan persilangan dua disiplin ilmu yaitu entomologi dan mikrobiologi menjadi mikroentomologi. Dengan landasan ini, mudah-mudahan Indonesia mampu melakukan, misalnya, reinventing tempe (salah satu pangan bermutu tinggi peninggalan leluhur) dalam kasus-kasus penciptaan pangan lainnya.  Dalam konteks tersebut insekta dilihat sebagai sumber pangan masa depan dengan dukungan iptek dan kebijakan yang memadai. 

 

Pertanian sangat tergantung pada lahan.  Kunci utama pembuka pertanian Indonesia masa depan adalah perubahan mendasar dalam kebijakan distribusi dan alokasi sumberdaya lahan ini.  Model berpikir Abraham Lincoln<!--[if !supportFootnotes]-->[20]<!--[endif]--> dan Franklin D. Roosevelt perlu dijadikan bahan pembelajaran penting apabila Indonesia ingin menciptakan pertanian Indonesia masa depan yang maju. Model peninggalan Belanda seperti model HGU untuk perusahaan besar sebagaimana telah diuraikan perlu diganti dengan model HGU untuk petani. 

 

Demikianlah kira-kira pandangan penulis tentang pertanian Indonesia masa depan.

 

 

 

 

 

<!--[if !supportFootnotes]-->

<!--[endif]-->

<!--[if !supportFootnotes]-->[1]<!--[endif]--> Makalah dimuat dalam B. Arifin dan L.P. Soebektty (Eds.) (2020), Buku Mozaik Pemikiran PERHEPI menuju Pertanian Masa Depan dalam “Bab 2 Pertanian Indonesia Masa Depan: Adaptasi terhadap iklim tropika dan system geografis kepulauan”. PT Penerbit IPB Press.

<!--[if !supportFootnotes]-->[2]<!--[endif]--> Lihat, antara lain, 1) Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows, Jorgen Randers William W. Behrens III,

THE LIMITS TO GROWTH, 1972. Universe Books, 381 Park Avenue South, New York, New York 10016 ; dan 2) Alvin Toffler, 1984. Future Shock. Mass Market Paperback,  BantamJun 01, ISBN 9780553277371

<!--[if !supportFootnotes]-->[3]<!--[endif]--> Penulis sempat menikmati traning metode sosial ekonomi dalam usahatani padi di IRRI, Los Banos, Filipina, 1981.

 

<!--[if !supportFootnotes]-->[4]<!--[endif]--> Penulis ucapkan terima kasih atas kesempatan mendapatkan pendidikan Ph.D dalam bidang agricultural economics di Michigan State University, 1983-1988, atas beasiswa yang ditanggung Negara.

<!--[if !supportFootnotes]-->[5]<!--[endif]--> Lihat, antara lain, Hiroyoshi Kano, Indonesian Exports, Peasant Agriculture and the World Economy, 1850-2000: Economic Structures in a Southeast Asian State. Athens OH: Ohio University Press, 2009.

 

<!--[if !supportFootnotes]-->[6]<!--[endif]--> Bandingkan dengan pemikiran Tokugawa yang menempatkan petani dan pertanian sebagai lapisan kedua masyarakat Jepang ketika itu, yaitu: Samurai, Petani, Industriawan dan terakhir Pedagang.  Bandingkan pula dengan pemikiran Abraham Lincoln yang memandang bahwa tidak ada kegiatan manusia yang lebih kompleks dan lebih rumit daripada pertanian. Karena itu, Abraham Lincoln melahirkan Kementrian Pertanian AS, Homestead Act 1862, Morrill Act 1862 dan membebaskan perbudakan; atau, bandingkan pula dengan pemikiran Franklin D. Roosevelt yang melihat petani sebagai solusi dari depresi ekonomi Amerika Serikat.  Di Indonesia, kontribusi petani terhadap ekonomi yang sangat besar dibalas dengan cara pandang, misalnya, petani tidak bankable atau petani lemah.  Secara individu memang petani  ini lemah tetapi apabila institusi petani dibangun maka institusi mereka tidak akan kalah dengan institusi lainnya. Dunia mengenal Rabobank, misalnya, institusi ini merupakan hasil evolusi panjang dari pengembangan institusi petani di Belanda.

 

<!--[if !supportFootnotes]-->[7]<!--[endif]--> Produktivitas padi yang meningkat lebih dari 100 % dibandingkan dengan era sebelum Revolusi Hijau merupakan prestasi petani yang luar biasa besarnya.  Namun demikian, kegiatan industri dan jasa di atasnya tidak berkembang sehingga tetap saja perdesaan yang didominasi areal persawahan merupakan daerah tertinggal. Akibat lebih lanjut adalah terjadinya konversi areal persawahan ke jenis penggunaan lahan lain.  Hal ini jelas akan menurunkan kapasitas produksi pangan nasional dan belum tentu juga meningkatkan kesejahteraan petani dan penduduk perdesaan.  Apabila kebijakan berpihak kepada peningkatan ketahanan pangan dan sekaligus juga kesejahteraan rakyat pada umumnya maka potensi padi untuk menyediakan bahan bakar untuk berdirinya power plant bersumber pada energi dari sekam padi dapat menjadi sumber energi yang besar untuk membangun industri-industri di wilayah perdesaan. Ketersediaan energi ini merupakan prasyarat untuk bisa mendirikan industri-industri lainnya seperti industri penggilingan padi moderen, industri minyak bekatul, industri batu bata tahan api, dan industri-industri lainnya.

<!--[if !supportFootnotes]-->[8]<!--[endif]--> Dalam kerangka nilai yang melandasi ekonomi dualistik jelas dengan sendirinya bahwa petani dan pertaniannya itu merupakan bidang sosial-ekonomi yang dianggap tradisional dan hanya nilai belas kasihan untuk menolongnya. Berbeda dengan korporasi yang menangani perkebunan besar dipandang sebagai bagian dari sektor modern, segalanya harus dipersiapkan, mulai dari legalitas lahan berupa “transfer of ownership” dengan cara paling murah, disubsidi oleh nilai land rent, penyediaan permodalan perbankan yang memadai, termasuk subsidi bunga pinjaman misalnya, hingga penyediaan tenaga kerja yang murah.

<!--[if !supportFootnotes]-->[9]<!--[endif]-->   Lihat A. Pakpahan, 2012. Pembangunan sebagai pemerdekaan. Gapperindo, Jakarta.

 

<!--[if !supportFootnotes]-->[10]<!--[endif]-->  1) J. F. Fabiosa, 2006.Westernization of the Asian Diet: The Case of Rising Wheat Consumption in Indonesia. Working Paper 06-WP 422 April 2006, Center for Agricultural and Rural Development Iowa State University, Ames, Iowa 50011-1070 www.card.iastate.edu; 2) P. Pingali, 2004.  Westernization of Asian Diets and the transformation of food systems: Implications for research and policy. ESA Working Paper No. 04-17 September 2004.  Food and Agricultural Organization, Agricultural and Development Economics Division.

 

<!--[if !supportFootnotes]-->[11]<!--[endif]--> P. Bressan and P. Kramer, “Bread and Other Edible Agents of Mental Disease”,  Front. Hum. Neurosci., 29 March 2016 | https://doi.org/10.3389/fnhum.2016.00130

 

<!--[if !supportFootnotes]-->[12]<!--[endif]--> Mengapa bangsa Asia tergantung pada nasi dari bahan beras berasal dari padi pada dasarnya adalah akibat dari terdapatnya kandungan exorphin di dalam nasi yang membuat konsumen ketagihan (addicted) terhadap nasi.  Lihat Greg Wadley and Angus Martin, “The origins of agriculture: a biological perspective and a new hypothesis”, Australian Biologist volume 6: pp 96-105, June 1993.

 

 

<!--[if !supportFootnotes]-->[13]<!--[endif]--> IFPRI, 2018 Global Hunger Index

 

<!--[if !supportFootnotes]-->[14]<!--[endif]--> Myrna van Leeuwen, Petra Salamon, Thomas Fellmann, Martin Banse, Oliver von Ledebur, Guna Salputra and Olexandr Nekhay, 2012. The agri?food sector in Ukraine: Current situation and market outlook until 2025. Extension of the AGMEMOD model towards Ukraine. European Commission Joint Research Centre Institute for Prospective Technological Studies.

 

<!--[if !supportFootnotes]-->[16]<!--[endif]--> Zhang, P., J. Zhang, O. Deschˆenes, K. Meng, “Temperature Effects on Productivity and Factor Reallocation: Evidence from a Half Million Chinese;Manufacturing Plants”, August 24, 2016.

 

<!--[if !supportFootnotes]-->[18]<!--[endif]--> F.G. Winarno, 2018. Serangga Layak Santap. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Dalam buku ini disampaikan cerita bahwa Menteri Pertanian pernah mendapat pertanyaan dari Presiden Soeharto: “Mengapa saya pintar?” Prof. Winarno mendapat tugas dari Menteri Pertanian mencari jawabnya. Ternyata, menurut Prof. Winarno sebagaimana diceritakan dalam buku tersebut, Pak Harto biasa makan serangga ketika masa kecilnya.

 

<!--[if !supportFootnotes]-->[19]<!--[endif]-->  A.van Huis,  J. Van Itterbeeck,  H. Klunder, E. Mertens, A. Halloran, G. Muir, and P. Vantomme, 2013. Future Prospects for Food and Feed Security. FAO Forestry Paper No. 171, Rome.

<!--[if !supportFootnotes]-->[20]<!--[endif]--> Lihat A. Pakpahan, “Reformasi Agraria Model Abraham Lincoln 1862 vs Agrarischwet 1870”, Suara Pembaruan, Senin, 26 Januari 2015; dan A. Pakpahan, “Belajar dari Franklin D. Roosevelt”, 52 / X 13 Nov 2004